Kalau untuk tingkat Bupati Gamawan Fauzi mampu membukti kan prestasi dan komitmennya kepada transparansi dan anti KKN, sehingga tidak saja pengakuan di Sum-Bar tapi juga tingkat nasional bahkan Internasional.
Dengan prestasi2 yang sudah diraih itu, Kenapa tidak diberi kesempatan dan porsi yang lebih untuk menjadikan ranah minang seperti Solok. Di sebuah media saya, juga membaca kekaguman atas kesigapan Bupati Solok (Gamawan Fauzi), dalam menangani bencana alam. Di SCTV diberitakan, setiap pengungsi yang pulang selain disediakan bus juga mendapat paket 2 dus mie instan. Mudah-mudahan pada pilkada pertama ini masy. minang mampu memilih secara cermat dan teliti bukan hanya sekedar karena latar belakang politik calon (fanatik kelompok) tapi untuk kepentingan ranah minang dalam upaya ma angke batang tarandam. Wassalam, harman "Yang menginginkan Ranah minang mendapat pengakuan seperti halnya prestasi yang diraih Kabupaten Solok" -----Original Message----- From: zul amri [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Monday, May 23, 2005 9:20 AM To: palanta@minang.rantaunet.org Subject: [EMAIL PROTECTED] Kaget , Pemkab Solok lebih transparan Assalamualikum wr.wb : Beberapa waktu yang lalu DPRD kab Jembrana mengadakan studi bandiang ke Kab . SoloK , setelah menyaksikan Kab . Solok dari dekat inilah kesannya : Negara ( Jawa post ) . Anggota komisi A dan B DPRD Jembrana Bali mengaku kaget setelah mengunjungi kondisi pemerintahan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Solok Sumatera Barat . Pasalnya kabupaten hasil pemekaran tersebut benar benar memprioritaskan pelayanan masyarakat , pemerintahan yang bersih dari KKN dan transparansi pengelolaan keuangan daerah . Ida Bagus Parwata anggota komisi A DPRD jembrana mengaku tidak percuma anggota dewan menggunakan uang rakyat ke Solok . Menurutnya pemerintahan Solok sangat transparan terutama dalam penglolaan keuangan daerah . Selain itu segenap pejabat harus menanda tangani pakta integritas atau komitmen , diantaranya tidak akn melakukan KKN , tidak menerima dan melakukan suap terkait dengan jabatannya , siap memberikan informasi dengan cepat dan transparan kepada masyarakat dan lainnya . . Lain halnya dengan jembrana yang terkadang banyak informasi yang semestinya masyarakat berhak tahu , tapi malah ditutup tutupi ujarnya . Dalam penglolaan keuangan daerah kata dia , komponen masyarakat seperti tokoh masyarakat dan LSM termasuk masyarakat secara keseluruhan juga dilibatkan . Parwata mencontohkan setiap desa mendapatkan hak untuk mengelola bantuan nagari untuk desa tersebut tanpa ada campur tangan dari pemkab . Jika ada bantuan dari pusat untuk salah satu desa disana berapapun besarnya semua masuk desa itu . Pengelolaan juga sepenuhnya diserahkan pada desa tersebut dengan diawasi langsung oleh masyarakat dan LSM jelasnya .( Non ) _____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
