Kaltimpost Balikpapan Jumat, 20 Mei 2005
Ramai-ramai Dukung Pendidikan Gratis Berbagai Elemen Desak DPRD Tak Teken APBD 2005 BALIKPAPAN-Wacana sekolah gratis ternyata tidak hanya menjadi kemauan Dewan Pendidikan Kota (DPK) Balikpapan. Dalam diskusi yang diadakan oleh Persatuan Guru Swasta Balikpapan (PGSB), Rabu (18/5) malam, yang dihadiri berbagai elemen masyarakat seperti Hizbut Tahrir, Forum Pesantren, LSM BKS, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), GMNI, Forum Kajian Pemuda Balikpapan, Balikpapan Watch, PGSB, DPK, Komisi IV DPRD, Pesantren Hidayatullah, dan Pesantren Syaichona Cholil, semua sepakat bahwa secara filosofis pendidikan dasar gratis adalah hak rakyat, tanpa diskriminasi kaya ataupun miskin. “Sama sekali tidak ada perdebatan apakah sekolah gratis itu adil atau tidak seperti yang selalu dilontarkan oleh pejabat selama ini, karena semua sepakat justru pemerintah yang dianggap telah bertindak tidak adil dengan tidak memberikan hak rakyat yang selama ini dijamin oleh undang-undang,” kata Ketua PGSB Kota Balikpapan, Subiyanto kepada koran ini, kemarin. Bahkan dalam diskusi yang berlangsung seru sampai hampir tengah malam tersebut diyakini bahwa sekolah gratis justru akan membuat kualitas pendidikan menjadi meningkat karena tidak ada lagi guru ataupun siswa yang akan terpecah konsentrasinya memikirkan uang sekolah, karena semua sudah ditanggung oleh pemerintah. Guru, kata dia, akan berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas pengajarannya, sedangkan siswa akan tenang belajar tanpa perlu merasa khawatir dengan biaya pendidikan lagi. “Tidak akan ada lagi ekses dari pungutan liar dari masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa daerah ataupun negara yang mempraktikkan sekolah gratis justru meningkat kualitasnya secara signifikan karena perhatian sekolah terfokus pada pendidikan dan tidak lagi direcoki oleh bagaimana mencari tambahan penghasilan dengan menarik ini dan itu,” katanya. Negara-negara maju semuanya mempraktikkan sekolah gratis dan kualitas pendidikan mereka jelas jauh lebih baik daripada Indonesia yang menganut paham sekolah negeri bayar mahal yang justru membuat kualitas pendidikan semakin tahun semakin terpuruk. “Bagaimana tidak terpuruk kalau sekolah selalu cari-cari cara untuk menambah penghasilannya dengan menekan orangtua dan siswa dan bukannya berkonsentrasi pada bagaimana meningkatkan kualitas pengajarannya? Siswa miskin akan terus mendapatkan perlakuan buruk dari sekolah,” kata seorang peserta, dengan menunjuk contoh kasus di salah satu sekolah di Jawa Barat. Meski demikian disadari bahwa pembebasan biaya sekolah harus dibarengi dengan upaya peningkatan penghasilan guru agar setiap guru dapat memperoleh penghasilan yang layak secara halal dan tidak perlu harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Selama ini para guru dan kepala sekolah bersikap skeptis terhadap amanat UU ini karena mereka merasa bahwa sekolah gratis hanya akan menguntungkan masyarakat tapi menyengsarakan mereka. “Kesan inilah yang harus dikikis dari benak para guru karena sebenarnya guru adalah bagian dari masyarakat. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah kemakmuran dan kesejahteraan guru juga,” jelasnya. Menindaklanjuti diskusi tersebut, kata Subiyanto, semua elemen yang terlibat dalam diskusi sepakat untuk terus mendesak eksekutif dan legislatif untuk melaksanakan sekolah gratis pada tahun ini juga. Tidak ada alasan untuk menundanya sampai tahun depan. “DPRD akan didesak untuk tidak bersedia menandatangani draf RAPBD jika sekolah gratis tidak diakomodir. Mereka juga akan melayangkan surat sesegera mungkin untuk meminta hearing dengan semua komisi yang ada untuk mendesak masalah ini,” tandasnya.(ari) _____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
