From: George Aditjondro Subject: [mfi] Re: artikel GJA ttg Maluku Date: 23 Januari 2000 14:45 GAJAH DENGAN GAJAH BERLAGA, ORANG MALUKU MATI DI TENGAH-TENGAH ------------------------------------------------------------------------- Oleh George J. Aditjondro TRADISI TNI untuk merekayasa kerusuhan sosial, dan secara sefihak berusaha menggemboskan dinamika masyarakat sipil yang sudah ada dengan menciptakan atau mendukung organisasi-organisasi baru yang berkiblat pada kepentingan tentara, semakin relevan saat ini. Belakangan ini, setelah ABRI terpaksa meninggalkan bumi Timor Loro Sa'e yang sudah mereka jarah selama hampir seperempat abad, dan setelah kesuksesan untuk menghapus doktrin dwifungsi ABRI begitu mempengaruhi legitimasi sosial rezim Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri, cara-cara lama untuk mengobarkan 'konflik horizontal' semakin digalakkan. Sudah lebih dari setahun, penduduk kepulauan Maluku, yang baru saja dipecah dua menjadi propinsi Maluku yang berpusat di Ambon dan propinsi Maluku Utara yang berpusat di Ternate, terlibat dalam 'perang saudara' antara kaum Muslimin dan Nasrani. Korban jiwa sudah mencapai 2.000 jiwa, cukup tinggi untuk kepulauan yang hanya berpenduduk dua juta jiwa. Sesudah berita bisik-bisik selama setahun, apa yang sudah lama tersebar di internet akhirnya mencuat juga ke media umum. Rangkaian kerusuhan antar kelompok agama di Maluku -- yang kini sudah merembet ke Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa -- dipicu dan terus diberi amunisi oleh sejumlah provokator yang dibiayai oleh keluarga dan sejumlah kroni Suharto. Begitulah hasil pantauan sosiolog asal Halmahera, Thamrin Amal Tomagola, yang juga dosen FISIP UI, serta dua organisasi hak-hak asasi manusia, KONTRAS dan Komnas HAM. Sinyalemen itu semakin santer, setelah Komnas HAM menemukan dokumen-dokumen palsu di jalan-jalan di kota Ambon yang berisi hasutan perang antar agama, setelah beberapa kejadian berdarah di sana (Sydney Morning Herald , 15 Januari 2000). Tiga orang provokator di Maluku yang banyak disebut-sebut adalah Butje Sarpara, Dicky Wattimena dan Yorris Raweyai. Sarpara adalah seorang bekas guru di Maluku Utara, yang pernah juga menjabat sebagai kepala Dinas Agraria di Jayapura (kini: Port Numbay) di Papua Barat. Kolonel Wattimena adalah seorang bekas anggota PASWALPRES yang pernah menjabat sebagai Walikota Ambon. Yorris Raweyai, adalah wakil ketua Pemuda Pancasila, dan akrab dengan Bambang Trihatmodjo, putera kedua bekas Presiden Suharto (Jakarta Post , 18 Januari 2000; Sydney Morning Herald , 19 Januari 2000). Para provokator itu tentunya tidak bekerja sendirian. Lebih-lebih Yorris Raweyai, yang resminya bertempat tinggal di Jakarta, tapi bersama ketuanya, Yapto Suryosumarno juga diberitakan terlibat adu domba antar kelompok etnis di berbagai propinsi lain, misalnya di Kalimantan Barat, di mana kelompok etnis Melayu dan Dayak -- yang tahun lalu sama-sama angkat senjata melawan migran Madura -- kini sudah mulai terlibat konflik berdarah (Siar , 16 April 1999). Di Ambon sendiri, para provokator itu tinggal "menggosok" kelompok-kelompok pemuda brandalan (gang ) yang Nasrani maupun yang Muslim untuk memicu pertempuran. Kelompok-kelompok itu sendiri, pada gilirannya juga punya "boss" di Jakarta, yang pada gilirannya berusaha "merayu" anak-anak Suharto untuk mendukung mereka. Kelompok brandal Nasrani bernama Cowok Keristen, disingkat Coker, bermarkas di gereja Protestan Maranatha. Di Jakarta, koneksi mereka adalah dua orang pemuda Maluku Kristen, Milton Matuanakota dan Ongky Pieters. Kelompok pemuda Maluku Kristen itu menguasai pusat perbelanjaan, lapangan parkir, dan sarang judi di Jakarta Barat Laut. Setelah peristiwa Ketapang di Jakarta, bulan November 1998, ratusan anakbuah Milton dan Ongky hijrah ke Ambon. Lawan kelompok Milton dan Ongky di Jakarta adalah Ongen Sangaji, aktivis Pemuda Pancasila yang juga koordinator satu kelompok mahasiswa Muslim Maluku. Anggota kelompok ini banyak direkrut dalam PAM Swakarsa yang dikerahkan oleh Pangab Jenderal Wiranto dan Pjs. Presiden Habibie untuk membentengi gedung parlemen dari para mahasiswa yang menentang Sidang Istimewa MPR, bulan November 1998. ementara Ongen dikabarkan punya hubungan dekat dengan Bambang Trihatmodjo, Milton dikabarkan lebih dekat dengan Siti Hardiyanti Rukmana (van Klinken, n.d.; HRW 1999: 8). Konflik berdarah di Maluku itu tentu saja tidak hanya melibatkan berbagai tokoh ipil serta bekas walikota Ambon itu. Tentara -- dan polisi -- aktif juga dicurigai Tamagola terlibat dalam kegiatan kasak-kusuk berdarah ini. Makanya dia berpendapat, bahwa ujung-ujungnya, jaringan provokator itu juga punya hubungan dengan bekas Menhankam dan Pangab Jenderal Wiranto (Sydney Morning Herald , 19 Januari 2000). Tiga oknum anggota TNI/Polri berhasil diamankan petugas yang sedang melakukan azia pembatasan jam ke luar malam di Ambon, Sabtu malam, 15 Januari lalu. Ketiga oknum tersebut adalah; satu orang anggota Kopassus dan dua anggota Polri. "Diamankannya tiga orang aparat itu karena kedapatan masih berkeliaran di jalanan saat diberlakukan pembatasan jam ke luar malam pukul 22.00 WIT hingga pukul 06.00 WIT," kata Pangdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Max Tamaela kepada wartawan di Ambon (Jawa Pos , 17 Januari 2000). Celakanya, bukan hanya satu dua orang 'oknum ABRI' itu saja yang terlibat. enurut seorang sumber saya di Ambon, awal Desember 1999, setelah kunjungan Presiden dan wakilnya ke Ambon, Panglima TNI mengirim 500 orang tentara ke sana. etiba di tempat tujuan, mereka beristirahat di beberapa barak. Namun sesungguhnya hanya sekitar 200 orang yang sampai ke barak -- 300 yang berangkat sekapal lenyap, lengkap dengan senjata mereka. Ke mana mereka? Ternyata mereka telah membaur di tengah-tengah masyarakat dengan berpakaian sipil. Tidak lama kemudian, meletuslah 'pembunuhan massal' akhir Desember 1999. Indikasi bahwa pembunuhan massal itu ikut dipicu oleh tentara yang menghilang dari pelabuhan itu adalah ditemukannya orang-orang sipil yang membawa senjata, persis dengan senjata yang dimiliki oleh ke 200 orang yang masih tetap bertugas menjaga keamanan. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Panglima ABRI, tapi hingga kini masih sangat dirahasiakan. Dari mana para provokator itu memperoleh 'dana operasional'? Selain dari keluarga Suharto, mereka juga mendapat dana dari dua orang kroni Suharto yang punya bisnis di Maluku Utara, yakni Eka Cipta Widjaja dan Prajogo Pangestu (Jakarta Post , 18 Januari 2000). Memang, keluarga Eka Tjipta Widjaja adalah pemilik kelompok Sinar Mas, yang salah satu anggotanya, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Corporation dipimpin oleh Jenderal Yoga Sugama, kerabat dan partner bisnis keluarga Suharto. Salah satu anak SMART, PT Global Agronusa Indonesia. Sejak Desember 1991 membuka perkebunan pisang seluas 2.000 hektar di Halmahera, berpatungan dengan raksasa buah-buahan AS, Del Monte (IEFR, 1997: 82-83; Swa , 7-27 November 1996: 86-87). Sedangkan Prajogo Pangestu adalah pemilik kelompok Barito Pacific, di mana dua orang anak Suharto (Tutut dan Bambang), seorang menantu Suharto (Indra Rukmana) dan dua adik (alm) Nyonya Tien Suharto (Ibnu Hartomo dan Bernard Ibnu Hardoyo) kut punya saham atau kedudukan. Kelompok ini adalah pemilik HPH yang terbanyak di Indonesia (52 areal) dengan luas total lebih dari 5 juta hektar. Prajogo Pangestu juga tercatat sebagai salah satu kontributor klik Suharto yang terbesar. Dalam pemeriksaan Kejaksaan Agung ternyata bahwa di tahun 1990, Indoverbank NV di Negeri Belanda menerima AS$ 225 juta, a/n tiga yayasan yang diketuai Suharto --Supersemar, Dharmais, Dakab -- dari Prajogo Pangestu, yang ditransfer dari rekening Prajogo di Citibank Cabang Singapura dan BDN, Jakarta (Waspada, 22 May 1999, dikutip dari Antara). Boss Barito Pacific Group itu juga memberikan sumbangan sebesar Rp 80 milyar untuk kampanye Golkar bulan Juni 1999, atau hampir lebih dari seperempat dari seluruh biaya kampanye sebesar Rp 350 milyar. Selain itu, ia juga ikut "menyumbang" Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) melalui rekening pribadi Jaksa Agung waktu itu, Andi Ghalib (Brown, 1999: 16). Pundi-pundi Prajogo Pangestu di Maluku sungguh banyak, sebab Barito Pacific menguasai PT Green Delta (HPH seluas 124.000 Ha -- jatuh tempo, Desember 2000); PT HBI Buntu Marannu (HPH seluas 48.000 Ha -- jatuh tempo, Juli 2007); PT Mangole Timber Producers (HPH seluas 191.800 Ha & pabrik kayu lapis di P. Mangole -- sebagian jatuh tempo Oktober 2010, sisanya April 2013); PT Seram Cahaya Timber (HPH seluas 58.000 Ha di P. Seram -- jatuh tempo, Januari 2012); PT Taliabu Timber (HPH seluas 100.000 Ha & pabrik kayu lapis di P. Mangole -- jatuh tempo, Juli 2009); PT Trio Maluku Pacific Raya (HPH seluas 105.000 Ha -- jatuh tempo, Februari 2001); PT Tunggal Agathis Indah Wood Industry (HPH seluas 125.000 Ha & pabrik kayu lapis di P. Jailolo -- jatuh tempo, Agustus 2012); PT Tunas Forestra (HPH seluas 42.300 Ha -- jatuh tempo, April 2012); PT Wana Adhi Guna (HPH seluas 64.000 Ha -- jatuh tempo, Maret 2009); pabrik lem PT Wiranusa Trisatya di P. Taliabu dan pabrik kayu lapis PT Yurina Wood Industry di Ternate (Brown, 1999: 14-16, 40, 62; PDBI, 1994: 83-84, 114). Klik Cendana dan kelompok jenderal ekstrem kanan juga punya seorang cukong lain yang punya bisnis besar di Maluku, yakni Tommy Winata, boss kelompok Artha Graha, yang juga dikabarkan sangat dekat dengan Yorris Raweyai (Tempo, 31 Mei - 6 Juni 1999: 39-50). Ia adalah seorang pemegang saham perusahaan perikanan PT Ting Sheen Bandasejahtera bernilai investasi AS$ 200 juta, yang direncanakan dapat menangkap 2,5 juta ton ikan setahun. Armada kapal ikan yang berpangkalan di Desa Ngadi, Tual, ini berkongsi dengan Bambang Trihatmodjo dan sebuah perusahaan Taiwan (Swa, 22 Agustus-11 September 1996: 128-129). Tidak tertutup kemungkinan bahwa ia juga ikut membiayai kegiatan provokator di Maluku Tenggara, mengingat bahwa kerusuhan antar-agama di seluruh Maluku diawali tanggal 15 s/d 17 Januari 1999 di Dobo (Kec. PP. Aru), dan pada tanggal 31 Maret 1999 kembali ke Tenggara, yakni di kota Tual (Kei Kecil) dan pada tanggal 6 April 1999 telah melebar ke Kei Besar. Jelasnya, konflik di Maluku itu sesungguhnya lebih merupakan ekor pertikaian politik di Jakarta. Sejumlah jenderal yang merasa kekuasaannya kini disunat dengan pengangkatan Pangab dari Angkatan Laut, berusaha menunjukkan betapa sang Pangab tidak dapat mengendalikan situasi di Maluku. Kelompok tersebut, yang paling berkepentingan untuk mempertahankan dwifungsi ABRI, berusaha menunjukkan bahwa ABRI -- khususnya AD -- masih tetap diperlukan sebagai juru damai di tengah-tengah masyarakat sipil yang suka bertikai. Hal itu memang terbukti di Maluku, di mana belasan ribu pasukan kini diturunkan untuk "melerai" kedua belah fihak yang sudah sama-sama terbakar oleh dendam kesamat dan semangat jihad. Lalu, kelompok-kelompok Islam yang merasa kurang mendapat bagian dalam pemerintahan Wahid & Megawati juga berusaha memelihara situasi perang di Maluku, agar dapat memobilisasi massanya demi 'menekan' -- atau kalau bisa, menjatuhkan -- presiden yang setengah buta dan wakil presiden yang tidak mampu berbicara. Akhirnya, di balik itu semua, yang paling diuntungkan oleh gejolak di Maluku itu adalah Suharto beserta keluarga dan para kroni mereka, yang semakin dijauhkan dari usaha-usaha menyeret mereka ke pengadilan, guna mempertanggungjawabkan kejahatan politik dan ekonomi mereka. Jelas mereka diuntungkan oleh gejolak-gejolak keamanan yang punya tendensi melanggengkan dwifungsi ABRI. Apalagi setelah ABRI, lewat puluhan yayasan dan purnawirawannya sudah jauh merasuk ke dalam gurita bisnis keluarga Suharto (lihat Samego, 1998; Aditjondro, 1998: 32-36). Newcastle, 23 Januari 2000 Bibliografi: --------------- Aditjondro, G.J. (1998). Dari Soeharto ke Habibie -- Guru kencing berdiri, murid encing berlari: kedua puncak korupsi, kolusi, dan nepotisme rezim Orde Baru. Jakarta: Pijar Indonesia & Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan. Brown, David W. (1999). Addicted to Rent: Corporate and Spatial Distribution of Forest Resources in Indonesia -- Implications for Forest Sustainability and Government Policy. Jakarta: Indonesia-UK Tropical Forest Management Programme, Provincial Forest Management Programme. HRW [Human Rights Watch] (1999). Indonesia: The violence in Ambon. New York: Human Rights Watch. van Klinken, Gerry (n.d.) What caused the Ambon violence? Perhaps not religious hatred, but a corrupt civil service sparked the bloodletting. Artikel di Internet. PDBI [Pusat Data Business Indonesia] (1994). Forestry Indonesia. Jakarta: Pusat Data Business Indonesia. Samego, Indria et al (1998). Bila ABRI berbisnis. Bandung: Mizan.
