Radar Mojokerto
[ Selasa, 13 Januari 2009 ]
Pelaksana Harus Bertanggungjawab
MOJOKERTO - Pemkab Mojokerto menilai pelaksana proyek PIM yang dalam hal ini
adalah pemerintah pusat dan BPPP harus bertanggungjawab terkait kerusakan
situs. Menyusul, sejauh ini pemkab belum mengeluarkan izin tentang bangunan
(IMB), namun pembangunan tetap dilakukan.
Bahkan untuk mengetahui tingkat kerusakan lebih dalam, pemkab berencana
memanggil UPT dan Bapedalda selaku SKPD yang bertugas mengeluarkan IMB dan
hasil kajian Amdal.
Hal itu dikatakan Wakil Bupati Mojokerto, Wahyudi Iswanto, Senin (12/1) kemarin
sesaat sebelum pembukaan peringatan Haul Syeh Jumadil Kubro dan Pameran Produk
UKM Kabupaten Mojokerto, di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten
Mojokerto.
Menurutnya, karena pemkab belum mengeluarkan IMB maka pembangunan PIM harus
dilakukan pengkajian ulang. ''Apapun jenis kerusakannya pemerintah pusat dan
BPPP harus bertanggungjawab. Karena mereka selaku pelaksana dalam proyek ini,"
ungkapnya.
Memang, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, selama ini pemkab
terkesan menyerahkan sepenuhnya. Tidak hanya pelaksanaan, melainkan IMB dan
Amdal yang kemungkinan timbul. ''Sebenarnya kalau boleh diluruskan Kalau tidak
ada izin bentuk pembangunan apapun tidak boleh dilakukan," jelasnya.
Dia menuturkan, pemanggilan kepada SKPD terkait, tentu bertujuan untuk
melakukan pengkajian dan pembahasan khusus pelaksanaan seputar pembangunan PIM.
Diantaranya, menelusuri pengajuan IMB dan pengajuan analisis dampak lingkungan
sosial yang ditimbulkan. ''Makanya upaya pemanggilan ini untuk mengetahui
sejauh mana pelanggaran dan perusakan yang dimaksud,"jelasnya.
Namun jika dalam pembahasan dan pengkajian tersebut pemkab menemui tingkat
kerusakan cukup tinggi, maka, lanjut Iswanto pihaknya menyerahkan sepenuhnya
pada Polres Mojokerto untuk melakukan penyelidikan.
Selain itu, karena sudah melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2002 tepatnya nomor 4
seri D, pemkab meminta pembangunan PIM itu dihentikan hingga waktu yang tidak
ditentukan. Termasuk menampung usulan relokasi pembagunan PIM di lokasi lain
yang dinyatakan aman dari situs kerajaan. ''Karena tidak punya wewenang
memroses hukum, kami akan menganjurkan kepada pemerintah pusat untuk segera
menghentikan sementara. Hingga pengusutan kasus ini selesai termasuk pengkajian
yang dilakukan pemkab," imbuhnya. (ris/yr)
Melihat Pedagang Bunga di Bantaran Sungai Brantas
Oknum PNS Edarkan Upal
Pelayanan Kecamatan Trawas Dikeluhkan
Bandar Togel Mojowarno Lolos
Merunut Sejarah Wana Wisata Sumberboto, Mojowarno, Jombang
MAN 5 Bakar Spanduk, MAN 1 Teatrikal
Masih Ada Bakso Dicampur Boraks
Penjual Terancam Sanksi Pidana
Penipuan Bermodus Undian Marak Lagi
Polisi Amankan Miras tanpa Izin
Yudiana Dapat Perlakuan Khusus
Dua Fraksi Bakal Menolak
Ribuan Pil Double L Disita
Jamkesmas Baru Terserap 75 Persen
Ditoleransi Sabtu dan Minggu
Jadi Ajang Kampanye
MAN 5 Bakar Spanduk, MAN 1 Teatrikal
HALAMAN KEMARIN
Supardi, Tukang Kebun Klenteng Hok Sian Kiong
Polisi Sidik Proyek Disperta
Dewan Siap Tagih Janji
PKL Tagih Janji Kampanye
Penuntasan Jalan dii Tempat
DKP Toleransi Tiga Hari
Hamili Gadis Terbelakang Mental, Dibui
Kirab hingga Rebutan Makanan
Pembangunan PIM Melanggar Perda
Saksi Ahli Tak Penuhi Panggilan
Ada Naruto, Sandra Dewi dan MU di Yahoo! Indonesia Top Searches 2008.
http://id.promo.yahoo.com/topsearches2008
