HARIAN KOMENTAR
10 January 2007
REALISME HUKUM HAKIM ATAS KASUS NEWMONT
Jerry G. Tambun*
Newmont Mining Coorporation adalah perusahan tambang terbesar di dunia yang
berpusat di Amerika Serikat. Memiliki anak perusahan di beberapa negara,
seperti Amerika, Canada, Peru, Bolivia, Australia, dan Indonesia (PT Newmont
Minahasa Raya (NMR), PT Newmont Pasific Nusantara dan PT Newmont Nusa Tengara).
Newmont memiliki saham sebesar 80% di PT NMR, sisa saham 20% dimiliki oleh PT
Tanjung Sarapung Indonesia. Pada tahun 1986 PT NMR menandatangani kontrak
dengan pemerintah Indonesia. PT NMR mulai beroperasi tahun 1996 dan telah
berakhir tahun 2004 di wilayah pertambangan yang mencakup 527.448 hektar.
PRO KONTRA ATAS FAKTA
PT NMR membuang limbah atau 'tailing' (pasir dan lumpur yang tersisa setelah
emas di pisahkan dari batuan di pabrik pengolahan) melalui pipa ke perairan
laut teluk Buyat (Submarine Tailing Disposal-STD). Sejak mulai beroperasi PT
NMR telah membuang 'tailing' ke laut Buyat Bay sebanyak 2000 ton/tiap hari dan
dalam waktu 5 tahun telah membuang 'tailing' sekitar 2,8 juta ton. PT NMR
dituduh telah menimbulkan pencemaran air akibat buangan 'tailing' ke perairan
teluk Buyat.
Tim kajian pakar kasus Buyat, seperti yang di kemukakan oleh Mantan Menteri
Lingkungan Hidup Nabil Makarim, menyimpulkan bahwa limbah kegiatan pertambangan
PT NMR telah melanggar standar baku mutu lingkungan dan limbah, khususnya untuk
parameter merkuri, arsen dan sianida (PP no.20 tahun 1990 tentang Pengendalian
Pencemaran Air jo PP no. 82 tahun 2002) ,berdasarkan laporan Rencana Kelola
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Kesimpulan ini
diambil berdasarkan 12 hasil penelitian yang dikaji diantara 1999-2004.
Diantaranya Laporan Hasil Studi Kajian Kelayakan Pembuangan Limbah Tailing ke
Laut di Perairan Teluk Buyat oleh Bapedal-Universitas Sam Ratulangi (1999) dan
Laporan Akhir Penelitian Sumber Daya Hayati di Kawasan Pengembangan dan
Pengelolaan Wilayah Laut Sulut oleh LIPI (2000) (http://air.bappenas.go.id).
Pernyataan ini bertolak belakang dengan apa yang dilaporkan oleh hasil
penelitian Kementerian Lingkungan Hidup (2004) yang berkesimpulan bahwa air
teluk Buyat tidak tercemar. Penelitian ini juga menyimpulkan: (i)Konsentrasi
merkuri ikan-ikan disekitar teluk Buyat masih di bawah ambang batas konsentrasi
merkuri yang ditetapkan oleh WHO. Konsentrasi arsen di ikan juga masih di bawah
ambang batas standard Australia and New Zealand; (ii) Konsentrasi logam
terlarut di teluk Buyat dan Totok masih di bawah standar baku mutu kualitas air
Indonesia kelas 1; (iii) Konsentrasi arsen dan merkuri sedimen teluk Totok
lebih tinggi dari teluk Buyat (mungkin disebabkan oleh kegiatan penambangan
liar di sekitar teluk Totok); (iv)Keanekaragaman hayati sediment di sekitar
tailing PT. NMR lebih rendah dibandingkan dengan yang keanekaragaman hayati
sediment yang berada jauh dari tailing di sekitar teluk Buyat dan Totok (KLH
Report on Environmental Quality Assessment of Buyat Bay and Totok Bay, 2004).
Penelitian yang dilakukan oleh WHO & National Institute for Minamata Disease,
Jepang di tahun 2004 berkesimpulan : (i)Konsentrasi merkuri di rambut penduduk
sekitar teluk Buyat dan Totok masih berada dibawah ambang batas merkuri (20x
lebih rendah) daripada standard WHO (50-125 µg/g). Hasil ini menunjukkan bahwa
konsentrasi merkuri penduduk setempat masih berada jauh dari konsentrasi yang
bisa menyebabkan penyakit minamata (akibat keracunan metilmerkuri); (ii)
Penduduk teluk Buyat/Totok tidak terkontaminasi oleh racun sejumlah logam berat
(sianida); (iii) Kandungan merkuri di air dan tanah, menujukkan bahwa Teluk
Totok lebih tercemar daripada teluk Buyat. Walaupun demikian belum berarti
bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan karena kandungan merkuri ikan-ikan
yang di tangkap di sekitar teluk Totok/Buyat masih dalam kisaran normal (WHO
Final Report on Mercury Pollution: Buyat & Totok Bay North Sulawesi-Indonesia,
2004).
Penelitian sebuah lembaga penelitian Australia-CSIRO (Commonwealth Scientific
and Industrial Research Organisation), Australia menunjukkan hasil yang hampir
serupa dengan kedua penelitian di atas; (i)Air teluk Buyat tidak tercemar oleh
logam beracun merkuri, arsen dan sianida; (ii)Konsentrasi merkuri dan arsen di
jaringan ikan masih berada pada kisaran normal, di bawah standard WHO dan
Australia; (iii)Konsentrasi sianida di air dan ikan masih berada di bawah
standard baku mutu kualitas air Indonesia (CSIRO Report on PT NMR Environmental
Monitoring Study, 2004).
Penelitian yang dilakukan oleh lembaga swadaya seperti WALHI, JATAM, ISEL
menunjukan hasil yang bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh ketiga lembaga tersebut diatas. Kesimpulan yang di tarik adalah; (i) Teluk
Buyat TERCEMAR arsen dan merkuri berdasarkan ASEAN Marine Water Quality
Criteria 2004; (ii) Sumber (pencemaran) arsen dan merkuri di Teluk Buyat adalah
limbah tambang Newmont, BUKAN alamiah. Kadar total arsen dan merkuri yang
ditemukan pada dasar laut (sedimen) Teluk Buyat sangat tinggi jika dibandingkan
dengan titik-titik pemantauan alami (yang tidak terkena dampak pembuangan
limbah) dan jika dibandingkan dengan kadar sebelum Newmont mulai beroperasi di
Teluk Buyat; (iii) Keanekaragaman biota laut di Teluk Buyat menurun akibat
pencemaran arsen. Dari Indeks Keragaman (diversitas) organisme dasar laut
(benthos) dan fitoplankton di lokasi pembuangan limbah tambang di Teluk Buyat
menunjukkan adanya pencemaran berat oleh arsen. Makhluk-makhluk tersebut
merupakan basis rantai makanan sehingga apapun yang mencemari mereka akan masuk
dan berdampak ke seluruh rantai makanan; (iv) Kadar merkuri dan arsen dalam
ikan beresiko (kesehatan) bagi penduduk Teluk Buyat. Oleh karena pada tubuh
ikan bisa terdapat arsen dan merkuri sekaligus, maka masyarakat yang
mengkonsumsi ikan dari Teluk Buyat dapat beresiko tercemar logam arsen dan
merkuri pada saat bersamaan (http://www.walhi.or.id/eng/buyat_team_summary).
Unit pengendalian pencemaran PT NMR melaporkan bahwa termoklin ditemukan pada
kedalaman 50-80 meter, sehingga tailing ditempatkan pada kedalaman 82 meter.
Termoklin merupakan lapisan di perairan di mana terjadi perubahan suhu yang
cepat pada arah kedalaman atau vertikal. Termoklin ini berfungsi untuk mencegah
penyebaran tailing ke lapisan permukaan dan kemudian penyebarannya. Sebaliknya,
hasil penelitian tim teknis KLH menunjukkan tidak adanya lapisan tersebut pada
kedalaman 50-82 meter. Penentuan letak termoklin tersebut berdasarkan pada
asumsi-asumsi modeling yang tidak valid seperti yang disebutkan dalam dokumen
ANDAL.
PT NMR telah mengetahui bahwa penentuan titik termoklin tidak valid
(berdasarkan pertemuan BAPEDAL dan PT NMR Maret 2000), sayangnya PT NMR tidak
menunjukan itikad baik untuk melakukan modeling ulang (Dokumen Hasil Studi
Aspek Hukum Kasus Pencemaran/Pengrusakan Teluk Buyat, 2004). Kenyataan bahwa
pipa tailing tersebut masih berada pada zona pencampuran dimana tailing yang
dikeluarkan dapat menyatu dengan arus pasang surut dan turbulence yang membantu
penyebaran tailing ke perairan teluk Buyat yang dan kemudian berdampak negatif
terhadap ekosistem perairan serta penduduk sekitarnya yang mengkonsumsi ikan
dari perairan tersebut.
PROBLEM: ISU DAN KAJIAN HUKUM
Berbagai laporan yang menunjukan munculnya korban akibat pencemaran dan
sebaliknya adanya berbagai bukti scientific yang menunjukan bahwa pencemaran
yang dilakukan PT NMR tidak melewati ambang batas baku mutu yang telah
ditentutan oleh PP no. 20 tahun 1990. Diajukankannya PT NMR ke tahap penuntutan
Pidana telah menimbulkan perdebatan perdebatan hukum terutama soal
tanggung-jawab pidana.
Sejak Agustus 2006, Direktur PT NMR Ness telah disidangkan atas tuduhan
melakukan pencemaran di teluk Buyat Bay akibat buangan limbah tambang emas
perusahan tersebut di dasar laut (Submarine Tailing Disposal-STD). Tuntutan ini
didasarkan pada persangkaan polisi bahwa PT NMR telah membuang sejumlah
kandungan merkuri dan arsenik yang mematikan ke Buyat Bay, di dekat areal
pertambangan di wilayah Minahasa, sehingga telah menimbulkan penderitaan pada
penduduk lokal seperti penyakit kulit, neorogical disorder dan gangguan
kesehatan lainnya. Apabila tuntutan yang didasarkan UU Lingkungan NO. 23 Tahun
1997 khususnya pasal 41 dan pasal 42 ini dapat dibuktikan; yaitu PT NMR telah
secara sengaja atau oleh karena kealpaannya telah menyebabkan pencemaran, maka
Ness dapat dipastikan akan menghadapi masa hukuman penjara maksimal 10 tahun di
penjara dan PT NMR dapat didenda sebesar RP. 500 juta. PT NMR bersikukuh
pihaknya telah melakukan segala sesuatu sesuai dengan standard yang diharuskan
dan menyebutkan bahwa pembuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah serta menambahkan pula penyakit yang di derita oleh penduduk lokal
disebabkan kekurangan gizi dan sanitasi lingkungan yang kurang sehat.
Mencari jawaban atas adanya kesengajaan/kealpaan dalam kasus PT NMR ini terasa
semakin menjadi sulit ketika mendapati 3 bukti scientific terbaru (KLH,
WHO-Minamata Institute, CSIRO) yang menunjukan hasil yang bertolak belakang
dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tim kajian pakar kasus
Buyat yang di koordinir oleh KLH dan hasil penelitian LSM-LSM (WALHI, JATAM,
ICEL). Setidak-tidaknya menambah pergumulan ilmiah para legal scholar dan
menguji profesionalisme dan ketrampilan hukum aparat penegak hukum di
Indonesia. Bagaimana bukti-bukti yang berbeda itu akan dapat digunakan hakim
untuk menjawab apakah telah terjadi faktor kesengajaan /kealpaan?
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH)
Pasal 41 Ayat (1) menyatakan, "barangsiapa yang melawan hukum dengan sengaja
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling
banyak lima ratus juta rupiah".
Selanjutnya, Pasal 42 Ayat (1) menyatakan, "barangsiapa yang karena kealpaannya
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling
banyak seratus juta rupiah".
Dikaitkan dengan masalah pencemaran ini, PT NMR hanya dapat dikenakan
tanggung-jawab pidana dan Ness dapat dikenakan penjara hanya apabila dapat
dibuktikan PT NMR secara SENGAJA atau karena KEALPAANNYA telah menyebabkan
pencemaran. Artinya, meskipun pencemaran lingkungan telah terjadi, tetapi tidak
dapat dibuktikan bahwa PT NMR SENGAJA melakukan pencemaran atau ALPA ketika
melakukan tailing/pembuangan sehingga mengakibatkan pencemaran, maka PT NMR
tidak dapat dihukum. Asas kesalahan yang digunakan oleh pasal 41 dan 42 ini
dikenal sebagai asas tanggung-jawab pidana umum. Pengunaan asas ini sebenarnya
mempunyai kelemahan yaitu out-put keadilan sangat tergantung pada ketrampilan
para pihak yang berperkara dipengadilan. Karena soal pembuktian kesengajaan dan
kealpaan selain digantungkan pada bukti yang tersedia, juga pada kemampuan
jaksa penuntut membuktikan dalil-dalilnya. Proses peradilan ini terkesan
tertutup dengan soal soal non juridis, dan dampak sosial.
Pandangan lain yang pernah diwacanakan adalah, hakim seyogyanya menganut asas
tanggung jawab pidana mutlak yang hanya membutuhkan unsur Pengetahuan dan unsur
Perbuatan dari si terdakwa. Artinya, hakim dalam mengadili perkara cukup
melihat apakah si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian
yang mungkin timbul. Dan juga diikuti dengan tindakan nyata. Adanya dua keadaan
ini sudah cukup bagi hakim untuk memutus perkara dan menyatakan PT NMR telah
melakukan pencemaran. Jadi tidak diperlukan unsur kesengajaan (Frances Russell
dan Christine Locke; "English Law & Language, Casses", 1992).
Prinsip yang sama pernah digunakan oleh Pengadilan di Inggris dalam perkara
Alphacel Ltd v. Woodward. Pada perkara ini hakim menghukum seorang terdakwa
karena dianggap bersalah melanggar River Prevention of Pollution Act 1951.
Terdakwa/Defendant memasukkan tangki ke dalam sungai. Tanpa sepengetahuannya
tangki telah bergeser pada saluran yang mengganggu berfungsi pompa air sehingga
menyebabkan banjir. Banjir mana telah menyebabkan pencemaran.
Dalam kasus ini tidak ada bukti yang memberatkan terdakwa. Tidak ada
kesengajaan dan atau kealpaan, namun demikian pengadilan memutuskan si terdakwa
tetap bersalah dengan pertimbangan dia patut mengetahui bahwa tangki tersebut
bisa saja hanyut dan mengakibat hal lain yang dapat merusak lingkungan dan atau
merugikan pihak lain. Moral yang mendasari putusan ini adalah jika atas dasar
kesengajaan dan kealpaan saja, kemungkinan besar pencemaran akan tetap terus
terjadi tanpa dapat menghukum pelaku dan penyebab pencemaran. Sehingga
pencemaran akan tetap terjadi.
Bentuk pertanggung-jawaban lainnya yang ada pada Undang Undang 23 Tahun 1997
adalah pertanggungjawaban menurut pasal 35 yang menyatakan bahwa "Penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan" yang usaha dan kegiatannya menimbulkan kerusakan
/pencemaran lingkungan" bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang
terjadi". Pasal 35 UU 23/97 ini , bukan tanggung jawab pidana tetapi tanggung
jawab perdata berupa ganti rugi mutlak yang artinya si penanggung jawab
usaha/kegiatan harus memberikan ganti rugi seketika dan langsung tanpa harus
ada pembuktian adanya kesalahan atau tidak. Asas dan prinsip tanggung-jawab
langsung dan seketika pada hukum lingkungan ini juga berlaku dalam bidang medis
kedokteran, dalam hal terjadi "malpraktek" misalnya terjadi tertinggalnya
gunting kecil dalam tubuh pasien, setelah selesai operasi atas diri pasien.
Dalam hal demikian tidak perlu dilakukan pembuktian lagi. Tertinggalnya gunting
dalam perut pasien, sudah merupakan bukti telah terjadi kelalaian medis
(malpraktek kedokteran). Hal mana bersandar pada prinsip "res ipsa ligutur- let
the thing speaks for itself." Demikian halnya dalam hukum penerbangan. Jika
terjadi kecelakan pesawat udara yang menyebabkan kematian atau luka-luka pada
penumpang, maka pihak pengangkut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian
secara mutlak, tanpa harus ada pembuktian ada-tidaknya kesalahan pada pihak
pengangkut (perusahaan penerbangan). Hanya saja jumlah ganti rugi biasanya
sudah ditentukan untuk penumpang yang mati dan yang cacad dsb. Sedangkan pada
kerusakan/pencemaran linkungan besarnya ganti rugi tak ditentukan batasnya.
Pertanggung-jawaban perdatanya pada kasus pencemaran Teluk Buyat telah
terselesaikan dengan mediasi di bawah pengawasan pengadilan Negari Jakarta
Selatan berupa ganti 30 juta dollar bagi program pengembangan masyarakat dan
pemantauan lingkungan
(https://www.kompas.com/kompas-cetak/0602/17/humaniora/2443340.htm).
REALISME HAKIM DIUJI
Dalam kasus PT NMR ini, seperti halnya hakim, jaksa juga menghadapi tugas yang
berat. Jaksa harus membuktikan adanya perbuatan SENGAJA merusak lingkungan,
atau KEALPAAN dari pihak PT NMR. Adanya bukti baru yang sulit dikesampingkan
seperti yang diajukan oleh WHO-Minamata Institute, KLH maupun CSIRO yang
bertentangan dengan penelitian penelitian sebelum-nya (oleh lembaga penelitian
perguruan tinggi/LSM), cukup menyulitkan hakim.
Perbedaan fakta, baik fakta yang menunjukan tingkat pencemaran tidak melewati
ambang batas, berdasarkan laporan lengkap dan detail (KLH, WHO-Minamata
Insitute dan CSIRO)dan adanya fakta lain yang mengatakan terjadi pencemaran
dengan laporan yang kurang detail dan lengkap. Perbedaan ini akan sangat
menyulitkan hakim untuk menentukan mana fakta-fakta yang sebenarnya. Keadaan
ini tidak perlu terjadi jika saja perkara ini tidak segera dijadikan kasus
pidana. Pengajuan perkara ke tahap pidana memberi kesan terburu-buru. Proses
peradilan pidana pencemaran lingkungan ini bagaikan buah simalakama. Karena
jika tidak terbukti adanya KESENGAJAAN dan atau KEALPAAN, maka hakim secara
hukum harus membebaskan Ness dan PT NMR. Sulitnya, jika putusannya hanya
berdasarkan pertimbangan logis juridis bisa memberikan kesan keadilan tidak
berpihak pada rakyat. Sebaliknya, jika hakim memutus Ness dan PT NMR bersalah,
hal mana akan menimbulkan perdebatan hukum meluas, mengingat adanya perbedaan
bukti tadi dan khususnya adanya rumusan pasal 41 dan 42 yang mensyaratkan
KESENGAJAAN dan ATAU KEALPAAN. Kita semua menyadari membuktikan adanya unsur
Kesengajaan melakukan pencemaran sama sulitnya membuktikan adanya unsur
Kealpaan.
Sepenggal bukti yang mungkin bisa membantu menguak kegelapan dan keluar dari
tekanan-tekanan diatas tadi, jika perhatian kita tujukkan terhadap penemuan
"tidak adanya termoklin (pada kedalaman 50-80 meter) mengakibatkan kesalahan
dalam penempatan pipa tailing (pada kedalaman 82 meter) yang diikuti dengan
"teguran KLH pada tahun 2000 tentang kesalahan dalam modeling pipa tailing"
pada PT NMR tentang hal itu. Jika kedua informasi merupakan fakta hukum (fakta
scientif yang tidak terbantahkan), maka hal ini dapat dianggap merupakan faktor
utama" the most probable cause" terjadinya pencemaran, sehingga dengan demikian
PT NMR dapat dianggap Alpa, bukan Kesengajaan. Kealpaan mana telah menyebabkan
pencemaran.
Kembali pada soal Newmont. Newmont bukan sebuah perusahan tambang yang baru
saja berdiri. Dengan segudang pengalaman, kemampuan ekonomis, tehnis dan
tehnologi, termasuk tenaga ahli dan trampil yang dimiliki, dapat diasumsikan
bahwa Newmont sudah dapat mengetahui mengenai resiko yang mungkin terjadi jika
tidak terpenuhinya persyaratan tehnis tertentu. Newmont juga bukan sebuah
company yang tidak pernah berurusan dengan masalah hukum lingkungan.
Bristlecone, sebuah edisi yang diterbitkan oleh kelompok environmental Great
Basin Mine Publication yang terbit Fall 2004, baru saja mengumandangkan
kemenangan mereka atas Nevada Devision of Environmental Protection. Pasalnya
adalah hakim Maddox, state district Judge memenangkan kelompok environmentalis
dalam suatu gugatan pencemaran linkungan di Nevada. Hakim Maddox memutuskan
"Once the public get clear water it has to keep it". Putusan ini dengan
sendirinya membatalkan ijin yang dikeluarkan oleh Nevada Devision of
Environmental Protection yang membolehkan Newmont Mining Company melakukan
pembuangan 26,000/gallon/menit ke anak sungai Maggie Creek. Sebuah pecahan
cabang dari Humboltd River (Bristlecone, Great Basin, fall 2004) Dari San Diego
pada 5 December 2006 yang lalu dilaporkan oleh Associated Press, Mahkamah Agung
State of Nevada, membatalkan(overturning) putusan Pengadilan Negara Bagian
Nevada tadi(state court) dengan alasan ketentuan karena peraturan yang mengatur
tentang mempertahankan "anti degradasi dan higher standard dari Maggie Creek
sebenarnya belum ada." Dengan demikian Newmont dapat terus melakukan pembuangan
di anak sungai/Maggie Creek. Putusan itu diambil melalui panel hakim
masing-masing Michael Douglas, Nancy Backer dan Ron Praguerre. (Brandon Riley,
AP, December 5, 2006)
Hakim harus menjadi "living intepretator," penafsir ketentuan yang hidup yang
mampu menyelami hakekat keadilan. Bukan keadilan yang hanya bernuansa
kepentingan hukum tetapi juga bernuansa kepentingan sosial dan kemanfaatan
umum. Hakim Supreme Court AS, Benjamin Cordozo dalam seri kuliahnya di Columbia
University mengambarkan mengenai sikapnya tentang tugas hakim. Seorang hakim
akan selalu senantiasa bertanya hal hal seperti ini: 'apakah yang aku lakukan
untuk memutuskan suatu kasus'?; informasi seperti apakah yang bisa memberikan
arahan dalam mengambil keputusan, kemudian seberapa besar kontribusi-nya
terhadap keputusan yang akan diambil; apabila telah ada contoh kasus
sebelumnya, apakah keputusan yang diambil mencontohi keputusan kasus tersebut,
kemudian kalau ternyata kasus ini belum pernah terjadi sebelumnya, akankah
keputusan ini menjadi tolak ukur untuk kasus-kasus di masa mendatang; bagaimana
cara mencari konsistensi logis dari kasus tersebut (ditinjau dari struktur
hukum-nya); sampai seberapa jauh pengaruh tradisi, kesejahteraan sosial, dan
standar hakim/masyarakat terhadap keadilan dan moral mempengaruhi putusan
hakim. Pertanyaan pertanyaan seperti inilah yang harusnya di pikirkan/renungkan
oleh hakim dalam mengambil keputusan terhadap suatu kasus. Seberapa hal-hal
tersebut di atas mempengaruhi keputusan sang hakim, dikembalikan kepada
kearifan hakim tersebut dalam mengambil keputusan. Menurut Benjamin Cordozo,
pada prinsipnya keputusan hakim merupakan salah satu realitas hidup.
Benjamin Cordozo, Oliver Wendell Holmes, dan Karl Llewllyn, dua yang disebut
pertama adalah mantan Hakim Agung Amerika Serikat, yang memperkenalkan
pendekatan-pendekatan sosial terhadap putusan-putusan pengadilan (sociolegal
jurisprudence). Ketiganya adalah sekian dari tokoh legal realism Amerika
Serikat yang dengan gigih mewacanakan intepretasi hukum dalam spektrum sosial,
meski tidak membuang sama sekali rationalitas legal. Prinsip essensial dari
legal realisme adalah semua hukum dibuat oleh manusia dan oleh karenanya tidak
terlepas dari kekurangan, kelemahan dan ketidak sempurnaan manusia (The
essential tenet of legal realism is that all law is made by human beings and,
thus, is subject to human foibles, frailties and imperfections). Para legal
realis percaya bahwa hukum sebagaimana tertulis (undang-undang dan berbagai
kasus hukum) tidak menentukan hasil sengketa-sengketa hukum. Bahkan Jerome
Frank yang terkenal dengan gagasannya menggambarkan keadaan tersebut sedikit
sarkastik dengan mengatakan bahwa keputusan pengadilan ditentukan oleh menu
sarapan pagi hakim. Karl Llewellyn dalam bukunya The Cheyenne Way secara
sempurna menunjukan kecenderungan kecenderungan dan pentingnya pendekatan
pendekatan multi disiplin terhadap hukum. Intinya adalah legal instrumen harus
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan menyeimbangkan
antara berbagai kompetisi kepentingan sosial.
Akhirnya hakim yang harus menentukan what is the law kata Justice Marshall
dalam sidang peradilan Marbury case, meski dalam suasana ketiadaan hukum
sekalipun (kevakuman hukum), hakim harus tetap mencari, menemukan dan
menyatakan apa hukumnya. Masyarakat percaya, kebajikan hukum (the virtue of the
law) merupakan nilai tertinggi yang akan membimbing hakim dalam menyatakan
putusan-putusan hukumnya. Masyarakat harus juga memberikan respek terhadap
putusan hakim atas kasus PT NMR dikemudian hari. Untuk mencegah peristiwa ini
terjadi lagi dikemudian hari, Hakim hendaknya tidak menggunakan legal reasoning
hukum semata sebagai syarat minimal (lex minimalis) atau hanya sekedar mencapai
standard yang ditentukan oleh hukum (memenuhi batas baku mutu dalam kasus kasus
pencemaran lingkungan) tetapi sebaliknya menerapkan prinsip high standard yaitu
prinsip kehati hatian yang tinggi untuk resiko yang tinggi. Judge made law.
Kita lihat saja. (Chicago, Winter 2006)
* Penulis, staf CASA(Court Appointed Special Advocacy-Program) Child Devision
Cook County, Illiois, Chicago. Telah menyelesaikan kredit perkuliahan doktor
dalam ilmu hukum Loyola School of Law, Chicago(dalam bidang health and medical
law)
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
