Sanak Andiko,
Terima kasih atas pertanyaan. Saya rasa memang sejarah kelahiran LKAAM -- yang
pada saat ini sudah berusia 44 tahun lebih -- perlu dijernihkan, khususnya oleh
karea terdapat kesimpangsiuran keterangan tentang lembaga yang penting ini.
Walau Sanak Armen Zulkarnain telah bermurah hati mengirimkan naskah tersebut
kepada Sanak, mungkin baik jika saya posting langsung di Rantau Net ini,
sehingga dapat dimanfaatkan oleh para sanak yang berminat. Sekedar catatan,
naskah yang saya tulis enam tahun yang lalu ini sudah saya posting di Facebook.
Wassalam,
Saafroedin Bahar Soetan Madjolelo
(Laki-laki, Tanjung, masuk 74 th, Jakarta)
Taqdir di tangan Allah, nasib di tangan kita.
KHITTAH LKAAM, 1966-1972
Dr. Saafroedin BAHAR
Seluruhnya terasa bagi saya bagaikan terjadi kemarin sore. Awal tahun 1966
sebagai kapten berusia 29 tahun saya baru saja mengalami mutasi dari Korem 031
Riau Daratan di Pekanbaru ke Kodam III/17 Agustus di Padang. Saya menemukan
daerah Sumatera Barat pasca gagalnya kudeta 1 Oktober 1965 di Jakarta itu
bagaikan mengalami euforia – kegembiraan luar biasa -- karena telah terbebas
dari tekanan Pemuda Rakyat (PR) dan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang
membonceng pada Kodam III/17 Agustus untuk menguasai daerah perdesaan.
Beberapa
orang perwira teras Kodam III/17 Agustus, termasuk beberapa orang komandan
korem dan komandan kodim, kemudian ternyata adalah memang pengikut PKI. Saya
mengetahuinya kemudian sewaktu bertugas sebagai hakim perwira.
Dalam suasana euforia itu, yang kemudian menjadi bagian dari Orde Baru ‘jilid
satu’, seperti juga terjadi di daerah-daerah lainnya, massa rakyat yang
dipelopori oleh para pelajar dan mahasiswa, telah melakukan demonstrasi
menghujat tokoh-tokoh Orde Lama, baik sipil maupun militer, yang kemudian
secara diam-diam meninggalkan daerah Sumatera Barat, yang memungkinkan
dibangunnya kembali daerah yang sudah porak poranda dalam hampir segala bidang
ini.
Memang, selama hampir satu windu, 1958-1965, semua hal yang berbau
Minangkabau
dan Islam telah dicurigai oleh jajaran Kodam III/17 Agustus karena
keterlibatannya dalam mendukung pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik
Indonesia, PRRI, yang di-‘proklamasi’kan di Bukittinggi bulan Januari 1958.
Walaupun secara militer, PRRI ini telah dikalahkan pada tahun 1961, namun
dampak kekalahan tersebut ke dalam jiwa orang Minangkabau berlarut-larut dalam
tahun-tahun sesudahnya.
Dalam kurun yang mencengkam ini, kaum adat ditekan, para da’I dan alim ulama
diinteli, istana Pagaruyung dibakar. Seluruh daerah perdesaan, tempat diam
sebagian besar warga Minangkabau, telah kehilangan gairah. Anak-anak yang
lahir
dalam kurun ini diberi nama-nama Jawa, agar mereka bisa bertahan hidup di masa
depan dalam suasana yang sangat memusuhi etnik Minangkabau itu.
Kelihatannya saat itu orang Minangkabau sama sekali tidak menduga, bahwa
Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang dibelanya dengan penuh kegigihan dengan
mendukung Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada saat Presiden
Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan Belanda setelah jatuhnya
Ibukota Yogyakarta, sampai hati dengan demikian tegar menginvasi dan
menduduki
Minangkabau, justru atas perintah Presiden Soekarno sendiri. Otobiografi Drs
Harun Zain merekam pengalaman traumatik tersebut dengan sangat rinci dan sangat
mengharukan. Namun seluruhnya itu telah terjadi, dan mereka harus hidup dalam
suasana yang sangat mencengkam itu.
Secara pribadi, sebagai perwira pewajib militer darurat yang direkrut dari 60
orang pegawai Kementerian Dalam Negeri yang baru saja menyelesaikan pendidikan
pada Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, saya merasa beruntung berada pada
posisi yang memungkinkan saya mengikuti dan mengamati dari dekat transformasi
sosio-kulural Minangkabau dalam kurun sejarah daerah Sumatera Barat yang
amat
traumatik itu.
Dalam kurun sejarah yang demikian pendek, Minangkabau telah berubah dari suatu
masyarakat yang penuh percaya diri dan telah memberikan andil besar dalam
pergerakan kebangsaan serta dalam membangun suatu Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang merdeka, menjadi suatu etnik yang merasa dikalahkan dan dihina
oleh negara yang dibangunnya sendiri itu, dan karena itu menjadi patah
semangat.
Mereka bukan saja harus menghadapi suatu komando operasi gabungan yang
sebagian
besar anggotanya terdiri dari etnik Jawa yang tidak faham dengan kultur
Minangkabau, tetapi juga orang-orang Minangkabau sendiri, para pengikut
komunis
yang beringas, yang selain memegang senjata sebagai anggota Organisasi
Perlawanan Rakyat (OPR) juga mempunyai kekuasaan sebagai wali nagari, yang
saat itu bagaikan mampu menentukan hidup matinya orang di desa-desa.
Syukurnya, tidak seluruh perwira teras Kodam III/17 Agustus yang berasal dari
etnik Jawa setuju dengan ‘kebijakan operasional’ menekan etnik Minangkabau
ini,
dan dalam bidangnya masing-masing berusaha keras menetralisir kebijakan yang
bertolak belakang dengan tradisi TNI itu.
Nama empat orang perwira yang saya kenal dari dekat perlu saya sebutkan di
sini. Pertama Mayor CKH Iman Suparto,S.H. dari Dinas Hukum Kodam III/17
Agustus, yang berusaha keras agar mereka yang terlibat dalam pemberontakan
PRRI tersebut diperlakukan dengan adil. Kedua, Mayor Infanteri Wardjono, Kepala
Penerangan Kodam III/17 Agustus, yang berusaha menjembatani Kodam III/17
Agustus dengan masyarakat Minangkabau, dan sebaliknya. Ketiga, Kolonel
Infanteri Poniman, Panglima antara tahun 1966-1968, yang mendukung pencalonan
Drs. Harun Zain, Rektor Universitas Andalas, menghadapi Suputro Brotidiredjo,
pejabat gubernur saat itu. Poniman juga memberikan dukungan kuat terhadap
Strategi Harga Diri yang dilancarkan Harun Zain sebagai gubernur. Keempat,
Brigadir Jenderal TNI Widodo, Panglima yang menggantikan Poniman, dan
menjabat
antara tahun 1968-1970, yang selain mengizinkan dilselenggarakannya Seminar
islam di Minangkabau di gedung Sasana Karya, balai pertemuan milik Kodam
III/17
Agustus, juga merestui Sendratari Imam Bonjol sebagai bagian dari pembinaan
tradisi korps Kodam III/17 Agustus, dua hal yang tidak dapat dibayangkan dapat
terjadi dalam tahun-tahun sebelum itu..
Orde Baru, yang didirikan sebagai pengganti Orde Lama, harus membangun kembali
daerah Sumatera Barat yang sudah amburadul itu, bukan hanya dalam bidang sosial
politik dan sosial ekonomi, tetapi juga – dan terutama – dalam bidang sosial
budaya. Tantangan paling berat dalam bidang sosial budaya ini adalah membangun
kembali kepercayaan masyarakat kepada diri mereka sendiri, yang telah hancur
lebur di bawah tekanan oknum-oknum Kodam III/17 Agustus yang pro PKI.
Tugas merehablitasi kembali kepercayaan kepada diri sendiri ini mustahil
ditugaskan kepada jajaran Kodam III/17 Agustus, yang dari segi kejiwaan
mempunyai jarak sosial yang masih lumayan jauh dengan masyarakat Minangkabau.
Tugas tersebut, mau tidak mau, harus diemban oleh kepemimpinan masyarakat,
yang
sedihnya telah dihancurleburkan oleh Kodam III/17 Agustus sendiri.
Namun, prakarsa untuk memulai rehabilitasi tersebut harus diambil oleh
Panglima
Kodam III/17 Agustus yang baru, yang terbebas dari psikologi imperialistik
yang
menghinggapi jajaran Kodam III/17 Agustus sebelumnya. Tanggungjawab ini
terletak di atas pundak para panglima komando teritorial, untuk seluruh pulau
Sumatera dijabat oleh Letnan Jenderal Ahmad Junus Mokoginta, dan di Sumatera
Tengah dijabat oleh Kolonel Infanteri Poniman, yang kemudian digantikan oleh
Brigadir Jenderal TNI Widodo. Dua kata kunci dari kebijakan para panglima
teritorial dalam era awal Orde Baru ini adalah ‘rehabilitasi’ dan
‘pembangunan’.
Saya pindah ke Padang dari Pekanbaru dalam saat-saat transisi ini. Sebagai
perwira pertama yang belum mendapat tugas, saya segera diminta oleh Mayor
Infanteri Wardjono untuk membantu beliau membuat draft pidato-pidato panglima,
yang walaupun dengan penuh kekakuan karena belum terbiasa, saya laksanakan
dengan tekun. Saya juga kemudian diminta oleh Mayor CKH Iman Soeparto,S.H.
untuk duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD
GR) Propinsi Sumatera Barat. Dan – akhirnya – saya diminta oleh Mayor
Infanteri
Ahmad Syahdin, Kepala Dinas Sejarah Militer, untuk membantu beliau sebagai
sekretaris menyiapkan Musyawarah Besar (Mubes) Ninik Mamak Pemangku Adat
Minangkabau dalam bulan Maret 1966. Seluruh tugas-tugas sampingan ini
mempengaruhi perkembangan karir saya dalam tahun-tahun sesudahnya.
Saya masih ingat bahwa tidaklah mudah untuk meminta kesediaan tokoh-tokoh
pimpinan masyarakat Sumatera Barat sendiri, baik untuk duduk dalam kepanitiaan
Mubes tersebut, maupun untuk kemudian duduk dalam kepengurusan Badan Kontak
Perjuangan Ninik Mamak (BKP-NM), yang kemudian secara informal menjadi Lembaga
Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Mungkin mereka masih merasa trauma
dengan sikap Kodam III/17 Agustus sebelumnya terhadap adat dan suku bangsa
Minangkabau.
Akhirnya seorang tokoh bersedia tampil sebagai ketua, yaitu Chaidir Nien
Latief, S.H. yang saat itu menjabat sebagai Kepala Eksploitasi Jawatan Kereta
Api Sumatera Barat. Beliau adalah seorang tokoh Tentara Pelajar (T.P) dalam
masa revolusi dahulu. Setelah mutasi beliau ke Bandung, beliau digantikan oleh
Baharuddin Datuk Rangkayo Basa, B.A, Kepala Jawatan Penerangan Propinsi
Sumatera Barat. Seperti Chaidir Nien Latief, beliau adalah juga mantan pejuang
kemerdekaan.
Dapat dikatakan bahwa beliau berdua inilah yang meletakkan ‘khittah’ LKAAM
antara tahun 1966-1972, yang saya dampingi sebagai sekretaris ‘non-adat’
bersama dengan Saudara Arief Azis, seorang staf Mayor Ahmad Syahdin pada Dinas
Sejarah Militer Kodam III/17 Agustus.
Sebagai seseorang yang tidak dilahirkan dan dibesarkan di nagari, masalah
adat
Minangkabau dan ‘korps’ ninik mamak ini praktis merupakan dua hal yang terasa
asing bagi saya. Persepsi saya tentang adat dan para ninik mamak ini terbentuk
oleh bacaan saya sebelumnya, antara lain oleh dua karangan Buya Hamka,
Tenggelamnya Kapal van der Wijk dan Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, dan
novel Ali Akbar Navis, Robohnya Surau Kami. Tema tiga bacaan ini tidaklah
terlalu positif bagi adat Minangkabau dan para ninik mamak yang menjadi
eksponennya.
Namun, bagaimanapun saya telah diperintahkan dinas untuk membantu
penyelenggaraan Mubes tersebut, dan sesuai dengan kebiasaan saya sejak kecil,
saya melakukannya secara all out. Saya harus mencoba memahami sungguh-sungguh
bidang-bidang yang selain tidak demikian saya kenal, juga sudah lama saya
curigai.
Demikianlah, secara pelahan-lahan dalam mendampingi dua Ketua LKAAM pertama,
Chaidir Nien Latif S.H dan Baharuddin Datuk Rangkayo Basa, dalam kunjungan
mereka yang amat padat ke nagari-nagari di Sumatera Barat, saya bukan saja
mulai mengerti masalah adat dan ninik mamak ini, tetapi juga mulai bisa
menghargai kandungan kearifan yang terdapat dalam demikian banyak pepatah
petitih yang bukan main indahnya.
Sampai sekarang saya yakin, bahwa home base yang paling penting bagi warga
Minangkabau memang adalah nagari, yang dengan sedih saya saksikan pada saat
itu
bukan saja sebagian besar warganya telah patah semangat, tetapi juga secara
ekonomis bergelimang dengan kemiskinan. Oleh karena itulah saya sangat
menghargai kebijakan Panglima Ahmad Junus Mokoginta serta Panglima Poniman,
agar nagari-nagari ini dibangun kembali, dengan mengaktifkan peranan ninik
mamak pemangku adat, yang secara normatif mempunyai wewenang dalam penggunaan
tanah ulayat, dan karena itu dalam bidang sosio-ekonomi.
Banyak yang dapat saya kerjakan sebagai sekretaris LKAAM, dibantu oleh Saudara
Arief Azis, antara lain dengan menyiapkan rancangan keputusan-keputusan Mubes
LKAAM, untuk memudahkan dan memperlancar pembahasan dalam sidang-sidang yang
berlangsung kemudian. Selain itu saya juga memperoleh pemahaman yang lebih
dalam tentang makna pepatah-petitih Minangkabau, serta mengenal dari dekat
beberapa tokoh ninik mamak, yang karena keluasan dan kedalaman pengetahuannya
saya pandang sebagai tokoh luar biasa. Tanpa mengecilkan peranan dari para
tokoh ninik mamak pemangku adat lainnya, nama tiga orang tokoh dapat saya
sebut
di sini. Saya merasa amat berhutang budi kepada ketiga beliau.
Gagasan tentang organisasi LKAAM yang bersifat federatif saya terima dari S.J.
Datuk Marajo, orang sekampung saya dari Padang Panjang, yang secara informal
memberi saran kepada saya, sewaktu saya sedang ter-bengong-bengong menjelang
Mubes bulan Maret 1966, tentang bagaimana caranya menyusun organisasi BKP NM
yang nantinya menjadi LKAAM tersebut. Beliaulah yang pertama kalinya
menyadarkan saya, bukan saja tentang bagaimana pentingnya nagari di
Minangkabau, tetapi juga tentang psikologi orang Minangkabau yang tidak suka
diperintah oleh siapa pun juga.
Melalui kontak pribadi yang intensif antara ketua umum dan sekretaris umum,
pandangan Baharuddin Datuk Rangkayo Basa, ketua umum LKAAM kedua, sangat
mempengaruhi wawasan saya, bukan hanya tentang kedalaman makna adat
Minangkabau, tetapi juga tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan
sangat cerdas dan indah, beliau menempatkan adat Minangkabau, yang sebelum itu
mempunyai citra yang sangat konversatif bahkan reaksioner, ke dalam konteks
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berikutnya, Idrus Hakimi Datuk Rajo Penghulu, mantan Walinagari Sungayang,
Batusangkar, yang juga alumnus Parabek, yang tanpa bandingan mampu
mengintegrasikan norma adat Minangkabau dengan nash Al Quran dan Hadist,
menyuarakannya selama puluhan tahun di depan corong RRI Padang, serta
mengarang
dan menerbitkan demikian banyak buku, yang sekarang telah menjadi bagian dari
rujukan tentang Minangkabau kontemporer. Beliau kemudian tumbuh menjadi
penceramah masalah adat Minangkabau yang andal, bukan hanya di Indonesia,
tetapi juga sampai ke Malaysia.
Pengalaman pribadi yang amat intensif dalam upaya membangun kembali nagari
setelah keterpurukan berlarut itu merupakan modal yang amat kaya dalam tugas
saya membangun Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekbergolkar), yang
kemudian
menjadi Golongan Karya (Golkar) ‘jilid satu’ di daerah Sumatera Barat, yang
fokus kegiatannya juga terletak pada membangun kembali nagari-nagari. Dalam
kegiatan ini saya mendukung penuh dan mendampingi kepemimpinan Gubernur Harun
Zain, 1966-1976.
Dalam kurun transisi yang penting itu jugalah saya mengenal tokoh-tokoh ninik
mamak daerah yang amat aktif dalam kegiatan LKAAM, seperti Datuk Sati nan
Balapieh dan Ketua Umum LKAAM yang sekarang, Kamardi Rais Dt Panjang Simulie
dari Payakumbuh; Datuk Tumbijo Dirajo dari Padang Panjang, dan Haji Zakaria
Nur
dari Padang Sibusuk. Memberikan dukungan secara diam-diam dari belakang, Oei
Ho
Tjeng, seorang veteran pejuang kemerdekaan R.I. dan rekan dari mantan Komandan
Front Padang, Letnan Kolonel Kemal Mustafa.
Dengan pengalaman itu, secara pribadi saya berpendapat bahwa para ninik mamak
pemangku adat di nagari serta organisasi LKAAM dari tingkat kecamatan ke
atas, dapat kembali memainkan peranan bersejarah untuk masa kini dan
mendatang,
khususnya untuk mendukung program pembangunan manusia (human development)
seperti yang dibahas dalam Seminar Pembangunan Manusia di Padang tanggal 23
dan 24 Agustus 2004 yang lalu.
Dari berbagai data yang tampil dalam dua kali seminar mengenai Minangkabau
pada
bulan Agustus 2004, di Padang dan di Bukittinggi, kita ketahui bahwa kondisi
dan taraf hidup masyarakat Minangkabau yang berdiam di nagari-nagari masih
tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang berdiam di kota-kota, padahal
di nagari-nagari itulah terletak ajang berkiprahnya para ninik mamak dan LKAAM.
Dalam seminar di Bukittinggi tanggal 27-28 Agustus itu saya amat terkejut
sewaktu mengetahui kenyataan bahwa sebuah keluarga petani Minangkabau hanya
rata-rata memiliki lahan seluas 0,2 HA saja, sehingga menjadi petani
termiskin
di pulau Sumatera! Artinya ‘khittah’ LKAAM pada tahun 1966 belum sepenuhnya
terpenuhi setelah 40 tahun waktu berlalu. Tidaklah berkelebihan jika dikatakan
bahwa mau tidak mau kondisi kehidupan yang buruk di nagari-nagari bisa
dipandang sebagai angka merah pada ‘rapor kepemimpinan’ para ninik mamak dan
LKAAM.
Oleh karena itu, melalui artikel ini izinkanlah saya menganjurkan kepada
seluruh ninik mamak pemangku adat se Minangkabau pada umumnya, dan kepada
jajaran kepengurusan LKAAM di segala tingkat pada khususnya, untuk semakin
banyak memberikan perhatian kepada pembangunan ekonomi nagari. Keberhasilan –
atau ketidak berhasilan – para ninik mamak dan LKAAM ini, bukan saja penting
bagi eksistensi lembaga ninik mamak dan LKAAM itu sendiri, tetapi juga untuk
masa depan Sumatera Barat, yang 71% dari penduduknya masih berdiam dan
memperoleh nafkahnya di nagari-nagari.
Akhirulkalam, agar bisa selalu tersedia rujukan otentik mengenai keruntuhan
dan
kebangkitan kembali adat Minangkabau serta para ninik mamak pemangku adatnya
dalam membangun nagari di daerah Sumatera Barat dalam zaman kontemporer,
izinkanlah saya mengusulkan untuk disusunnya secara lengkap buku Sejarah
Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, LKAAM, 1966-2006.
Program penyusunan sejarah ini saya rasa urgen, bukan saja mengingat telah
berpulangnya satu demi satu mereka yang mendirikan dan memimpin LKAAM ini,
tetapi juga mengingat bahwa sukses tidaknya renaisans Minangkabau dalam
menjawab tantangan abad ke 21 ini bergantung pada sukses tidaknya upaya para
ninik mamak dan LKAAM dalam mereformasi diri. Bagaimanapun, basis
sosiokultural
Minangkabau masih tetap terletak di nagari, dan di dalam nagari, para ninik
mamak pemangku adat, yang dalam konteks Sumatera Barat berorganisasi dalam
LKAAM.
Sumbangan saya sendiri sebagai pribadi dalam upaya membangun kembali
Minangkabau dan daerah Sumatera Barat yang saya cintai ini, terletak dalam
bidang konseptual, yang telah saya rangkum dalam buku saya, Masih Ada Harapan:
Posisi Sebuah Etnik Minoritas dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara, yang bedah
bukunya akan dilakukan pada tanggal 18 Oktober mendatang di Studio TVRI
Padang,
jam 14:00 – 16:00 WIB, yang akan disiarkan langsung oleh TVRI Studio Padang.
Insya Allah.
Jakarta, 10 Oktober 2004. SB:sb.
________________________________
From: Armen Zulkarnain <emeneschoo...@yahoo.co.id>
To: andiko <andi.ko...@gmail.com>
Cc: saaf10...@yahoo.com
Sent: Wed, September 15, 2010 5:57:45 PM
Subject: [...@ntau-net] Kaba seputar Tawuran (Cakak Banyak) di Solok Selatan
Assalamualikum sanak Andiko, salam kenal, berikut saya sertakan literatur
sebagai salah satu sumber referensi sejarah didirikannya LKAAM Sumbar
wasalam
AZ - 32 th Padang
Asa nagari Kubang 50 Koto
suku Caniago ambacang
________________________________
Dari: andiko <andi.ko...@gmail.com>
Kepada: rantaunet@googlegroups.com
Terkirim: Rab, 15 September, 2010 14:18:46
Judul: Re: Bls: [...@ntau-net] Kaba seputar Tawuran (Cakak Banyak) di Solok
Selatan
Pak, terima kasih atas keterangannya. Saya senang sejarah, ada satu pertanyaan
saya tentang ini. Kenapa Kodam 17 Agustus mendirikan LKAAM pada saat itu,
apakah
latar belakangnya ?.
Salam
Andiko
--
.
Posting yang berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan di tempat
lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
1. E-mail besar dari 200KB;
2. E-mail attachment, tawarkan di sini dan kirim melalui jalur pribadi;
3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur dan Lokasi pada setiap posting
- Hapus footer dan seluruh bagian tidak perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat e-mail baru, tidak me-reply e-mail lama dan
mengganti subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali serta ingin mengubah konfigurasi/setting-an
keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe.
