http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=159694
Kamis, 03 Mar 2005, Kompensasi Bukan Jawaban Oleh Rachmanto * Melalui pengumumannya pada 28 Februari 2005, pemerintah bersikeras tetap menaikkan harga BBM. Berdasarkan PP No 22/2005, harga BBM naik sejak 1 Maret 2005. Kenaikan harga BBM itu rata-rata 29 %. Kenaikan terendah ada pada solar untuk transportasi, dari Rp 1.650 menjadi Rp 2.100 (naik 21%). Sementara kenaikan terbesar ada pada minyak bakar, dari harga semula Rp 1.560 menjadi Rp 2.300 (naik 47 %). Kenaikan harga BBM tersebut mempunyai dampak luas bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah memang sudah menyiapkan rencana untuk mengurangi dampak yang akan muncul. Dalam hal ini, kebijakan yang akan dijalankan pemerintah adalah memberikan dana kompensasi kepada rakyat miskin. Pemerintah berniat mengucurkan dana beasiswa Rp 5,6 triliun untuk 9,6 juta siswa miskin, Rp 5,4 triliun untuk subsidi beras bagi 8,66 KK miskin, dan Rp 2,1 triliun untuk pengobatan gratis bagi 36 juta lebih rakyat miskin. Sekilas, rencana pemberian dana kompensasi kenaikan harga BBM itu memang sangat baik, bahkan terkesan ideal karena berpihak kepada rakyat kecil dan miskin. Tetapi, benarkah demikian? Kita patut menyangsikannya. Janji pemerintah untuk melakukan audit dana kompensasi BBM dan mengawasinya secara ketat juga layak dipertanyakan. Dapat dipastikan, itu hanyalah lips service belaka. Bagaimana mungkin melakukan itu jika kita semua hidup di republik yang sarat dengan pelaku pelanggaran hukum? Cabut Saja Sikap berani dan tegas yang ditunjukkan pemerintah SBY-JK memang mutlak diperlukan. Tetapi, ada hal lain yang juga harus diperhatikan, yaitu keberpihakan kepada rakyat banyak. Hal ini seharusnya menjadi landasan utama sebelum melakukan sebuah kebijakan. Kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah jelas mencederai rasa keadilan masyarakat. Seperti diketahui, subsidi pemerintah terhadap bank rekap dan bermasalah masih terus saja berjalan. Artinya, pemerintah terlihat lebih mementingkan untuk membantu segelintir orang yang punya andil dalam membangkrutkan negara daripada memihak kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan. Kebijakan menaikkan harga BBM harus ditarik secepatnya oleh pemerintah. Daripada membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat banyak, pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan diri untuk mengatasi berbagai macam penyimpangan yang ada dalam republik tercinta ini. Sebab, jika penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diluruskan, itu akan berdampak positif bagi keuangan negara. Kasus-kasus korupsi, kebocoran dana, penyeludupan, dan sebagainya harus segera diatasi. Makin Miskin Kenaikan harga BBM akhirnya menghantam seluruh masyarakat kecil di Indonesia. Sebab, banyak masyarakat miskin kita yang masih mengandalkan penghasilannya kepada BBM yang dinaikkan itu. Misalnya saja, tukang ojek, sopir angkutan, nelayan, dan sebagainya. Kita juga bisa melihat, betapa pemerintah sangat lemah dalam usahanya menanggulangi dampak kenaikan harga BBM terhadap rakyat miskin. Sebagai contoh, salah satu program kompensasi kenaikan harga BBM adalah beras murah bagi rakyat miskin. Rencananya, beras tersebut dijual dengan harga Rp 1.000/kg, sebanyak 20 kg/bulan/KK. Tetapi, bukankah untuk menyantap nasi tersebut perlu lauk. Bukankah keluarga tersebut harus membeli bumbu dapur yang dapat dipastikan akan naik? Bukankah harga lauk dan sayur-mayur juga akan meningkat? Atau, jangan-jangan, keluarga miskin tersebut memang dipaksa makan nasi putih saja? Betapa menyedihkannya. Dana kompensasi kenaikan harga BBM yang akan dilaksanakan niscaya tidak akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Artinya, sekali lagi, kenaikan harga BBM akan mengakibatkan jumlah masyarakat miskin semakin meningkat tajam. Kita bisa melakukan refleksi terhadap apa yang selama ini telah terjadi di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diambil terlihat sangat tidak memihak rakyat. Jika pemerintah betul-betul ingin menunjukkan kecintaannya kepada rakyat, program utama yang harus dilaksanakan adalah pengentasan kemiskinan secara total dan menyeluruh. Pemerintah seharusnya malu karena selalu saja membebani dan menyengsarakan rakyatnya. * Rachmanto, mahasiswa Fakultas Filsafat UGM dan aktivis KAMMI DIY [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/