Assalamu'alaikum wr.wb. Memang trendnya BUMN untuk memperkaya pejabat teras dan oknum yang punya kepentingan lainnya. Toh mereka juga rakyat, bukannya dalam pasal...(maaf lupa) UUD 45 dikatakan bahwa "....(SDA) milik negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat"...he...he...jadi mereka mensamarkan makna pasal ini. Banyak tools dalam manajemen yang bisa dipakai untuk improvement. Di Garuda pun banyak yang udah bergelar Doktor, Master dan gelar lainnya yang diakui kapabilitasnya. Cuma saja implementasi dari tools dalam manajemen itu yang selalu dibelokkan. Karena budaya orang Indonesia kebanyakan tidak mau komitmen dengan apa yang disepakati bersama selama kesepakatan itu banyak merugikan kepentingan pribadinya. Jadi hasil pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dari SD sampai SMA ditambah mata kuliah Kewiraan dan Pancasila waktu di Universitas, ditambah Penataran P4 bagi Pegawai Negri aadalah NOL BESAR karena banyak pejabat yang ndak mengaplikasikan butir Pancasila dalam kehidupannya. Alias ndak bermoral atau jadi Tikus bagi bangsa Indonesia ini. Salah dan Dosa siapa ini???????? Ambo pun setuju bana kalau semua BUMN itu diSWASTANISASIKAN saja. Biar kinerja dan produktivitas karyawan BUMN yang rada nyantai itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Sehingga income-nya bisa lebih ditingkatkan lagi.
wassalam Reza ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
