[ekonomi-nasional] Perlu Tegas Atasi Krisis Listrik
Perlu Tegas Atasi Krisis Listrik Dampak Pemutusan Arus Listrik terhadap Masyarakat Semakin Berat Jumat, 27 Juni 2008 | 03:00 WIB Jakarta, Kompas - Pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi krisis kelistrikan yang membuat pemutusan arus listrik bergilir di sebagian besar wilayah Jawa dan Bali terus-menerus terjadi. Pengamat kelistrikan, Nengah Sudja, Kamis (26/6), mengatakan, krisis kelistrikan yang terjadi saat ini sudah di luar kemampuan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengatasinya. Selain terbatasnya kapasitas pembangkit, perseroan juga menghadapi keterbatasan kemampuan membeli energi. Dengan keterbatasan itu, PLN tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penggunaan tenaga listrik. Kita lihat harga bahan bakar, baik BBM maupun batu bara, terus melejit. Akibatnya, rentang harga jual listrik dengan biaya produksi makin jauh, sementara anggaran untuk membeli bahan bakar dibatasi, ujar Nengah. Pemutusan arus listrik secara bergilir di sistem kelistrikan Jawa-Bali kembali terjadi sejak 17 Juni 2008. Defisit terjadi karena sejumlah gangguan beruntun, antara lain adanya kerusakan di PLTU Suralaya dan PLTU Paiton. Defisit tambah parah dengan berhenti beroperasinya PLTU Cilacap pada 21 Juni lalu karena tidak sanggup membeli batu bara. *Jakarta makin parah* Dalam dua pekan ke depan, pemutusan arus listrik untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya diperkirakan akan semakin luas karena pasokan gas untuk PLTGU Muara Karang dan PLTGU Tanjung Priok dihentikan sementara untuk pemeliharaan jaringan pipa dari produsen. Pemeliharaan jaringan itu akan berlangsung dua minggu mulai tanggal 11 Juli. Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar mengatakan, dengan kondisi cadangan sistem Jawa-Bali hanya 18 persen, defisit akan langsung terjadi begitu ada pembangkit yang keluar dari sistem atau ada pemeliharaan. Pada saat gangguan terjadi di pembangkit besar seperti Suralaya dan Paiton, terjadi defisit yang sangat besar yang mencapai 1.200 MW. Akibatnya, pemutusan arus harus dilakukan di semua wilayah Jawa dan Bali. Pemutusan arus listrik yang berlangsung dari pagi hingga sore hari itu semakin mengganggu aktivitas perekonomian. Di Semarang, misalnya, sejak akhir Mei lalu, sejumlah hotel mendapat giliran pemutusan arus listrik sebanyak satu sampai tiga kali dalam seminggu. Lama waktu pemutusan mulai dari 2 jam hingga 9 jam per hari. Para pengusaha mengeluh karena pemutusan arus itu mengganggu kinerja dalam melayani tamu hotel. Selain itu, biaya operasional hotel ikut membengkak karena penggunaan genset lebih banyak. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Semarang Imam Kamal mengatakan, ongkos untuk membeli solar untuk menghidupkan genset semakin besar. Dulu kapasitas gensetnya kecil, sekitar 150 kilovolt ampere (KVA). Sekarang, karena gensetnya sering dipakai, saya beli yang kapasitasnya 4.000-an KVA, ujarnya. Sementara itu, akibat makin kerapnya pemutusan arus listrik oleh PLN, semua komisariat daerah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Cabang Jawa Tengah akan menggugat kesepakatan yang mereka buat dengan PLN dalam soal pengurangan listrik. Ketua API Jawa Tengah Dewanto Kusumo mengatakan, banyak perusahaan tekstil di Jawa Tengah telah mengirimkan persetujuan untuk mengurangi pemakaian listrik dengan harapan mendapatkan pemberitahuan saat pemutusan arus oleh PLN. Namun, ternyata masih ada pemutusan tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Kami akan meminta pembicaraan ulang dengan PLN Jawa Tengah. Apakah kesepakatan dilanjutkan atau jalan sendiri-sendiri, kata Dewanto. Keterbatasan pasokan listrik juga dikeluhkan kalangan industri dan pelaku usaha di Jawa Timur. Ketua Asosiasi Pengusaha Cold Storage Indonesia (APCI) Jawa Timur Johan Suryadarma mengemukakan, listrik yang byarpet menurunkan kualitas produk hasil laut untuk ekspor. Meskipun ketika arus listrik terhenti kontainer-kontainer bisa tetap beroperasi karena menggunakan genset, energi tidak langsung berganti ke genset. Jeda saat pergantian berpengaruh terhadap kualitas produk. Untuk meminimalkan kerugian, Johan mengusulkan agar masa closing time bagi eksportir dipersingkat. Selama ini barang sudah harus masuk mulai enam sampai delapan shift sebelum keberangkatan kapal. Tiap shift itu merupakan delapan jam kerja. Berarti rata-rata sudah harus siap tiga hari sebelumnya, kata Johan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto mengatakan, keterbatasan pasokan energi semakin menggerogoti daya saing industri. Begitu listrik dibatasi, otomatis kapasitas terpakai turun, pabrik tidak bisa lebih cepat menyelesaikan pesanan. Padahal, kami sebenarnya masih prospektif untuk penambahan industri, ujarnya. Djimanto mengatakan, pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengompensasi beban yang ditanggung industri selama defisit kelistrikan terjadi. Apakah sewa jaringannya diturunkan atau upaya lain yang bisa diambil sampai proyek 10.000 megawatt (MW) masuk di 2009, papar Djimanto. *Tunggu pemerintah* Fahmi Mochtar mengatakan, PT PLN baru
[ekonomi-nasional] Kredit Pendidikan untuk Masuk Sekolah
um'at, 27 Juni 2008 Berita Utama-Jateng Kredit Pendidikan untuk Masuk Sekolah Bunga kredit hanya 0,98 persen. *SURAKARTA * Sementara orang tua murid di Semarang pusing menyiapkan uang Rp 2,5-20 juta untuk memasukkan anaknya ke SMP dan SMA negeri, di Surakarta Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar mengucurkan kredit untuk meringankan beban ekonomi orang tua pada tahun ajaran baru. Program ini dibuka sejak Mei lalu hingga Agustus mendatang. Orang tua mencarikan sekolah pada bulan tersebut, kata Agung Riawan, Direktur Bank Pasar, kemarin. Menurut Agung, sejak program ini dibuka, animo masyarakat memuaskan. Hingga saat ini, 1.300 debitor telah menyerap dana BPR Bank Pasar sebesar Rp 4 miliar sejak Mei lalu. Bank Pasar menyediakan dana Rp 7 miliar. Kredit yang ditawarkan maksimal Rp 25 juta dengan bunga ringan. Untuk kredit satu hingga dua tahun, BPR Bank Pasar hanya mengenakan bunga 0,98 persen, sedangkan bunga kredit di atas dua tahun 1,2 persen. Hingga saat ini, baru pegawai negeri sipil saja yang bisa menikmati kredit itu. Menurut Agung, fasilitas kredit ini diperuntukkan bagi pegawai negeri di instansi pemerintah dan badan usaha negara yang sudah menandatangani nota kesepahaman untuk program kredit pendidikan itu dengan Bank Pasar Surakarta. Menurut Agung, saat ini semua instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta serta beberapa BUMD dan BUMN telah menandatangani nota kesepahaman itu. Nota kesepahaman tersebut perlu kami buat karena kami menerapkan sistem potong gaji untuk angsurannya, kata Agung. Dengan kerja sama itu, BPR Bank Pasar bisa menekan tingkat kredit macet (nonperforming loan/NPL) kredit pendidikan ini. Tingkat NPL untuk jenis kredit ini nol persen, ujar Agung. Di Semarang, surat keputusan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sekolah negeri boleh membuka pendaftaran jalur khusus dengan menarik dana dari orang tua murid. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Tempo, tarikan dana untuk masuk SMP dan SMA negeri lewat jalur khusus di Semarang sebesar Rp 2,5-20 juta. Susilowati, wali murid calon siswa di SMA 6, mengaku mundur teratur karena tidak sanggup bersaing dengan wali murid calon siswa lain. Perkiraan saya cuma Rp 5 juta, tapi ternyata banyak yang sanggup sampai Rp 15 juta, katanya. Masak mau masukkan anak ke SMP seperti mau kuliah saja. Menurut Heri Nugroho, Direktur Center Education Studies Jawa Tengah, boleh saja ada jalur khusus. Hanya, jangan menjadikan besarnya sumbangan sebagai pertimbangan penerimaan siswa. Sayangnya, pihak sekolah memaknai kontribusi siswa hanya dengan besarnya uang sumbangan, bukan kontribusi dalam bentuk lain, misalnya prestasi, kata Heri. *AHMAD RAFIQ | SOHIRIN* sumber : koran tempo -- ** Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist dari sumber terpercaya http://reportermilist.multiply.com/ [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] http://capresindonesia.wordpress.com http://infoindonesia.wordpress.comYahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * Your email settings: Individual Email | Traditional * To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/join (Yahoo! ID required) * To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ekonomi-nasional] Cermati Skenario Penggembosan
Dear Aleg PAN, Tolong istiqomah hati dengan usaha penggembosan hak Angket BBM. Maju terus perjuangan membela kepentingan publik/rakyat.. Semoga sukses/berhasil.. Amien.. Wassalam, Irwan.K *Cermati Skenario Penggembosan* Angket BBM Jangan Dikhawatirkan Jumat, 27 Juni 2008 | 00:22 WIB Jakarta, Kompas - Sekalipun DPR telah menyetujui penggunaan hak angket atau hak penyelidikan atas kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, penggembosan masih mungkin terjadi dalam Panitia Angket BBM. Caranya, bisa lewat keanggotaan dan pimpinan. Anggota DPR, Abdullah Azwar Anas (Fraksi Kebangkitan Bangsa), Kamis (26/6), mengakui, perdebatan alot masih mungkin terjadi dalam Panitia Angket BBM nantiterutama merujuk pada peta posisi tiap fraksi saat voting di rapat paripurna Selasa lalu. Harus dicermati langkah fraksi yang tidak setuju penggunaan hak angket dan kalah voting. Harapan Anas, Panitia Angket BBM nantinya dipimpin anggota DPR yang sejak awal mendukung penggunaan hak angket itu. Anas juga menyebutkan, pembelokan substansi masih mungkin terjadi dalam Panitia Angket. Rapat Badan Musyawarah DPR yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono (Fraksi Partai Golkar) menyepakati pembentukan Panitia Angket BBM yang besar, dengan jumlah anggota 50 orang. Semua 10 fraksi terwakili dengan komposisi proporsional berdasarkan jumlah anggota di DPR. Usul angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menaikkan harga BBM rata-rata sebesar 28,7 persen per 24 Mei 2008 diajukan 117 anggota DPR pada Senin, 2 Juni. Para pengusul berasal dari delapan fraksi dan yang terbanyak dari Fraksi PDI-P. Pada pengambilan keputusan saat rapat paripurna, Selasa, 233 anggota DPR menyetujui penggunaan hak angket atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Hanya anggota Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar (kecuali Yuddy Chrisnandi) yang menolak penggunaan hak angket ini. Anas juga mengusulkan agar ada staf ahli yang mendampingi kerja Panitia Angket. Setidaknya, staf ahli ini meliputi ahli hukum dan ekonomi. Selain itu, pada saat panitia angket bekerja, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa meneruskan penyelidikan dugaan korupsi di BP Migas. Menurut Anas, pemerintah tak perlu khawatir berlebihan atas angket ini. Penggunaan hak angket ini berbeda halnya dengan hak angket yang digunakan sewenang-wenang pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyatakan, fraksinya serius menjadikan hak angket ini untuk membongkar kebijakan energi nasional. Mahfudz mengingatkan, manuver politik yang lebih dominan hanya akan memperlama dan mengulur-ulur kerja Panitia Angket. Namun, jika berniat baik, Panitia Angket diyakini bisa merampungkan tugasnya sebelum Pemilu 2009. *Jadi rebutan* Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Susilo dan motor gerakan angket BBM, Aria Bima, secara terpisah kemarin mengatakan, Panitia Angket BBM ini mulai jadi rebutan. Pimpinan partai, fraksi, dan publik harus mengontrol agar angket ini tidak didomplengi orang- orang yang memiliki kepentingan jangka pendek. Kenapa jadi rebutan? Karena panitia ini punya kekuasaan besar sekali dan minyak itu 'licin' sekali, ucap Djoko Susilo. Aria Bima mengharapkan pimpinan partai dan fraksi memilih orang-orang yang memiliki rekam jejak yang baik untuk menjadi anggota di Panitia Angket BBM. Publik dan pers juga harus mengontrol Panitia Angket ini, ujarnya. Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie di Istana Negara kemarin juga mengemukakan, hak angket ini untuk menyelidiki kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Hal ini, katanya, baik untuk transparansi dan mendudukkan persoalan kepada masyarakat luas. Karena itu, lanjutnya, tidak perlu dikhawatirkan penggunaan hak angket untuk pemakzulan terhadap Presiden. Jimly mengemukakan, hak angket ini berbeda dengan penyelidikan untuk pemakzulan terhadap Presiden karena terkait dengan kasus pidana. Dua hal yang berbeda. Satu mengenai kebijakan, satu pidana. Jangan dikacaukan. Bahwa nanti ada persoalan tindak pidana dalam hasil penyelidikan, itu soal lain, ujarnya. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Ari H Soemarno kemarin mengemukakan, penilaian tentang efisiensi pengadaan BBM sebaiknya dilakukan melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Sulit kalau buka-bukaan di tataran politik, yang benar bisa dijustifikasi menjadi salah, yang setengah benar bisa jadi setengah salah, kata Ari. (SUT/DOT/INU/DIK) [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] http://capresindonesia.wordpress.com http://infoindonesia.wordpress.comYahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * Your email settings:
Re: [ekonomi-nasional] Cermati Skenario Penggembosan
Iya. Yang menolak Hak Angket harusnya malu dan tahu diri untuk tidak duduk di panitia Hak Angket. Nanti bukannya melakukan Hak Angket, malah justru menggagalkannya. Salam === Syiar Islam. Ayo belajar Islam melalui SMS Untuk berlangganan ketik: REG SI ke 3252 Untuk berhenti ketik: UNREG SI kirim ke 3252. Sementara hanya dari Telkomsel Informasi selengkapnya ada di http://www.media-islam.or.id atau http://syiarislam.wordpress.com - Original Message From: IrwanK [EMAIL PROTECTED] To: pan [EMAIL PROTECTED] Sent: Friday, June 27, 2008 2:50:47 PM Subject: [ekonomi-nasional] Cermati Skenario Penggembosan Dear Aleg PAN, Tolong istiqomah hati dengan usaha penggembosan hak Angket BBM. Maju terus perjuangan membela kepentingan publik/rakyat.. Semoga sukses/berhasil.. Amien.. Wassalam, Irwan.K *Cermati Skenario Penggembosan* Angket BBM Jangan Dikhawatirkan Jumat, 27 Juni 2008 | 00:22 WIB Jakarta, Kompas - Sekalipun DPR telah menyetujui penggunaan hak angket atau hak penyelidikan atas kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, penggembosan masih mungkin terjadi dalam Panitia Angket BBM. Caranya, bisa lewat keanggotaan dan pimpinan. Anggota DPR, Abdullah Azwar Anas (Fraksi Kebangkitan Bangsa), Kamis (26/6), mengakui, perdebatan alot masih mungkin terjadi dalam Panitia Angket BBM nanti葉erutama merujuk pada peta posisi tiap fraksi saat voting di rapat paripurna Selasa lalu. Harus dicermati langkah fraksi yang tidak setuju penggunaan hak angket dan kalah voting. Harapan Anas, Panitia Angket BBM nantinya dipimpin anggota DPR yang sejak awal mendukung penggunaan hak angket itu. Anas juga menyebutkan, pembelokan substansi masih mungkin terjadi dalam Panitia Angket. Rapat Badan Musyawarah DPR yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono (Fraksi Partai Golkar) menyepakati pembentukan Panitia Angket BBM yang besar, dengan jumlah anggota 50 orang. Semua 10 fraksi terwakili dengan komposisi proporsional berdasarkan jumlah anggota di DPR. Usul angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menaikkan harga BBM rata-rata sebesar 28,7 persen per 24 Mei 2008 diajukan 117 anggota DPR pada Senin, 2 Juni. Para pengusul berasal dari delapan fraksi dan yang terbanyak dari Fraksi PDI-P. Pada pengambilan keputusan saat rapat paripurna, Selasa, 233 anggota DPR menyetujui penggunaan hak angket atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Hanya anggota Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar (kecuali Yuddy Chrisnandi) yang menolak penggunaan hak angket ini. Anas juga mengusulkan agar ada staf ahli yang mendampingi kerja Panitia Angket. Setidaknya, staf ahli ini meliputi ahli hukum dan ekonomi. Selain itu, pada saat panitia angket bekerja, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa meneruskan penyelidikan dugaan korupsi di BP Migas. Menurut Anas, pemerintah tak perlu khawatir berlebihan atas angket ini. Penggunaan hak angket ini berbeda halnya dengan hak angket yang digunakan sewenang-wenang pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyatakan, fraksinya serius menjadikan hak angket ini untuk membongkar kebijakan energi nasional. Mahfudz mengingatkan, manuver politik yang lebih dominan hanya akan memperlama dan mengulur-ulur kerja Panitia Angket. Namun, jika berniat baik, Panitia Angket diyakini bisa merampungkan tugasnya sebelum Pemilu 2009. *Jadi rebutan* Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Susilo dan motor gerakan angket BBM, Aria Bima, secara terpisah kemarin mengatakan, Panitia Angket BBM ini mulai jadi rebutan. Pimpinan partai, fraksi, dan publik harus mengontrol agar angket ini tidak didomplengi orang- orang yang memiliki kepentingan jangka pendek. Kenapa jadi rebutan? Karena panitia ini punya kekuasaan besar sekali dan minyak itu 'licin' sekali, ucap Djoko Susilo. Aria Bima mengharapkan pimpinan partai dan fraksi memilih orang-orang yang memiliki rekam jejak yang baik untuk menjadi anggota di Panitia Angket BBM. Publik dan pers juga harus mengontrol Panitia Angket ini, ujarnya. Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie di Istana Negara kemarin juga mengemukakan, hak angket ini untuk menyelidiki kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Hal ini, katanya, baik untuk transparansi dan mendudukkan persoalan kepada masyarakat luas. Karena itu, lanjutnya, tidak perlu dikhawatirkan penggunaan hak angket untuk pemakzulan terhadap Presiden. Jimly mengemukakan, hak angket ini berbeda dengan penyelidikan untuk pemakzulan terhadap Presiden karena terkait dengan kasus pidana. Dua hal yang berbeda. Satu mengenai kebijakan, satu pidana. Jangan dikacaukan. Bahwa nanti ada persoalan tindak pidana dalam hasil penyelidikan, itu soal lain, ujarnya. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Ari H Soemarno kemarin
