HARIAN ANALISA Edisi Rabu, 3 Mei 2006 69,51 Persen Penduduk RI Belum Tamat SMP
Jakarta, (Analisa) Sekitar 69,51 persen penduduk Indonesia belum tamat atau lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat agar seluruh penduduk minimal tamat SMP sesuai program wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP) yang dicanangkan pada 1994. "Sesuai hasil Sensus BPS tahun 2000 bahwa 69,51 persen penduduk belum tamat SMP itu terbagi atas 34,22 persen tamat SD dan 35,29 persen belum tamat SD," kata Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) Fajar R Zulkarnain di Jakarta, Selasa (2/5). Sementara itu, jumlah penduduk yang tamat SMP sebesar 13,57 persen, tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 13,98 persen, tamat D-1 dan D-2 (0,54 persen), tamat D-3, S-1, S-2, S-3 sebebesar 2,38 persen. Dalam diskusi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2006 itu, Fajar mengatakan, masih banyaknya penduduk yang belum tamat SMP berdampak bagi jumlah penduduk miskin yang semakin bertambah. "Masih banyaknya penduduk miskin dan belum tamat SMP secara tak langsung merupakan cerminan bahwa bangsa Indonesia belum mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan proses pencerdasan bangsa dalam kehidupan semua rakyatnya," katanya. Untuk itu, PB-HMI meminta pemerintah untuk merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen pada semua tingkatan pemerintahan baik di APBN, APBD provinsi maupun kabupaten/kota, serta menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun dengan subsidi penuh (gratis). Pemerintah juga diminta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan (guru dan dosen), meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan sesuai jumlah siswa, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bangunan sekolah dan peralatan penunjang lainnya. Selain itu, pemerintah perlu mengkaji ulang metode belajar- mengajar dan kurikulum pendidikan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh tenaga pendidik, serta mengevaluasi swastanisasi pendidikan tinggi dan menuntaskan pengusutan penggunaan gelar akademik yang tidak sah yang didapat dari perguruan tinggi ilegal. Menanggapi rencana pemerintah yang baru bisa memenuhi anggaran pendididikan sebesar 20 dari APBN pada 2009, Fajar berharap, pemerintah segera memenuhi anggaran pendidikan 20 persen tahun 2006 sesuai perintah UUD 1945 yang dananya dapat diambilkan dari pengembalian anggaran yang dikorupsi dan dari dana kenaikan pajak. (Ant) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
