Catatan A. Umar Said
(tulisan ini juga disajikan dalam website
http://perso.club-internet.fr/kontak/ bersama-sama
dengan berita-berita lainnya  soal kasus Munir)

                            TNI TIDAK TERKAIT
                            DENGAN KASUS MUNIR ?

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto bahwa “institusi TNI
tidak terkait dengan kasus kematian Munir”, bisa memberi kesan kepada banyak
orang bahwa ia mengucapkannya terlalu cepat, terburu-buru, atau sembarangan
saja, bahkan, gegabah. Karena, semua orang tahu, bahwa pengusutan kasus
besar ini baru saja dimulai dengan langkah-langkah permulaan, baik di
Indonesia maupun di negeri Belanda. Kita semua tidak bisa meramalkan,
kira-kira bagaimana jadinya pengusutan kasus pembunuhan Munir ini, dan apa
saja yang bisa dilakukan untuk membongkarnya sampai tuntas. Jadi, mengatakan
sejak sekarang, bahwa “TNI tidak terkait dengan kematian Munir” adalah suatu
hal yang bisa dianggap “sembrono” saja.

Apalagi, kalau disimak lebih lanjut ucapannya yang menyatakan bahwa “Tentara
Nasional Indonesia (TNI) selama ini sudah terbiasa dijadikan kambing hitam.
Biarin aja, enggak bener itu. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Semua itu
hanya akan bisa dibuktikan melalui proses hukum. Pada prinsipnya kami tak
ada kaitannya dengan Munir”, ujarnya (Kompas, 24 November 2004)


SELAMA INI KAMBING HITAM ?

Ucapannya bahwa “selama ini TNI sudah terbiasa dijadikan kambing hitam”
adalah percobaannya untuk menyebarkan dalam opini publik bahwa selama ini
TNI sudah menjadi “sasaran tudingan” atau “korban tuduhan” yang tidak
berdasar yang datang dari berbagai fihak. Seolah-olah Panglima TNI ini tidak
tahu (atau pura-pura tidak tahu !?) bahwa selama pemerintahan rezim militer
Orde Baru telah terjadi banyak sekali pelanggaran, penyelewengan dan
kejahatan, yang dilakukan oleh TNI atau oknum-oknum dari kalangan TNI.
Karena itulah Orde Baru, yang diciptakan dan dipupuk oleh kalangan militer
selama puluhan tahun, sudah dinajiskan oleh sebagian terbesar rakyat
Indonesia. Dengan kalimat lain dapatlah dikatakan bahwa kebusukan dan
kesalahan Orde Baru adalah pada intinya (!!!) kebusukan dan kesalahan
kalangan militer, yang perwakilan terpusatnya adalah Suharto.

Justru karena itulah selama ini banyak kalangan dalam masyarakat, yang
berdasarkan pengalaman mereka sendiri, atau pengamatan mereka sendiri,
mempunyai pendapat, atau sikap terhadap sebagian kalangan TNI. Mereka
melihat ada orang-orang yang “dihilangkan” begitu saja, atau “diamankan”
secara sewenang-wenang, atau “diciduk” secara tidak sah, yang dilakukan oleh
kalangan militer dan para pendukungnya (kasus 1965-1966). Banyak pula orang
yang menjadi korban tindakan-tindakan yang tidak sah oleh kalangan militer
dalam kasus-kasus di Jakarta, Lampung, Aceh, Jawa Tengah dan Jawa Timur,
Sulawesi, Maluku dan Papua, dan juga di Timor Timur.

Banyak sekali bukti-bukti dan tanda-tanda yang membikin banyak orang yakin
bahwa dalam berbagai peristiwa ini kalangan militerlah (TNI-AD, terutama)
yang bertanggungjawab. Jadi, sudah jelas bahwa sikap kalangan luas di
masyarakat terhadap banyak sekali pelanggaran atau berbagai kejahatan yang
telah dilakukan oleh kalangan TNI itu sama sekali bukanlah sekadar untuk
“menjadikan TNI kambing hitam”. Selama puluhan tahun Orde Baru banyak sekali
pelanggaran atau kejahatan kalangan militer ini tidak bisa dibongkar, karena
kekuasaan diktatur militer Suharto (beserta pendukungnya) mencegah - dengan
segala cara ! - terbongkarnya kejahatan-kejahatan ini.


KEBENARAN ADALAH KEBENARAN

Ucapan Jenderal Endriartono Sutarto lainnya yang patut diperhatikan, ialah
ketika ia menyatakan bahwa ia “tidak keberatan jika proses investigasi kasus
itu kemudian diarahkan ke institusinya. Akan tetapi, dia menolak adanya
permintaan terhadap institusi TNI untuk membuka akses sebesar- besarnya jika
hanya karena muncul tuduhan terhadap anggotanya » (Kompas, 24 November
2004).

Orang bisa mendapat kesan bahwa pernyataannya « menolak adanya permintaan
terhadap institusi TNI untuk membuka akses sebesar- besarnya jika hanya
karena muncul tuduhan terhadap anggotanya » adalah petunjuk bahwa ia
(beserta teman-teman pendukungnya) tidak mau membantu pembongkaran perkara
pembunuhan Munir ini secara tuntas, transparan, dan jujur.

Ini bertentangan dengan ucapannya bahwa « Kebenaran adalah kebenaran ».
Untuk dapat dibuktikan kebenaran ucapannya bahwa « TNI tidak ada kaitannya
dengan kematian Munir » maka perlu diadakan pengusutan, atau penyelidikan,
atau pemeriksaan. Untuk dapat mencari kebenaran, maka akses sebesar-besarnya
harus dibuka, juga di kalangan TNI. Kalau panglima TNI jenderal Endriartono
sudah bersikap menolak permintaan pembukaan akses sebesar-besarnya (di
kalangan TNI) maka akan makin sulitlah dihilangkannya tuduhan atau
kecurigaan banyak orang bahwa ada keterkaitan TNI dengan kasus pembunuhan
Munir. Sebab, seperti kita ketahui, sejarah Orde Baru telah penuh dengan
dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh kalangan militer, termasuk pembunuhan
politik terhadap orang-orang yang menentang rezim militer.


TIDAK ADA PRAJURIT TNI YANG TERLIBAT ?

Pernyataan yang serupa « anehnya » adalah yang diucapkan oleh Kepala Pusat
Penerangan TNI, Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin. Menurutnya, ia « merasa
yakin tidak ada prajurit TNI yang terlibat, baik dalam aksi teror itu atau
pembunuhan Munir. Sebab, setiap prajurit TNI memiliki moralitas sehingga
tidak akan melakukan tindakan seperti itu ». (Suara Pembaruan, 25 November
2004).
Bahwa para petinggi TNI-AD berusaha menjaga nama baik atau kehormatan
institusi atau « corps » mereka adalah hal yang wajar, masuk akal dan bahkan
terpuji.

Tetapi, dengan mengatakan bahwa « merasa yakin tidak ada prajurit TNI yang
terlibat, baik dalam aksi teror itu atau pembunuhan Munir » maka banyak
orang akan bisa bertanya-tanya dengan keheranan yang besar : dari mana dan
bagaimana ia sudah tahu, dan dengan yakin pula ( !), bahwa tidak ada
prajurit TNI yang terlibat pembunuhan Munir ?
Juga, ucapannya bahwa « setiap prajurit TNI memiliki moralitas sehingga
tidak akan melakukan tindakan seperti itu » adalah sesuatu yang bisa
menyebabkan banyak orang akan tersenyum sinis saja, atau, bahkan, tertawa
terbahak-bahak kegelian mendengar lelucon semacam ini.

Nama baik atau kehormatan TNI memang harus kita jaga bersama. Sebagai
negara, seperti banyak negara lainnya, kita memang juga membutuhkan adanya
TNI. Tetapi, TNI yang betul-betul bisa berfungsi sebagai aparat negara yang
bermutu, professional, menghargai demokrasi, dan mempunyai kesadaran tinggi
untuk berbakti demi kepentingan rakyat banyak. Kita harus berusaha,
bersama-sama, supaya TNI tidak lagi melakukan pelanggaran, penyelewengan
atau kejahatan, seperti yang pernah banyak dilakukan di jaman Orde Baru,
termasuk pembunuhan politik.


TNI HARUS MEMBANTU PENGUSUTAN

Nampaknya, sekarang ini banyak petinggi militer yang merasa « risi », atau
gundah, atau tidak tenteram hati mereka, dengan timbulnya kasus pembunuhan
Munir. Ini wajar, sebab sebagian besar dari opini publik memang (secara
terang-terangan atau diam-diam) sedang menuduh atau mencurigai bahwa di
belakang pembunuhan Munir ini ada ulah kalangan militer. Sedangkan,
sebenarnya, belumlah tentu bahwa kasus pembunuhan Munir ada keterkaitannya
dengan kepentingan kalangan militer tertentu. Tetapi, justru karena itulah,
pengusutan secara tuntas harus diusahakan dengan sungguh-sungguh, termasuk
di kalangan militer. Dan dalam pengusutan ini pimpinan TNI harus aktif
memberikan bantuan sebesar-besarnya dan dengan segala cara !

Dari sudut ini dapat kita lihat bahwa ucapan sebagian pimpinan militer
(antara lain Panglima TNI dan Kapuspen) bukanlah bantuan untuk mengusut
kasus pembunuhan Munir dan memperbaiki citra TNI. Dengan mengatakan
serta-merta bahwa TNI tidak terkait sama sekali dengan kasus ini, bukan
berarti bahwa « kecurigaan » opini publik akan bisa terhapus begitu saja.

Sesungguhnya, institusi TNI tidak perlu risau dengan tuduhan atau kecurigaan
serupa itu. Tetapi, haruslah diingat bahwa di masa-masa yang lampau sudah
terlalu banyak peristiwa-peristiwa pembunuhan, penculikan, penganiayaan,
ancaman dan berbagai pelanggaran atau kejahatan lainnya yang telah dilakukan
oleh kalangan militer. Karena banyaknya dan seringnya kejadian-kejadian
ini – dan selama berpuluh-puluh tahun pula ! -, maka secara otomatis banyak
orang mempunyai kecenderungan untuk « menudingnya » atau
mengkambinghitamkannya.

Untuk menghilangkan tudingan, atau kecurigaan, atau « pengkambinghitaman »
TNI (dalam kasus Munir) itu tidak ada jalan lain kecuali membantu atau
sebesar-besarnya pengusutan atau penyelidikan secermat mungkin, termasuk di
kalangan TNI sendiri. Sebab, perlu menjadi kesadaran semua fihak bahwa
selama pengusutan tidak berjalan sampai tuntas, atau kalau usaha rekayasa
untuk menggagalkannya sampai berhasil, maka kecurigaan terhadap TNI masih
akan tetap terus menempel di fikiran banyak orang. Ini berarti bahwa
pengusutan sampai tuntas, termasuk di kalangan militer, adalah juga untuk
kepentingan nama baik atau kehormatan TNI sendiri.


SIKAP PRESIDEN SBY YANG POSITIF

Adalah menarik (dan menggembirakan) bagi banyak orang bahwa dalam menghadapi
kasus pembunuhan Munir ini, Presiden SBY telah memperlihatkan sikap yang
simpatik, antara lain dengan menerima di Istana Negara Ny. Suciwati (istri
alm. Munir) beserta tokoh-tokoh HAM, seperti Mufti Makarim dari Kontras,
Rachland Nashidik dari Imparsial dan Todung Mulya Lubis, salah satu pendiri
Kontras dan Imparsial. Dalam kesempatan itu Presiden menyampaikan
keprihatinannya atas kejadian yang menimpa Munir. Presiden berjanji akan
membantu semaksimal mungkin, dan akan mendukung sepenuhnya apa pun yang
dilakukan untuk bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut.

Sikap Presiden SBY kelihatan lebih tegas lagi dalam kasus pembunuhan politik
ini, ketika ia menyatakan bahwa ia ingin tahu siapa pelaku pembunuhan
terhadap Munir dan ditegakkannya keadilan. Ia juga setuju dengan pembentukan
tim investigasi, yang bertugas khusus untuk menyelidiki kasus ini. Presiden
sudah menginstruksi Polri agar bersikap jujur, objektif, dan terbuka dalam
menyelidiki kasus itu. Ia minta proses ini dilaksanakan secara transparan
dan akuntabel.

Sikap positif Presiden SBY dalam menghadapi kasus Munir ini bisa berdampak
besar dan (mudah-mudahan !) bisa merupakan dorongan bagi aparat-aparat
Negara - dan masyarakat luas - untuk menuntaskan pengusutannya. Supaya sikap
positif ini tidak « luntur » atau bahkan menyeleweng, perlulah kiranya opini
publik terus-menerus mendorongnya, serta mengawasinya dengan cermat dan
waspada.

Apakah sikap Presiden SBY merupakan indikasi bahwa mantan jenderal TNI ini
mempunyai pandangan yang independent dari kebanyakan petinggi militer yang
masih berjiwa Orde Baru? Dan apakah dengan berbagai tindakan atau
kebijakannya Presiden SBY bisa nantinya kita masukkan ke dalam barisan
pendukung reformasi ? Dan apakah banyak janji-janji yang diucapkannya
sebelum dan sesudah Pemilu akan bisa betul-betul dilaksanakan ? Belum jelas
betul. Barangkali, kita akan bisa sama-sama melihatnya dengan lebih terang
dalam waktu 6 bulan atau setahun lagi.

Paris, 30 November 2004








[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke