oka.wid...@indosat.net.id:
.. bahwa KEBIJAKAN yang telah diambil oleh Pejabat Negara yang syah
dan berwenang mestinya tak bisa diganggu gugat. Misalnya, bukan saja kasus
Century, pak Camat yang memperbaiki jalan rusak, yang kebetulan dekat dengan
rumah tinggalnya, mestinya ngak boleh
Terima kasih atas informasi UU yang terkait.
Jadi sekarang aparat kontrol keuangan lapis tiga.
Lapis pertama adalah APIP, lapis dua BPKP dan kemudian masih ada BPK.
Tapi ada yang bilang korupsi makin meluas, yang lolos bukan hanya tikus
tetapi sudah gajah.
Apa didalam sistem 3 lapis ini tidak
Bung Winarto dan kawan2 lainnya,
Terima kasih banyak atas semua masukan2nya.
Masalahnya memang kompleks.
Saya batasi dalam masalah dana otonomi desa saja dulu.
Masalahnya muskil, sebab sebetulnya dana cukup. Yang menjadi cita2
adalah 10% APBD ,. Dengan kata lain dana otonomi desa 2010 kira2
Begini Pak Hok.
Pertama, fokus dulu, jasa apa yang sebenarnya diperlukan? Kalau audit atau
pengawasan keuangan, lewat BPK atau BPKP bisa. Kalau asistensi mengenai
pelaporan keuangan, BPKP lebih tepat.
Nah, kalau yang diperlukan adalah rencana proyek, ya jangan lembaga audit,
tetapi dinas-dinas
bertanggung jawab?
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Saya coba luruskan dulu beberapa kesalahkaprahan masyarakat dalam memahami
pemeriksaan keuangan negara.
Pertama, sebenarnya, yang namanya audit itu jenisnya banyak. Yaitu :
1. Audit
Career Opportunity - Chief Finance Officer
Our Client, a large Holding Company is looking to filled the following position:
CHIEF FINANCE OFFICER
The ideal candidate should have:
* Mininum 10 years in Accounting Finance, with at least 5 years in managerial
positions
* Professional Experience
Job Opportunity: Internal Audit
Dear All,
Our client, an established Automotive Company, is looking for several
candidates for the newly established internal audit department. We are looking
for junior level as well as experienced internal audit candidates.
Requirements:
Male/
