Pendidikan Murah Berkualitas Bisa Diwujudkan [Dr. Ing. Fahmi Amhar, DPP HTI]
Ustadz, saat ini pendidikan bermutu bagi kebanyakan orang mungkin hanya menjadi mimpi karena mahalnya pendidikan. Menurut Ustadz, bisakah pendidikan bermutu tinggi dengan biaya murah atau bahkan gratis bisa diwujudkan? Saya yakin bisa. Namun, ada syaratnya. Syaratnya tiga saja: sistem pendidikannya (seperti kurikulumnya, tempat belajarnya, alat bantu pengajaran dan lain-lain) efisien; penyelenggara pendidikannya kafâ’ah (capable) dan amanah (tidak korupsi); dan—ini yang penting: ada dana publik yang dikelola negara yang memang didedikasikan untuk itu. Semua ini saling terkait. Sistem yang tidak efisien menyebabkan biaya tinggi. Ini juga terkait dengan opini publik yang dominan saat ini. Pendidikan identik dengan pendidikan ala Barat. Walhasil, banyak lulusan SMA atau bahkan sarjana tapi belum bisa apa-apa. Sebenarnya kita malu, di masyarakat banyak kita jumpai orang-orang yang “street-smart”, orang-orang hebat yang maestro di suatu keahlian, tanpa lewat bangku sekolah formal. Ada montir cakap yang ternyata tidak lulus SD, ada pebisnis sukses yang hanya lulusan SMP, dan ada ustadz faqih yang fasih berbahasa Arab tetapi bukan alumni perguruan tinggi formal. Ini kan tidak diperhitungkan di budaya kita sekarang. Di sisi lain, sistem yang ada (seperti kecilnya penghasilan guru dibandingkan dengan profesi lainnya) membuat anak-anak umat yang cerdas enggan terjun ke dunia pendidikan. Saat ini Negara tampak tak berdaya memberikan hak konstitusional rakyatnya berupa pendidikan. Mengapa bisa begitu? Ya, kembali ke tadi. Dari sisi demand, sistem pendidikan yang ada tidak efisien perlu biaya tinggi. Dari sisi supply, dana publik yang ada relatif sedikit, karena dihabiskan untuk bayar utang dan bunganya. Kalau Pemerintah ini visioner dan berani, dia bisa taruh prioritas di pendidikan, sedangkan untuk bayar utang bisa dinego, misalnya cukup bayar pokoknya saja, atau besar cicilan bergantung pada nilai ekspor kita ke negara donor. Jadi, kalau mereka ingin cicilan kita besar, keran ekspor kita ke sana harus dibesarkan juga. Saat ini dicetuskan swastanisasi pengelolaan pendidikan melalui BHMN dan BHP. Alasannya, kalau diswastanisasi seperti halnya BUMN, pendidikan akan maju dan bermutu. Menurut Ustadz? Itu tidak selalu demikian. BUMN juga banyak yang rugi. PAM Jaya setelah diprivatisasi dengan masuknya asing mutunya tidak naik signifikan. Yang pasti naik cuma tarifnya. Masalahnya kompleks. Apalagi di pendidikan ini banyak faktor manusianya. Industri air minum yang lebih banyak mesinnya saja susah, apalagi “industri pendidikan”. Memang sih, sekarang ini masih banyak institusi pendidikan yang “asal jalan”. Karena gaji dan fasilitas minim, guru mengajar ya asal saja; tidak mengajar sepenuh hati, yang penting target kelulusan tercapai. Waktunya habis untuk cari sambilan, ngajar di sekolah (swasta) lain atau bimbel. Kalau di perguruan tinggi, dosen sibuk sendiri-sendiri jadi konsultan. Akibatnya, suasana ilmu tidak terasa. Di sisi lain, kalau ada kebutuhan mendesak seperti komputer yang harus segera diganti karena rusak, perlu waktu lama, karena mesti menunggu Tahun Anggaran Baru. Sementara itu, guru yang tidak produktif, kalau PNS juga susah menggantinya. Jadi intinya, tanpa otonomi yang cukup, dunia pendidikan kita akan stagnan. Namun, apakah otonomi itu harus berarti swastanisasi, itu diperdebatkan. Kita memang harus berpikir agak “out of the box” (di luar kungkungan tradisi). Ustadz, di Eropa atau Amerika yang pendidikannya dinilai maju, berapa banyak pendidikan sampai universitas yang dikelola negara? Apakah sekolah negeri itu kualitasnya kedodoran dibandingkan dengan yang swasta? Itu berbeda-beda. Di Eropa kontinental (seperti Jerman atau Skandinavia) hampir semua lembaga pendidikan milik negara. Namun, mereka punya otonomi yang tinggi sekali. Negara hanya memberi sejumlah grant ke tiap satuan pendidikan; di universitas sampai ke level setara kelompok keahlian dari suatu program studi. Namun, kalau hanya mengandalkan grant itu, satuan tersebut jadi minimalis, misalnya cuma bisa membayar satu guru besar, satu asisten, satu tenaga lab dan satu sekretaris. Namun, jika mereka kreatif, mereka akan dapat banyak dana dari menjual jasa riset ke industri. Jadinya, industri dengan pendidikan juga terkait erat (link & match). Dengan dana pihak ke-3 ini mereka bisa merekrut dosen (sekaligus peneliti) lebih banyak bahkan memberikan beasiswa kepada mahasiswa S3. Jangan salah, beasiswa ini untuk biaya hidup (living-allowance), karena untuk sekolahnya sendiri gratis. Kalau di Amerika Serikat memang ada state university dan private university. Spektrum mutu dan biayanya sangat lebar. Sering dikatakan bahwa kampus-kampus top di AS itu swasta, misalnya, Massaschuset Institute of Technology (MIT) yang peraih hadiah Nobelnya saja puluhan. Namun, harus diingat pula bahwa lebih banyak kampus swasta yang asal jalan juga. Di Jepang juga sama. Saya punya kawan di Jepang yang kuliah S3 di swasta, nah kampus ini bangkrut dan akhirnya dilikuidasi. Namun, kawan saya termasuk beruntung karena kampusnya itu lalu dibeli kampus negeri yang terkenal. Jadi, semula dia masuk swasta yang kurang top (mungkin karena scorenya rendah), kini tiba-tiba jadi mahasiswa di salah satu kampus top Jepang. Ruginya, sekolah di kampus top itu rata-rata lebih susah. Namun, berbicara kualitas, kita jangan terkecoh hanya pada prestasi sains dan teknologi. Ingat, banyak para penjahat dunia itu juga alumni sekolah-sekolah top. George Bush sang penjagal Irak dan Afganistan itu alumni sekolah top di Amerika! Menurut saya, sekolah yang bermutu itu yang mampu menghasilkan seseorang yang memiliki kedalaman iman, kepekaan nurani, kreativitas karya dan keluasan wawasan. Yang seperti ini hanya mungkin dalam pendidikan yang Islami. Bagaimana Ustadz memandang masuknya lembaga asing dan kaitannya dengan globalisasi itu? Tergantung, lembaga pendidikan asing tadi mengajarkan apa? Secara umum kampus itu mempengaruhi mahasiswanya dengan dua cara: akademis dan lingkungan. Kalau secara akademis dia membawa teknologi baru atau menggunakan metode mengajar yang lebih efisien (misal: Quantum Teaching), ya baik-baik saja. Namun, kalau ia juga mengajarkan pemikiran sekular kapitalistik, ini bahaya. Adapun secara lingkungan, suasana atmosfir kampus yang seperti apa yang dikembangkan? Kalau dia menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, disiplin, kreatif, menghargai waktu dan suka belajar, ya kenapa tidak. Toh, lembaga pendidikan asing yang masuk juga boleh dari negeri Islam yang lebih maju, misalnya Malaysia. Namun kalau atmosfir kampus menjadi makin liberal, makin ragu terhadap Islam, ya maaf-maaf saja. Demikian juga dengan globalisasi. Tidak otomatis lembaga pendidikan yang dibawa asing itu langsung mengglobal. Memang, mungkin dalam penguasaan bahasa asing, siswa di sekolah itu lebih siap. Namun, globalisasi tidak sekadar persoalan bahasa asing, tetapi juga attitude (sikap) yang tepat menjadi “mahluk global”. Jadi, kalau hanya selera makannya yang global (karena suka McDi dan CocaCola) tetapi wawasan tentang Dunia Islamnya tidak bertambah, itu belum global. Dulu katanya pendidikan Islam begitu maju dan bermutu meski diselenggarakan oleh Negara dan gratis untuk rakyat. Apa buktinya? Kalau tidak murah, mustahil “satu bangsa pergi sekolah”. Bisa kita saksikan bahwa pada abad-abad pertama, jika Islam membuka suatu wilayah (futûhât), dalam tempo singkat rakyat di situ telah memeluk Islam tanpa dipaksa serta menguasai bahasa Arab. Kemudian juga bermunculan sejumlah besar mujtahid, ulama besar atau penemu teknologi yang berasal dari kalangan dhu‘afâ’. Kalau tidak berkualitas, mereka bahkan tak bisa mempertahankan apa yang dicapai generasi sebelumnya, apalagi memunculkan temuan-temuan kreatif yang menjadi pilar kemajuan peradaban dunia selanjutnya. Dunia Islam dulu justru mampu mewarisi, memodifikasi, memadukan dan mengembangkan peradaban dari berbagai penjuru: Yunani, Romawi, Mesir, Persia, India bahkan Cina. Aljabar, misalnya, adalah karya orisinal yang ditemukan setelah matematikawan al-Khawarizmi melihat ketidakpraktisan geometri Yunani dan kerumitan aritmetika India. Lalu mengapa sekarang pendidikan di dunia Islam sangat ketinggalan? Ya banyak faktornya. Namun, yang paling penting saya kira visi Islam untuk memimpin dunia sudah redup sekali di hati umat, apalagi di hati pemimpin negara. Karena kalau kita punya visi memimpin dunia, kita jadi berpikir apa yang harus kita kuasai, lalu apa yang harus kita lakukan. Kalau sekadar ingin jadi buruh kapitalis, ya pendidikannya cukup diset seperti sekarang ini. Namun, kalau ingin memimpin dunia, kita tentu perlu lebih banyak kerja keras, kerja cerdas, kerja ihlas. Apa yang menjadi kunci atau faktor-faktor yang menentukan kemajuan pendidikan Islam? Saya kira kuncinya di tiga hal. Pertama: ada aktor-aktor visioner dan berdedikasi tinggi untuk bekerja keras mewujudkan pendidikan Islam. Mereka inilah yang siap “kotor tangannya” dengan aktivitas rinci dalam jangka panjang agar dapat memperbanyak SDM, menyiapkan “software” dan melobi tokoh-tokoh untuk diyakinkan pentingnya pendidikan Islam yang sebenarnya. Kedua: ada budaya pendidikan atau cinta ilmu yang sesungguhnya. Jadi, harus ditumbuhkan opini di masyarakat bahwa sekolah bukan sekadar agar dapat gelar dan kerjaan, tetapi untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi manusia lain. Rasulullah saw. banyak sekali bersabda tentang keutamaan ilmu. Budaya cinta ilmu sampai melanda kaum aghniyâ’ sehingga mereka belum merasa kaya jika belum menyumbangkan sesuatu pada dunia ilmu, entah wakaf fasilitas ilmiah (perpustakaan, observatorium), membiayai riset atau ekspedisi ilmiah, mensponsori seorang alim untuk mengajar atau memberi beasiswa kepada para pelajar. Ketiga: ada sistem yang efisien dari negara berikut segala perangkatnya dalam mengelola pendidikan, mulai dari menentukan prioritas, membuat kurikulum, merekrut guru, membiayai operasionalnya hingga mengawasi mutunya. Negara wajib turut campur jika ada keluarga yang kondisinya sedemikian rupa sehingga anaknya terhalang menuntut ilmu. Dari mana Negara bisa membiayainya? Negara bisa membiayai dari sumber-sumber pemasukan dia. Dia mengelola sumberdaya milik publik seperti pertambangan atau hutan dan hasilnya dapat dinikmati rakyat antara lain dalam bentuk pendidikan. Dia juga mengelola dana wakaf, infak dan sedekah yang jumlahnya dapat sangat besar kalau ada upaya marketing yang baik, sehingga orang-orang kaya di negara itu percaya bahwa hartanya akan berkembang biak kalau dijadikan sedekah atau wakaf, dan negara adalah sebaik-baik pengelola wakaf. Bisakah pendidikan Islam yang murah tapi berkualitas dan maju diwujudkan kembali? Bagaimana caranya dan darimana memulainya? Ya bisa saja, selama ada aktor yang membiayainya. Mungkin ada orang-orang kaya yang mau mensubsidi semuanya, karena dulu banyak pesantren kondang seperti ini. Bahkan di Jawa Tengah ada pesantren terkenal yang tidak memungut biaya sama sekali. Rupanya dia dapat wakaf satu jaringan supermarket di Turki. Universitas al-Azhar di Kairo juga masih terhitung sangat murah berkat dana wakaf yang hasilnya mengalir terus sampai bisa memberi beasiswa ke ribuan orang dari seluruh dunia. Namun, model seperti ini kapasitasnya pasti terbatas. Tidak semua orang Mesir dapat sekolah di al-Azhar yang murah dan bermutu itu. Yang dapat menyelenggarakan seperti ini dalam skala besar hanya negara. Dialah yang punya kekuasaan penuh untuk memobilisasi segala sumberdaya yang ada demi mencerdaskan bangsa. Terakhir, bagaimana hubungan pendidikan dan ideologi Negara? Pendidikan itu hanya subsistem dari suatu sistem besar, yang pasti dibangun di atas landasan ideologi tertentu. Jadi, kalau pendidikan sekarang sangat kapitalistik, ya terang saja karena ideologi negara ini kapitalistik. [Non-text portions of this message have been removed]
