Terimakasih untuk Rank Marola yang telah mengkopikan berita yang perlu kita cermati dari Sumbar. Berita ini sangat menyedihkan pertama dari hanya diberikan waktu 2 tahun untuk menyelenggarakan dan mengevaluasi sebuah program pendidikan yang biasanya memerlukan waktu lama sampai bisa dinilai dengan baik keberadaannya. Kedua, kalau benar pemda kita masih saja sulit untuk ditemui untuk memperhatikan pendidikan dan mau memahami segala permasalahan yang ada - seperti dilaporkan, kapan kita bisa segera mengejar ketertinggalan kita untuk memberdayakan sumber daya manusia?
Sepertinya ada masalah yang mendasar disini, disatu sisi kita menghendaki adanya otonomi. Tetapi disisi lain, masih saja daerah tidak siap untuk bertindak dengan baik dan mau mendengarkan segala masalah dan sanggup menganalisa untuk bisa mengambil keputusan dengan baik. Semuanya ini berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan SDM, yang dengan kata lain adalah kebutuhan untuk meningkatkan proses pendidikan. Mudah-mudahan ada yang kita bisa lakukan yang sejalan dengan usaha meningkatkan pendidikan. Mudah-mudahan pula pemerintahan kedepan akan lebih memperhatikan pendidikan, seperti janjinya kelima-limanya capres dan cawapres. Wasslam, Ridwan ----- Original Message ----- From: "RaNK MaRoLa" <[EMAIL PROTECTED]> To: "KaRaNTau" <[EMAIL PROTECTED]> Sent: Tuesday, June 22, 2004 11:56 AM Subject: [EMAIL PROTECTED] 891 Siswa SMK Dhuafa Terancam* Gedung Sekolah DitarikPemprov > 891 Siswa SMK Dhuafa Terancam* Gedung Sekolah Ditarik Pemprov > By padangekspres, Selasa, 22-Juni-2004, 02:35:49 WIB > > Padang, Padek-Sebanyak 891 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dhuafa di > bawah naungan Yayasan Bakti Nusantara Isafat (YBNI), terancam tidak bisa > melaksanakan proses belajar mengajar (PBM). > > Pasalnya, gedung sekolah yang selama ini mereka tempati (Ex Asrama Transito > Departemen Transmigrasi di Jalan S Parman), akan diambil oleh Pemerintah > Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar), dan digunakan untuk keperluan > lain. > > Gedung tersebut adalah milik Pemprov Sumbar, yang dipinjampakaikan kepada > YBNI, selama dua tahun, terhitung sejak 31 Maret 2001, sebagaimana yang > dituangkan dalam berita acara, antara Pemprov Sumbar dengan YBNI. > > Berdasarakan Surat Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Nomor: > 011/143/V/Perl-2004 perihal pengembalian Asrama Transito kepada Pemprov > Sumbar, tertanggal 31 Mei 2004, YBNI harus mengembalikan gedung kepada > Pemprov Sumbar, paling lama satu bulan sejak surat Sekda disampaikan. > Berarti, paling lama akhir Juni pihak YBNI harus meninggalkan gedung itu. > > Persoalan pengembalian gedung ini, Senin (21/6) dibahas dalam hearing DPRD > Sumbar melalui Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat bersama eksekutif, dan > pihak YBNI. Hadir pada hearing yang dipimpin Sekretaris Komisi E DPRD Sumbar > Marfendi itu, Asisten III Daniwar Djalil, Asisten IV Asrul Masud, bersama > staf lainnya, dan Ketua YBNI Ibrahim bersama pengurus YBNI dan staf pengajar > di SMK Dhuafa. > > Dalam acara dengar pendapat yang berlangsung sekitar beberapa jam itu, > diambil keputusan, selama belum ada solusi atau pemindahan tempat yang > jelas, Pemprov tidak boleh begitu saja memerintahkan pengembalian gedung > tersebut. "Pokoknya, selama belum ada solusi yang jelas, tidak boleh ada > gangguan terhadap proses belajar mengajar di SMK Dhuafa. Ini adalah masalah > pendidikan, yang perlu mendapat perhatian dan tanggung jawab kita bersama," > tegas Marfendi. > > Ketua Umum YBNI Ibrahim, kepada wartawan usai hearing menjelaskan, sejauh > ini pihaknya tidak tahu harus membawa ke mana ratusan siswanya. Karena itu, > ia mengaku ingin bertemu langsung dengan Gubernur Sumbar, untuk menyampaikan > keluhan tersebut. Dipaparkan Ibrahim, gedung yang sekarang ditempati sebagai > tempat belajar yang jauh dari layak itu, merupakan tindak lanjut dari > kesepakatan YBNI, dengan Gubernur Sumbar dalam berita acara Nomor: > 03/BA/III-2001. > > Pada pasal (1) berita acara yang ditandatangani Ibrahim dan Gubernur Sumbar > Zainal Bakar, disebutkan pihak pertama (gubernur atas nama Pemprov Sumbar) > menyerahkan secara pinjam pakai gedung dimaksud, kepada pihak kedua (Ibrahim > atas nama YBNI) untuk selanjutnya dikelola oleh pihak kedua. Selanjutnya > pada pasal (2) disebutkan, pinjam pakai gedung milik Pemprov Sumbar tersebut > diberi limitasi selama 2 tahun, setelah itu dilakukan evaluasi apakah perlu > dilanjutkan atau dihentikan (disesuaikan dengan kondisi saat itu). > > "Tapi setelah limitasi, tidak ada pembicaraan atau evaluasi, pada hal kita > YBNI sangat membutuhkan gedung itu sebagai tempat belajar anak-anak. Kalau > diambil, ke mana semua siswa yang tidak berpunya itu akan pindah. Pemprov > dan semua pihak kita harapkan menyikapi persoalan ini sebagai tanggung > jawab, bukan hanya sebatas kasihan," ungkap Ibrahim mengeluh. > > Sekaitan dengan itulah, ia mengaku akan berusaha menemui langsung Gubernur > Sumbar, hari ini. Bahkan atas inisitaif siswa, direncanakan mereka akan > menggelar aksi damai ke kantor gubernur, guna menyampaikan keluhan dan masa > depan pendidikan mereka. > > "Ya rencana memang begitu. Sebab selama ini, setiap kami berurusan dengan > staf gubernur tidak ada yang menyelesaikan persoalan. Makanya kami ingin > sampaikan aspirasi ini ke Gubernur," tandasnya. > > Serba Minim > > > Bicara SMK Dhuafa, Ibrahim mengaku sedih dengan kondisi yang sekarang > dialami. Meski begitu, ia tetap bahagia dan berbangga, karena bersama > rekan-rekannya, telah bisa meringankan beban masyarakat yang tidak mampu > dalam pendidikan. "Semua serba kekurangan, kadang honor guru hanya bisa > dibayarkan tiga bulan sekali. Anak-anak belajar di lantai. Lalu kemudian, > malah ada keinginan pemerintah untuk menggusur. Kita tidak mengerti, mengapa > pemikiran itu (perintah pengosongan, red) ada. Seharusnya para petinggi, > bertanggung jawab dengan pendidikan ini," terang Ibrahim sedih. > > Menurutnya, selama keberadaan SMK Dhuafa telah 580 siswa yang lulus, dan > bekerja di beberapa perusahaan, bahkan ada yang diterima di kepolisian, dan > TNI. > > "Kita bahagia, dengan apa yang telah dicapai anak-anak dari keluarga yang > tidak mampu itu. Apakah semua ini, akan dihancurkan," ulasnya. > > Menyinggung pembiayaan, selama ini SMK Dhuafa didanai dengan pengumpulan > kotak-kotak infak yang disebar di warung-warung nasi, donatur perorangan, > dan intansi, serta bantuan Peprov Sumbar sebesar Rp30 juta setiap tahun. > > "Ya dengan itulah kita biayai semua. Untuk tahun ini, sudah ribuan yang > mendaftar. Tapi kita hanya bisa terima 300 orang. Apakah semuanya akan > dibubarkan," kata Ibrahim tidak mengerti. (mon) > > Padang Ekspres Online : http://localhost/endonesia > Versi online: > http://localhost/endonesia/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=28592 > > > > ____________________________________________________ > Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: > http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net > ____________________________________________________ > > ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net ____________________________________________________
