---------- Forwarded message ---------- From: harman irawan <harmanira...@gmail.com> Date: 2009/6/9 Subject: [PAN] Komisaris Rangkap Tim Sukses Diminta Mundur To: p...@yahoogroups.com, Caleg_PAN <caleg_...@yahoogroups.com>
SBY cuma bisa maling teriak maling, Kalau pengusaha jadi penguasa disindir, gimana denga penguasa yang mendekati pengusaha, bukannya malah lebih berbahaya lagi? belum lagi pemanfaatan pejabat negara dalam pemilu. Kalau ada partai yang mengatakan alasan mendukung SBY karena alasan tidak mau yg berbau ORBA, gaya dan cara SBY memenangkan pemilu ini justru Orba-isme abizz, memanfaatkan ABD (pengganti G) ABRI, Birokrasi dan Demokrat. Mending jujur ajalah, dukung SBY karena memakai fiqh atau mahzab "Yang diperkirakan *Menang*" mahzab ini juga digunakan oleh semua partai2 yg berkoalisi dengan PD termasuk didalamnya PAN. wassalam, harman http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/245468/ *Komisaris Rangkap Tim Sukses Diminta Mundur * Tuesday, 09 June 2009 JAKARTA (SI) Sejumlah nama yang saat ini masih aktif sebagai komisaris di BUMN yang menjadi tim sukses pasangan capres tertentu dipertanyakan. Mereka diminta mundur atau setidaknya cuti dari komisaris BUMN. Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro menilai komisaris BUMN yang bersedia menjadi tim sukses capres-cawapres bisa menimbulkan conflict of interest. Mereka yang menjadi komisaris bahkan komisaris utama yang menjadi tim sukses capres-cawapres rawan memanfaatkan nilainilai ekonomis di beberapa perusahaan pelat merah tersebut untuk kepentingan capres-cawapres yang didukungnya,kata Ismed kepada SI kemarin. Diketahui, beberapa nama seperti mantan Kapolri Jenderal Pol Sutanto yang saat ini menjabat Komisaris Utama di PT Pertamina (persero) menjadi Ketua Dewan Pembina Gerakan Pro-SBY. Selain Sutanto, Komisaris Utama PT Indosat Tbk Soeprapto saat ini menjadi pimpinan di Tim Sekoci untuk pemenangan SBY.Ismed menilai dengan dibiarkannya mereka menjadi tim sukses, pemerintah telah menunjukkan sikap yang tidak konsisten. Sebab, sebelumnya pemerintah melalui Menteri Negara BUMN telah mengeluarkan edaran larangan bagi BUMN untuk memberikan sumbangan politik. Pemerintah tidak konsisten dengan membiarkan para komisaris menjadi tim pemenangan SBY-Boediono. Padahal, itu bisa mengganggu prinsip good corporate governance,tandasnya. Selain itu, ketidakkonsistenan pemerintah juga terlihat karena sebelumnya Kementerian BUMN telah memberikan teguran keras kepada serikat pekerja PLN yang memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Tidak elok jadinya. Mereka (Sutanto dan Soaprapto) harusnya mundur dari komisaris. Atau minimal mereka cuti sementaralah. Sebab, pasti rawan penyalahgunaan kepentingan, ungkapnya. Dihubungi terpisah,Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, saat ini persoalan komisaris BUMN yang jadi tim sukses pasangan capres-cawapres sudah bukan kewenangan Kementerian BUMN. Hal tersebut sudah menyangkut masalah hukum yang penanganannya ada di tangan Bawaslu karena pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran mengenai hal itu. Kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk menindak para pejabat BUMN yang terlibat tim sukses.Jadi,sekarang kewenangan tersebut ada di Bawaslu, ungkapnya. Juru bicara tim kampanye nasional (Timkamnas) SBY-Boedionol, Max Sopacua mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil sikap atau menindak lanjuti soal keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Sutanto yang kini jadi Komisaris Utama Pertamina menjadi pembina Gerakan Pro-SBY, organisasi relawan untuk memenangkan SBY-Boediono dalam Pilpres 2009 nanti. Menurut dia, tim kampanye nasional SBYBoediono belum menerima surat resmi keberatan atas keterlibatan Sutanto dalam upaya pemenangan SBY-Boedioono oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kita belum bisa mengambil sikap. Seharusnya kalau ada keberatan, Bawaslu tidak menyampaikan itu dalam bentuk lisan, tetapi dalam bentuk surat resmi yang dikirimkan ke kami. Kalau hanya lisan, agak susah juga bagi kami mengambil sikap atau memberikan penjelasan, ujarnya saat dihubungi SI. Max menegaskan, kubu SBYBoediono pasti akan memenuhi semua aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pilpres. Pasalnya, sudah menjadi kebijakan SBY untuk tidak hanya sekadar meraih kemenangan dalam pilpres,tetapi menang secara bermartabat dan jujur. (rahmat sahid/helmi firdaus) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ ========================================== MILIS MAJELIS MUDA MUSLIM BANDUNG (M3B) Milis tempat cerita, curhat atau ngegosip mengenai masalah anak muda dan Islam. Sekretariat : Jl Hegarmanah no 10 Bandung 40141 Telp : (022)2036730, 2032494 Fax : (022) 2034294 Kirim posting mailto:majelismuda@yahoogroups.com Berhenti: mailto:majelismuda-unsubscr...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/majelismuda/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/majelismuda/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:majelismuda-dig...@yahoogroups.com mailto:majelismuda-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: majelismuda-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
