Bali Terinspirasi MoU GAM Jakarta (Bali Post) - Perjanjian kesepahaman (MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah RI dianggap memberikan inspirasi sejumlah daerah untuk meminta keadilan yang sama. Pengamat otonomi daerah dari The Habibie Center Siti Zuhro menyatakan MoU GAM itu membuat rakyat Bali menuntut keadilan dengan meminta otonomi khusus. Bali yang homogen dan memiliki pendapatan pariwisata terbesar tidak mendapatkan pembagian yang adil dari pusat.
Menurut Siti Zuhro, keputusan pemerintah menyetujui begitu besar kewenangan pemerintah atas otonomi khusus di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) itu blunder. Pemerintah akan menghadapi tuntutan otsus di hampir seluruh daerah. Ini disebabkan rasa tidak adil yang diterapkan pusat kepada daerah. Kewenangan daerah terkait otonomi daerah dianggap semu. ''Pemerintah tidak konsisten menerapkan otonomi daerah. Kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah kewenangan semu. Pusat tidak rela kewenangannya diambil daerah,'' tegas Zuhro, Selasa (13/9) kemarin. Blunder pemerintah ini risiko yang harus dihadapi pemerintah pusat. Kewenangan dan pemberian berlebihan kepada GAM merupakan pemberian menggiurkan bagi daerah. Pembagian 70 : 30 seperti yang diberikan kepada GAM ditiru daerah lain. ''Rakyat dan elite daerah banyak mengalami kekecewaan. Mereka telah melakukan gerakan politik untuk menuntut keadilan yang sama,'' tandasnya. Dalam diskusi di The Habibie Center kemarin, wakil elite politik asal Manado juga menyuarakan hal yang sama. Kalau GAM mendapatkan bagian yang besar terhadap sumber daya alamnya, Manado juga akan melakukan hal yang sama. ''Kami telah membuat panitia untuk menuntut bagian yang lebih besar. Bagian yang sama seperti GAM, kecuali bendera, hymne, dan lambang. Kami akan mengajukan masalah ini ke MPR, DPR dan Presiden,'' tegas salah seorang peserta diskusi dari Manado. Ventje Sumual yang hadir sebagai pembicara diskusi -- mantan pemimpin perjuangan PRRI/Permesta -- menyatakan gerakan perjuangan PRRI/Permesta memang ditujukan untuk meminta bagian yang adil terhadap pemerintah Soekarno waktu itu. ''Bukan untuk memisahkan diri,'' tandasnya. Sekarang terbukti, gerakan meminta keadilan itu dilakukan di mana-mana. Sekjen PDI-P Pramono Anung sejak awal menyatakan MoU ini menimbulkan kecemburuan bagi daerah lain. Daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam besar akan menuntut hak kepada pemerintah pusat. ''Kecemburuan itu akan terjadi,'' tegas Pramono Anung. Bahkan, dengan nada sumir, Pramono menyatakan apakah rakyat daerah perlu berontak dulu kepada pemerintah untuk mendapatkan pembagian yang besar seperti yang diraih GAM? (kmb7) __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com Website http://www.rantaunet.org _____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ____________________________________________________
