FPPP Minta Gubernur Tolak Kenaikan BBM
 
Semarang, CyberNews. Meski beberapa kali pimpinan Dewan menyatakan DPRD Jateng menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, sikap berbeda antarfraksi tetap ada. Saat rapat paripurna beberapa waktu lalu, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan penolakannya.

Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Golkar belum menyampaikan sikap resmi. Sikap Fraksi Partai Persatuan Pembangunan lebih tegas lagi. Fraksi itu tak hanya menolak kenaikan harga BBM. Namun meminta Gubernur untuk juga ikut menyatakan penolakannya pada pemerintah. Secara resmi, lewat surat yang ditandatangani Ketua FPPP Masruhan Samrusie, fraksi Islam itu menyurati Gubernur.

Adapun satu lagi, yakni Fraksi Partai Demokrat memahami dan menyetujui terhadap rencana kenaikan tersebut. Ketua FPD H Subyakto SH MH mengatakan, pihaknya memahami alasan Pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Kenaikan ini meski terasa sangat pahit, tetap menjadi pilihan terakhir untuk menyelamatkan eksistensi dan kondisi ketahanan ekonomi nasional. ''Jika harga BBM tak dinaikkan, maka kondisi keuangan negara dapat semakin kritis dan perekonomian nasional terancam bangkrut,'' tuturnya.

Langkah menaikkan itu, kata dia, juga bertujuan agar alokasi bantuan (subsidi) negara yang diberikan Pemerintah kepada rakyat menjadi tepat sasaran. Golongan masyarakat tidak mampu harus menjadi sasaran subsidi itu.

Ketua FPPP Masruhan Samsurie menyatakan, pihaknya menolak rencana kenaikan melalui sejumlah pertimbangan, yakni aspirasi dan jeritan rakyat Jateng yang merasa sangat keberatan. Hal ini berkaitan dengan beban hidup yang kian berat.

Mosi tak percaya

Pertimbangan lain, lanjut dia, masih besarnya potensi nonmigas yang belum tergarap secara maksimal, dan sampai detik ini masih banyak dikuasai oleh segelintir orang atau golongan. ''Selain itu juga masih besarnya uang negara yang dikorupsi, sementara proses hukum yang dilaksanakan menghadapi banyak kendala dan terkesan tidak serius. Termasuk, penegakan hukum terhadap pencuri dan penimbun minyak. Karena itu, bila Pemerintah tetap saja dalam posisi berhadapan dengan rakyat, kami akan melakukan mosi tidak percaya kepada Pemerintah,'' kata dia.

Labih lanjut Subyakto mengatakan, pihaknya menolak politisasi atas rencana kenaikan harga BBM. Sebab tindakan tersebut tidak solider dan patut dipertanyakan jiwa kenegarawanannya. ''Politisasi ini sangat terasa ketika berujung pada tuntutan politik untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah dan legitimate.''

Menurut dia, langkah terpenting yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana Pemerintah, DPRD, Polri, Pertamina, LSM, dan kalangan masyarakat lain lebih aktif mengawasi pusat-pusat distribusi BBM, khususnya di SPBU-SPBU. Sebab kelangkaan BBM saat ini, salah satunya disebabkan adanya ulah para spekulan yang terus melakukan penimbunan. Hasil timbunan ini akan dijual setelah harga BBM secara resmi dinaikkan.

( setiawan hk/jamal al ashari/cn05 )

Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com

Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com

JAKER(Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat)
***************************************
sekretariat:
JL.Tebet Timur Dalam IID No.10 Jakarta Selatan 12820 Indonesia
telp/fax: +62218292842
email:<[EMAIL PROTECTED]>

People's Cultural Network
"Semua orang adalah seniman,setiap tempat adalah panggung!"




SPONSORED LINKS
Corporate culture Organizational culture Culture change
Organization culture Culture Culture shock


YAHOO! GROUPS LINKS




Kirim email ke