[ekonomi-nasional] Solusi Jitu untuk BLOK CEPU
Saya tidak akan membahas pemikiran standar ... bosen ... monoton. Jadi Pada intinya kita membutuhkan EXXON untuk Blok Cepu..., Solusi: kita Akuisisi saja EXXON, atau membangun semacam EXXON, SDM EXXON kita bajak ke Indonesia!!! dengan menjual BUMN atau Pulau sebagian..atau utang dari mana gitu. Nah , dengan demikian , kita akan punya Teknologi pengolahan minyak, selain itu kita 100% akan kita kendalikan untuk kemakmuran rakyat Indonesia di masa depan. -- Salam Revolusi IT Indonesia Alpha Bagus Sunggono http://bagusalfa.blogspot.com [EMAIL PROTECTED] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ekonomi-nasional] Dunia Ini Bukan Untuk Dijual
Dunia Ini Bukan Untuk Dijual! --Mengenal Mitos Perdagangan Bebas dalam World Trade Organization (WTO) Mohammed Ikhwan Our world is not for sale, my friend. Just to keep you satisfied. You say you'll bring us health and wealth. Well we know that you just lied (Lagu para aktivis di 5th Ministerial Meeting WTO Cancun, 2003. dinyanyikan dengan nada Can't Buy Me Love The Beatles) Mitos Perdagangan Bebas Perdagangan bebas dalam koridor neoliberalisme tidak terbebaskan dari mitos-mitos yang menjadi building block implementasinya dalam sistem ekonomi politik dunia. WTO telah mencoba dalam 10 tahun ini untuk mengolah mitos-mitos perdagangan bebas ini menjadi nyata. Namun seperti yang dipaparkan Hidayat Greenfield (2005) bahwa semenjak pendiriannya dari tahun 1995, realita malah ditinggalkan di depan pintu sementara fiksi dan fantasi selanjutnya mengambil alih. Berbeda dengan mitos yang dibangun oleh WTO di awal pendiriannya untuk mengangkat dunia dari keterpurukan terutama masalah kemiskinandengan perdagangan bebas, jumlah rakyat miskin di seluruh dunia malah meningkat; dari sekitar 800 juta jiwa pada 1995 (berdirinya WTO), kini menjadi 850 juta jiwa (jurnal FAO). Harga komoditi pertanian rata-rata yang dibeli langsung dari produsen terus merosot, sementara harga jual produk olahannya yang keluar dari pabrik dan perusahaan transnasional terus meningkat. WTO memang lebih menguntungkan bagi pedagang dan korporat transnasional, yang mengantarkan produk dari ladang produksi ke piring kita. Merekalah yang disebut the middleman, yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan transnasional raksasa seperti Monsanto, Cargill, Suez, Intel, Haliburton, Wal-Mart, dan banyak lagi. Sementara produsen seperti petani, pekerja, buruh, nelayan selalu menjadi pihak yang terpinggirkan dari perdagangan bebas. Semua untuk dijual Pada umumnya, negosiasi perdagangan bebas di WTO dibagi menjadi beberapa sektor yang menjadi panggung utama: (a) pertanian (b) jasa (c) akses pasar industri (non-pertanian). WTO menganggap ketiga sektor tersebut sebagai komoditDas belaka untuk dijual. Padahal di dalam pertanian, jasa dan industri ada faktor manusia, sosial, dan budaya yang tidak terpisahkandan hingga sekarang terus dieksploitasi. Dalam kasus pertanian misalnya, pengabsahan struktur TRIPs (Trade Related on Intellectual Property Rights) telah membuat legal eksploitasi berjuta-juta petani di Argentina, Brazil, Uruguay dengan bibit transgenik yang komersil. Kasus Percy Schmeiser (Kanada) dan Jose Bove (Perancis) versus Monsanto hanya sekian dari banyak ketidakadilan sistem pertanian dalam WTO. Eksploitasi tenaga kerja semiahli teknologi informasi India akan ditunggu-tunggu oleh Intel, sementara tenaga kerja wanita asal Indonesia akan dibutuhkan untuk menjadi buruh dan perusahaan tenaga kerja transnasional. Perikanan, hutan dan ternak akan terus disediakan pasarnya. Investasi akan terus merangsek masuk, bahkan di sektor-sektor yang merupakan hak-hak asasi manusia seperti air, pendidikan dan kesehatan. Parahnya lagi, negosiasi di dalam WTO tidak pernah membicarakan substansi masalah sebenarnyadan melupakan elemen-elemen yang dipengaruhi oleh negosiasi tersebut. Petani kecil, buruh kontrak, dan buruh tani dalam organisasi-organisasi internasional tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan, padahal negosiasi paling panas adalah pada sektor pertanian. Buruh dalam serikat-serikat dan trade unions tidak punya suara dan tertindas dalam aturan GATS, sementara nelayan dan pihak lain terancam karena aspirasi mereka tidak berarti apa-apa. Yang berunding di dalam WTO adalah menteri-menteri, birokrat dan pengusaha. Salah satu yang dipandang mencemooh proses demokrasi di dalam WTO adalah trade off, dimana para perunding seringkali menukar tawaran (subsidi, akses pasar, perjanjian usaha) dengan tawaran-tawaran lain yang sama sekali berbeda substansinya. Dalam 6th Ministerial Meeting WTO Hong Kong sebagai pengambil keputusan tertinggi kemarin, negara G-33 yang dimotori Indonesia menukar proposal Special Product (SP) dengan penghapusan subsidi AS dan Uni Eropa. Padahal perlindungan produk dalam negeriyang diterjemahkan G-33 dalam proposal SPmemang harus dilakukan setiap negara, dan penghapusan subsidi yang menghancurkan pasar negara lain (dumping) yang sering dilakukan AS dan Uni Eropa memang harus dihapuskan. Jadi untuk apa dipertukarkan? Sama sekali tidak masuk di akal! `Perdagangan Bebas' yang Tidak Bebas Seperti yang dikatakan John Perkins (2004) bahwa sebenarnya perdagangan bebas yang dibangga-banggakan AS dan Eropa Barat ternyata tidak sepenuhnya dijalankan menurut prinsipnya. Yang ada malah pasar yang cenderung bergerak ke arah monopoli, dimana ada persekongkolan baik itu antarkorporat atau antara korporat dengan pemerintah. Menurut catatannya, dalam model ekonomi pasar bebas tidak ada yang namanya persaingan dan pasar yang adil. Korporat akan terus terdorong untuk menjadi nomor satu, monopolistik, dan winner takes all. Inilah
[ekonomi-nasional] Blok Cepu: MANA YANG LEBIH MURAH ITULAH YANG DIPILIH!!
Kalau Pertamina bisa menawarkan biaya yang lebih murah dari Exxon menurut *HUKUM EKONOMI* pilihlah Pertamina. ( Biaya eksplorasi yang ditawarkan Pertamina lebih murah dari Exxon dapat dilihat di Link ini : www.media-indonesia.com/berita.asp?id=91658 ) Kalau Exxon bisa lebih murah dari Pertamina pilihlah Exxon. GAMPANG KAN? Kalau ternyata Pemerintah nanti pilih Exxon yang ternyata lebih mahal, itu namanya Pemerintah kita Goblok dan Tidak Konsisten. Katanya lagi gak punya duit, gak bisa bayar subsidi BBM, gak bisa bayar Subsidi Listrik, Gak bisa beri pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis. Lha kenapa kok malah milih operator minyak yang boros, yang mahal dan punya orang luar negeri lagi?. Ingat-Ingat yang dibagi itu Keuntungan, bukan Penjualan. Keuntungan itu Rumusnya adalah Hasil(Penjualan) dikurangi Biaya. Hal seperti ini anak SD juga tau. Kalau biayanya lebih gede dan hasilnya tetap ( kurang lebih 170.000 barrel per hari) maka keuntungannya lebih kecil. Kalau keuntungannya lebih kecil yang didapat pemerintah juga lebih kecil. Dan kalau ternyata pemerintah memilih Exxon sebagai operator Blok Cepu dan Biaya yang ditawarkan lebih besar dari Pertamina untuk hasil yang sama, namanya Pemerintah kita Goblok sekali lebih goblok dari Anak SD. Masak pemerintah yang menteri-mentrinya banyak yang bergelar ekonom, doktor, profesor, Insinyur hal seperti ini kagak ngerti sih? Malu dong ama anak SD. Dimana logika ekonominya? Dimana logika matematikanya? Masak pengurangan ajak kagak tau? Katanya lagi gak punya duit, beban APBN berat sehinngga gak bisa menopang pembangunan, dsb, dll. Tapi malah milih untuk memeproleh uang yang lebih sedikit daripada uang lebih yang seharusnya bisa didapatkan kalau memilih pertamina sebagai operatornya. WELEH-WELEH, Pemerintah apaan ini! Kalau Pemeritah kita seperti ini (kalau ternyata memilih Exxon yang lebih mahal), Pemerintah sama aja telah berkhianat kepada banngsa sendiri dengan menjadi kambing congek perusahaan raksasa asing, tak berkutik dan tak bisa berbuat apa-apa. Masak kesempatan untuk memperoleh uang lebih buat APBN disia-siakan? Untuk itu wahai para akademisi, intelektual atau siapapun yang masih punya kejernihan berfikir. Saatnya sekerang kita melakukan gerakan, yaitu gerakan pemikiran mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan kondisi bangsa kita terutama ekonominya yang jelas-jelas telah dijajah oleh konglongmerasi asing dan negara-nengara adikuasa ekonomi dan pengkhianat-penghkianat bangsa. Ingat dengan jelas kasus-kasus Impor Beras, Kasus Freeport, Ilegal logging, Minyak di Riau yang lebih banyak diekspor sementara kita beli minyak dari Singapura yang jauh lebih mahal, Kasus Exxon di Aceh yang lebih mengutamakan ekspor dan membiarkan perusahaan lokal aceh bangkrut yang diikuti dengan pengangguran dan lain-lainnya. Sekarang ini janganlah kita terlalu mengandalkan media massa. Media Massa telah menjadi corong-corong kapitalisme dan liberalisme global. Yang dapat kiita andalkan adalah internet ataupun selebaran-selabaran lainnya yang berisi menganai kondisi bangsa kita sebenarnya. Sekali lagi teman-teman semua, kalau pemerintah kita ternyata tidak lagi melindungi dan mengutaman kepentingan Bangsa dan Negaranya, maka pemerintahan tersebut patut kita tinjau ulang kelanjutannya dimasa depan. [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ekonomi-nasional] Re: [mediacare] Media Indonesia hari ini salahkan rakyat Papua
Nama perusahaan kateringnya apaan, bos? Yang di bawah, bukan? Pernah ada pemberitaan soal beginian di media umum gak sih? Atau kalau menyangkut 4 aspek (kata Deny Indrayana?), lagi semua harus tiarap? :-p http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/06/26/0041.html .. Nasib suram yang menimpa mereka sebenarnya dampak dari kembalinya Freeport ke bisnis inti, yaitu pertambangan. Memang, sejak tahun lalu, semua kegiatan yang tak berhubungan dengan pertambangan dikontrakkan ke pihak lain. Salah satu yang dilepas adalah soal pemenuhan kebutuhan sayuran yang jatuh pada PT Pangansari, milik bos konglomerat Bob Hasan. Terhitung, sejak 1 April lalu, perusahaan yang bergerak di bidang katering itu mulai menangani pasokan bahan makanan bagi Freeport. .. Wassalam, Irwan.K On 2/26/06, p1tun6 [EMAIL PROTECTED] wrote: hahahahakepentingan besar untuk surya palohwong paloh punya bisnis sama freeportperusahaan cathering-nya paloh menang tender di seluruh tambang freeport...hehehe...bisa kebayang kan pengeluaran rupiah pendapatan dollarkeuntungannya bisa disuntik ke metro tv yang pengeluaran dollar pendapatan rupiahsudah lah lagu lama kalau group media itu gampang ke tebakberitanya nga ada yang bersih dari kepentinganhahaha *chaos rules [EMAIL PROTECTED]* wrote: Editorial Media Indonesia hari ini mengupas tindakan rakyat papua yg memblokade freport dlm tema BERITA BURUK DARI PAPUA. Dalam pengantar dipaparkan bahwa perbuatan mereka (rakyat papua) bisa mencoreng citra Indonesia di dunia internasional dan dianggap tidak kondusif thd program pemerintah mengundang investor asing untuk menanamkan modal mereka di indonesia. Bahkan secara berlebihan menganggap rakyat disana tidak bisa melihat kepentingan yg lebih besar dari adanya freport. Sayangnya tujuan yg hendak diangkat media ini sekali lagi bertepuk sebelah tangan dimana para penelpon menanggapi justru freport ini tidak membawa efek positif yg cukup dirasakan rakyat sekitar tapi hanya dinikmati oleh segelintir orang dan kelompok saja. Pertanyaannya kepentingan yg lebih besar itu bagi siapa? Aneh sekali media ini justru menyalahkan dan menyoroti rakyat papua yg tinggal disekitar yg menuntut haknya dan melindungi orang asing yg jelas2 menguras kekayaan alam papua. From: Setio Koesoemo [EMAIL PROTECTED] Date: Feb 23, 2006 8:33 AM Subject: MI hari ini salahkan raryat papua [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ekonomi-nasional] Boomerang penyakit 'sapi gila' dan 'flu burung'
Catatan laluta: Perkembangan eksplosif yang menggelobal atas perpindahan industri peternakan ke negara berkembang ternyata disebabkan oleh peningkatan serta pengetatan Undang-undang kebijakan Agro Industri Peternakan pemerintah di Eropa dan Amerika. Para pengusaha industri peternakan yang dinilai tidak memenuhi persaratan peraturan pemerintahannya dianggap secara mudah memindahkan industri peternakannya ke Negara yang sedang berkembang. Padahal Negara Berkembang di nilai tidak memiliki kebijakan serta peraturan ketat seperti di negara Eropa dan Amerika. Sehingga proses peningkatan globalisasi industri peternakan sekaligus berdampak pada proses penyebaran global penyakit sapi gila dan Flu burung . Dalam hal ini sistim domino efek penyakit 'sapi gila' dan 'flu burung' menjadi Boomerang yang nyatanya telah menjalar sampai di daratan Eropa. Menurut informasi targets.org pengembangan produksi Peternakan yang menggelobal lantaran metode industri peternakan mengandalkan produksi massa konsumsi karena dianggap mampu menawarkan sistim produksi yang lebih efisien dan murah-meriah serta bisa menjadi meledak dalam melipat gandakan produksi daging Sapi, Babi, ayam dan Kalkun. Juga dianggap pula mampu mengeruk jumlah nilai keuntungan lebih tinggi... Selanjutnya mengenai sebab dan akibat lainnya dari ekses Agro Industri Peternakan Global silahkan baca Informasi Doc. berjudul Avian flu: blame factory farming, says report . La Luta Continua! *** Sumber: http://www.peopleandplanet.net/doc.php?id=2539 Avian flu: blame factory farming, says report Posted: 29 Sep 2005 Since the latest outbreak of avian flu began in Southeast Asia in 2003, public health officials and the media have referred to the threat as a natural disaster. However, avian flu, mad cow disease, and other emerging diseases that can jump from animals to humans are symptoms of the spread of factory farming, according to a new report from the Washington-based Worldwatch Institute. Factory farms are breaking the cycle between small farmers, their animals, and the environment, causing damage to human health and local communities, says Worldwatch Researcher, Danielle Nierenberg in the report entitled Happier Meals: Rethinking the Global Meat Industry. She says this dangerous fallout requires a new approach to the way animals are raised. The report notes that the greatest rise in industrial animal operations is occurring near the urban centres of Asia, Africa, and Latin America, where high population densities and weak public health, occupational, and environmental standards are exacerbating the impacts of these farms. Concentrated animal feeding operations (CAFOs) account for more than 40 per cent of world meat production, up from 30 per cent in 1990. Once limited to North America and Europe, they are now the fastest growing form of meat production in the world. If [Upton Sinclair's] The Jungle were written today, it would not be set in the American Midwest, says Nierenberg. As environmental and labour regulations in the European Union and the United States become stronger and more prohibitive, large agribusinesses are moving their animal production operations overseas, primarily to countries with less stringent enforcement. Industrial systems today generate 74 per cent of the world's poultry products, 50 per cent of all pork, 43 per cent of beef, and 68 per cent of eggs. While industrial countries dominate production, it is in developing nations where livestock producers are rapidly expanding and intensifying their production systems. Host of problems Factory farms were designed to bring animals to market as quickly and cheaply as possible. Yet they invite a host of environmental, animal welfare, and public health problems, says Nierenberg. Among the leading concerns cited in the report are: Crowded, inhumane, and unhygienic conditions on factory farms can sicken farm animals and create the perfect environment for the spread of diseases, including avian flu, bovine spongiform encephalopathy (BSE, or mad cow disease), and foot-and-mouth disease. Factory-farmed meat and fish contain an arsenal of unnatural ingredients, among them persistent organic pollutants (POPs), polychlorinated biphenyls (PCBs), arsenic, hormones, and other chemicals. Overuse of antibiotics and other antimicrobials in livestock and poultry operations, meanwhile, is undermining the toolbox of effective medicines for human use. Factory farming is resource intensive: producing just one calorie of beef takes 33 per cent more fossil-fuel energy than producing a calorie of potatoes. Eight ounces of beef can require up to 25,000 litres of water, while enough flour for a loaf of bread in developing countries requires only 550 litres. Despite the fact that fisheries worldwide are being fished out, about a third of the total marine fish catch is
[ekonomi-nasional] TPJ-Palyja Tak Mampu Sediakan Air Siap Minum
Jadi memang benar bahwa PAM= Perusahaan Air Mandi --- http://www.kompas.com/kompas-cetak/0602/28/metro/2475480.htm TPJ-Palyja Tak Mampu Sediakan Air Siap Minum Jakarta, kompas - Hingga tahun 2007, dua operator pelayanan air bersih di wilayah DKI Jakarta, PT Thames Pam Jaya dan PT PAM Lyonnaise Jaya, belum mampu menyediakan air siap minum bagi pelanggan mereka. Padahal, dalam perjanjian kontrak kerja sama dengan Perusahaan Air Minum Jaya, dua operator itu pada tahun 2007 sudah harus menyediakan air siap minum, bukan sekadar air bersih. Dalam seminar bertema Pengolahan Air di Tingkat Pengguna di Jakarta, Senin (27/2), Lis Novari Trisiane dari PAM Jaya mengemukakan, tidak terpenuhinya perjanjian kontrak kerja itu karena ada beberapa asumsi meleset saat krisis moneter. Ia mencontohkan, asumsi inflasi yang diprediksi enam persen ternyata mencapai hingga 80 persen. Akibatnya, kondisi keuangan dua operator dari luar negeri itu masih berat untuk menyediakan layanan air yang siap minum. Setelah (berjalan) 10 tahun pertama, (air yang mereka sediakan) sudah harus bisa diminum. Tapi, beratnya keuangan mengakibatkan (penyediaan air siap minum) jadi tertunda, kata Lis Novari. Menurut Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Basah Hernowo, layanan air bersih sudah saatnya ditingkatkan menjadi layanan air minum. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah (PP) No 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Teknologi alternatif Meski demikian, ada beberapa teknologi sederhana dan murah yang bisa dilakukan warga untuk mendapatkan air minum tanpa direbus, yakni melalui solar water disinfection (sodis), klorinasi atau meneteskan air RahMat (murah, mudah, sehat), dan pemurnian air dengan keramik. Supriyono dari Yayasan Dian Desa mengatakan, metode sodis telah diujicobakan di beberapa tempat di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Meski metode sodis sederhana karena cukup membutuhkan sinar matahari, cara ini menuntut kualitas air bersih. Ia menambahkan, sumber air bisa berasal dari telaga, sumur, mata air, air ledeng, dan air sungai. Metode sodis sulit dilakukan jika sumber air tercemar limbah pabrik. (SAM) Send instant messages to your online friends http://asia.messenger.yahoo.com Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ekonomi-nasional] Minta Freeport Ditutup + Kantor Freeport Jakarta Tutup
CENDRAWASIH POST Selasa, 28 Februari 2006 Minta Freeport Ditutup Longmarch Abe-Jayapura, Arus Laulintas Macet JAYAPURA-Meski persoalan Freeport dengan massa pendulang emas tradisional di Mile 72 Tembagapura telah berakhir damai, namun demo protes terhadap Freeport masih terus belanjut. Seperti yang terjadi di Kota Jayapura (Kantor DPRP) dan Jakarta (Kantor Freeport). ''Tutup..Freeport...Tutup Freeport'' itulah pekikan suara para demonstran yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua (SRP) untuk kasus Timika yang dikoordinir oleh Markus Halluk dan Selsius Bobby, ketika mereka unjuk rasa ke Kantor DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), Senin (27/2) kemarin. Sebelum tiba di halaman Kantor DPRP, massa dengan kekuatan kurang lebih 500-an orang itu, sebelumnya berkumpul di lingkungan kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Abepura yang kemudian melakukan aksi longmarch dengan berjalan kaki, sehingga baru tiba di jantung Kota Jayapura tepat pukul 15.00 WIT. Aksi demo kali ini, berbeda dengan aksi demo sebelumnya mengingat sebelum memasuki dan menduduki gedung para wakil rakyat itu, massa terlebih dahulu melakukan longmarch dengan berjalan kaki kurang lebih 20 Km (Abepura-Jayapura). Arus lalulintas Abepura-Jayapura pun macet total. Ratusan massa yang terdiri dari elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Jayapura dengan berjalan kaki, terus melakukan orasi. Bahkan dalam perjalanan mereka memenuhi badan jalan. Massa tak hanya menggelar orasi secara bergantian sambil jalan, namun mereka juga sempat menutup jalan raya jalur Abepura-Waena (Jalan Menuju Bandara Udara Sentani). Akibatnya jalur tersebut lumpuh total, tak ada satupun kendaraan yang bisa lewat yang kurang lebih berlangsung selama 1,5 jam. Massa sendiri menutup jalan sejak pukul 10.30 WIT sampai pukul 12.00 WUT lalu menuju Kantor DPRP dengan long march. Sebelum menuju Kantor DPRP, mereka menggelar orasi secara bergantian di tengah ruas jalan raya, baik jalur kanan maupun jalur kiri ditutup. Mereka membentangkan sejumlah spanduk dan membawa pamflet. Ada beberapa dari massa ini menggunakan pakain khas Papua. Orasi yang dilakukan secara bergantian ini mengutuk pengusiran yang dilakukan oleh sekurity PT Freeport dan aparat kepolisian bebera waktu yang lalu di Mile-72. Mereka tetap bersikukuh meminta supaya perusahaan raksasa itu ditutup karena dinilai telah merugikan masyarakat Papua, khususnya masyarakat setempat. Baik dari segi pembagian keuntungan maupun soal limbah. Kami minta supaya PT Freeport Indonesia segera ditutup karena tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat Papua. DPRP harus menggelar sidang istimewa supaya aspirasi kami segera ditindaklanjuti, kata Markus Haluk yang sambut tepuk tangan oleh ratusan massa sambil berjalan. Yang menarik lagi, setelah sampai di jantung kota Jayapura, massa terlebih dahulu mengelilingi kota melewati Jalan Achmad Yani, Jalan Percetakan, dan Jalan Samratulangi, baru masuk di halaman DPRP Provinsi Papua. Mestinya sebagaimana demo-demo sebelumnya, mereka bisa langsung masuk halaman Kantor DPRP dengan potong jalan di kawasan Taman Imbi. Dari pantauan Cenderawasih Pos, dengan membentangkan sejumlah spanduk dan pamflet, massa terus berjalan sambil berlari lari kecil dan meneriakkan yel - yel ''Tutup Freeport''. Berbagai aspirasi yang dituangkan dalam spanduk itu antara lain Freeport jangan usir kami dari tanah leluhur kami, Freeport Go to heel, Freeport kalau sudah makan daging jangan makan tulang lagi, Freeport jangan kau usir para pendulang liar karena tanah dan tambang yang kau ambil itu milik leluhur kami serta berbagai aspirasi lainnya yang intinya meminta Freeport ditutup selamanya. Setelah berhasil menduduki DPRP yang dijaga oleh puluhan pasukan anti hura hara dari satuan Brimobda Papua, massa dengan tenang mengikuti setiap orasi yang dilakukan oleh perwakilan senat dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Koordinator unjuk rasa, Markus Haluk, dalam orasinya memninta agar rakyat Papua menyatukan barisan dan langkah untuk melakukan aksi meminta agar PT Freeport ditutup. Rakyat Papua harus bersatu menyuarakan PT.Freeport ditutup, karena kehadiaranya tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat Papua, tapi sebaliknya kehadiran PT.Freeport telah menimbulakan banyak korban jiwa,tegasnya. Perwakilan yang lain, Selsius Bobby berorasi agar Pemerintah Indonesia dan Amerikan untuk menseriusi persoalan di Timika. Pemerintah Indonesia dan Amerika harus menseriusi persoalan Timika, mengingat sejarah membuktikan bahwa Papua berintentegrasi masuk NKRI karena PT.Freeport,katanya penuh semangat. Setelah melakukan aksi orasi secara bergantian, massa di bawah pimpin Markus Haluk melakukan ritual panah babi yang menandakan tekad rakyat Papua untuk menutup PT.Freeport telah bulat. Usai ritual panah babi yang dilakukan oleh Markus Haluk,
[ekonomi-nasional] Demo Freeport Bentrok
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/2/28/n1.htm Demo Freeport Bentrok Jakarta (Bali Post) - Sekitar 150 mahasiswa dan warga Papua mendemo kantor pusat PT Freeport Indonesia di Plaza 89 Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/2) kemarin. Mereka tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera PB). Mereka menuntut penutupan PT Freeport Indonesia dan membebaskan 13 mahasiswa yang ditangkap aparat kepolisian beberapa hari lalu. Demo sempat diwarnai bentrok fisik dua kali. Mahasiswa Papua yang semula memadati jalan di depan Plaza 89 meminta masuk ke halaman. Tetapi, ratusan polisi menghadangnya. Bentrok kecil, dorong-dorongan terjadi. Lalu lintas sempat macet total. Jalan utama di depan Kedubes Australia itu tetap tidak bisa dilalui secara bebas oleh ratusan kendaraan yang akan menuju arah Menteng. Polisi yang menjaga mahasiswa sekitar lima lapis ini akhirnya berubah pikiran. Mahasiswa diberi kebebasan masuk ke halaman plaza. Polisi tidak ingin kecolongan. Sebuah mobil water canon dan rantis langsung disiagakan persis di depan pintu. Bentrok kembali terjadi, saat mahasiswa mendesak ingin masuk ke dalam gedung. Kalah, mahasiswa tidak bisa menembus pagar betis polisi dan security gedung yang mengenakan baju antihuru-hara. Mahasiswa kemudian melanjutkan aksinya dengan orasi-orasi. Dalam selebaran yang dibagikan kepada wartawan, Perpera PB menuntut lima hal. Pertama, mendesak penutupan secara total seluruh operasi PT Freepor-Rio Tinto dan lakukan audit dan penyidikan secara menyeluruh terhadap seluruh kejahatan HAM, korupsi, dan penghancuran lingkungan hidup serta sumber-sumber kehidupan rakyat Papua. Kedua, menarik seluruh pasukan nonorganik TNI-Polri yang berada di Papua. Ketiga, mengecam keras statemen pemerintah NKRI melalui Wapres Jusuf Kalla terkait pernyataannya tentang perlunya penambahan pasukan TNI untuk menjaga kawasan pertambangan PT Freeport. Keempat, bebaskan seluruh tahanan kasus Mil 62-63 Timika dan kasus BEM Papua di Plaza 89. Kelima, mengecam keras hegemoni AS-Uni Eropa atas penguasaan dan penghancuran SDA dan ekonomi politik di tanah Papua. Perpera PB juga menyerukan agar seluruh rakyat Papua melakukan mogok sipil nasional dan menggalang persatuan untuk menuntut penyelesaian seluruh persoalan rakyat Papua. Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menegaskan, secara keseluruhan keamanan di Papua dapat dikendalikan oleh pihak kepolisian. Sampai sekarang belum ada permintaan dan pelimpahan kewenangan pengamanan dari Polri kepada TNI. Karena itu, Panglima menyatakan sampai sekarang TNI tidak akan menambah pasukan guna mengamankan objek vital PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. ''Semuanya sudah aman. TNI tidak akan menambah pasukan,'' tegas Panglima Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Mabes Cilangkap Jakarta, Senin (27/2) kemarin. Seperti diketahui, demo mahasiswa ini terkait kerusuhan antara pihak aparat keamanan dengan warga di Timika di wilayah pertambangan PT Freeport, di Mil 62-63. Setidaknya tiga warga Papua tertembak. Mahasiswa kemudian mengamuk di kantor pusat Freeport di Jakarta. Mereka kini ditahan. Aksi kali ini sebagai aksi solidaritas untuk menuntut pembebasan rekan-rekan mereka dan sekaligus mendesak penutupan PT Freeport. (kmb7 [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ekonomi-nasional] Benarkah Pariwisata Merusak Lingkungan?
refleksi: Rusak lingkungan tergantung dari keprihatinan penduduk dan pemerintah setempat. Kesan saya dalam membandingkan kota Denpasar dengan kota-kota turis diberbagai negeri, tanpa ragu-ragu bisa dibilang Denpasar masih tertinggal masih jauh. http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/2/28/o2.htm Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat lokal yang tinggal di suatu kawasan wisata adalah pencemaran lingkungan. Transportasi serta sistem manajemen lalu lintas yang jelek adalah sumber utama polusi udara dan kebisingan. - Benarkah Pariwisata Merusak Lingkungan? Oleh Ketut Gede Dharma Putra BEBERAPA penelitian yang komprehensif memperlihatkan betapa pariwisata telah memberikan kontribusi nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali. Namun pada sisi yang lain, pembangunan kepariwisataan ternyata menyisakan dampak negatif. -- Masyarakat Bali baru sadar setelah menikmati keindahan gemerlap dunia pariwisata yang memabukkan, ada beberapa hal yang harus segera diantisipasi agar kenikmatan yang pernah dirasakan dulu, tetap dapat dirasakan juga oleh generasi berikutnya. Dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan hidup telah diuraikan oleh World Tourism Organization (WTO) pada tahun 1996, yang harus secara cermat dipikirkan oleh masyarakat di daerah tujuan wisata seperti Bali. Keramaian wisatawan memberikan dampak kepada perubahan perilaku binatang yang ditunjukkan dengan tingkah agresif yang seringkali membahayakan. Pembangunan fasilitas kepariwisataan (akomodasi, dan sarana penunjang lainnya), selain menyebabkan kerusakan bentang alam, potensi peningkatan longsor dan banjir, ternyata memunculkan daerah-daerah kumuh di sekitarnya. Hal ini sebagai akibat datangnya pencari kerja yang tidak memiliki keterampilan yang terjebak dengan mimpinya tentang keindahan dunia gemerlap pariwisata. Namun, setelah sadar dengan kesukaran lapangan kerja tidak berani pulang karena malu. Akhirnya mereka menyambung hidup dengan tinggal di daerah kumuh dan terperangkap dengan pekerjaan yang amoral. Pembukaan daerah rekreasi, wisata alam, wisata bahari dan berbagai wisata minat khusus lainnya seperti rafting, scuba diving, hiking, bersepeda, dan panjat tebing ternyata memberikan gangguan besar terhadap kehidupan flora dan fauna liar. Bahkan, atraksi memberi makan binatang di daerah tertentu, akhirnya memberikan dampak kepada peningkatan kebuasan binatang liar tersebut yang sangat berbahaya bagi manusia. Penjualan barang-barang suvenir yang dibuat sesuai dengan keunikan suatu kawasan melalui keunikan benda budaya, flora dan fauna, akhirnya memberikan dampak kepada kerusakan alam yang dilakukan oleh oknum yang ingin menjual benda suvenir dari bahan asli dari alam. Pencemaran Lingkungan Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat lokal yang tinggal di suatu kawasan wisata adalah pencemaran lingkungan. Transportasi serta sistem manajemen lalu lintas yang jelek adalah sumber utama polusi udara dan kebisingan. WTO (1996) memperkirakan lebih dari 4 juta ton bahan bakar digunakan setiap tahun yang menghasilkan 850 juta gas yang merusak lapisan ozon dan menghasilkan 3,5 juta ton bahan kimia di udara yang menyebabkan terjadinya hujan asam berbahaya bagi kehidupan. Pencemaran air semakin meningkat sebagai akibat penggunaan pestisida, pupuk dan bahan kimia lainnya dalam upaya meningkatkan keindahan fasilitas kepariwisataan (hotel, lapangan golf, dan kolam). Peningkatan limbah tinja di suatu kawasan setelah bergabung dengan limbah lainnya seperti limbah plastik, limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3) menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitarnya. Langkanya beberapa spesies binatang juga diakibatkan oleh permintaan akan makanan yang mahal untuk wisatawan di samping gangguan akibat kunjungan manusia di suatu kawasan konservasi. Aktivitas wisatawan di laut seperti berperahu, snorkling, diving, dan surfing dapat menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Flora dan fauna asing yang dapat berakibat buruk bagi keberlanjutan ekosistem setempat seringkali didatangkan oleh para wisatawan secara sadar maupun tidak. Strategi Pengelolaan Dampak Memang benar, pengembangan kepariwisataan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Walaupun kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pariwisata hanya sebagian kecil dibandingkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas masyarakat lainnya. Sebagian besar kerusakan sebenarnya berasal dari kegiatan domestik yang dilakukan oleh masyarakat. Limbah cair rumah tangga, sampah, emisi gas buang, serta sumber pencemar lainnya yang masuk ke lingkungan jauh lebih banyak berasal dari kegiatan masyarakat sendiri. Terutama di daerah yang tidak memiliki sarana pengolahan limbah yang baik, seperti di Bali. Sampai saat ini, kerusakan lingkungan sebagai akibat limbah cair, sampah, polusi udara, limbah B-3, dan sanitasi lingkungan yang jelek belum memiliki sistem
[bisnis-retail] ����� ������ ���� �������� ���� ���
www.7beeny.com/ ÃÍÈåÇ äÚã ÃÊÒæÌåÇ áÇÁ ... áãÇÐÇ¿ .. http://www.7beeny.com/vb/showthread.php?t=410 ÇÌÏÏ ÇÛäíå áãäÊÎÈäÇ ÇáÛÇáí ÇáÌÈíÈ ÕæÇÑ ÌÏíÏå æÍÕÑí Úáí ãäÊÏí ÍÈíäí http://www.7beeny.com/vb/showthread.php?t=388 ÊÇãÑ ÍÓäí (ÇäÊ ÈÞì) ÇÛäíå ÌÏíÏå ÍÕÑíÇ Úáì ÍÈíäí http://www.7beeny.com/vb/showthread.php?t=331 ÈÇäÝÑÇÏ ÊÇã ÇÛäíå ÚÑÝÊ ãÚäí ÇáÍÈ áÓÇãæ Òíä ÇÛäíå ÌÏíÏå ãæææÊ ÍÕÑíÇ Úáì ÍÈíäí http://www.7beeny.com/vb/showthread.php?t=343 ÃÛäíÉ ÌÏíÏÉ ãä ÇáÈæã ÊÇãÑ ÍÓäì ÇáÌÏíÏ http://www.7beeny.com/vb/showthread.php?t=98 - Yahoo! Mail Use Photomail to share photos without annoying attachments. [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~-- Try Online Currency Trading with GFT. Free 50K Demo. Trade 24 Hours. Commission-Free. http://us.click.yahoo.com/RvFikB/9M2KAA/U1CZAA/zMEolB/TM ~- posting: [EMAIL PROTECTED] subscribe : [EMAIL PROTECTED] unsubscribe: [EMAIL PROTECTED] Web: http://www.geocities.com/kiosserabi Tingkatkan kewirausahaan, sukses sejahtera Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/bisnis-retail/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ekonomi-nasional] Hindari Persaingan tak Sehat, Tingkatkan Kreativitas Perajin
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/2/28/b1.htm Dari Warung Global Interaktif Bali Post Hindari Persaingan tak Sehat, Tingkatkan Kreativitas Perajin TERPURUKNYA kondisi pariwisata Bali sangat berdampak pada berbagai sektor penunjangnya. Salah satunya adalah sektor kerajinan yang kini turut serta pemasarannya anjlok. Bahkan, nilai ekspornya turun sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Tentu hal ini berdampak jelas pada perputaran ekonomi Bali. Walau ada yang mengatakan bahwa tidak saja di Bali atau Indonesia, tetapi memang ekonomi dunia juga sedang sepi. Di samping itu peran pemerintah dalam keseragaman harga kerajinan juga perlu ditinjau untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat antarperajin. Faktor keamanan dan kenyamanan wisatawan yang datang juga perlu dijaga. Untuk itu masalah-masalah besar harus dituntaskan terlebih dulu, seperti kasus Amrozy yang sampai saat ini kepastian hukumnya belum ada. Tanpa ada kepastian hukum maka pulihnya kondisi pariwisata Bali akan sulit. Di pihak perajin saatnya sekarang berkreativitas yang lebih baru lagi. Untuk memulihkan ekonomi desain perlu dimodifikasi. Jadi kreativitas perajin harus ditingkatkan. Demikian terungkap dalam acara Warung Global yang disiarkan secara langsung oleh Radio Global FM 96,5, Senin (27/2) kemarin. Acara ini juga dipancarluaskan oleh Radio Genta Bali dan Singaraja FM. Berikut rangkuman selengkapnya. --- Pande di Pandak Gede mengatakan bahwa Bali adalah pariwisata dan pariwisata adalah Bali, Bali identik dengan pariwisata. Keadaan ini sudah diseting sejak dulu, di mana hal di luar pariwisata terlupakan maka terjadilah seperti sekarang. Pada saat kunjungan wisatawan turun harus dicari sumber atau biang penyebabnya. Karena semua ini kembali pada pencitraan Bali atau pencitraan pariwisata. Inilah yang harus kita jaga. Yadnya di Karangasem memberi kepastian karena banyak wisatawan asing yang dulu hanya berkunjung tertarik dengan barang-barang khas Bali, kemudian datang ke Bali berikutnya dia bersekolah seni, baik seni ukir, tari dan lain sebagainya. Selanjutnya tahu bagaimana cara membuatnya. Otomatis anjloknya produk Bali karena ada barang-barang yang sama dengan di Bali misalnya tamu Malaysia mengatakan bahwa ada produk yang sama di dekat negara tersebut. Maka dari itu dinas terkait agar segera menyelesaikan kasus yang menggerogoti negara seperti kasus Amrozy, Poso. Sehingga wisatawan tidak takut untuk datang ke Bali. Harus diketahui pula bahwa tamu lebih mengenal Bali. Mereka mengatakan bahwa Bali adalah mukanya Indonesia. Mursi di Jl. Supratman Denpasar menyoroti masalah keamanan yang harus diperhatikan di samping juga faktor adanya persaingan bisnis yang jelek, sehingga orang asing membanding-bandingkan antara satu artshop dengan artshop yang lain. Lebih baik pihak terkait menyeragamkan harga. Kak Batu di Ubung Kaja menjelaskan bahwa ia banyak memiliki tamu asing yang berbisnis di Bali. Mereka mengatakan bahwa stok yang dibeli di Indonesia tahun sebelumnya belum laku di negaranya. Hal ini terjadi sejak perang Irak, di mana daya beli produk furniture lesu, bukan karena terpuruknya pariwisata Bali, tetapi kenyataan global mereka tidak membelanjakan uangnya untuk membeli produk. Tamu yang mengatakan ini berasal dari Prancis dan memiliki usaha di seluruh dunia. Hal yang harus diatasi adalah penyelesaian kasus bom Bali secara maksimal. Komang Ari di Ubud menambahkan, kalau di layar TV disebutkan bahwa untuk pengembalian pariwisata Bali baik promo maupun lainnya dianggarkan dana oleh pemerintah mencapai Rp 63 milyar, dinilai tidak perlu. Karena keamanan dan kenyamanannya yang perlu dijaga. Misalnya kasus Amrozy sampai saat ini kepastian hukumnya belum ada. Keamanan tamu tidak ada yang menjamin, tanpa ada kepastian hukum maka pulihnya kondisi pariwisata Bali akan sulit. Teken di Suwat Gianyar menyikapi terkait anjloknya ekspor kerajinan Bali. Menurutnya, kalau kita cermati pariwisata mengalami kehancuran karena, 1) Hancur jelas berpengaruh terhadap bisnis kerajinan. Pariwisata anjlok karena keamanan yang belum tertangani, oleh karena itu satu-satunya jalan memulihkan pariwisata umumnya dan Bali khususnya keamanan ini harus dijadikan fokus. 2) Mutu dan kualitas produk kerajinan harus ditingkatkan. 3) Adanya persaingan tidak sehat antarperajin misalnya dengan kerajinan yang sama saling bom masalah harga, sehingga nantinya merugikan perajin itu sendiri. Kalau begini terus menerus maka akan membunuh perajin itu sendiri, sehingga seharusnya perajin memiliki wadah. Nyoman Ledang Asmara di Denpasar menilai bukan semata disebabkan oleh situasi dunia global, tetapi ulah artshop atau tengkulak-tengkulak perajin yang serakah, misalnya pemberian fee. Akhirnya turis tahu dan merasa dikibuli sehingga lama-lama turis menyesal. Penyebab anjlok lainnya karena jumlah produksi kerajinan berlipat ganda, sementara pemasarannya anjlok karena bom
[ekonomi-nasional] Krisis Ekonomi Berkepanjangan
http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2006/022006/28/0901.htm Krisis Ekonomi Berkepanjangan Oleh H. SOEHARSONO SAGIR SEBAGAI dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia di tahun ajaran 1984/1985, saya melakukan inventarisasi kelemahan ekonomi makro Indonesia yang sampai saat ini tidak terpecahkan, bahkan ada beberapa kondisi yang justru makin melemah dan rusak sejak krisis ekonomi 11 Juli 1997. Kelemahan ekonomi makro Indonesia terdiri atas beberapa gejala - indikator kelemahan sebagai berikut: 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang tidak berkorelasi positif dengan kesempatan kerja. Setiap pertumbuhan ekonomi 1% hanya menyerap kesempatan kerja paling banter 300.000, hingga setiap tahun terjadi carry over yang makin besar. 2. Kesempatan kerja produktif makin merosot. Artinya kesempatan kerja tidak memberikan imbal jasa/pendapatan yang mencukupi untuk hidup layak. 3. Terjadi pemborosan ekonomi di tingkat mikro usaha, maupun di tingkat makro nasional/pemerintah (high cost economy). 4. Inflasi dan depresiasi rupiah tidak dapat tertanggulangi, terjadi kemerosotan nilai tukar uang rupiah terhadap barang, jasa dan valuta asing. 5. Neraca berjalan defisit berkelanjutan, cadangan devisa cenderung menurun. 6. Penggalakan ekspor nonmigas tidak berhasil meningkatkan surplus neraca perdagangan. 7. Ekonomi dikuasai konglomerat, kartel, kelompok monopolistik pengusaha besar. 8. DSR (debt service ratio) terus meningkat, karena terjadi peningkatan utang baru yang makin besar tiap tahun. Di sisi lain kemampuan membayar utang jatuh tempo (debt-service) makin mengecil karena ekspor yang cenderung makin menurun. Artinya kenaikan total ekspor lebih kecil daripada kewajiban utang jatuh tempo. 9. Alokasi kredit antarsektor/kegiatan ekonomi tidak adil. Sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja terbesar (di atas 40%), memperoleh 8% outstanding credit dibanding dengan sektor industri dengan daya serap di bawah 12 %, menerima 32% alokasi kredit. 10. Capital shortage yang berlanjut, tabungan dalam negeri; baik bersumber dari tabungan pemerintah (fiskal), maupun masyarakat (tabungan konsumen dan tabungan dunia bisnis/laba yang ditahan) tidak mencukupi untuk sumber dana investasi; sehingga selain utang luar negeri, penarikan modal langsung/PMA cenderung tetap berlanjut, dalam jumlah yang makin besar. 11. Sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi, masih tetap belum mampu menekan atau mengendalikan gejala overheated economy, bersumber dari kucuran kredit yang berdampak demand pull inflation. 12. Unggulan daya saing produk yang rendah, baik terhadap barang impor maupun dalam memasuki pasar global. Tentunya 12 gejala yang saya temukan di tahun ajaran 1984/1985 di Fakultas Ekonomi Unpad masih dapat ditambah dengan gejala kelemahan yang lain. Dua belas gejala - indikator kelemahan tersebut, tidak lain karena selama empat dasawarsa (1967-2005) kita tidak berhasil untuk membangun ekonomi makro Indonesia, melalui pendekatan fundamental ekonomi makro kuat. Yang dimaksud dengan fundamental ekonomi makro kuat, prasyaratnya adalah: Pertumbuhan ekonomi tinggi/GDP/GNP yang meningkat signifikan, minimal 3 kali dari pertumbuhan penduduk (6%/tahun); yang didukung oleh: perluasan kesempatan kerja, tidak terjadi carry over penganggur yang tidak terserap oleh pasar kerja/kenaikan GDP/GNP. Yang terjadi sekarang bukan saja carry over tenaga kerja yang tidak terserap, tetapi justru bertambah karena PHK atau makin meningkatnya angka pengangguran. Korelasi positif antara pertumbuhan dan perluasan kesempatan kerja, dapat pula tercermin dari dukungan kemampuan pemerintah (fiskal) yang tidak terus menerus defisit, hingga makin tergantung pada utang luar negeri (memperbesar utang) ditambah menutup defisit dengan menjual kekayaan negara (aset negara); kemampuan sektor moneter (bank) sebagai lembaga intermediasi, memupuk modal (simpanan masyarakat) untuk disalurkan sebagai kredit meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (perluasan kesempatan kerja artinya peningkatan pendapatan). Terjadi moral hazard atau penyimpangan dalam penyaluran kredit, terjadi penumpukan kredit macet/non performance loan (NPL). Di samping itu kondisi makro ekonomi/moneter akhir 2005 masih menunjukkan suku bunga tinggi, inflasi tinggi (cost push) dan daya beli masyarakat rendah. Hal ini merupakan refleksi dari rendahnya kredit investasi (19,32% outstanding credit ) dibanding dengan kredit modal kerja (50,9%) dan kredit konsumsi (29,71%). Dari dana pihak ketiga sebesar Rp 1.127,94 triliun, tersalurkan (kredit) Rp 695,69 triliun, dana tidak ditarik (dicairkan) Rp 152 triliun, LDR (nisbah pinjaman terhadap simpanan) 55,02%. Berarti bank mengalami kelebihan likuiditas 44,98% (Kompas, 17 Februari 2006). Selain sektor fiskal dan moneter yang sehat, fundamental ekonomi makro kuat, perlu didukung sektor perdagangan luar negeri yang sehat atau neraca pembayaran yang favorable. Artinya cadangan devisa yang tersedia dan tercatat
[ekonomi-nasional] Freeport dan Gerakan Sosial Politik
http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2006/022006/28/0902.htm Freeport dan Gerakan Sosial Politik Oleh CECEP DARMAWAN KEMBALI, tanah Papua menunjukkan suhu politik yang menghangat. Kantor pusat PT Freeport Indonesia (PT FI) dilempari batu hingga kaca kantor PT FI berantakan. Sementara di Grasberg, massa pun memblokir jalan di daerah Tembagapura, sehingga menyebabkan operasi PT FI sontak berhenti sementara. Persoalan Freeport selalu saja mencuat di tengah-tengah tarikan berbagai kepentingan domestik dan internasional. Bak, membangunkan raksana yang sedang tidur, persoalan di tanah Papua ini akan menjadi perhatian dunia internasional. Mengapa isu Freeport selalu terkait dengan problema tanah Papua secara politik internasional? Dalam memahami isu politik dan gerakan sosial di Papua ini, kiranya dapat ditelaah dalam beberapa perspektif. Masalah Papua kembali menghangat, ketika pada tahun yang lalu tepatnya 14 Maret 2005 anggota Kongres Amerika Serikat membuat surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri AS dan Sekjen PBB. Isi surat tersebut mempersoalkan legalitas proses bergabungnya Papua ke dalam NKRI melalui Pepera pada 1969. Masalah ini bertambah rumit ketika Kongres AS membahas usulan RUU yang mempertanyakan kebijakan domestik pemerintah Indonesia terhadap Papua. Usulan RUU dalam Kongres AS tersebut sebenarnya hanya desakan dari dua orang anggota Kongres yaitu Donald M Payne (asal Newark, New Jersey) dan Eni FH Faleomafalega (Samoa Amerika). Dalam RUU tersebut ditegaskan, Menteri Luar Negeri AS diminta laporan mengenai kajian terhadap pelaksanaan Act of Free Choice (Pepera) pada 1969 dan penilaian implementasi otonomi khusus di Papua dalam waktu 180 hari setelah UU tersebut disahkan. Usaha penilaian kembali Pepera sebelumnya muncul dari Dewan Adat Papua yang meminta negara-negara Pasifik, Eropa, dan AS meninjau kembali Resolusi 2504 (XXIV). Tuntutan tersebut mendapat dukungan dari Bishop Desmond Tutu dan 175 anggota parlemen serta 80 LSM internasional pada tanggal 24 Februari 2004. Menurut versi pemerintah kita, keberadaan Papua sebagai bagian dari pemerintahan NKRI adalah sudah sah secara hukum sejak dikeluarkannya Resolusi MU-PBB No. 2504 (XXIV) tanggal 19 Nopember 1969. Dengan demikian kembalinya Papua (waktu itu, Irian Barat) ke NKRI sudah bersifat final dan sah secara hukum nasional maupun internasional. Namun, sayangnya masih terdapat sebagian rakyat Papua yang menginginkan pelurusan sejarah Pepera sebagai entry point untuk menuntut dilaksanakannya referendum. Mereka berasumsi bahwa perwakilan rakyat Irian Barat yang mengikuti Pepera tidak sah karena dianggap tidak merupakan cerminan representasi dari wakil-wakil rakyat Irian Barat secara keseluruhan pada waktu itu. Kelompok-kelompok tersebut kemudian mengadakan perlawanan (senjata dan politik-diplomatik) terhadap pemerintah Indonesia dan menghimpun diri dalam gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Inilah yang menjadi batu sandungan secara domestik bagi pemerintah Indonesia. Selain masalah di atas, Papua dengan otonomi khususnya mengalami berbagai problema. Akar masalahnya adalah hilangnya kepercayaan (trust) masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat dan elit lokal Papua. Di samping itu, dampak dari kebijakan pemerintah masa lalu yang kurang sensitif terhadap nilai budaya masyarakat lokal mengakibatkan masyarakat Papua merasa dinomorduakan di NKRI ini. Sehingga timbul kesan bahwa model otonomi apapun, termasuk Otonomi Khusus (UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus di Papua) tidak berkorelasi secara nyata (signifikan) dengan peningkatan kesejahteraan. Padahal dengan penerapan otonomi khusus diharapkan terjadi percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh Papua guna menyelesaikan persoalan mendasar yaitu menghilangkan 4 K (Kemiskinan, Ketidakadilan, Kebodohan, dan Kesehatan). Kaitan dengan masalah otonomi khusus, saat ini telah terjadi konflik pemerintahan, menyangkut pemekaran Papua dengan berdirinya Provinsi Irian Jaya Barat. Keberadaan provinsi Irian Jaya Barat serta beberapa Kabupaten/Kota hasil pemekaran berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999 masih menyisakan masalah (yuridis dan politik) yang pelik. Hal ini berkaitan dengan UU No. 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, dan sejumlah kabupaten/kota lainnya yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi khusus mengenai Irian Jaya Barat, Mahkamah Konstitusi telah mengesahkan keberadaannya dan beberapa kabupaten/kota pemekaran serta hasil pemekaran serta lembaga eksekutif dan legislatif telah terbentuk melalui Pemilu 2004. Dalam realitas sosial politik di Papua, keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat masih menyisakan pro dan kontra dan berakibat munculnya gagasan pengembalian otonomi khusus ke pusat. Sebenarnya sumber utama masalah di atas adalah kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dan terkesan tumpang tindih dalam penanganan masalah di Provinsi Papua
[ekonomi-nasional] Strategi Memperbaiki Ekonomi
SUARA KARYA Strategi Memperbaiki Ekonomi Oleh Yuliani Yunindri Selasa, 28 Februari 2006 Rasa gelisah melanda Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah melihat fakta menyedihkan kondisi ekonomi. Gambaran buram ekonomi itu dapat disimak dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyebutkan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2005 hanya 5,6%, bahkan kinerja triwulan keempat minus 2,18%. Presiden pun lantas mengundang pengusaha dan melakukan diskusi untuk mencari solusi bagi pemecahan berbagai masalah dan tantangan demi perbaikan perekonomian nasional ke depan. Memang, inilah momentum emas bagi pengusaha dan investor asing untuk kembali mengungkapkan identifikasi dan inventarisasi tentang berbagai sumber ketidakpastian bisnis yang terjadi di Tanah Air. Dalam enam bulan terakhir, pebisnis telah mengeluhkan berbagai persoalan yang menghambat bisnis mereka. Berbagai macam problem yang dikeluhkan pengusaha dan investor secara mendasar bertautan dengan regulasi investasi yang ruwet. Kemudian, terkait dengan pajak yang penuh korupsi, disparitas mencolok upah tenaga kerja antar-daerah, infrastruktur industri tidak memadai, dan fungsi intermediasi perbankan dianggap kurang kondusif. Secara reflektif, berdasarkan pendekatan evaluatif, maka pemerintah dengan segera bertekad akan memperbaiki iklim investasi supaya kondusif. Strateginya adalah mengubah, merevisi, atau membuat regulasi yang relevan demi perbaikan kondisi dunia usaha. Prioritas pengatasan masalah pun perlu diarahkan kepada pembuatan undang-undang penanaman modal, revisi aturan pajak, dan undang-undang ketenagakerjaan, selain membenahi infrastruktur. Dari segi finansial, sentuhan sangat diperlukan pada faktor intermediasi perbankan. Perlu disadari, problem investasi yang terbukti telah menyurutkan pertumbuhan ekonomi selama 2005, bahkan melumpuhkan kondisi perekonomian nasional pada triwulan keempat dengan indikator capaian angka minus, tidak dapat didekati dari kacamata business as usual. Juga bukan sekadar terkait dengan political will maupun political comitment pemerintah. Namun, perlu segera dirancang political action melalui konsep rancang tindak (political plan) pengembangan iklim investasi yang sehat. Salah satu sinar terang itu berupa langkah strategis pemerintah memulihkan kepercayaan dunia usaha. Antara lain, dengan membentuk tata-kelola pemerintahan yang baik, dengan sudut pandang ekonomi melalui pendekatan pembersihan in-efisiensi investasi, terutama korupsi di level birokrasi. Pemerintah pun telah membentuk sebuah tim baru yang dinamai Tim Reformasi Tata-kelola Pemerintahan yang Baik. Tim ini membantu Presiden untuk menyusun rencana aksi mengatasi korupsi secara menyeluruh, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Perspektif ekonomi mengedepan dalam tim ini, ketika Menko Perekonomian ditetapkan sebagai ketua, dibantu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Sekretaris Kabinet, dan Menteri Keuangan. Prinsip sejenis revolution from above, ikan busuk terdeteksi dari kepalanya, atau mencegat persoalan di terminal terakhir dipilih sebagai prioritas langkah memberantas borok bisnis dan investasi. Selain Mahkamah Agung, proyek tata-kelola juga merambah ke lembaga peradilan yang lebih rendah, kejaksaan, kepolisian, perpajakan, bea cukai, imigrasi, pertanahan, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan investasi, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Fokus Birokrasi Jajaran birokasi sebagai titik pijak pembenahan in-efisiensi bisnis merupakan cara jitu. Karena selama ini ada anggapan, gudang masalah bisnis dan investasi bersumber dari dalam tubuh aparatur pemerintah atau negara, yang dikenal sarat praktik KKN. Kasus pajak fiktif, pungli bea cukai atau imigrasi, atau uang pelicin perizinan merupakan contoh aktual untuk menggambarkan fakta riil dari anggapan tersebut. Melalui kejelasan aturan, mekanisme, prosedur, dan teknis tata-kelola pemerintahan saat berhadapan dengan pelaku bisnis atau investor, maka in-efisiensi, penyimpangan, kebocoran, dan korupsi bisnis-investasi dapat ditepis. Secara pesimistis, minimal kadar korupsi di berbagai instansi yang bersentuhan langsung dengan aktivitas bisnis dapat ditekan. Dengan demikian, revenue dari biaya bisnis tak mengalir ke kantong pribadi, tetapi ke kas negara. Dengan demikian, pendapatan negara dari non-minyak dapat meningkat, dan ini dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur bisnis maupun me-reward seluruh level aparat birokrasi. Kejelasan mekanisme juga dapat diterapkan untuk mengakhiri pro-kontra soal pengutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Apakah mereka yang telah memenuhi kewajiban membayar utang otomatis akan bebas dari tuntutan hukum pidana (release and discharge), ataukah pelunasan utang oleh debitor itu hanya sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkaranya? Mekanisme macam ini harus diperjelas! Kontroversi masalah BLBI tidaklah pantas dibiarkan
[ekonomi-nasional] [Kilas Berita] Harga Gabah di Daerah Anjlok
http://www.suarapembaruan.com/News/2006/02/27/Ekonomi/eko01.htm Harga Gabah di Daerah Anjlok Varietas Padi Kurang Kuat sehingga Mudah Diserang Hama JAKARTA - Harga gabah kering panen (GKP) di sejumlah daerah anjlok menjadi sekitar Rp 1.350 sampai Rp 1.700 per kg atau di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 1.730 per kg. Perum Bulog diminta segera membeli gabah dari petani agar harganya tidak semakin anjlok. Kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bulog untuk segera merespons agar harga gabah tidak semakin jauh di bawah HPP, ucap Direktur Pemasaran Domestik Departemen Pertanian, Moehaimin Sovan, kepada *Pembaruan*, di Jakarta, Senin (27/2). Sovan mengingatkan, jika gabah tidak cepat diserap oleh Perum Bulog, selain merugikan petani juga akan mempengaruhi harga jual beras. Di beberapa daerah sentra padi, harga beras sudah ada yang turun sampai Rp 3.200 per kg atau jauh di bawah HPP Rp 3.550 per kg. Dia mengakui, para tengkulak sudah mulai bergerak untuk membeli gabah dan beras dari petani, namun hal ini tidak menjadi masalah asalkan harga pembeliannya pada tingkat yang wajar. Sovan menjelaskan, harga gabah bergantung pada kualitas kadar air dan kotorannya. Dia memberi contoh di Jombang, GKP dengan kadar air 30 persen harganya Rp 1.500 sampai Rp 1.550 per kg. Sedangkan harga beras di penggilingan, Rp 3.200 sampai Rp 3.400 per kg. Di Ngawi, harga GKP Rp 1.350 sampai Rp 1.400 per kg dengan kadar air 30 persen, kotoran tinggi, dan rendemen 42-45 persen. Sedangkan harga beras di penggilingan, Rp 3.200 sampai Rp 3.400 per kg. Kondisi harga itu sebelum ada kontrak dengan lembaga usaha ekonomi pedesaan (LUEP) binaan Bulog. *Serap* Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan, mendesak pemerintah bergerak cepat karena panen padi akan terjadi secara besar-besaran Maret ini. Perum Bulog diminta segera menyerap gabah petani sebelum harga semakin anjlok dan dipermainkan oleh para tengkulak. Pengurus Wamti daerah melaporkan, harga GKP di Indramayu Rp 1.450 per kg, Grobogan Rp 1.300 per kg, Demak Rp 1.450 per kg, Subang Rp 1.500 per kg, Magetan, Ngawi, dan Madiun Rp 1.400 per kg. Di Karawang Rp 1.500 sampai Rp 1.700 per kg, di Situbondo Rp 1.375 per kg. Pengurus Wamti Subang, Agusjaka, mengungkapkan, penyebab anjloknya harga gabah di daerahnya antara lain karena kualitas gabah di bawah standar. Ini disebabkan varietas padi kurang kuat sehingga mudah diserang hama cendawan di musim hujan. Dia menyarankan, ada pergantian varietas di musim hujan yang tahan penyakit cendawan, seperti cigeulis dan mekongga. Sementara pengurus Wamti di Jawa Tengah, Bonang, memaparkan, GKP di Purworejo dan Kebumen Rp 1.400 per kg. Sedangkan di Banyumas sudah 30 persen panen dan harga GKP langsung jatuh menjadi Rp 1.500 per kg. Menurutnya, Bulog dan satuan tugas (satgas)-nya belum ada yang turun. Berdasarkan laporan dari daerah, adanya impor beras mulai berimbas langsung ke petani. Seperti sudah diperkirakan, di saat panen raya, harga gabah dan beras jatuh di bawah HPP. Tapi sampai saat ini Bulog diam saja, tutur Agusdin. (S-26) -- Karena hidup sudah pasti mati, maka... [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ekonomi-nasional] [Kilas Berita] China Serobot Jaringan Tekstil
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0602/28/utama/2475449.htm China Serobot Jaringan Tekstil Industri Hulu dan Produsen Garmen Sudah Tergusur Jakarta, Kompas - Produk asal China mengancam jaringan perdagangan tekstil nasional yang telah dibangun sejak puluhan tahun lalu. Intervensi produk China menyebabkan industri tekstil dan produsen garmen nasional mati satu per satu setelah kehilangan pasar di dalam negeri. Demikian kesimpulan Kompas setelah menelusuri perdagangan tekstil di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (27/2). Khusus di Gedung Blok A Pasar Tanah Abang, sebagian besar barang yang dijual secara grosir berasal dari China. Keberadaan produk garmen asal China telah menggusur produk tekstil dan garmen nasional yang sebenarnya sudah memiliki jaringan kuat hingga ke pelosok Tanah Air. Peran tekstil dan garmen nasional memudar karena pasar di dalam negeri direbut oleh produk China. Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta Hasan Basri menyayangkan jika jaringan tekstil nasional rusak akibat produk impor China. Mata rantai produk garmen nasional dibangun dengan sistem konsinyasi mulai dari hulu dan terikat berdasarkan asas kepercayaan sejak puluhan tahun. Jaringan tekstil nasional sangat istimewa karena pedagang bisa melakukan bisnis tanpa modal, cukup dengan kepercayaan. Semua perdagangan tekstil di hilir dibiayai oleh industri tekstil dengan memberikan konsinyasi selama empat bulan, ujar Hasan. Ia menambahkan, dahulu pengusaha tekstil memberikan bahan kepada produsen garmen dengan waktu pembayaran empat bulan. Kemudian, pengusaha garmen menyerahkan barang ke Pasar Tanah Abang dengan jangka waktu pembayaran dua bulan. Barang mengalir ke pasar di daerah dengan pembayaran dalam jangka waktu satu bulan. Jadi, jaringan industri tekstil di Indonesia sangat kuat tanpa memerlukan dana segar. Akan tetapi, begitu tekstil China masuk, mulai berlaku hukum rimba sehingga hanya pedagang bermodal kuat yang bisa bertahan. *Pembayaran tunai* Jaringan bisnis impor dari China dilakukan dengan pola pembayaran tunai. Saat ini pedagang yang tetap bertahan di jalur garmen lokal lebih karena ketiadaan modal. Nilai bisnisnya pun dari tahun ke tahun terus menurun. Sebagai gambaran, pada tahun 2002 Hasan Basri masih mampu meraup omzet Rp 30 juta-Rp 50 juta per hari. Sekarang ini omzetnya tinggal Rp 3 juta per hari. Mayulis, pedagang garmen lokal lainnya yang berlokasi di Blok G, Pasar Tanah Abang, memperkuat fakta itu. Dulu sebelum produk China masuk ke Tanah Abang, omzetnya bisa mencapai Rp 6 juta-Rp 8 juta per hari. Kini Mayulis hanya meraup omzet Rp 700.000 per hari. Contoh lainnya yang tumbang dilindas produk China adalah PT Sarasa Nugraha. Perusahaan ini dahulu adalah produsen garmen lokal. Kini dua pabriknya ditutup dan langsung banting setir ke bisnis agrokimia. Kami melihat bahwa prospek industri pakaian jadi di Indonesia semakin lesu. Maka, kami mencoba ke bisnis lain yang memang lebih menjanjikan, industri agrokimia yang produknya berupa etanol, asam asetat, serta etil asetat, kata Presiden Direktur PT Sarasa Nugraha Budhi Moeljono. Menurut dia, pada Februari 2004 perseroan menghentikan produksi pakaian jadi di pabrik Balaraja, Tangerang, dan sekitar 1.200 karyawannya diberhentikan. Selanjutnya, pada Februari 2005 PT Sarasa menghentikan produksi pabrik di Cibodas, Jawa Barat, dengan menghentikan sekitar 1.700 karyawan. Sejak 4 Oktober 2005 perusahaannya mengubah bisnis intinya setelah merger dengan PT Indo Acidatama Chemical Industry. Pengusaha konfeksi pakaian anak, Chairuddin, mengatakan, selain murah, produk China juga unggul dalam desain. Setelan baju tidur (anak perempuan), misalnya, kalau produk China dijual seharga Rp 350.000 per kodi (20 pasang atau Rp 17.500 per pasang). Produk lokal yang sejenis harganya lebih dari Rp 400.000 per kodi atau Rp 20.000 per pasang. Setelan pakaian anak-anak yang terdiri dari celana, rompi, dan kaus diperdagangkan hanya Rp 40.000 per pasang. Sementara itu, (hanya) celana anak-anak produk dalam negeri dijual dengan harga Rp 30.000 per potong. Dari dulu desain mereka unggul, tetapi dulu hanya produk Hongkong yang masuk dan harganya relatif lebih mahal dari produk dalam negeri. Sekarang produk China yang non-Hongkong pun masuk, itu yang dijual sangat murah, ujar pengusaha konfeksi di sentra garmen Buncit Raya Jakarta. Murahnya harga produk garmen dari China, lanjut Chairuddin, karena harga bahan bakunya relatif lebih murah daripada tekstil dan perlengkapan konfeksi produk Indonesia. Kalau upah tukang jahit, kita sudah sangat murah. Baju tidur, setelan celana dan baju, ongkos jahitnya cuma Rp 400 per potong. Bahan baku yang mahal, apalagi setelah kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), katanya. Ia menjelaskan, harga kain semikatun sebelum kenaikan harga BBM Rp 8.250 per yard (90 sentimeter), dengan lebar standar, kini Rp 9.500 per yard. Kalau yang lebar 44 inci, per yard dulu Rp 6.600 kini Rp 7.250. Itu pun ada yang pabriknya sudah tutup
[ekonomi-nasional] [Kilas Berita] Cicilan Utang ke IMF Harus Lebih Ringan
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detailid=6412 Selasa, 28 Feb 2006, *Cicilan Utang ke IMF Harus Lebih Ringan * JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, pemerintah dan Bank Indonesia harus memperhatikan cadangan devisa dalam membayar utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Menurut dia, idealnya RI hanya mencicil kurang dari USD 1 miliar per tahun kepada IMF agar cadangan devisa terjaga. Saya minta cadangan devisa tidak di bawah USD 30 miliar. Artinya, bagaimana pembayaran bisa diundur dengan cicilan yang lebih ringan. Itu harus didialogkan, ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR kemarin. Paskah menambahkan, kemungkinan rescheduling (penjadwalan ulang pembayaran utang) dengan IMF masih terbuka. Mungkin kita akan minta keringanan-keringanan yang harus kita bayar meski dana tersebut tidak kita pergunakan atau hanya sebagai standby loan, paparnya. Ungkapan Paskah ini berbeda dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu. Sri Mulyani justru berkeinginan pemerintah bersama BI segera merumuskan percepatan pembayaran utang kepada IMF. Sri Mulyani beralasan cost of borrowing (beban utang) yang meningkat. Dia menyebut, sejak kuartal ketiga 2005, adjusted rate of charge IMF meningkat dari 4,31 persen menjadi 4,58 persen. Paskah juga menegaskan, saat ini hubungan Indonesia dengan IMF adalah post program dialog, bukan lagi post program monitoring (PPM). Itu diungkapkan sendiri oleh Schwartz (Country Director IMF untuk Indonesia Stephen Schwartz, Red) saat bertemu ketika saya awal jadi menteri Desember tahun lalu, jelasnya. Menurut Paskah, sekarang ini sudah tidak ada lagi persyaratan ketat yang harus dipatuhi Indonesia. Kita bisa dialogkan. Ia tidak berhak mengintervensi secara langsung, terangnya. Kendati Paskah mengatakan saat ini pada post program dialog, dalam situs resmi IMF disebutkan hubungan IMF dengan Indonesia masih dalam kerangka PPM. Hanya, PPM memang berbeda dengan pada waktu Indonesia masih terikat letter of intent (LoI). Dengan PPM, Indonesia tidak berkewajiban melaksanakan rekomendasi kebijakan seperti pada waktu terikat LoI. (sof) -- Karena hidup sudah pasti mati, maka... [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ekonomi-nasional] Ikutan Yuk
Halo Teman Saya mengajak utk bergabung dengan milis: [EMAIL PROTECTED] Dapatkan File Gratis Membangun Popularitas begitu anda bergabung dengan milis ini. Dalam milis ini kita dapat bertukar fikiran dan berdiskusi seputar dunia marketing, sales, PR dan Advertisment, kita dapat berdiskusi dengan para pakar dari kalangan praktisi, konsultan dan akademisi maupun pemerhati Marketing, Sale, PR dan Advertisment. Harapannya adalah pemahaman yang komprehensif ttg dunia Marketing. dan satu hal yang penting adalah terbangunnya jaringan diantara kita semua yang akan membawa manfaat dikemudian hari. Bila tertarik dengan dunia Marketing, Sales, PR dan Advertisment : [EMAIL PROTECTED] Silahkan kirim e-mail ke : [EMAIL PROTECTED] Salam sampai ketemu dimilis Cecep y. pramana __ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
