Sy mau mencoba menanggapi sedikit..
Pemutusan kontrak harus dilakukan hati-hati, sebagai contoh pemutusan kontrak
yg terjadi antara pertamina dengan salah satu perusahaan Amerika. Ketika
terjadi pemutusan kontrak, pihak perusahaan asing tersebut tidak terima dan
menggugat Pertamina dalam pengadilan arbiterase. Tapi pihak pertamina tidak
mengindahkan hal itu sehingga pertamina kalah dalam sidang arbiterase tersebut.
Akhirnya pertamina harus membayar kerugian dan dana pertamina di salah satu
bank di Amerika dibekukan...
Sy melihat Indonesia seharusnya menanggapi dengan serius respon-respon yang
dilakukan oleh pihak asing yang diputus kontraknya. Jangan sampai hal itu
merugikan negara kita...
Kira-kira itu yang saya dapat dari pelajaran hukum bisnis
Regards,
Lily (BSM)
From: muslimin FE Unila [EMAIL PROTECTED]
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Sent: Monday, December 1, 2008 3:09:33 PM
Subject: Re: Bls: [Keuangan] Yudhoyono: Putus kontrak karya yang merugikan
Dear All..
Mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu.., saya member baru dan
sangat senang sekali mendapatkan approve untuk menjadi member.
Terkait berita ini, saya kok ragu.., bukan apa-apa, belum ada satu
tahun PP No 1/2008 tentang eksplorasi mineral di wilayah hutan lindung
dengan harga per meter Rp +/- 300;(tiga ratus perak) disahkan presiden
loh. Apa iya yang sudah lama mau ditinjau ulang?.
Cabut dulu pak PP-nya, baru bisa menang gugat-menggugatnya. Atau
mendekati hajat 2009-kah ?
--- In AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com, Bali da Dave
[EMAIL PROTECTED] wrote:
Setuju, kalau bisa.
Secara hukum internasional, apa-apa saja yang bisa dijadikan alasan
pemutusan kontrak?
Mungkin sebenarnya ada duress (company yang dibeking pihak negara
besar) mem-bully presiden waktu itu. Tapi toh buktinya susah.
Jangan-jangan malah perusahaan yang kita mau putuskan kontraknya
malah bikin counter-sue, karena sudah merasa dirugikan. ??
--- On Mon, 12/1/08, Suan Pandiangan pandiangansuan@ ... wrote:
From: Suan Pandiangan pandiangansuan@ ...
Subject: Bls: [Keuangan] Yudhoyono: Putus kontrak karya yang merugikan
To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com
Date: Monday, December 1, 2008, 12:18 PM
Yah baguslah !!terus teggakkan keadilan Pak !! demi
Negara dan Rakyat ...!! INdonesia sangat Kaya Pak ..!!! jangan ada
lagi kemiskinan dan kelaparan Pak !!! saya dukung
_ _ __
Dari: anton ms wardhana [EMAIL PROTECTED] com
Terkirim: Senin, 1 Desember, 2008 09:46:54
Topik: [Keuangan] Yudhoyono: Putus kontrak karya yang merugikan
Quote:
Saya katakan putus karena *nyata-nyata kontrak yang sudah
berjalan sekian
lama merugikan bangsa* kita, yaitu *konsesi minyak di pulau
Natuna, milik
Exxon*. Ada juga perusahan asing yang main-main, kita bawa ke Arbtrase
awal tahun ini, ujar Presiden
any comments ?
*BR, ari.ams*
sumber : http://web.bisnis. com/keuangan/ ekonomi-makro/ 1id90735. html
Sabtu, 29/11/2008 22:26 WIB
*Yudhoyono: Putus kontrak karya yang merugikan*
oleh : Arif Pitoyo
JAKARTA (Bisnis.com) : Pemerintah menegaskan akan menegakkan
transparansi
terkait pengelolaan dan pengolahan hutan, migas, tambang, kelautan, dan
lainnya dan harus memberikan penerimaan pada negara.
Bukan pada orang seorang saja, atau perusahan, termasuk perusahan
asing,
ungkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya pada
pembukaan
Munas VIII FKPPI, Jumat malam.
Menurut Presiden, kontrak karya harus lebih banyak memberikan
manfaat kepada
negara dan itupun jangan merusak lingkungan. Menurut dia, kontrak
asing yang
terjadi sejak era Presiden Soekarno, Soeharto, sampai sekarang yang
masih
baik, yang benar, yang adil, tentu dihormati.
Tetapi kalau tidak adil, keterlaluan, tentu kita minta untuk kita tata
kembali. Yang jelas mulai sekarang ini hingga ke depan kontrak, apakah
pengusaha domestik, kontrak dengan negara lain, harus betul-betul
membawa
sebesar-besarnya manfaat untuk kepentingan Negara, tegas Yudhoyono..
Menurut Presiden, bila melihat kontrak demi kontrak sekarang ini, karena
menghidupkan transparansi, tidak ada yang merugikan Negara. Namun
demikian,
lanjutnya, hal tersebut tetap harus dikritisi.
Presiden lebih lanjut mengatakan perlu diketahui bahwa baru dalam
sejarah
kita memutuskan kontrak raksasa yang di belakangnya adalah negara kuat.
Saya katakan putus karena nyata-nyata kontrak yang sudah berjalan
sekian
lama merugikan bangsa kita, yaitu konsesi minyak di pulau Natuna, milik
Exxon. Ada juga perusahan asing yang main-main, kita bawa ke
Arbtrase awal
tahun ini, ujar Presiden*.(api) *
--
-
save a tree.. please don't print this email unless you really need to
[Non-text portions of this message have been removed]
Environmental concern?
