http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=19090
2010-05-24 Perlu Sinergi Hadapi Boikot CPO Indonesia SP/Ignatius Liliek Pekerja memanen kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah Indonesia memproyeksikan produksi minyak kelapa sawit (CPO) pada tahun ini sebesar 19,4 juta ton. [JAKARTA] Pemboikotan produk minyak sawit mentah (CPO) Indonesia oleh perusahaan multinasional sebenarnya bisa dicegah bila pemerintah dan industri sawit nasional saling bersinergi dan mampu mengomunikasikan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan perkebunan sawit berkelanjutan (sustainable). Selain itu, pemerintah perlu menegakkan aturan yang dalam implementasinya kerap disabotase pemerintah daerah. Pelanggaran aturan yang berdampak pada perusakan lingkungan tersebut menjadi dasar tuduhan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing bahwa pengembangan sawit di Indonesia menyebabkan deforestasi. Tudingan itu pula yang membuat perusahaan multinasional memboikot sawit RI.Demikian mengemuka dalam diskusi terbatas Mencari Akar Masalah Pemboikotan Produk Sawit Indonesia yang digelar Investor Daily di Jakarta, Jumat (21/5). Diskusi menghadirkan pembicara Deputi Menko Perekonomian bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady, Direktur Budidaya Tanaman Tahunan Kementerian Pertanian Mukti Sarjono, dan Kepala Sub Direktorat Perkebunan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Radix Siswo. Selain itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan, Sekjen Gapki Joko Supriyono, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar, Direktur Eksekutif Walhi Berry Nahdian Forqan, anggota Komisi IV DPR Anton Sihombing, praktisi hukum Todung Mulya Lubis, serta pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo. Menurut Fadhil, umumnya industri sawit nasional sudah mematuhi berbagai aturan terkait lingkungan. Namun, belum dikomunikasikan dengan stakeholders sehingga yang mencuat banyak dari sisi negatif. Padahal, pembeli di luar negeri memiliki peran penting karena 15,5 juta ton dari total produksi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia 20 juta ton diekspor.Agus Pambagyo menambahkan, serangan hanya diarahkan pada sawit Indonesia dibandingkan Malaysia. Hal itu karena komunikasi industri sawit dan Pemerintah Malaysia berjalan baik. Seperti diketahui, pemboikotan sawit Indonesia sudah menimpa PT Sinar Mas Agro Resources Technologi Tbk (SMART). Setelah Unilever NV, Nestle SA, dan Cargill Inc, produsen minyak nabati asal Spanyol Abengoa Bioenergi SA per 10 Mei lalu ikut menghentikan pembelian CPO dari Sinar Mas. Boikot tersebut terkait dengan tuduhan Greenpeace pada April 2008 bahwa SMART merusak hutan dalam pengembangan sawit. Edy Putra menilai, akar masalah pemboikotan sawit Indonesia karena reaksi berlebihan (over reactive) perusahaan multinasional (multi-national company/MNC) terhadap isu lingkungan yang dikampanyekan LSM dan pemberitaan yang berlebihan (overshadow). Dari aspek perdagangan, Edy menengarai, tujuan pemboikotan itu untuk menekan harga CPO Indonesia dan MNC ingin mencari sumber lain yang lebih murah. Edy menjelaskan, dalam perdagangan internasional, Indonesia sangat concern dengan lima isu dalam artikel 20-21 ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kelima isu itu adalah kesehatan, lingkungan, keamanan fisik, security, dan moral publik. "Arah kebijakan industri nasional mengacu pada artikel itu karena demand internasional bergerak ke sana," ujarnya. Untuk itu, Edy mengharapkan adanya pengkajian menyeluruh (overall review) atas semua aspek terkait isu-isu lingkungan yang dianggap menjadi penyebab pemboikotan produk sawit Indonesia. Selain itu, katanya, kampanye yang mengangkat isu lingkungan oleh Greenpeace, Walhi, dan LSM lingkungan lainnya harus diawasi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. [ID/H-12] [Non-text portions of this message have been removed]
