Assalamu'alaikum wr.wb., Dari Panji Masyarakaik jo lai; Wassalamu'alaikum wr.wb., Lembang Alam NASIONAL / PANJI NO. 26 TH IV – 18 OKTOBER 2000 Banten Dulu, Lainnya Menyusul Provinsi Baru: Banten resmi menjadi provinsi ke-28. Gorontalo dan Bangka-Belitung segera menyusul. Bakal ada 40-50 provinsi? Hari-hari ini, Kota Serang benar-benar marak. Mirip masa kampanye pemilu. Di berbagai sudut kota, berbentangan spanduk. Di jalan-jalan, warga yang banyak mengenakan ikat kepala putih riuh rendah mengungkap kegembiraannya. Awal pekan ini, di Keresidenan Banten, ratusan warga dan tokoh setempat mengadakan acara syukuran. Temanya sama, bergembira menyambut kelahiran provinsi baru: Banten. Rabu pekan silam, DPR memang menyepakati pengesahan RUU Provinsi Banten. Setelah berjuang empat dasawarsa dan sempat terbengkalai pada masa Orde Baru, keinginan untuk mandiri akhirnya terwujud. Tapi, sekian banyak persoalan sudah menghadang. Kawasan Banten yang berpopulasi sekitar 8 juta jiwa ini bakal terdiri atas empat kabupaten, yakni Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang, serta dua kotamadia, yaitu Kodia Cilegon dan Kodia Tangerang. Serang disebut-sebut bakal jadi ibu kota provinsi baru ini. Tapi, banyak warga Tangerang keberatan. Awal tahun ini, DPRD Kodia Tangerang bahkan memberi ultimatum. “Ibu kota provinsi Banten harus di Kota Tangerang,” ungkap Fauzi H.I., ketua Komisi A DPRD Kodia Tangerang. Soalnya, Tangerang telah lama jadi sentra kehidupan di kawasan ini, selain infrastruktur kota ini telah memadai sebagai ibu kota provinsi. Jika syarat itu ditolak, kalangan DPRD Tangerang bakal memboikot usulan pembentukan Provinsi Banten. Belakangan ancaman itu memudar. Sebagai provinsi muda, kawasan Banten sebenarnya terbilang kaya. Antara Cilegon dan Anyer merupakan kawasan industri. Di sini antara lain terdapat industri skala raksasa seperti PT Krakatau Steel, PT Chandra Asri, PT Tripolyta, dan PLTU Suralaya. Di Pandeglang, ada tambang emas, batubara, bahan keramik dan perkebunan kelapa sawit. Belum lagi kawasan wisatanya. Bandar Udara Soekarno-Hatta, yang masuk kawasan Tangerang, juga akan jadi salah satu aset provinsi. Dus, boleh dibilang, secara ekonomi kawasan ini mampu membiayai dirinya sendiri. Meski begitu, Kabupaten Pandeglang, dan lebih-lebih Kabupaten Lebak, masih tergolong wilayah minus. Selama ini dua kabupaten itu masih disubsidi penuh oleh pemerintah pusat. Kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) dua daerah itu hanya Rp3,5 miliar dan Rp4,8 miliar. Dengan PAD yang minim, jelas ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat sangat tinggi. Contohnya, untuk membayar gaji pegawai negeri di Kabupaten Lebak yang berjumlah 1.200 orang diperlukan dana mencapai Rp60 miliar per tahun. Sementara, subsidi Pemda Jabar hanya sebesar Rp1 miliar untuk tahun anggaran berjalan 1999/2000. Makanya, jika undang-undang otonomi daerah diterapkan di sana, maka Lebak dipastikan tak akan mampu meski mempunyai potensi sumber daya alam. Ada lagi persoalan lain. Sepanjang bergabung dalam Provinsi Jabar, hanya 10% pendapatan asli daerah (PAD) kawasan Banten yang kembali. Sisanya disetor ke induk semangnya, Jawa Barat. Kini PAD Banten di luar pajak motor dan pajak Bandara Soekarno-Hatta sekitar Rp43 miliar. Sementara anggaran belanja Banten tercatat sebesar Rp65 miliar. Belum jelas, dari mana perolehan dana lain. Soal pejabat gubernur pertama, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Suryadi Soedirdja menyebut tak harus putra daerah. Yang jelas, lanjutnya, harus sosok yang mampu secara manajerial dan bisa membentuk perangkat-perangkat DPRD. “Setelah pembentukan DPRD langsung diadakan pemilihan gubernur,” ungkap Suryadi. Ada beberapa nama yang beredar kuat jadi kandidat gubernur Banten. Mereka adalah Eki Syachruddin, Ali Yahya, dan Tryana Sjam’un. Uniknya, ketiganya berasal dari Partai Golkar. Begitu sah jadi provinsi, tiga putra daerah itu bersaing merebut posisi orang nomor satu di Banten. Tapi, tetap saja, semua menunggu DPRD. “Kalau didaulat oleh masyarakat, saya siap,” ungkap Eki kepada Panji. Keberhasilan Banten menjadi provinsi makin memotivasi warga daerah lain. Hingga kini, Depdagri telah menerima 20 proposal perluasan daerah, dari tingkat kabupaten jadi provinsi. Yang tengah dibahas di DPR adalah usulan Gorontalo jadi provinsi tersendiri, lepas dari Sulawesi Utara, dan daerah Bangka-Belitung jadi daerah tingkat I, lepas dari Sumatera Selatan. Secara prosedural, menurut Mutammimul ‘Ula, anggota Pansus Provinsi Baru dari Fraksi Reformasi, kedua daerah itu memenuhi syarat. Artinya, tak ada hambatan hukum dan politis dari provinsi induknya. “Tinggal ditinjau pertimbangan ekonomisnya saja. Mampukah mereka membiayai dirinya hingga beberapa tahun,” ungkapnya. Saking banyaknya keinginan daerah untuk mandiri, Mutammimul memperkirakan, pada 2020 mendatang bisa-bisa Indonesia memiliki 40-50 provinsi. “Jika negara kita sudah maju, pengelolaannya harus dengan teknologi. Makanya saya menyebut e-mail government,” ujarnya. Genot Widjoseno, Agung Y. Ahmad, dan A. Lukman Aribowo ------------------------------------------------------------ Free Web-email ---> http://mail.rantaunet.web.id Minangkabau WebPortal ---> http://www.rantaunet.web.id Mailing List RantauNet http://lapau.rantaunet.web.id Database keanggotaan RantauNet: http://www.egroups.com/database/rantaunet?method=addRecord&tbl=1 ================================================= Mendaftar atau berhenti menerima dari RantauNet Mailing List, kirimkan email Ke / To: [EMAIL PROTECTED] Isi email / Messages, ketik pada baris/kolom pertama: - mendaftar: subscribe rantau-net [email_anda] - berhenti: unsubscribe rantau-net [email_anda] [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung ================================================= WEB-EMAIL GRATIS ... @rantaunet.web.id ---> http://mail.rantaunet.web.id ------------------------------------------------------------------------------------------------- WebPage RantauNet http://www.rantaunet.web.id dan Mailing List RantauNet adalah servis dari EEBNET http://eebnet.com, Airland Groups, USA =================================================
