[Keuangan] Rupiah Merosot ke Level 9.000 per Dolar
Jakarta (ANTARA News) - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Senin pagi turun menembus Rp9.000 per dolar, menyusul kekhawatiran pasar terhadap pertumbuhan ekonomi global yang memburuk. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah 17 poin menjadi Rp9.002-Rp9.012 per dolar AS dari penutupan akhir pekan lalu Rp8.985-Rp8.995. Analis PT First Asia Capital, Irfan Kurniawan di Jakarta, mengatakan, pelaku asing mengkhawatirkan pertumbuhan ekonomi masih tetap memburuk, akibat mandeknya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Eropa. Data ekonomi AS seperti sektor perumahan masih memberikan kondisi yang tidak lebih baik, sehingga bursa Wall Street kembali tertekan. Bahkan krisis keuangan di Eropa yang berawal dari Yunani mulai merembet ke negara-negara lain seperti Brazil, tuturnya.Dia memperkirakan rupiah akan terus melemah pada siang nanti karena sentimen negatif pasar makin kuat menekan, apalagi laju inflasi Agustus 200 yang diperkirakan lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya telah mencemaskan pasar. Rupiah, lanjut dia posisinya sebenarnya masih cukup baik, apalagi target pemerintah nilai tukar pada 2010 sebesar Rp9.200 per dolar. Kami optimis pemerintah memang mengarahkan rupiah ke sana agar eksportir tidak kesulitan menetapkan harga jual produknya, kata Irfan. (*)
RE: [Keuangan] Harga Beras RI Termahal di Dunia
Wh ko Ayong beritanya udah sampe milis keuangan nih J. Setiap minggu ketemu ama dia karena memang dia suplier beras untuk toko ane. Btw beras vietnam yang 4.000 mah kualitasnya ancur binasa deh ... biasanya dijadikan bahan untuk campuran makanan ternak. Kalo yang kulaitas medium beras Vietnam masih diatas kita (Rp 8500 an) bahkan kualitas tingginya yang dikenal dengan jenis long grain masih di harga Rp 30.000 per kg. Semoga bermanfaat dan Happy Investing Salam JV http://www.facebook.com/HappyInvesting www.facebook.com/HappyInvesting Jumat, 27/08/2010 13:26 WIB Harga Beras RI Termahal di Dunia Suhendra - detikFinance Jakarta - Gejolak harga beras di pasar dalam negeri yang terjadi belakangan ini perlahan-lahan telah menempatkan harga beras Indonesia tertinggi dari negara-negara produsen beras dunia lainnya seperti Vietnam maupun Thailand. Padahal tahun 2009 lalu ketiga harga beras dunia bergejolak justru harga beras di dalam negeri sangat stabil tak terpengaruh gejolak harga. Direktur Utama PT Alam Makmur Sembada Ayong Suherman Dinata yang merupakan salah satu pedagang beras terbesar, mengatakan harga beras Indonesia untuk jenis medium sudah lebih tinggi 50-60% dari harga beras Vietnam dan Thailand. Harga beras Vietnam US$ 380 per metrik ton kalau sudah sampai di Indonesia hanya Rp 4.000 per kg, harga beras disini sudah Rp 6.000-7.000 per kg, kata Ayong saat dihubungi detikFinance, Jumat (27/8/2010). Ayong menuturkan tren posisi harga beras Indonesia diatas harga beras dunia sudah mulai terjadi sejak dua bulan lalu. Ia pun tak bisa memastikan sampai kapan harga beras di dalam negeri tetap tinggi. Penyebabnya karena cuaca tak bersahabat, panen mundur, tidak cukup matahari, hama makin mengganas, produksi turun, ya harga naik, katanya. Sehingga kata dia kenaikan harga beras di dalam negeri saat ini tidak terlepas dari faktor permintaan dan penawaran. Tudingan adanya permainan pasar terutama para pedagang, menurutnya hal itu tak benar. Kita tertinggi dibandingkan dengan negara-negara produsen beras di dunia, kecuali Jepang (premium), katanya. [Non-text portions of this message have been removed]
[Keuangan] Kajian akademik OJK (202 halaman)-draft 3
Kepada Yth Ibu/Bapak: Berikut saya kirimkan hasil kajian akademik tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini sedang dalam pembahasan antara pemerintah, DPR dan pemangku kepentingan. Kajian ini adalah draft 3 versi 23 Agustus 2010 sebanyak 202 dan masih akan mengalami perbaikan. Kami berharap akan mendapatkan kritik, saran dan masukannya dari ibu/bapak baik praktisi dalam bidang keuangan (bank, pasar modal, pembiayaan, ventura, asuransi, dll), peneliti, media dan lsm sehingga kajian ini menjadi lebih komplit dalam berbagai segi dan sudut pandang setelah pengurangan atau penambahan dari ide dan saran ibu/bapak sekalian. Selanjutnya versi draft 4 akan kami kirimkan lagi kepada bapak ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Rofikoh Rokhim (Opiek) Faculty Member, FEUI Head of Bisnis Indonesia Intelligence Unit Mobile: 0811141155 Email: rofikohrok...@gmail.com [Non-text portions of this message have been removed]
[Keuangan] Undangan Rangkaian Acara LPPM Atma Jaya
Rangkaian Acara “Indonesia Menyongsong 2011 : Tantangan dan Peluang” Menapaki akhir tahun 2010 ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya memiliki tiga rangkaian acara dengan tema besar “Indonesia Menyongsong 2011 : Tantangan dan Peluang”. Acara meliputi diskusi aktual dengan tajuk “Arsitektur Finansial Indonesia Menyongsong Perekonomian 2011”, pada bulan September. Diikuti dengan launching buku pada bulan Oktober dan diakhiri dengan seminar besar “Indonesia Outlook 2011”, dengan fokus “Social Investment and Competitiveness: Indonesia 2011”. Kegiatan I : Diskusi Aktual Krisis finansial yang mendera perekonomian Amerika Serikat (AS) dan negara-negara maju lainnya pada 2007/2008 lalu menjadi momentum penting bagi reformasi sistem finansial secara global. Di AS, Presiden Barrack Obama berhasil mengesahkan UU Reformasi Keuangan (Financial Reform Bill). Di dalam negeri, kita juga sedang menghadapi persoalan reformasi kelembagaan sistem keuangan, khususnya terkait dengan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebenarnya, gagasan pembentukan otoritas ini memiliki konteks yang lebih panjang, terkait dengan krisis 1997/1998 lalu. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan merupakan amanat UU 3/2004 Bank Indonesia (BI), khususnya pasal 34 ayat (1), yang mengatakan bahwa selambat-lambatnya 31 Desember 2010, “tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”. Tentu saja, amanat UU tersebut memiliki konteks sejarah, yaitu krisis 1997/1998 di mana dunia perbankan mengalami persoalan sangat serius. Pada waktu itu, ketika UUNo. 23 Tahun1999 yang mengatur independensi Bank Indonesia (BI) disusun, terdapat klausul mengenai pembentukan otoritas jasa keuangan di luar BI. Setelah lebih dari 10 tahun krisis, hingga kini lembaga itu belum juga terbentuk. Diskusi akan fokus pada beberapa pertanyaan berikut ini: 1. Mendesakkah pembentukan OJK setelah lebih dari 10 tahun mengalami krisis? Apakah konteksnya masih sama atau sebenarnya sudah berubah, sehingga justru kurang relevan? Dan apakah ada UU lain yang sebenarnya lebih mendesak, seperti RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK)? 2. Jika memang kita sepakat untuk memenuhi amanat UU tersebut, bagaimanakah format yang ideal? Benarkah struktur kelembagaan yang diusulkan pemerintah sudah relevan, atau ada alternatif lain yang perlu digali? 3. Bagaimana tanggapan dunia perbankan sendiri, sebagai pihak yang akan menanggung “biaya” finansial dan non-finansial (koordinasi) dari penerapan OJK? Pembicara 1. Dr. Rofikoh Rokhim, Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) dan Ekonom Harian Bisnis Indonesia. 2. Ryan Kiryanto, Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk 3. Yanuar Rizky, Pengamat Pasar Modal 4. Dr. Ir. Arief Budimanta, MSc.,anggota DPR Fraksi PDIP Host: Dr. A. Prasetyantoko, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Unika Atma Jaya Diselenggarakan oleh LPPM bekerja sama dengan Banking and Finance Working Group – Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya Waktu : Rabu, 01 September 2010, Pukul 15.30 – 18.00 (Ditutup dengan Buka Puasa Bersama) Tempat : Gedung Yustinus Lantai 14, Unika Atma Jaya, Jakarta (Bagi yang menggunakan kendaraan pribadi disarankan untuk parkir di parkir Gedung Yustinus, masuk lewat pintu belakang, Jl.Garnisun). Pendaftaran: menghubungi Yunti/Siwi/Tarno di Telp/Fax 021 – 5727461, Telp.021-5703306, 5727615 psw 427/139 (Segera mendaftar, tempat Terbatas!!!) [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Harga Beras RI Termahal di Dunia
Obat patenya tata niaga beras ditracing lagi. Kalau dari produsen+importir legal sampai end user ada banyak pedagangnya; sampai modar juga ngak bakalan bisa ngontrol harga. (heranya beras dimakro/giant kok juga tinggi ;)) Angka sup-dem. Dept. Pertanian/bulog ini angka fisik atau cuma angka diatas kertas alias bukan angka dari beacukai pelabuhan atau gudang dolog/bulog? Kalau fisik, komoditas cereral lokal (gandum/kedelai/jagung ini kan import jd. susah dimainin) biaya bunga+gudangnya ngak murah, ngak ada org. doyan main disitu. Penggilingan beras sama gula strategy cari untungnya cuma sewa lahan+ngaji buruh, malah positive untuk nurunin biaya produksi kalau biaya bunganya rendah. Distribusi/transport ini biasanya pedagang, 1001 alasan bisa dipakai. Udah ketauan kira2 siapa yg mainin harga khan:D. Sorry coi lagi di WC nih, imajinasi/inspirasi emang banyakan timbul disini jd. HP emang mbantu buanget.:) On 8/29/10, Wong Cilik gajahpelan...@gmail.com wrote: Obat patennya yang mahal apa dong kalo gitu? Yang paten ngejoss untuk memperbesar suply padi dari dalam negeri? 2010/8/27 oka oka.wid...@indosat.net.id Jawaban generik masalah ini adalah KB, perbaikan infrastruktur pertanian (jalan, irigasi, mekanisasi), benih, bimbingan petani, pembrantasam hamatopik2 yang [Non-text portions of this message have been removed] = Millis AKI mendukung kampanye Stop Smoking = Alamat penting terkait millis AKI Blog resmi AKI: www.ahlikeuangan-indonesia.com Facebook AKI: http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 Arsip Milis AKI online: http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : Untuk kenyamanan bersama, agar diperhatikan hal-hal berikut: - Dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan kirim ke ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links
Re: [Keuangan] Kajian akademik OJK (202 halaman)-draft 3
sayang lampirannya ke delete (?) bisa diupload di tempat lain http://www.bebasupload.com/ http://www.kitaupload.com/ atau kirim japri ke sinung :) tia sinung On 29 Aug 2010 at 19:53, Rofikoh ROKHIM wrote: Kepada Yth Ibu/Bapak: Berikut saya kirimkan hasil kajian akademik tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini sedang dalam pembahasan antara pemerintah, DPR dan pemangku kepentingan. Kajian ini adalah draft 3 versi 23 Agustus 2010 sebanyak 202 dan masih akan mengalami perbaikan. Kami berharap akan mendapatkan kritik, saran dan masukannya dari ibu/bapak baik praktisi dalam bidang keuangan (bank, pasar modal, pembiayaan, ventura, asuransi, dll), peneliti, media dan lsm sehingga kajian ini menjadi lebih komplit dalam berbagai segi dan sudut pandang setelah pengurangan atau penambahan dari ide dan saran ibu/bapak sekalian. Selanjutnya versi draft 4 akan kami kirimkan lagi kepada bapak ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Rofikoh Rokhim (Opiek) Faculty Member, FEUI Head of Bisnis Indonesia Intelligence Unit Mobile: 0811141155 Email: rofikohrok...@gmail.com Non - text portions of this message have been removed /*-sig- Argumen yang aneh, karena video itu jelas-jelas menunjukkan pasukan Israel menyerbu kapal. Mana ada pasukan menyerbu lalu tiba-tiba mengaku membela diri. http://idiotnesia.com/2010/06/03/kisah-keoknya-pasukan-komando-israel/ -sig-*/
Re: [Keuangan] Kajian akademik OJK (202 halaman)-draft 3
Mas Millis ini tidak mengijikan attachement. Silahkan kirim ke ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.com Powered by Telkomsel BlackBerry® -Original Message- From: Rofikoh ROKHIM rofikohrok...@yahoo.com Sender: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Date: Sun, 29 Aug 2010 19:53:57 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Reply-To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Keuangan] Kajian akademik OJK (202 halaman)-draft 3 Kepada Yth Ibu/Bapak: Berikut saya kirimkan hasil kajian akademik tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini sedang dalam pembahasan antara pemerintah, DPR dan pemangku kepentingan. Kajian ini adalah draft 3 versi 23 Agustus 2010 sebanyak 202 dan masih akan mengalami perbaikan. Kami berharap akan mendapatkan kritik, saran dan masukannya dari ibu/bapak baik praktisi dalam bidang keuangan (bank, pasar modal, pembiayaan, ventura, asuransi, dll), peneliti, media dan lsm sehingga kajian ini menjadi lebih komplit dalam berbagai segi dan sudut pandang setelah pengurangan atau penambahan dari ide dan saran ibu/bapak sekalian. Selanjutnya versi draft 4 akan kami kirimkan lagi kepada bapak ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Rofikoh Rokhim (Opiek) Faculty Member, FEUI Head of Bisnis Indonesia Intelligence Unit Mobile: 0811141155 Email: rofikohrok...@gmail.com [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] = Millis AKI mendukung kampanye Stop Smoking = Alamat penting terkait millis AKI Blog resmi AKI: www.ahlikeuangan-indonesia.com Facebook AKI: http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 Arsip Milis AKI online: http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : Untuk kenyamanan bersama, agar diperhatikan hal-hal berikut: - Dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan kirim ke ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ * Your email settings: Individual Email | Traditional * To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join (Yahoo! ID required) * To change settings via email: ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com * To unsubscribe from this group, send an email to: ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Re: {Disarmed} [Keuangan] Digest Number 3949
Keuangan,Akuntansi,Ekonomi Manajemen Guys, Ini kutipan berita dari Kompas Jumat 27 Agustus kemarin. Agustus 27 surplus dana Rp 189 T, sedangkan Mei 2010 lalu surplus dana masih Rp 50 T lihat : http://www.detikfinance.com/read/2010/05/14/182536/1357315/4/belanja-rendah-apbn-surplus-rp-509-triliun Ada yg bisa kasih penjelasan 'what is going on?' Saya gak mengerti, kenapa anggaran yg sdh di ajukan pemerintah sendiri, di apporved oleh DPR eeehhh ternyata gak di cairkan. Pemerintah adalah nasabah terbesar di Indonesia jadi kalo mereka tidak belanja, maka ekonomi macet. Atau memang dunia usaha Indonesia tidak bisa melaksanakan proyek2 pemerintah? Atau memang uang nya tidak ada (kas negara kosong?), jadi gak ada yg bisa di belanjakan? Anybody has any clue??? A3K Home Daya Serap Lambat Jumat, 27 Agustus 2010 | 03:55 WIB Jakarta, Kompas - Pundi-pundi pemerintah hingga 25 Agustus 2010 masih surplus Rp 189 triliun. Hal ini mengindikasikan realisasi penyerapan anggaran negara yang sangat lambat. Tahun lalu, hingga akhir Juli 2009, APBN sudah defisit Rp 2,4 triliun. Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran yang berlangsung lebih cepat. Bagaimanapun, Kementerian Keuangan sudah siapkan dananya, tinggal implementasi dan penyerapan, ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis (26/8). Meski sangat lambat, Agus masih berharap hingga akhir tahun 2010, penyerapan akan ada pada level 95-96 persen dari total anggaran belanja negara yang ditetapkan APBN-P 2010 sebesar Rp 1.126,1 triliun. Realisasi sebesar itu merupakan pencapaian normal pada setiap tahun. Nanti, kami usahakan supaya (masalah ini) bisa menjadi sorotan. Kami melihat pencapaian hingga Juli belum cukup memadai, kemudian kami membuat prognosis dan ternyata prognosis menunjukkan bahwa kita tidak bisa menyerap penuh anggarannya (hingga akhir tahun), ungkapnya. Dalam APBN-P 2010 ditetapkan defisit anggaran Rp 133,7 triliun. Namun, dengan realisasi surplus Rp 189 triliun, itu berarti dana pajak dan penerimaan bukan pajak yang sudah dihimpun belum semuanya terpakai. Begitu juga uang hasil penerbitan obligasi. Sebelumnya, pada 5 Agustus 2010, semua menteri, kepala lembaga nonkementerian, dan para pemimpin daerah menghadiri pertemuan paripurna di Bogor, Jawa Barat, Pertemuan itu menyepakati perubahan tiga aturan sekaligus, yakni peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, aturan tentang jasa konstruksi, dan APBN. Namun, semuanya baru terealisasi pada tahun 2011 sehingga belum terasa dampaknya pada semester II-2010. Agus mengatakan, kesulitan akan tetap terjadi jika satuan kerja atau pejabat pengguna anggaran ragu membelanjakan jatah dana yang diberikan kepada mereka. Keraguan itu akan membuat proses pelaksanaan program dan proyek menjadi lama. Karut-marut birokrasi Menurut Menkeu, lamanya pembahasan anggaran di DPR juga berpotensi menghambat penyerapan anggaran. Untuk menggunakan satu pos anggaran, perlu pembahasan di Badan Anggaran, lalu di komisi yang terkait dengan isu anggarannya, serta di Komisi XI DPR yang menjadi mitra kerja Kemkeu. Ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Padahal, jika suatu pos anggaran sudah ditetapkan dalam UU APBN, seharusnya tak perlu lagi dibahas di komisi mana pun di DPR agar tidak ada pengulangan. Kemkeu menyayangkan setiap anggaran yang tidak terserap. Itu berarti ada dana yang sudah disiapkan menjadi tidak terpakai. Untuk itu, diperlukan pembinaan yang serius kepada para penguasa anggaran agar lebih profesional dan sigap dalam melaksanakan pengadaan barang. Kalau kita memiliki anggaran Rp 1.000 triliun, kemudian penyerapannya hanya 90 persen, itu artinya ada Rp 100 triliun yang tidak terpakai. Sayang sekali karena uangnya sudah tersedia, ungkap Menkeu. Ekonom Prasetyantoko menegaskan, langkah yang bisa dilakukan untuk mempercepat penyerapan anggaran antara lain menyederhanakan standar prosedur operasi. Selain itu, juga mempercepat revisi aturan pengadaan barang dan jasa sehingga diharapkan ada perbaikan pada realisasi penyerapan anggaran di semester II-2010. Namun, masalah yang sebenarnya adalah ada pada reformasi birokrasi yang stagnan. Sebab, penyerapan anggaran yang lambat adalah cermin dari karut- marutnya birokrasi, ujar Prasetyantoko. (OIN) . [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Kajian akademik OJK (202 halaman)-draft 3
On 29 Aug 2010 at 19:53, Rofikoh ROKHIM wrote: Kepada Yth Ibu/Bapak: Berikut saya kirimkan hasil kajian akademik tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini sedang dalam pembahasan antara pemerintah, DPR dan pemangku kepentingan. Kajian ini adalah draft 3 versi 23 Agustus 2010 sebanyak 202 dan masih akan mengalami perbaikan. Kami berharap akan mendapatkan kritik, saran dan masukannya dari ibu/bapak baik praktisi dalam bidang keuangan (bank, pasar modal, pembiayaan, ventura, asuransi, dll), peneliti, media dan lsm sehingga kajian ini menjadi lebih komplit dalam berbagai segi dan sudut pandang setelah pengurangan atau penambahan dari ide dan saran ibu/bapak sekalian. Selanjutnya versi draft 4 akan kami kirimkan lagi kepada bapak ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Rofikoh Rokhim (Opiek) Faculty Member, FEUI Head of Bisnis Indonesia Intelligence Unit Mobile: 0811141155 Email: rofikohrok...@gmail.com fyi, meneruskan file dari pak Rofikoh Rokhim (Opiek), sila download di alamat sbb : http://www.kitaupload.com/download.php?file=779Kajian%20Akademik%20OJK-UGM-UI-versi%20230810_pdf.zip Ukuran file:1.68 MB cuplikan daftar isi; serta bab kesimpulan saran sbb : Daftar Isi Abstrak .. ii Daftar Isi .. iv Bab 1: Pendahuluan .. 1 1.1. Latar Belakang .. 1 1.2. Permasalahan .. 2 1.3. Pertanyaan Penelitian .. 6 1.4. Tujuan Penelitian .. 6 1.5. Metodologi .. 7 1.5.1. Data .. 8 Bab 2: Struktur Industri dan Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan .. 9 2.1. Struktur Industri Lembaga Keuangan .. 9 2.1.1. Kinerja Pengawasan Perbankan .. 15 2.1.2. Kinerja Pengawasan di Lembaga Keuangan Non-Perbankan .. 18 Bab 3: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .. 21 3.1.Latar Belakang Pembentukan OJK .. 21 3.2.Fungsi dan Tujuan Lembaga Pengawas .. 23 3.3.Rencana Pembentukan OJK di Indonesia .. 29 Bab 4: Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan .. 36 4.1 Skala Ekonomi dan Sistem Pengawasan Keuangan .. 36 4.2.Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan di Berbagai Negara .. 38 4.3.Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan .. 41 4.4. Biaya Transaksi Perubahan Sistem Pengawasan .. 48 4.5.Peran Bank Sentral .. 50 4.6.Pengalaman Negara Lain .. 55 4.6.1.Pengalaman Negara Prancis .. 55 4.6.2.Pengalaman Negara Inggris .. 57 4.6.3.Pengalaman Negara Korea Selatan .. 59 4.6.4.Pengalaman Negara Jepang .. 61 4.6.5.Pengalaman Negara Jerman .. 65 4.6.6.Pengalaman Negara Finlandia .. 66 4.6.7.Pengalaman Negara Denmark .. 69 4.6.8.Pengalaman Negara Kanada .. 71 4.6.9.Lesson Learned dari Negara Dengan Sistem Pengawasan tunggal .. 72 Bab 5: Usulan Struktur dan Tugas OJK di Indonesia .. 74 5.1.Pendahuluan .. 74 5.2.Kompleksitas Sistem Pengawasan di Indonesia .. 74 5.2.1 Kompleksitas SDM Sistem Pengawasan .. 86 5.3.Usulan Sistem Pengawasan yang Optimum .. 89 5.4. Model Pengawasan Pasar Modal .. 95 5.5.Usulan Skema Koordinasi untuk Pencegahan Krisis .. 96 Bab 6: Kompleksitas Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah; Analisis Eksperimen Proses Evolusi Prisoners's Dilemma .. 99 6.1. Pendahuluan .. 99 6.2. Desain Eksperimen .. 125 6.3. Hasil Eksperimen .. 131 6.3.1. Kecenderungan Berkoordinasi .. 131 6.3.2. Dampak Variabilitas Payoffs Terhadap Perilaku Subyek .. 138 6.4. Implikasi Hasil Ekperimen .. 145 Bab 7: Estimasi Biaya Pengubahan Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan .. 148 7.1. Pendahuluan .. 148 7.2. Biaya Peralihan Sistem Pengawasan di Inggris .. 150 7.3. Biaya Pengalihan ke OJK versi RUU OJK .. 152 7.4. Mungkinkah Biaya OJK RUU Ditanggung Lembaga Keuangan? .. 168 7.5. Biaya Pengalihan ke Usulan Skema I dan II OJK .. 172 Bab 8: Kesimpulan dan Saran .. 174 8.1 Kesimpulan .. 174 8.2 Saran .. 175 Referensi .. Lampiran 1. Kemanfaatan dan Kompleksitas Model Pendanaan .. xii Lampiran 2. Panduan Eksperimen .. xiv Lampiran 3. Tugas Pokok Pengawas LKB untuk Bank Skala Kecil .. xvi Lampiran 4. Tugas Pokok Pengawas Perbankan untuk Bank Skala Menengah .. xxv Lampiran 5. Tugas Pokok Pengawas Perbankan untuk Bank Skala Besar .. xxxv == Bab 8: Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1. Pengawasan lembaga keuangan bank dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa selama tahun 2004-2009, hasil investigasi pelanggaran perbankan menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran perbankan sebanyak 1.139 kasus dengan jenis pelanggaran meliputi masalah perkreditan, pendanaan, rekayasa laporan, biaya fiktif, dan penggelapan. 2. Pengawasan lembaga keuangan non-bank dan pasar modal dilakukan oleh Bapepam- LK dengan menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision). Selama tahun 2006-2008, jumlah perusahaan dan emiten yang didenda mengalami peningkatan. Misalnya, jumlah emiten saham mencapai 499 pada tahun 2008 sedangkan jumlah emiten yang didenda mencapai 212 (42,5%). Jumlah perusahaan efek yang didenda selama tahun 2008 bahkan mencapai 237 walaupun jumlah perusahaan efek hanya 158. Angka tersebut menunjukkan bahwa satu perusahaan efek melakukan pelanggaran dengan rerata 1,5 pada tahun 2008 3. Penentuan
[Keuangan] Ekspor RI Bakal Tumbuh 14% di 2010
Mendag: Ekspor RI Bakal Tumbuh 14% di 2010 Herdaru Purnomo - detikFinance Jakarta - Pemerintah optimistis pertumbuhan ekspor hingga akhir tahun 2010 akan mencapai 14%. Ini sesuai dengan target Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) yang sebesar 10-14%. Saya perkirakan (ekspor tumbuh) 14% pertumbuhannya secara keseluruhan, ujar Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, usai Rapat Koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), di Jakarta, Senin (30/08/2010). Sementara untuk impor, Mari menuturkan pada akhir tahun 2010 impor ditargetkan juga akan tumbuh paling besar mencapai 14%. Jumlah tersebut seimbang dengan perkiraan ekspor. Tapi biasanya itu saat impor naik kemudian ekspornya naik dengan time line sekitar enam bulan, impor bisa mencapai 12%-14%, tuturnya. Ia mengatakan, pertumbuhan ekspor tadi sudah didorong pada pertumbuhan hingga semester I-2010. Di mana pada semester I 2010 telah mencapai 18% secara year on year. Menurut Mari, target tersebut dapat tercapai jika kondisi perekonomian semakin membaik. Karena semua produk tinggi pertumbuhannya, termasuk Tekstil Produk Tekstil (TPT), bukan hanya properti tapi juga elektronik, otomotif. TPT itu pertumbuhannya 26% selama semester I, tuturnya. Lebih lanjut, Ia mengatakan pertumbuhan ekspor didorong oleh semua sektor, terutama komoditi seperti karet. Hampir semua tumbuh, termasuk yang pesat commodity based seperti rubber, pertumbuhannya hampir 90% yang dipengaruhi harga karet, tukasnya. (dru/dnl)
[Keuangan] Arianto A. Patunru: Matahari Meredup, Naga Menggeliat
tulisan bung Aco Patunru di Tempo tapi saya ambil dari koran-digital. maaf OOT, kalo ini film silat, judulnya keren juga nih: dimming sun, writhing dragon setidaknya begitulah menurut google translate ;p *BR, ari.ams* -- Pesan terusan -- Tanggal: 30 Agustus 2010 09.39 Subjek: Arianto A. Patunru: Matahari Meredup, Naga Menggeliat - 30 Agustus 2010 Matahari Meredup, Naga Menggeliat http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/08/30/KL/mbm.20100830.KL134479.id.html# *Arianto A. Patunru* *Direktur LPEM-FEUI* PADA Juni lalu, sebuah stiker yang menampilkan aktris cantik Koyuki Kato (Taka dalam Last Samurai) terlihat di kaca belakang taksi-taksi di Tokyo. Ia berpromosi: Laki-laki yang memiliki JGB disenangi para wanita. JGB adalah Japanese government bond alias surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Iklan seksis itu adalah bagian dari upaya pemerintah menjaring dana guna membiayai perekonomian yang sedang lesu. Jepang memang sedang sendu. Masalah utamanya saat ini adalah deflasi, utang, dan keuzuran. Kelebihan kapasitas (perusahaan tak berminat investasi) serta permintaan yang loyo (rumah tangga tak suka berbelanja) menyebabkan ekonomi nyaris membeku: pertumbuhan rendah, dan harga-harga jatuh. Tapi utang telanjur besar, hampir dua kali PDB, dan naik 80 persen dalam sepuluh tahun. Walau sebagian besar datang dari investor Jepang sendiri, rasio utang pemerintah Jepang adalah yang terbesar di antara negara-negara kaya. Dikhawatirkan, ketergantungan yang begitu besar pada utang akan memenjarakan perekonomian. Kejadian di Yunani belum lama ini ikut menambah mimpi buruk. Celakanya, pajak yang susah naik serta kebijakan moneter yang mandul memaksa Jepang terus mengandalkan utang. Iklan Kato adalah cermin betapa negara membutuhkan tambahan utang, bahkan dari penduduknya sendiri. Penduduk Jepang, sementara itu, sedang menua dan menciut. Jumlah penduduk usia lanjut semakin besar, kelompok usia produktif menyusut dengan cepat, dan pasangan muda tidak berminat mempunyai anak. Tiba-tiba masa depan negara ini menjadi tampak redup. Ketiga masalah itu saja sudah cukup memudarkan pamor Jepang. Ditambah lagi, pergolakan politik dalam negeri tidak membantu banyak. Dalam 20 tahun, rakyat Jepang mengalami 14 pergantian perdana menteri. Terakhir, harapan perubahan rakyat dengan pergantian dari Partai Demokrat Liberal (LDP) ke Partai Demokrat Jepang (DPJ) terbukti terlalu tinggi. Dua dekade hilang, diganti catatan yang kurang manis: pertumbuhan yang stagnan serta ketimpangan yang meningkat. Supremasi Jepang di dunia berangsur pudar. Poros Tokyo-Washington, DC, mulai mengendur. Dua ribu kilometer dari Tokyo, Beijing menggeliat. Cina baru saja menyalip Jepang sebagai negara ekonomi terbesar setelah AS. Dalam sepuluh tahun, Cina mengambil alih posisi Jepang sebagai mitra dagang utama negara-negara Asia. Pada 1995, tujuan ekspor utama barang-barang intermediate Asia adalah Jepang dan AS, sedangkan pada 2005 telah berubah menjadi Cina dan AS, dengan porsi yang lebih besar pada Cina. Cina juga salah satu pengekspor utama di tingkat global. Pada 2008, 9 persen ekspor barang nonmigas dunia datang dari Cina, kedua setelah Jerman, dan di atas AS serta Jepang. Yang menarik, ekspor Cina mengalami perubahan komposisi yang cukup signifikan. Dominasi tekstil, kulit, dan sepatu 34 persen total ekspor pada 1995 turun menjadi hanya 17 persen pada 2006. Sedangkan ekspor radio, televisi, serta alat telekomunikasi mereka naik dari 9 persen menjadi 19 persen pada periode yang sama. Di lain pihak, komposisi ekspor Jepang tidak banyak berubah. Pada 1995, 19 persen ekspor mereka adalah radio, televisi, dan alat komunikasi, serta 17 persen kendaraan bermotor. Pada 2006, komposisinya masing-masing 15 persen dan 19 persen (Fukasaku, 2010). Ini menunjukkan Cina berangsur menaiki tangga teknologi produksi, sementara Jepang yang lebih dulu maju justru tak banyak berubah. Bukan itu saja. Saat ini sedang terjadi proses integrasi perdagangan yang dinamis di Asia Timur. Peran Cina tampak meningkat tajam: pangsanya dalam impor Asia Timur naik hampir tiga kali lipat dari 1985 ke 2006, yaitu 6 persen ke 16 persen. Pangsanya sebagai tujuan ekspor Asia Timur juga naik dari 5 persen ke 13 persen. Sementara itu, porsi Jepang dalam impor Asia Timur turun dari 26 persen ke 14 persen, dan ekspor turun dari 17 persen ke 9 persen (Fung et al. 2010). Tapi, apakah popularitas Cina memang sedang meningkat? Sebuah survei yang dirilis pada Mei lalu oleh Pew Research Center melaporkan bahwa 85 persen orang Nigeria berpendapat positif tentang Cina pada 2009, dibanding hanya 79 persen pada 2008. (Saat ini Cina sedang giat-giatnya berinvestasi di negara-negara Afrika). Pendapat orang Amerika juga membaik, dari 39 persen ke 50 persen, sementara
Re: [Keuangan] Kajian akademik OJK (202 halaman)-draft 3
Yth. Ibu Rofikoh Rohim, PhD Saya sangat tertarik dengan materi kajian OJK. Mohon draft dapat dikirim ke alamat email saya: y.seti...@gmail.com Terima kasih sebelumnya. Salam, YS -Original Message- From: Rofikoh ROKHIM rofikohrok...@yahoo.com Sender: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Date: Sun, 29 Aug 2010 19:53:57 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Reply-To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Keuangan] Kajian akademik OJK (202 halaman)-draft 3 Kepada Yth Ibu/Bapak: Berikut saya kirimkan hasil kajian akademik tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini sedang dalam pembahasan antara pemerintah, DPR dan pemangku kepentingan. Kajian ini adalah draft 3 versi 23 Agustus 2010 sebanyak 202 dan masih akan mengalami perbaikan. Kami berharap akan mendapatkan kritik, saran dan masukannya dari ibu/bapak baik praktisi dalam bidang keuangan (bank, pasar modal, pembiayaan, ventura, asuransi, dll), peneliti, media dan lsm sehingga kajian ini menjadi lebih komplit dalam berbagai segi dan sudut pandang setelah pengurangan atau penambahan dari ide dan saran ibu/bapak sekalian. Selanjutnya versi draft 4 akan kami kirimkan lagi kepada bapak ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Rofikoh Rokhim (Opiek) Faculty Member, FEUI Head of Bisnis Indonesia Intelligence Unit Mobile: 0811141155 Email: rofikohrok...@gmail.com [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] = Millis AKI mendukung kampanye Stop Smoking = Alamat penting terkait millis AKI Blog resmi AKI: www.ahlikeuangan-indonesia.com Facebook AKI: http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 Arsip Milis AKI online: http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : Untuk kenyamanan bersama, agar diperhatikan hal-hal berikut: - Dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan kirim ke ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ * Your email settings: Individual Email | Traditional * To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join (Yahoo! ID required) * To change settings via email: ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com * To unsubscribe from this group, send an email to: ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[Keuangan] Re: Kajian akademik OJK (202 halaman)-draft 3
Mohon maaf,, saya anggota pasif di milis ini dan cuma mengamati dan mengambil banyak informasi dari milis ini. Mengenai OJK, nampaknya telah terjadi perang syaraf antara para penguasa yaitu BI dan Depkeu dan sepertinya sang penengahnya nanti adalah DPR. Sekilas saya baca kajian bapak, ada beberapa pertanyaan dan pendapat pribadi : 1. Dalam kajian tersebut, kegagalan FSA sepertinya akibat kurangnya koordinasi antara Bank Sentral dan FSA serta adanya egoisentric dimana tiap lembaga fokus pada kerjaannya. Sedangkan informasi yang saya baca di internet sepertinya dalam FSA tedapat kepentingan politik antara partai berkuasa dengan oposisi, karena ketika partai oposisi berkuasa, FSA bentukan partai sebelumnya langsung dibubarkan. Betul tidak ?? Berarti masalah di FSA adalah kepentingan politik dan koordinasi ?? dan apakah di FSA diatur mengenai koordinasi antara FSA dan Bank Sentral ? Mohon informasinyaa,,, 2. Terkait dengan macroprudential dan microprudential dalam kajian bapak,, mohon dijelaskan apakah ini dalam secara luas atau hanya untuk perbankan saja ?? apakah dalam lembaga keuangan non bank ada macroprudential dan microprudential. andaikata ada, apakah perlakuannya harus sama dengan perlakuan di perbankan ?? andaikata dibedakan, kira2 sebabnya apa yah ?? Mohon informasinya, 2. Berdasarkan informasi di Internet, struktur OJK yang di DPR sudah di modifikasi dengan karakteristik di Indonesia dan tidak mengikuti FSA secara murni. apakah itu benar ?? mohon dijelaskan struktur OJK dalam RUU OJK dan FSA ?? 3. Kalau saya baca mengenai komentar depkeu dan dpr di internet, tampaknya OJK nantinya hanya perpindahan bagian pengawasan di BI dan Bapepam menjadi OJK, nantinya BI hanya menangani moneter dan bapepam pun akan hilang dari depkeu. Benar ga yah ?? Mohon informasinya 4. Terkait dengan point 3, logika saya terkait biaya tampaknya biaya pengawasan di BI akan hilang dan biaya operasional di bapepam pun menjadi tidak ada. Biaya tersebut akan beralih ke OJK, intinya cuma perpindahan biaya saja, contohnya dalam kajian bapak mengenai biaya pengawasan BPR yang banyak itu kalau logika saya nanti biaya dari BI untuk pengawasan BPR pindah ke OJK, BI nantinya tidak punya biaya untuk pengawasan. Betul tidak logika saya ?? Mohon informasinya 5. Informasi di internet, biaya OJK akan ditanggung oleh industri, berarti ini bukannya lebih menguntungkan rakyat dimana biaya pengawasan BI dan Bapepam yang notebene yang berasal dari APBN dapat dialokasikan ke sektor lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat ?? Jadi menurut saya OJK itu nantinya dapat menguntungkan rakyat terkait peralihan kegunaan dana APBN. Mohon informasinya 6. Terkait biaya pula tampaknya perhitungan bapak belum ke arah konservatif (maaf cuma pendapat), beberapa hal antara lain : a. mengenai pendirian gedung, bukannya ada mekanisme sewa yang jauh lebih murah dibandingkan gedung ?? atau untuk sementara pinjam ruangan di gedung BI di daerah. b. lembaga keuangan mikro, dari data bapak dari bank sebesar 14.330 dan pegadaian 3.100, kalau ga salah itu menjadi salah satu pengawasan BI dan Bapepam saat ini sehingga terjadi double counting terhadap biaya. 7. Lembaga keuangan mikro lainnya, mohon informasinya apakah dalam lembaga ini merupakan salah satu pengawasan dari OJK, menurut logika saya OJK itu adalah gabungan bapepam dan BI dan tampaknya lembaga keuangan mikro lainnya belum diatur pengawasannya oleh salah satu institusi tersebut. Andaikata diatur, berarti DPR atau pemerintah harus buat Peraturan mengenai pengawasan lembaga keuangan mikro, karena saat ini setahu saya bahwa tiap sektor lembaga keuangan dibuat suatu aturan tersendiri seperti UU Perbankan, UU Dana Pensiun, UU Asuransi, UU pergadaian, UU Pembiayaan dll Mohon maaf kalau ada pendapat atau pertanyaan saya diatas yang tidak berkenan,, saya cukup mengamati karena rencananya mau saya jadikan bahan tesis saya di Universitas Pancasila. Mohon bantuaannya, Terima Kasih --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Rofikoh ROKHIM rofikohrok...@... wrote: Kepada Yth Ibu/Bapak: Berikut saya kirimkan hasil kajian akademik tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini sedang dalam pembahasan antara pemerintah, DPR dan pemangku kepentingan. Kajian ini adalah draft 3 versi 23 Agustus 2010 sebanyak 202 dan masih akan mengalami perbaikan. Kami berharap akan mendapatkan kritik, saran dan masukannya dari ibu/bapak baik praktisi dalam bidang keuangan (bank, pasar modal, pembiayaan, ventura, asuransi, dll), peneliti, media dan lsm sehingga kajian ini menjadi lebih komplit dalam berbagai segi dan sudut pandang setelah pengurangan atau penambahan dari ide dan saran ibu/bapak sekalian. Selanjutnya versi draft 4 akan kami kirimkan lagi kepada bapak ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Rofikoh Rokhim (Opiek) Faculty Member, FEUI Head of Bisnis Indonesia Intelligence Unit Mobile:
[Keuangan] kajian ojk
Dear ibu/bapak, Berikut attachment utk kajian OJK saya, soalnya lumayan besar 2.1 MB. Jikalau ibu/bapak yang berminat masih belum mendapatkan attachmentnya maka sekiranya dapat menghubungi saya melalui japri. Sangat berharap masukan dari ibu/bapak sekalian demi kelangkapan studi saya tersebut. Terima kasih Salam, Rofikoh Rokhim Faculty Member FEUI Head of Bisnis Indonesia Intelligence Unit Email: rofikohrok...@gmail.com Mobile: 0811141155 [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Kajian akademik OJK (202 halaman)-draft 3
Terima kasih atas sharingnya. Jadi baru ngeh tentang usul BI terkait Lembaga Pengawasan Bank (salah satu faktor pendukungny). Salam, Wawan S --- Pada Sen, 30/8/10, si Nung sinung4mi...@yahoo.com.sg menulis: Dari: si Nung sinung4mi...@yahoo.com.sg Judul: Re: [Keuangan] Kajian akademik OJK (202 halaman)-draft 3 Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Cc: Rofikoh ROKHIM rofikohrok...@yahoo.com Tanggal: Senin, 30 Agustus, 2010, 9:38 PM On 29 Aug 2010 at 19:53, Rofikoh ROKHIM wrote: Kepada Yth Ibu/Bapak: Berikut saya kirimkan hasil kajian akademik tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini sedang dalam pembahasan antara pemerintah, DPR dan pemangku kepentingan. Kajian ini adalah draft 3 versi 23 Agustus 2010 sebanyak 202 dan masih akan mengalami perbaikan. Kami berharap akan mendapatkan kritik, saran dan masukannya dari ibu/bapak baik praktisi dalam bidang keuangan (bank, pasar modal, pembiayaan, ventura, asuransi, dll), peneliti, media dan lsm sehingga kajian ini menjadi lebih komplit dalam berbagai segi dan sudut pandang setelah pengurangan atau penambahan dari ide dan saran ibu/bapak sekalian. Selanjutnya versi draft 4 akan kami kirimkan lagi kepada bapak ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Rofikoh Rokhim (Opiek) Faculty Member, FEUI Head of Bisnis Indonesia Intelligence Unit Mobile: 0811141155 Email: rofikohrok...@gmail.com fyi, meneruskan file dari pak Rofikoh Rokhim (Opiek), sila download di alamat sbb : http://www.kitaupload.com/download.php?file=779Kajian%20Akademik%20OJK-UGM-UI-versi%20230810_pdf.zip Ukuran file: 1.68 MB cuplikan daftar isi; serta bab kesimpulan saran sbb : Daftar Isi Abstrak .. ii Daftar Isi .. iv Bab 1: Pendahuluan .. 1 1.1. Latar Belakang .. 1 1.2. Permasalahan .. 2 1.3. Pertanyaan Penelitian .. 6 1.4. Tujuan Penelitian .. 6 1.5. Metodologi .. 7 1.5.1. Data .. 8 Bab 2: Struktur Industri dan Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan .. 9 2.1. Struktur Industri Lembaga Keuangan .. 9 2.1.1. Kinerja Pengawasan Perbankan .. 15 2.1.2. Kinerja Pengawasan di Lembaga Keuangan Non-Perbankan .. 18 Bab 3: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .. 21 3.1.Latar Belakang Pembentukan OJK .. 21 3.2.Fungsi dan Tujuan Lembaga Pengawas .. 23 3.3.Rencana Pembentukan OJK di Indonesia .. 29 Bab 4: Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan .. 36 4.1 Skala Ekonomi dan Sistem Pengawasan Keuangan .. 36 4.2.Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan di Berbagai Negara .. 38 4.3.Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan .. 41 4.4. Biaya Transaksi Perubahan Sistem Pengawasan .. 48 4.5.Peran Bank Sentral .. 50 4.6.Pengalaman Negara Lain .. 55 4.6.1.Pengalaman Negara Prancis .. 55 4.6.2.Pengalaman Negara Inggris .. 57 4.6.3.Pengalaman Negara Korea Selatan .. 59 4.6.4.Pengalaman Negara Jepang .. 61 4.6.5.Pengalaman Negara Jerman .. 65 4.6.6.Pengalaman Negara Finlandia .. 66 4.6.7.Pengalaman Negara Denmark .. 69 4.6.8.Pengalaman Negara Kanada .. 71 4.6.9.Lesson Learned dari Negara Dengan Sistem Pengawasan tunggal .. 72 Bab 5: Usulan Struktur dan Tugas OJK di Indonesia .. 74 5.1.Pendahuluan .. 74 5.2.Kompleksitas Sistem Pengawasan di Indonesia .. 74 5.2.1 Kompleksitas SDM Sistem Pengawasan .. 86 5.3.Usulan Sistem Pengawasan yang Optimum .. 89 5.4. Model Pengawasan Pasar Modal .. 95 5.5.Usulan Skema Koordinasi untuk Pencegahan Krisis .. 96 Bab 6: Kompleksitas Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah; Analisis Eksperimen Proses Evolusi Prisoners's Dilemma .. 99 6.1. Pendahuluan .. 99 6.2. Desain Eksperimen .. 125 6.3. Hasil Eksperimen .. 131 6.3.1. Kecenderungan Berkoordinasi .. 131 6.3.2. Dampak Variabilitas Payoffs Terhadap Perilaku Subyek .. 138 6.4. Implikasi Hasil Ekperimen .. 145 Bab 7: Estimasi Biaya Pengubahan Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan .. 148 7.1. Pendahuluan .. 148 7.2. Biaya Peralihan Sistem Pengawasan di Inggris .. 150 7.3. Biaya Pengalihan ke OJK versi RUU OJK .. 152 7.4. Mungkinkah Biaya OJK RUU Ditanggung Lembaga Keuangan? .. 168 7.5. Biaya Pengalihan ke Usulan Skema I dan II OJK .. 172 Bab 8: Kesimpulan dan Saran .. 174 8.1 Kesimpulan .. 174 8.2 Saran .. 175 Referensi .. Lampiran 1. Kemanfaatan dan Kompleksitas Model Pendanaan .. xii Lampiran 2. Panduan Eksperimen .. xiv Lampiran 3. Tugas Pokok Pengawas LKB untuk Bank Skala Kecil .. xvi Lampiran 4. Tugas Pokok Pengawas Perbankan untuk Bank Skala Menengah .. xxv Lampiran 5. Tugas Pokok Pengawas Perbankan untuk Bank Skala Besar .. xxxv == Bab 8: Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1. Pengawasan lembaga keuangan bank dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa selama tahun 2004-2009, hasil investigasi pelanggaran perbankan menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran perbankan sebanyak 1.139 kasus dengan jenis pelanggaran meliputi masalah perkreditan, pendanaan, rekayasa laporan, biaya fiktif, dan penggelapan. 2. Pengawasan lembaga keuangan non-bank dan pasar modal dilakukan oleh Bapepam- LK dengan menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision). Selama
[Keuangan] Investor ramai-ramai migrasi ke transaksi valas.
Pesimisme investor terhadap proyeksi ekonomi global mendorong spekulasi perdagangan mata uang. Investor ramai-ramai migrasi ke transaksi valas. Nikkei 225 Anjlok 3%, IHSG Kena Imbas Indro Bagus - detikFinance Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 16 poin gara-gara terkena imbas koreksi tajam bursa Jepang lebih dari 3% yang membuat pergerakan bursa saham Asia tak memiliki ruang yang luwes. Seluruh bursa saham Asia ikutan mengalami koreksi. IHSG dibuka turun ke level 3.098,771 dan kemudian langsung turun ke level 3.063,703, turun 36 poin dari penutupan kemarin di level 3.099,565. Sejak awal perdagangan, IHSG berada dalam tekanan jual massif. Meski sempat mengurangi koreksi, namun aksi jual masih melanda lantai bursa. Sentimen bursa regional sepertinya menjadi faktor utama yang menggerakkan IHSG. Investor global masih terus dihantui kekhawatiran seputar proses pemulihan ekonomi dunia. Pada perdagangan kemarin, indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) menurun tajam mendekati level 10.000, sedangkan pada perdagangan hari ini, indeks Nikkei 225 langsung merosot tajam lebih dari 3% ke bawah level 9.000. Bank sentral Jepang gagal membendung penguatan Yen. Pesimisme investor terhadap proyeksi ekonomi global mendorong spekulasi perdagangan mata uang. Investor ramai-ramai migrasi ke transaksi valas. Koreksi tajam indeks Nikkei 225 dipicu oleh aksi jual massif saham seiring dengan terjadinya koleksi pada nilai tukar Yen. Jika tidak ada upaya menahan koreksi di lantai bursa Jepang, penurunan bisa berlangsung selama beberapa hari ke depan dan tentunya memberi pengaruh pada pergerakan IHSG pekan ini. Transaksi asing juga mencatat penjualan bersih (foreign net sell) sebesar Rp 142,140 miliar.
