Quote: ".. http://www.indomedia.com/bernas/122001/29/UTAMA/29uta2.htm
Selain disebabkan oleh memuncaknya ketidakpastian politik selama tujuh bulan pertama 2001, hubungan buruk antara pemerintah Indonesia dengan lembaga- lembaga keuangan multilateral itu terutama dipicu oleh sikap Menko Perekonomian Rizal Ramli, yang memang cenderung agak sulit didikte oleh lembaga-lembaga keuangan multilateral tersebut. Alih-alih didikte, Rizal Ramli bahkan cenderung maju dengan agenda sendiri yang kadang-kadang sangat berlawanan dengan kehendak lembaga-lembaga keuangan multilateral itu. .. http://yacobyahya.wordpress.com/2007/09/28/ngobrol-bareng-kwik-kian-gie/ *Memangnya kebijakan sekarang seperti apa?* Liberal total. Semuanya dibuka. Kalau menurut pendapat saya, dari dulu saya terang-terangan, kalau tim ekonomi dipegang oleh mahzab tertentu, hasilnya yah begini ini. Mulai dari Pak Wijoyo Nitisastro, terus menurun ke generasi selanjutnya, Ali Wardana, Subroto, Moh Sadli, Emil Salim, JB Sumarlin, lalu sekarang nampak dalam personifikasi tiga orang: Boediono (Menko), Sri Mulyani (Menkeu), dan Marie Pangestu (Mendag). Mahzab ini pernah berhenti sebentar saja, hanya satu tahun. Ketika saya menjadi Menko dan Bambang Sudibyo sebagai Menkeu. Tapi kelompok ini kan tidak tinggal diam. Mereka menggencet habis saya. Presiden Gus Dur disuruh segera pecat saya, cepetan mecat. Dan akhirnya tidak memecat, tapi lewat reshuffle. Sebelum kocok ulang saya sudah mengundurkan diri. Dalam reshuffle Pak Bambang Sudibyo kena kocok ulang karena beliau gak mau mengundurkan diri. Setelah itu, Bu Megawati Sukarnoputri naik sebagai presiden, mahzab itu masuk lagi. Boediono (Menkeu), Rini Suwandi (Menperindag), Laksamana Sukardi (Meneg BUMN). Semua liberal. Pro Amerika. Sampai saat ini. Lobi Amerika sangat kuat menekan kita. *Ada manfaatnya bagi kita gak mahzab Berkeley ini?* Itu tergantung prasyarat yang kita persiapkan sendiri. Itu yang krusial. Kalau hanya asal buka, tidak transparan, masyarakat tidak boleh tahu, DPR tidak boleh tahu, yang tahu hanya sesama menteri, yah sangat bisa terjadi. Yang banyak data itu Pak Amin Rais. Dia sudah berteriak modal asing masuk hanya untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia. Lewat pertambangan, mereka mengeduk kekayaan alam dengan cara tidak transparan. Lalu sektor lain juga boleh masuk dengan bebas. Telepon boleh, satelit boleh, semua jatuh ke tangan mereka. Tidak ada batasnya sama sekali, pembedaan barang mana yang penting bagi rakyat (Pasal 33 UUD 1945) sudah terbuka sama sekali. Sektor edukasi dan pelayanan kesehatan, teve juga boleh, bensin pun boleh, asing boleh masuk. .." Tinggal googling saja.. biasanya sih ada info menarik.. :-) Dari artkel" tersebut, sebenarnya Rizal Ramli dan kalangan nasionalis sudah berbuat sesuatu.. hanya saja "antek-antek" asing tidak suka dengan kiprahnya.. yang akibatnya posisi RR dkk tergusur.. dan kembali dikuasai misalnya oleh mafia bau ketek.. sampai sekarang.. Yang mantan pejabat saja masa tidak tahu kabar begituan? Saya yang awam saja bisa jadi tahu koq.. lewat bantuan om gugel.. Quote: "..* Pemimpin mana yang menurut Bapak bisa merombak wajah Indonesia?* Susah menunggu perubahan lewat proses demokrasi. Apa benar Pemilu 2009 membawa perbaikan? Oleh karena itu, cara konstitusional sudah tidak bisa diharapkan lagi. Komunitas madani, cuma bersuara dan tidak ada dampak konkret. Perbaikan hanya bisa diperoleh dari pemimpin manusia yang tegas. Menurut saya ada. Saya rasa Pak Ryamizard Ryacudu. Dia oleh Pak SBY dijanjikan betul-betul jadi panglima, tapi di tengah jalan SBY ingkar janji. Ryamizard adalah pemimpin yang tidak mau menonjol. Kalau tidak dibutuhkan yah tidak. Sepanjang yang saya kenal, iya. Dia ngerti persis neoliberalisme. Tapi tak banyak omong. Satu-satunya yang berani Gus Dur. Bu Mega, anak kandung Bung Karno saja langsung takluk kok. Makanya nanti saya mau tanya pada anggota Fraksi PDIP, Anda mau apa? Presidenmu saja begitu kok. Itu kan presiden saya juga. Mau apa sok jadi oposisi? Toh juga menjadi antek Amerika. Hahaha. .." Intinya, RI sudah di bawah kendali asing.. meskipun presidennya (maaf) dari militer.. tapi sayang tidak berani/tegas terhadap kepentingan asing.. Dan karena paham (neo) liberal yang berkuasa, maka tidak boleh ada 'subsidi'.. rakyat harus berhemat.. sementara konglomerat ditalangi hutang"nya.. :-( Jadi, tidak perlu banyak dialog" atau protes/demo soal kenaikan harga BBM.. terima sajalah nasib anda.. rakyat Indonesia.. *sigh* CMIIW.. Wassalam, Irwan.K http://www.indomedia.com/bernas/122001/29/UTAMA/29uta2.htm ".. Selama di bawah pemerintahan Presiden Wahid, hubungan antara pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga keuangan multilateral tersebut secara umum cenderung memburuk. Sebagai misal, hubungan antara pemerintah Indonesia dengan IMF, berujung pada tertundanya pencairan paket pinjaman lembaga tersebut selama hampir sembilan bulan. Paket pinjaman sebesar 400 dolar AS yang sedianya akan dicairkan pada November 2000 itu, dalam kenyataannya baru bisa dicairkan setelah kenaikan Presiden Megawati pada Agustus 2001. Selain disebabkan oleh memuncaknya ketidakpastian politik selama tujuh bulan pertama 2001, hubungan buruk antara pemerintah Indonesia dengan lembaga- lembaga keuangan multilateral itu terutama dipicu oleh sikap Menko Perekonomian Rizal Ramli, yang memang cenderung agak sulit didikte oleh lembaga-lembaga keuangan multilateral tersebut. Alih-alih didikte, Rizal Ramli bahkan cenderung maju dengan agenda sendiri yang kadang-kadang sangat berlawanan dengan kehendak lembaga-lembaga keuangan multilateral itu. Sehubungan dengan masalah independensi BI misalnya, walaupun IMF telah berulangkali memperingatkan agar pemerintah tidak mengusik UU No 23/1999, tetapi Rizal Ramli terus maju dengan mengemukakan sejumlah argumen. Bahkan, termasuk dengan menggunakan alibi skandal Bank Bali, dan dengan dukungan penuh dari Presiden Wahid, Rizal Ramli berhasil mengobrak-abrik kedudukan para deputi Gubernur BI dan menjebloskan Syahril Sabirin ke penjara. Tetapi, karena tindakan tersebut cenderung tumpang tindih dengan agenda perebutan kursi Dewan Gubernur BI, upaya Rizal Ramli itu kandas di tengah jalan. Perlu ditambahkan, selain mengobrak-abrik BI, Rizal Ramli juga berusaha membatasi intervensi IMF dengan menyederhanakan agenda Letter of Intent (LoI), menunda pelaksanaan program privatisasi BUMN, dan menjajaki kemungkinan dilakukannya program penjaminan aset sebagai alternatif sumber penerimaan negara. Seluruh tindakan Rizal Ramli tersebut jelas sangat bertentangan dengan kemauan IMF. Dengan terpilihnya duet Dorodjatun - Boediono sebagai Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan pemerintahan Presiden Megawati, maka menjadi mudah ditebak agenda ekonomi yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Megawati adalah soal perbaikan hubungan dengan IMF dan kawan-kawan. Bahkan, diperkuat dengan bercokolnya kembali figur-figur "Mafia Berkley" sebagai tim penasihat ekonomi Presiden Megawati, sempat mencuat gunjingan bahwa IMF sesungguhnya turut terlibat dalam proses penyusunan tim Ekuin Kabinet Gotong Royong. Sebagaimana dapat disaksikan sepanjang lima bulan belakangan ini, kecenderungan kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Megawati untuk mengikuti jalur neoliberal memang mencolok. Kontroversi amandemen UU BI misalnya, praktis surut ke belakang. Rumusan agenda LoI kembali dibuat agak terinci. Pencapaian target program privatisasi BUMN, walaupun menuai protes, cenderung dipaksakan. Bahkan, sebagai bagian dari pelaksanaan program pengencangan ikat pinggang, pemberian berbagai jenis subsidi direncanakan akan dikurangi secara drastis. .." 2008/5/7 Godlip Pasaribu <[EMAIL PROTECTED]>: > Saya juga mau tanya,apakah dia dilengserkan karena > memang gak becus? > > > --- sawung <[EMAIL PROTECTED] <dsawung%40gmail.com>> wrote: > > > Saya pengen tau berapa bulan seh rizal ramli jadi > > menkeu? > > apa sudah sempet melakukan sesuatu? atau abru beres2 > > tiba-tiba dilengserkan? > > > > 2008/5/7 Godlip Pasaribu <[EMAIL PROTECTED]<marnagan2003%40yahoo.com> > >: > > > Rizal Ramli????? Apa sih yang sudah diperbuat > > sewaktu > > > dia jadi Menkeu???? Menghujat orang memang > > gampang. > ---------- Forwarded message ---------- From: wirajhana eka <[EMAIL PROTECTED]> Date: Tue, May 6, 2008 at 4:38 PM Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Rizal Ramli: Visi SBY, Visi Mahasiswa Kos-kosan Ada benarnya juga sih....buktinya http://kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/05/00592683/apakah.harga.bbm.subsidi.harus.naik ) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan: Sebenarnya, keadaan APBN kita tidaklah terlalu buruk. Perlu dikemukakan di sini bahwa harga minyak acuan APBN kita adalah harga minyak Indonesian Crude Price (ICP), yang cenderung berada di bawah harga minyak WTI (West Texas Intermediate), yaitu rata-rata lebih rendah sekitar 5 dollar AS per barrel. Pada 21 April 2008, misalnya, ketika harga minyak WTI berada pada level 117,5 dollar AS per barrel, harga ICP berada pada leve1 107,0 dollar AS per barrel. Harga minyak OPEC pun tidak terlalu jauh dari level harga minyak ICP ketika itu. Selain itu, harga rata-rata minyak ICP pada 2008 sampai 21 April baru 95,7 dollar AS per barrel, tidak terlalu banyak berbeda dengan asumsi APBN yang sebesar 95 dollar AS per barrel. Harga rata-rata minyak OPEC bahkan baru mencapai 93,8 dollar AS per barrel. Jadi, walaupun agak tertekan, sebenarnya keadaan APBN kita jika dilihat dari sisi asumsi harga minyak bumi tidaklah terlalu buruk. Namun, banyak kalangan yang kurang menyadari keadaan di atas. Akibatnya, media, ekonom, analis pasar modal, pengusaha, dan investor beramai-ramai menyimpulkan, APBN kita tidak akan berkesinambungan karena subsidi membengkak bila tanpa kenaikan harga BBM. * juga http://kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/05/00334986/janji.bbm.tidak.naik Carunia Mulya Firdausy juga mengatakan: Pilihan termudah, mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga. Namun, pilihan ini berdampak inflasi dan pengangguran.....ada lima usulan yang bisa diperhatikan Pertama, dengan menghemat anggaran pengeluaran APBN 2008. Penghematan itu dapat berupa potongan atau penghilangan sementara pos anggaran yang tidak mengikat Kedua, upaya pemerintah melakukan mobilitas dana investasi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi selektif terhadap pos penerimaan baik pajak maupun nonpajak. Ketiga, peningkatan volume produksi komoditas ekspor yang tak bersentuhan langsung dengan penggunaan BBM dalam proses produksi. Kelompok komoditas ekspor itu terutama komoditas pertanian pangan ataupun bahan pertambangan. Pilihan ini didasarkan pertimbangan harga komoditas itu (khususnya pangan) relatif tinggi saat ini akibat tingginya permintaan maupun keterbatasan pasokan di lingkup global. Komoditas pertanian dimaksud antara lain beras, jagung, minyak sawit, karet, dan cokleat. Keempat, pemerintah harus mendorong sektor nontradeables, khususnya sektor jasa pariwisata. Alasannya, hal ini belum optimal dikembangkan, padahal potensinya besar. Untuk itu, pengalaman pengembangan sektor pariwisata di berbagai, negara seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, China, dan Malaysia, patut dijadikan pelajaran penting guna menjungkit sektor pariwisata nasional kini dan mendatang. Kelima, melalui kebijakan penghematan penggunaan energi BBM, khususnya BBM pada sektor kelistrikan. Dalam hal ini, penggunaan BBM untuk listrik harus disubstitusi, khususnya dengan batu bara atau gas alam. * Bahkan, bukankah juga diingatkan oleh "kolega" nya, partai PKS: http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.05.06.07145556&channel=1&mn=15&idx=16 Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Mahfudz Siddiq mengharapkan agar pemerintah tidak terburu-buru menaikkan harga bahan bakar minyak. Jika kenaikan BBM terjadi, dikhawatirkan akan timbul gejolak sosial. Menurut Mahfudz, Selasa (6/5) pagi, alternatif solusi lain harus tetap diupayakan, misalnya efisiensi anggaran kementerian atau lembaga hingga 20 persen untuk belanja rutin atau barang. Alternatif ini bisa menutup defisit sekitar Rp 20 triliun-Rp 25 triliun.Juga diupayakan untuk menaikkan produksi (lifting) minyak yang hingga kini data produksinya masih simpang siur. Jika memungkinkan, pembayaran utang luar negeri juga akan di-rescheduling . Secara bersamaan, gerakan hemat energi terus digalakkan, juga upaya pengembalian dana BLBI ataupun minimalisasi kebocoran anggaran. Mahfudz menyatakan, Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Kondisi daya beli sebagian besar masyarakat Indonesia masih lemah dan dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2005 belum teratasi* Ah, jadi inget kejadian 1 oktober 2005, Pemerintah yang sama ini menaikan premium 87% menjadi 4500....padahal saat itu harga minyak dunia sudah 30% lebih tinggi dari acuan APBN (US$ 45 per barel)..ditambah sejuta alasan untuk meningkatkan... menurut skenario Imam Semar harga rp 4500 itu bisa tahan sampe harga minyak dunia naik jadi USD 100 per bare (rata2 USD$ 95/bbl) : http://www.klubsaham.com/index.php?name=News&file=article&sid=42&theme=Printer Dibalik Pencabutan Subsidi Minyak II: Posted by: Imam Semar on Oct 02, 2005 - 04:06 PM Harga premium sudah dinaikkan sampai Rp 4500/ltr, kenaikan 87.5%. Solar naik ke Rp 4200 dan minyak tanah naik 200%. Seperti yang saya duga bahwa pemerintah akan menaikkan harga minyak dikisaran Rp 4000/ltr Rp 5000/ltr yang diperkirakan akan bisa aman walaupun harga minyak melambung sampai US$ 100/bbl (atau harga rata-rata per tahunnya US$ 95/bbl). * Ini....baru lebih tinggi dikit dari APBN, tapi cengengnya udah ampun2an!!!!!! Agus Hamonangan <[EMAIL PROTECTED] <agushamonangan%40yahoo.co.id>> wrote: <http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/05/05/19591223/rizal.ramli.visi.sby.visi.mahasiswa.kos-kosan> http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/05/05/19591223/rizal.ramli.visi.sby.visi.mahasiswa.kos-kosan JAKARTA, SENIN - Pengamat ekonomi Rizal Ramli menilai visi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono layaknya visi mahasiswa kos-kosan. Hal ini disampaikan Rizal menanggapi rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Seperti apa visi mahasiswa kos-kosan yang dimaksud mantan Menteri Perekonomian itu? "Ya mahasiswa kos itukan visinya kalau tidak punya uang, utang. Tidak punya uang lagi, jual hp, jual jeans, jual laptop. Pemerintah SBY seperti itu, tidak punya uang, ngutang. Lihat saja utang luar dan dalam negerinya, menjual aset BUMN, solusi terakhirnya naikin harga. Kalap. Kebijakan menaikkan harga BBM itu no brainer, tidak cerdas," ujar Rizal saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/5) malam. Sebenarnya, ujar Rizal, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM asalkan bisa memaksimalkan segala lini untuk melakukan penghematan. Ia menyatakan, banyak sumber penghematan yang bisa dilakukan di APBN. "Lihat saja sekarang, bagaimana pembangunan kantor-kantor menteri demikian hebatnya. Kantor Menteri Perdagangan dibangun demikian megahnya, daerah-daerah juga begitu. Anggaran untuk membangun itu sebenarnya bisa dihemat. Karena, tidak memberi nilai tambah secara ekonomi. Contoh lain, biaya sosialisasi KB atau apalah yang aneh-aneh lainnya. Itu hanya kampanye terselubung, bagi Presiden maupun menteri-menterinya. Ngapain itu semua? Buang-buang uang," tambah Rizal. Kebijakan menaikkan harga, lanjut dia, menunjukkan bahwa pemerintah hanya berani berhadapan dengan rakyat. Solusi lainnya, menurut Rizal dengan melakukan efisiensi di tubuh Pertamina dan PLN, yang selama ini mendapatkan subsidi terbesar. Selain itu, merenegosiasi pembayaran utang yang sangat mungkin dilakukan. "Tapi pemerintah tidak pernah berani melakukan negosiasi dengan komprador-komprador asing itu. Beraninya cuma sama rakyat. Mana berani menekan bank-bank rekap yang selama ini disubsidi ratusan triliun," tandasnya. ING [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] http://capresindonesia.wordpress.com http://infoindonesia.wordpress.comYahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
