Desersi TNI warga Timtim akan perangi PBB. Mari kita lihat bagaimana
kesigapan Aussie yang (sengaja) sangat merendahkan kemampuan RI dalam
menangani masalah di sana.
Keputusan pemerintah untuk memutuskan hubungan militer dengan Aussie (di
mana mereka sudah membekukannya/suspend sebelumnya) ternyata disambut oleh
kalangan politisi sipil dan kalangan militer dengan baik. Rasanya memang
sangat tidak adil kalau kita hanya bersikap 'pasrah' setelah ditempelengi
pulang-pergi oleh baik pemerintah Aussie maupun oleh kalangan bisnis. Yang
sangat kurang ajar adalah sikap Howard Coward yang menyepelekan sinyal
politis dari RI ini, dengan menyatakan tidak ada masalah karena toh
peninggalan Keating (baca Kompas). Mereka tidak merasa kalau kita sedang
menabok kepala mereka. ABCNews (yg raw material ya!) menyebutkan bahwa
pemutusan hubungan militer membawa hubungan bilateral ke titik terbawah saat
ini. Herannya mereka tidak merasa perlu untuk memandang penting masalah ini.
Mereka menggampangkan bahwa nanti dapat diperbaiki, dengan
pengertian-pengertian baru.
Ada dua hal yg perlu kita lihat yaitu:
(1) Pemerintah Aussie
Howard memperlakukan Timtim sebagai subjek kampanye jangka pendek saja. Ini
sangat menyedihkan. Hubungan antar negara dianggap sebagai hubungan antar
anak singkong yang dapat berbaikan setelah 2 jam sebelumnya berkelahi
memperebutkan sebuah kelereng. Dengan demikian, mungkin perlu dipikirkan
untuk memberikan tabokan yg lain, agar mereka sadar bahwa hubungan dengan RI
tidak dapat dijadikan konsumsi politik domestik sesaat saja. Ternyata si
Coward ini telah menjadikan issue Timtim untuk melangkah ke pemilu yad.
Sungguh kasihan warga Timtim yg dijadikan 'pihak ketiga' saja. Sebagai mana
saya tulis kemarin, bukan tidak mungkin setelah proses pemilu selesai, maka
warga Timtim hanya berakhir sebagai 'pelengkap penderita'. Bila tidak
diperlukan ya silakan menderita saja, atau dihapus dari susunan kalimat. Ada
kemungkinan lain yaitu berusaha memasukan Timtim ke dalam wilayah Australia
sebagai mana telah mereka lakukan terhadap Christmast Island, dengan
memasukkan option ke dalam referendum.
Hal lain yg perlu disimak adalah pernyataan Howard bahwa bila TNI kurang
kooperatif di dalam suatu urusan, maka tentara raseksa Aussie akan mengambil
langkah tegas sesuai dengan mandat UN. Artinya, mereka boleh nge-dor pasukan
unyil RI. Ingat, bila pasukan RI sampai menyalakan senjata akan dibilang
melawan mandat UN. Posisi ini mungkin mirip dengan hukum kita bila menabrak
mobil di depan kita. Mau mobil di depan berhenti mendadak atau memang
kitanya telat mengerem, kesalahan akan berada di pihak kita. Makanya lebih
baik TNI ditarik saja daripada ke kanan kena dan ke kiri juga kena.
Menanggapi Bung Madhan, RI memang terikat treaty NY, tetapi ingat, treaty
tersebut menyebutkan hanya RI-lah yg bertanggung jawab atas keamanan. Dengan
kondisi terbaru saat ini, maka treaty tsb harusnya sudah gugur demi hukum.
Konsekuensinya kita dapat menarik diri sepenuhnya dari Timtim. Brigjen
Sudradjat sudah memberi keterangan bahwa TNI akan ditarik at once bila UN
Troops masuk. Beberapa observer tetap perlu untuk ngecek kelakuan raseksa
Crocodile Dundee, apakah mereka bertindak adil atau tidak. Ya ini sih hanya
logika sederhana saya saja.
(2) Kalangan pelaku bisnis dan masyarakat Aussie.
Kalangan bisnis tidak terlalu memandang penting hubungan dengan RI. Pressure
dari kelompok yg berkeberatan dengan berbagai boikot tidak ada. Beberapa
suara seperti Qantas hanya bersikap menyayangkan, itupun dilakukan secara
instruksional ke dalam (ke unit buruh mereka). Mereka takut menyatakan sikap
ke masy. Aussie. Pemboikotan pengapalan juga menyebabkan penumpukan bahan
baku tepung terigu untuk Bogasari. Well, apapun/siapapun pemiliknya Bogasari
saat ini, tetapi faktanya dia hanya satu-satunya produsen terigu di
Indonesia. Terlambatnya supply berarti naiknya terigu yg bernilai sangat
strategis. Saya rasa ini sangat menohok masy. luas kita. Dengan demikian
perlu dievaluasi apakah kita perlu menghentikan ekspor crude oil ke Aussie.
Ingat lho, sepertiganya diimpor dari kita. Kita jelas rugi, tetapi dengan
harga minyak yg sangat baik saat ini (terbaik selama 32 bulan), kita masih
agak tertolong. Dan kita juga perlu ingat bahwa minyak kita banyak yg
membutuhkan. Tidak pernah ada kesulitan untuk memasarkan minyak.
Hal lain, Indonesia perlu menyiapkan tuntutan hukum untuk kerugian akibat
pemboikotan dari penerbangan dan pengapalan ini. Kalau mereka bilang tidak
bisa karena dapat digolongkan force majeur, maka pembalasan dengan cara yg
sama dapat dilakukan.
Akhir kata, pendekatan Mahatma Gandhi untuk menyerahkan pipi kiri kalo piki
kanan kena tampar tidak dapat diterapkan terhadap Aussie. Bisa-bisa kita
kena gampar kanan-kiri sampai geloyoran.
+anjas
------------
5.000 Desersi TNI Dari Batalyon 744 Dan 745 Siap Perangi Pasukan PBB
JAKARTA (Waspada): Rakyat Timor Timur (Timtim) yang selama ini menjadi
anggota TNI dan Polri mencapai 7.000 orang. Dengan menangnya
pro-kemerdekaan, 5.000 di antaranya bertekad akan desersi dari TNI dan
Polri. Mereka akan kembali ke Timtim untuk mempertahankan daerah
kelahirannya dan berperang dengan kelompok pro-kemerdekaan maupun pasukan
asing yang masuk.
"Sebagian dari anggota TNI asal Timtim, yang akan desersi itu berasal dari
Komando Pasukan Khusus(Kopassus). Mereka cukup terlatih," ujar sumber Selasa
(14/9).
Masih kata sumber itu, mereka-mereka yang desersi ini tidak akan
mempersoalkan lagi, apakah pemerintah Indonesia mendukung mereka atau tidak.
Tujuan mereka hanya satu, berperang dengan orang-orang Fretilin yang nota
bene beraliran kiri. "Jangan sampai orang-orang kiri berkuasa lagi di
Timtim," ungkap sumber lain.
Sumber itu, belum bersedia mengungkapkan, di mana keberadaan 5.000 tentara
yang akan desersi tersebut. Hanya dikatakan, sebagian dari mereka telah
berada di Timtim dan siap melakukan gerilya, untuk mempertahankan daerah
kelahirannya dari jamahan komunis.
Kapuspen Hankam/TNI Mayjen Sudrajat saat dihubungi Selasa (14/9) pagi
menyatakan, silakan saja bilang ada anggota TNI asal Timtim yang akan tetap
tinggal dan berjuang di provinsi termuda itu. Tapi, mereka harus tetap
keluar dari TNI. Sebab, mereka tidak bisa secara formal menggunakan nama
TNI.
"Bagi anggota TNI, kala status Timtim resmi lepas dari Indonesia,
semuanya harus pindah dan meninggalkan Timtim. Kalau tetap ada yang bertahan
atau bersi-keras tinggal, silakan saja. Namun, mereka harus keluar dari
TNI," ujar Sudrajat.
Ditegaskannya, TNI tidak punya kewenangan dan kedaulatan lagi di Timtim.
Sebab itu, TNI akan menarik semua perlengkapan dan senjata yang dimiliki
oleh orang-orang itu. "Jadi, mereka bisa berjuang, karena itu hak mereka dan
ini juga adalah negara demokrasi. Hanya saja, mereka tidak bisa berjuang
atas nama TNI. Bukan berarti kami tak mendukung, melainkan kita tidak bisa
berbuat seperti itu. TNI secara organisasi dan seluruh unit jajaranya harus
keluar dari Timtim," paparnya lagi.
Menurut keterangan, putra asli Timtim umumnya terdapat di Batalion 744 dan
Batalion 745. Bisa dikatakan, jumlah orang Timtim di kedua batalion tersebut
mencapai 70 %. Kedua batalion ini merupakan batalion teritorial. Di samping
itu, putra asli Timtim terdapat di berbagai kesatuan lain, di antaranya
Kopassus.
Asisten Operasi dan Strategi Pasukan Prointegrasi, Victorino A Dos Santos
yang diminta pendapatnya membenarkan hal ini. Dia menegaskan, sampai saat
ini para milisi prointegrasi dan anggota TNI asal Timtim akan tetap tinggal
di Bumi Loro Sae. Mereka tidak akan meninggalkan tanah kelahirannya.
Dengan adanya hal ini situasi di Timtim tampaknya akan semakin panas.
Apalagi, sampai Senin malam, belum ada kesepakatan untuk melakukan pertemuan
antara pihak prointegrasi dan prokemerdekaan. "Anggota TNI asal Timtim sudah
sepakat tetap bergabung dengan pasukan kami dan tetap mendukung
prointegrasi, ujar Victorino.
Tentang potensi konflik bila prointegrasi bertahan di Timtim, Victorino
justru menuduh prokemerdekaanlah yang selama ini berusaha memproklamirkan
diri. Padahal, berbagai kecurangan yang dilakukan UNAMET belum
dipertanggungjawabkan. Victorini juga akan bertahan di Timtim untuk
membuktikan di lapangan, apakah pasukan Dewan Keamanan (DK) PBB yang
dikirimkan ke Timtim bisa bertindak netral atau tidak.
Karenanya, prointegrasi mempersilakan masuknya pasukan keamanan PBB. Nanti
kita lihat di lapangan; bisakah mereka bertindak netral memperlakukan rakyat
Timtim, ujar Victorino.
Victorino menambahkan, pemerintah Indonesia mestinya melepaskan masalah
keamanan ke PBB. Dengan harapan, tanpa campur tangan Indonesia, masyarakat
Timtim akan melihat sendiri bagaimana netralitas kerja DK PBB di lapangan.
Menerima Milisi
Sedangkan tokoh CNRT yang prokemerdekaan, Manuel Viegas Carrascalao
mengatakan, pihaknya akan menerima para milisi, rakyat prointegrasi, dan
anggota TNI asal Timtim, yang berhasrat tetap tinggal di Bumi Loro Sae.
Syaratnya, semua pihak harus mau mengakui hasil jajak pendapat masyarakat
Timtim yang diumumkan 4 September 1999. Jajak pendapat yang dilakukan di
Timtim adalah perwujudan proses demokratisasi. Apabila prointegrasi tidak
menerima, di mana letak demokrasinya, ujar Manuel.
Dia yakin, masing-masing pihak prointegrasi maupun prokemerdekaan masih bisa
didamaikan. Apalagi bila proses perdamaian ditangani langsung oleh PBB.
Menjadi wewenang PBB pula untuk melakukan pelucutan senjata masing-masing
pihak bila dianggap perlu. Manuel yakin, DK PBB akan bersikap netral dengan
target utama menciptakan perdamaian di Timor Leste.(bb)
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
