Re: Bocor Banget? - Re: [ppiindia] Re: Akibat Privatisasi: Anak SD Berusaha Bunuh Di
Saya sudah cek http://www.depdiknas.go.id bagian anggaran. Data terakhir yang dipublish tahun 1999/2000. Itu pun tidak lengkap dan detail. Contohnya seperti di bawah: TABEL 10 ANGGARAN RUTIN PENDIDIKAN PER JENIS SEKOLAH TAHUN 1999/2000 (DATA DALAM JUTA RUPIAH) No. Propinsi Jenis Belanja Pegawai Barang Pemeliharaan Perjalanan Jumlah 1 DKI Jakarta 2,222 1,033 122 72 3,449 91,234 9,943 1,590 0 102,767 52,549 10,453 1,411 25 64,437 28,929 12,923 2,800 176 44,828 174,933 34,352 5,923 273 215,482 http://www.depdiknas.go.id/anggaran_keuangan/k_uang101j.htm TREND PERSENTASE ANGGARAN RUTIN PENDIDIKAN PER JENIS SEKOLAH TAHUN 1990/1991- 1999/2000 (data dalam jutaan rupiah) No. Propinsi ANGGARAN RUTIN JS 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 1 DKI Jakarta SD 81.22 62.58 58.24 52.79 72.97 73.96 73.44 75.32 73.32 72.65 SMP 89.77 86.86 82.55 84.91 74.16 81.50 81.72 81.13 83.28 90.68 SMU 88.91 78.94 79.40 81.74 80.82 91.88 87.93 88.44 92.39 95.57 SMK 79.33 76.58 80.42 70.07 64.61 69.20 76.15 81.78 84.74 88.54 RETATA 84.12 77.19 77.43 76.64 71.28 76.65 78.26 79.83 83.54 http://www.depdiknas.go.id/anggaran_keuangan/%25rutin-pemb1.htm Menurut saya, datanya kurang detail dan kurang sistematis seperti data pembukuan di perusahaan2 swasta yang memakai sistem komputer. Out of date dan sulit dianalisa...:) --- fauziah swasono [EMAIL PROTECTED] wrote: --- In ppiindia@yahoogroups.com, A Nizami [EMAIL PROTECTED] wrote: Bisa anda berikan datanya kepada saya...?:) Sebab saya yakin banyak anggota milis ini yang belum mengetahuinya. Ayo kalau ibu Fauziah punya detail angkanya, silahkan share ke kita. Duh.. saya punya data hardcopy dan tidak saya entry karena saya cuma ambil yang sesuai dg keperluan riset waktu itu saja (datanya seabreg karena bisa beda2 antar pemda). Tapi anda mungkin bisa menemukan di http://www.depdiknas.go.id/ klik yang bagian anggaran. Juga untuk pemda, liat di web bbrp pemda, mereka menyediakannya. Atau anda kan di Jakarta? Datang aja ke Depdiknas/dikdasmen langsung, tanya (saya beberapa kali melakukannya). Dan ke Pemda DKI (saya juga berapa kali berkunjung kesana waktu saya masih di Indonesia). Ayolah, masak data mesti disupply terus? Kan mau ikutan menegakkan good governance, bantu awasi pemerintah juga... Kalau ada data yang aneh, tanyakan atau gugat... (kita pernah juga melakukannya). salam, fau Bacalah artikel tentang Islam di: http://www.nizami.org __ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com Yahoo! Groups Sponsor ~-- Dying to be thin? Anorexia. Narrated by Julianne Moore . http://us.click.yahoo.com/FLQ_sC/gsnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~- *** Berdikusi dg Santun Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality Shared Destiny. www.ppi-india.org *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Bocor Banget? - Re: [ppiindia] Re: Akibat Privatisasi: Anak SD Berusaha Bunuh Di
--- In ppiindia@yahoogroups.com, A Nizami [EMAIL PROTECTED] wrote: Satu hal lagi, di Kompas disebut bahwa anggaran pendidikan kita Rp 39 trilyun setahun. Jumlah murid ada 28,8 juta. Jadi seandainya ada beasiswa per siswa Rp 1 juta setahun, maka cukup Rp 29 trilyun saja, pendidikan sudah bisa murah/gratis (tanpa pakai privatisasi segala). Masih ada sisa Rp 10 trilyun (terserah mau diapakan:). Hehehehe... cara anda menulis kayak yang paling tau aja soal alokasi dana pendidikan. Memangnya yang diurusin cuma beasiswa anak SD? Terus biaya buat training guru, pembangunan fasilitas, pembinaan sekolah, gaji guru bantu/honorer, buku perpustakaan, dll dari mana? Semuanya dari anggaran tsb. Belum lagi untuk sekolah kejuruan, universitas, dll. Nah ini ada indikasi kebocoran. Jika uang disalurkan tidak melalui dinas kependidikan, tapi langsung ke sekolah, maka kebocoran bisa ditekan, begitu menurut Kompas. Begitukah? Ada buktinya? Di Indonesia saya melihat kebocoran itu hampir merata dimana2, dibedakan salurannya tetap aja saluran yang bolong2... Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang penting. Anak saya sekali pernah masuk sebuah SDN di Jakarta Timur, bayar uang pangkal 3 juta, beli buku 300 ribu persemester (buku terbitan sekolah itu sendiri) dan sebulan tidak kurang 100 ribu biaya macem2nya. Mutunya? menyedihkan... salam, fau Yahoo! Groups Sponsor ~-- Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~- *** Berdikusi dg Santun Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality Shared Destiny. www.ppi-india.org *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Bocor Banget? - Re: [ppiindia] Re: Akibat Privatisasi: Anak SD Berusaha Bunuh Di
Dengan beasiswa Rp 1 juta per anak per tahun, berarti kalau 1 kelas ada 40 anak ada beasiswa Rp 40 juta per kelas per tahun. Andaikan 1 kelas diajar 2 guru, dan 1 guru gajinya Rp 1 juta/bulan, maka ada Rp 24 juta per bulan untuk gaji guru (padahal guru bantu hanya rp 460 ribu per bulan). Jadi masih ada sisa Rp 16 juta dalam setahun untuk 1 kelas. Kalau 10 tahun ruang kelas direnovasi, akan terkumpul Rp 160 juta buat renovasi. Training guru? Memangnya training tiap tahun? Biayanya juga tidak lebih dari Rp 1 juta. Umumnya calon guru belajar dgn biaya sendiri. Contohnya, istri saya yang bekerja sebagai guru TK, kuliah dgn biaya sendiri. Sekolah tinggal terima bersih. Untuk perpustakaan? Umumnya tiap murid diminta menyumbang buku (saya pernah menyumbang). Kemudian buku, para murid sekarang beli sendiri. Harga buku berapa memangnya bu Fauziah? Itu baru dari uang pemerintah kalau Rp 10 trilyun tidak diutak-atik. Ternyata, jumlah siswa di Indonesia tidak lebih dari 24 juta anak. Sebagian sekolah di sekolah swasta. Maka berarti beban pemerintah lebih ringan lagi. Dengan uang pangkal dan spp yang murah, maka dana sekolah sudah mencukupi. Apalagi dgn uang pangkal yang anda bilang Rp 3 juta dan SPP Rp 100 ribu per bulan. Memang ini harus diselidiki lagi. Dulu sekolah negeri bisa murah. Kenapa sekarang tidak? Mempertanyakan Akuntabilitas Dana Pendidikan SEANDAINYA aktor-aktor negara konsisten menjalankan konstitusi, keluhan tentang gaji guru yang rendah, masalah anak-anak miskin yang tidak bisa bersekolah, sekolah gratis untuk pendidikan wajib (SD dan SMP) tidak bakal ada masalah lagi. Dengan dalih anggaran terbatas, konstitusi dilanggar. Ketentuan UUD bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilanggar. PENDIDIKAN ternyata tidak dianggap penting, baik oleh penguasa di pemerintahan pusat, daerah, sampai di tingkat sekolah. Masyarakat dibiarkan menunggu janji alokasi 20 persen anggaran pendidikan mulai direalisasikan pada tahun 2009. Sejumlah daerah memang mengklaim telah mengalokasikan 20 persen dana APBD untuk pendidikan. Akan tetapi, ternyata komponen gaji guru dimasukkan di dalamnya. Anggaran di tingkat sekolah sama saja. Di sekolah-sekolah negeri, sebagian besar dana yang dihimpun dari masyarakat juga dipergunakan untuk menambah kesejahteraan guru dan segala tetek bengek yang tidak ada kaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan. Berapakah biaya per unit yang wajar untuk pendidikan bermutu standar? Staf pengajar Universitas Muhammadiyah HAMKA Jakarta Abdorrakhman Gintings mengemukakan, sebuah sekolah swasta yang tergolong bermutu di Medan hanya memungut biaya rata-rata Rp 100.000 kepada siswanya. Bila jumlah siswa di Indonesia total 24 juta anak, dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu hanya Rp 28,8 triliun. Dengan dana pendidikan di APBN sebesar Rp 39 triliun, masih ada sisa sekitar Rp 10,2 triliun. Silakan yang Rp 10 triliun akan digunakan untuk apa. Untuk bohong- bohongan, silakan saja, karena kita sudah bisa punya sekolah bermutu. Namun, uangnya benar-benar diserahkan ke sekolah, jangan lewat dinas, kata Gintings. Pembiayaan pendidikan selama ini berada di wilayah abu-abu. Ketentuan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan sejak awal sudah salah kaprah. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan ini kemudian diterjemahkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan sekolah negeri hanya separuh, sisanya diambil dari masyarakat. Tidak peduli apakah sekolah itu pada jenjang pendidikan wajib atau tidak. Pungutan dari masyarakat menjadi sebuah keharusan yang membuat biaya sekolah negeri menjadi semakin mahal, perilakunya tidak berbeda dengan sekolah swasta sehingga akses orang miskin untuk memperoleh pendidikan yang baik makin tertutup. Sekolah swasta mulai memperlakukan pendidikan seperti barang dagangan lainnya, seperti sabun, sampo, kulkas, atau televisi. Pendidikan pun mahal, pengeluaran untuk sekolah tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh kelak ketika ia lulus. PENDIDIKAN menurut ketentuan undang-undang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Akan tetapi, sejauh ini belum ada perubahan berarti di lapangan. Cara pembagian anggaran dan pengelolaannya masih seperti dulu. Otonomi daerah justru sering dituding sebagai kambing hitam pendidikan yang makin terpuruk pascareformasi. Jabatan kepala dinas pendidikan diisi oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi bidang pendidikan. Pejabat yang seumur-umur mengurusi pasar atau kuburan diangkat untuk menjadi kepala dinas pendidikan. Anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan guru dipergunakan untuk yang lain. Dana block grant yang diserahkan ke
Bocor Banget? - Re: [ppiindia] Re: Akibat Privatisasi: Anak SD Berusaha Bunuh Di
--- In ppiindia@yahoogroups.com, fauziah swasono [EMAIL PROTECTED] wrote: --- In ppiindia@yahoogroups.com, A Nizami [EMAIL PROTECTED] wrote: Satu hal lagi, di Kompas disebut bahwa anggaran pendidikan kita Rp 39 trilyun setahun. Jumlah murid ada 28,8 juta. Jadi seandainya ada beasiswa per siswa Rp 1 juta setahun, maka cukup Rp 29 trilyun saja, pendidikan sudah bisa murah/gratis (tanpa pakai privatisasi segala). Masih ada sisa Rp 10 trilyun (terserah mau diapakan:). Hehehehe... cara anda menulis kayak yang paling tau aja soal alokasi dana pendidikan. Memangnya yang diurusin cuma beasiswa anak SD? Terus biaya buat training guru, pembangunan fasilitas, pembinaan sekolah, gaji guru bantu/honorer, buku perpustakaan, dll dari mana? Semuanya dari anggaran tsb. Belum lagi untuk sekolah kejuruan, universitas, dll. Menurut salah seorang dosen Man. Keuangan Pemerintahan yang pernah saya dengar, salah satu celah/pintu utama dari kebocoran anggaran setiap departemen di negara kita adalah karena pertanggung-jawabannya masih model 'Traditional Budgeting' dan bukan ' Performance Budgeting(?)'.. Maksudnya, selama ada kuitansinya maka dianggap ok-ok aje.. Atau belum melihat unsur efisiensi.. atau bahkan yang paling bagus tuh (lupa namanya) melihat ada/tidaknya perencanaan jangka panjang dan dampak negatif suatu aktifitas pembangunan terhadap sistem di luarnya (mis: lingkungan hidup, departemen lain, dsb).. Yang sering terjadi adalah mark-up harga dalam kuitansi atau bahkan kuitansi fiktif.. karena terkadang ada pihak yang 'culas' (Bos?) meminta dana untuk urusan pribadi/kelompok-nya ke Bendahara; akibatnya bendahara tersebut yang kelimpungan membuatkan 'bukti'-nya.. Itupun kalau dia tidak ikutan langkah si bos.. :D Kuitansi inilah yang menjadi bukti untuk kembali mencairkan sebagian dana/jatah Dept. ke KPKN (sorry lupa singkatannya).. Jadi pengucuran dana tersebut tidak sekaligus - tetapi bertahap.. Seperti yang juga terjadi pada bendahara parpol tertentu yang diduga/ dituduh terlibat kasus.. Jaman dulu (konon) golkar jagonya soal beginian.. Kalo yang belakangan ini ada juga koq beritanya di detik.com.. :-P Jadi yang paling gampang kena tunjuk dalam suatu organisasi (Departemen pemerintah atau parpol dan ormas) adalah Bendahara.. Nah ini ada indikasi kebocoran. Jika uang disalurkan tidak melalui dinas kependidikan, tapi langsung ke sekolah, maka kebocoran bisa ditekan, begitu menurut Kompas. Begitukah? Ada buktinya? Di Indonesia saya melihat kebocoran itu hampir merata dimana2, dibedakan salurannya tetap aja saluran yang bolong2... Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang penting. Anak saya sekali pernah masuk sebuah SDN di Jakarta Timur, bayar uang pangkal 3 juta, beli buku 300 ribu persemester (buku terbitan sekolah itu sendiri) dan sebulan tidak kurang 100 ribu biaya macem2nya. Mutunya? menyedihkan... Ini yang mungkin disebut sebagai 'KKN' sebagai budaya.. jadi tidak dianggap sebagai patologis(?) atau kelainan.. melainkan sesuatu hal yang lumrah dan (harus) dimaklumi.. Dalam ilustrasi, orang waras di kumpulan orang gila bakal dicap gila.. dan (konon) orang gila tersebutlah yang mengaku waras.. Atau mirip dialog Hengky Tornando pada orang jujur dan tidak mau ikutan kong-kali-kong dalam 'Rahasia Ilahi' -dengan tema Koruptor-: 'Anda ini orang baru ya?'.. Ya, lagi mirip ucapan Mbah RonggoWarsito.. salam, fau Wassalam, Irwan.K Yahoo! Groups Sponsor ~-- Does he tell you he loves you when he's hitting you? Abuse. Narrated by Halle Berry. http://us.click.yahoo.com/aFQ_rC/isnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~- *** Berdikusi dg Santun Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality Shared Destiny. www.ppi-india.org *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Bocor Banget? - Re: [ppiindia] Re: Akibat Privatisasi: Anak SD Berusaha Bunuh Di
Ringkasnya saya katakan sekali lagi: pernahkah anda melihat posting anggaran pendidikan dari Depdiknas, Dikti, Dikdasmen, dan Pemda? Coba sekali2 dicari tahu, tidak sesederhana yang anda kalkulasi. Pos anggaran pendidikan sangat luas: untuk PTN, sekolah kejuruan, pendidikan non-dinas, beasiswa, riset, dll. Yang saya sayangkan memang jumlah ini masih kecil dibandingkan kebutuhan keseluruhan, tambahan lagi ketidakefisienan. --- In ppiindia@yahoogroups.com, irwank2k2 [EMAIL PROTECTED] wrote: Menurut salah seorang dosen Man. Keuangan Pemerintahan yang pernah saya dengar, salah satu celah/pintu utama dari kebocoran anggaran setiap departemen di negara kita adalah karena pertanggung-jawabannya masih model 'Traditional Budgeting' dan bukan ' Performance Budgeting(?)'.. Maksudnya, selama ada kuitansinya maka dianggap ok-ok aje.. Atau belum melihat unsur efisiensi.. atau bahkan yang paling bagus tuh (lupa namanya) melihat ada/tidaknya perencanaan jangka panjang dan dampak negatif suatu aktifitas pembangunan terhadap sistem di luarnya (mis: lingkungan hidup, departemen lain, dsb).. Ini kejadian yang lebih mungkin. Kita juga menganut sistem incremental school budget dimana budget tahun ini diitung nambah sekian persen dari budget th lalu. Bukan berdasarkan real kebutuhan. Akibatnya uang yang sudah kurang tidak efisien pula alokasinya. Saya pernah nulis ttg anggaran dg running panel data seluruh kab/kot sebelum dan sesudah desentralisasi (1999-2001), dan hasilnya memang cukup memprihatinkan. Saya copy-paste kan sebagian kecil hasil ekonometrik untuk education expenditure saja: None of demographics characteristics is significant, not even does a ratio of primary education age (4-14 years old) matter. Our suspicion is either local government decided the education expenditure based on nothing but incremental rule or on existing physical data, such as the number of school building, the number of pupil enrolled, or a unit cost of education. The latter may be true since the rule of thumb of public goods provision determined by the Ministry of Housing and Spatial is the number of schools needed for every certain number of populations. If this is the case, then a subset of demographic characteristic is not taken into account. Previous year budget, not surprisingly, shows significant estimates for all models. Therefore, it is possible to say that the decision of education expenditure is made by following incremental rule or combining it with other explanatory variables, for example budget constraint, or probably infrastructure data. dan perhatikan yang saya anggap sangat memprihatinkan: If one measures inequality as the distance between the median and the mean income, then for a given mean income, a higher median income is a sign of a lesser inequality (Alesina and Rodrick method, 1994). It leads to the indication that growth in income redistribution has negative effect on the growth of education spending, or in other words, as the education development expenditure increases, it tends to be distributed in a pro-rich manner. This may be contributed by the fact that non-government agents largely support education in Indonesia, including at the primary level, so that the government does not bear the whole burden. Sesuai dg hasil ekonometrik, distribusi pengeluaran pemda untuk pendidikan dasmen tidak pro-poor. :( Saya akan coba dg mengekstensi data sampe th terakhir, kalau sudah lengkap terkumpul. Moga2 kecenderungan ini berubah... wallahu a'lam. salam, fau --- In ppiindia@yahoogroups.com, A Nizami [EMAIL PROTECTED] wrote: Dengan beasiswa Rp 1 juta per anak per tahun, berarti kalau 1 kelas ada 40 anak ada beasiswa Rp 40 juta per kelas per tahun. Andaikan 1 kelas diajar 2 guru, dan 1 guru gajinya Rp 1 juta/bulan, maka ada Rp 24 juta per bulan untuk gaji guru (padahal guru bantu hanya rp 460 ribu per bulan). Jadi masih ada sisa Rp 16 juta dalam setahun untuk 1 kelas. Kalau 10 tahun ruang kelas direnovasi, akan terkumpul Rp 160 juta buat renovasi. Yahoo! Groups Sponsor ~-- In low income neighborhoods, 84% do not own computers. At Network for Good, help bridge the Digital Divide! http://us.click.yahoo.com/HO7EnA/3MnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~- *** Berdikusi dg Santun Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality Shared Destiny. www.ppi-india.org *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only:
Re: Bocor Banget? - Re: [ppiindia] Re: Akibat Privatisasi: Anak SD Berusaha Bunuh Di
Bisa anda berikan datanya kepada saya...?:) Sebab saya yakin banyak anggota milis ini yang belum mengetahuinya. Tetapi seharusnya dgn anggaran pendidikan sebesar Rp 39 trilyun, itu seharusnya cukup untuk memberi (minimal) pendidikan negeri yang murah bagi rakyat. Bahkan gratis untuk rakyat yang miskin. Coba baca di Kompas. Gaji guru bantu Rp 460.000 per bulan. Kemudian di berita bawah, gaji guru honorer bahkan hanya Rp 75.000 per bulan. Taruhlah jumlah siswa 24 juta. Dari jumlah tsb, 18 juta diberi beasiswa full Rp 1 juta per anak. Maka cukup Rp 18 trilyun saja bukan? Masih ada sisa Rp 21 trilyun. beasiswa anak = 24,000,000x1,000,000=24,000,000,000,000 jumlah kelas= 600,000x6,000,000=3,600,000,000,000 gaji guru=1,200,000*12,000,000=14,400,000,000,000 peralatan sekolah=600,000x1,000,000=600,000,000,000 Training guru=1,200,000x200,000= 240,000,000,000 Buku-buku = 24,000,000x100,000=2,400,000,000,000 Total cost=21,240,000,000,000 Masih siswa Rp 2 trilyun lebih untuk biaya lain2..:) Ini asumsinya: - 1 kelas 40 murid - 1 guru untuk 20 murid - gaji guru Rp 1 juta/bulan - renovasi kelas dalam 10/tahun senilai Rp 60 juta per kelas. Nah, jiga gaji guru bantu hanya Rp 460 ribu/bulan, atau bahkan gaji honorer hanya Rp 75 ribu per bulan seperti berita Kompas di bawah, total cost-nya bisa lebih kecil lagi...:) Jadi masih sisa Rp 15 trilyun kan? Untuk PTN, seandainya ada 33 propinsi, tiap propinsi punya 2 kampus negeri dan masing2 kampus punya 5000 mahasiswa, serta tiap mahasiswa beasiswanya Rp 10 juta per tahun (harusnya bisa membeayai seluruh operasional kampus kan?) maka hitungannnya sbb: Jumlah mahasiswa=165,000 x10,000,000 =1,650,000,000,000 Cuma Rp 1,65 trilyun. Dana operasional makin bertambah, jika uang pangkal dan iuran siswa yang murah bagi kelompok menengah ke atas dimasukkan. Misalkan uang pangkal SD Rp 200.000 dan spp Rp 15.000 per bulan. Jadi memang harus diselidiki angka2nya dan divalidasi apakah memang sampai ke siswa apa tidak. Ayo kalau ibu Fauziah punya detail angkanya, silahkan share ke kita. Bayar SPP Rp 3.800 Pun Tak Mampu... KEINGINAN Hariyanto (9), siswa Kelas 3 SD Negeri 2 Purwosari, Desa Purwosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sederhana saja. Sadar bahwa kedua orangtuanya, yang penggarap ladang tidak mampu, dia tidak punya impian yang tinggi-tinggi. Belajar di sekolah, bagi Hariyanto, hanyalah agar dirinya mampu membaca dan menulis. Inginnya sih sekolah terus, tetapi biayanya mahal, kata Hariyanto, yang tidak terlalu lancar berbahasa Indonesia. Hariyanto tinggal di seberang Kali Rompok, berjarak sekitar dua kilometer dari sekolahnya. Untuk menuju sekolah dia harus menyeberangi sungai itu sambil menenteng sepatu. Jika hujan deras Hariyanto terpaksa bolos sekolah karena air sungai meluap dan tidak mungkin diseberangi. Akan tetapi, Selasa (3/5) kemarin berbeda. Meskipun hujan turun dengan deras Hariyanto tetap masuk sekolah karena bulan depan ujian semester. Baju sekolahnya yang putih tampak kehitaman dan celana pendek merah yang dikenakannya robek di beberapa tempat. Untuk menutupi rasa malu, bocah itu berulang kali menutupi wajahnya dengan buku tulis. Hariyanto sudah empat bulan menunggak pembayaran uang sekolah, yang per bulan besarnya Rp 3.800. Kedua orangtuanya belum memiliki uang untuk membayar biaya sekolahnya. Seperti Hariyanto, Wartono-- teman sekelas Hariyanto--juga menunggak pembayaran uang sekolah sejak bulan Januari. Pada kartu kuning catatan pembayaran sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) dan uang pramuka tercatat, Wartono terakhir membayar pada pertengahan Desember 2004. Saat itu pun Wartono telah menunggak empat bulan. Bapak belum punya uang untuk bayar uang sekolah. Nanti saja katanya, tutur Wartono polos. Hampir semua teman sekelas Wartono dan Hariyanto mengaku menunggak uang sekolah. Serentak mereka mengacungkan tangan saat ditanya siapa yang belum membayar SPP. Bagi anak-anak itu, menunggak pembayaran SPP dan uang pramuka tampaknya merupakan hal yang biasa. KEPALA SD Negeri 2 Purwosari Marzuki Abdullah menyebutkan, sebanyak 90 persen dari 190 siswa yang bersekolah di SD yang dipimpinnya tergolong miskin. Orangtua mereka sebagian besar bekerja sebagai petani penggarap yang hanya mengandalkan kehidupan mereka dari hasil sawah garapan. Umumnya mereka membayar uang sekolah anaknya saat panen, entah itu dua atau tiga kali setahun. Kalau panennya gagal, ya mereka enggak membayar. Nanti ditunggu sampai panennya berhasil dan ada uang untuk membayar uang sekolah, kata Marzuki. Karena miskin, lebih dari 50 persen siswa di sekolah itu terancam putus sekolah. Empat siswa kelas enam bahkan terpaksa tidak melanjutkan (pendidkan--Red) lagi karena tidak ada biaya. Saya sudah membujuk orangtuanya tetapi mereka tidak sanggup lagi menyekolahkan anaknya, ujarnya. Berkat usaha Marzuki, 55 siswa di sekolah itu mendapat bantuan khusus murid (BKM) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan sebesar Rp 60.000 per semester. Namun,
Re: Bocor Banget? - Re: [ppiindia] Re: Akibat Privatisasi: Anak SD Berusaha Bunuh Di
--- irwank2k2 [EMAIL PROTECTED] wrote: Maksudnya, selama ada kuitansinya maka dianggap ok-ok aje.. Inilah kelemahannya. Padahal kuitansi tsb bisa dimark-up. Teman saya yang bekerja dipenyalur alat2 kesehatan bilang, untuk memasang harga, kalau dijual ke RS swasta, dia jual dgn 2 x harga beli. Kalau ke RS pemerintah, 4 x harga beli. Kenapa demikian? Karena pegawai RS pemerintah maunya begitu. Pernah ada produk luar yang bagus dan laris di sini (kalau tak salah dari Perancis). Tapi ketika perusahaan perancis tsb buka pabrik di sini untuk menekan harga, ternyata tidak laku. Kenapa? Karena dekat, harganya jelas ketahuan. Jadi tidak bisa dimainkan Jadi kuitansinya pun harus dicek dgn barangnya serta harga pasar, agar korupsi bisa dieliminasi. Atau belum melihat unsur efisiensi.. atau bahkan yang paling bagus tuh (lupa namanya) melihat ada/tidaknya perencanaan jangka panjang dan dampak negatif suatu aktifitas pembangunan terhadap sistem di luarnya (mis: lingkungan hidup, departemen lain, dsb).. Yang sering terjadi adalah mark-up harga dalam kuitansi atau bahkan kuitansi fiktif.. karena terkadang ada pihak yang 'culas' (Bos?) meminta dana untuk urusan pribadi/kelompok-nya ke Bendahara; akibatnya bendahara tersebut yang kelimpungan membuatkan 'bukti'-nya.. Itupun kalau dia tidak ikutan langkah si bos.. :D Kuitansi inilah yang menjadi bukti untuk kembali mencairkan sebagian dana/jatah Dept. ke KPKN (sorry lupa singkatannya).. Jadi pengucuran dana tersebut tidak sekaligus - tetapi bertahap.. Seperti yang juga terjadi pada bendahara parpol tertentu yang diduga/ dituduh terlibat kasus.. Jaman dulu (konon) golkar jagonya soal beginian.. Kalo yang belakangan ini ada juga koq beritanya di detik.com.. :-P Jadi yang paling gampang kena tunjuk dalam suatu organisasi (Departemen pemerintah atau parpol dan ormas) adalah Bendahara.. Nah ini ada indikasi kebocoran. Jika uang disalurkan tidak melalui dinas kependidikan, tapi langsung ke sekolah, maka kebocoran bisa ditekan, begitu menurut Kompas. Begitukah? Ada buktinya? Di Indonesia saya melihat kebocoran itu hampir merata dimana2, dibedakan salurannya tetap aja saluran yang bolong2... Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang penting. Anak saya sekali pernah masuk sebuah SDN di Jakarta Timur, bayar uang pangkal 3 juta, beli buku 300 ribu persemester (buku terbitan sekolah itu sendiri) dan sebulan tidak kurang 100 ribu biaya macem2nya. Mutunya? menyedihkan... Ini yang mungkin disebut sebagai 'KKN' sebagai budaya.. jadi tidak dianggap sebagai patologis(?) atau kelainan.. melainkan sesuatu hal yang lumrah dan (harus) dimaklumi.. Dalam ilustrasi, orang waras di kumpulan orang gila bakal dicap gila.. dan (konon) orang gila tersebutlah yang mengaku waras.. Atau mirip dialog Hengky Tornando pada orang jujur dan tidak mau ikutan kong-kali-kong dalam 'Rahasia Ilahi' -dengan tema Koruptor-: 'Anda ini orang baru ya?'.. Ya, lagi mirip ucapan Mbah RonggoWarsito.. salam, fau Wassalam, Irwan.K Bacalah artikel tentang Islam di: http://www.nizami.org __ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com Yahoo! Groups Sponsor ~-- Ever feel sad or cry for no reason at all? Depression. Narrated by Kate Hudson. http://us.click.yahoo.com/LLQ_sC/esnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~- *** Berdikusi dg Santun Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality Shared Destiny. www.ppi-india.org *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Bocor Banget? - Re: [ppiindia] Re: Akibat Privatisasi: Anak SD Berusaha Bunuh Di
--- In ppiindia@yahoogroups.com, A Nizami [EMAIL PROTECTED] wrote: Bisa anda berikan datanya kepada saya...?:) Sebab saya yakin banyak anggota milis ini yang belum mengetahuinya. Ayo kalau ibu Fauziah punya detail angkanya, silahkan share ke kita. Duh.. saya punya data hardcopy dan tidak saya entry karena saya cuma ambil yang sesuai dg keperluan riset waktu itu saja (datanya seabreg karena bisa beda2 antar pemda). Tapi anda mungkin bisa menemukan di http://www.depdiknas.go.id/ klik yang bagian anggaran. Juga untuk pemda, liat di web bbrp pemda, mereka menyediakannya. Atau anda kan di Jakarta? Datang aja ke Depdiknas/dikdasmen langsung, tanya (saya beberapa kali melakukannya). Dan ke Pemda DKI (saya juga berapa kali berkunjung kesana waktu saya masih di Indonesia). Ayolah, masak data mesti disupply terus? Kan mau ikutan menegakkan good governance, bantu awasi pemerintah juga... Kalau ada data yang aneh, tanyakan atau gugat... (kita pernah juga melakukannya). salam, fau Yahoo! Groups Sponsor ~-- Ever feel sad or cry for no reason at all? Depression. Narrated by Kate Hudson. http://us.click.yahoo.com/LLQ_sC/esnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~- *** Berdikusi dg Santun Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality Shared Destiny. www.ppi-india.org *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
