*no comment dech.. ngeliat yang ginian.... dari pada ngurusin pornoh2 mendingan rapihin virus nyang kayak beginian negh.... *
* * *40 Persen PNS Pemkot Nganggur* Wali Kota : *Mereka Hanya Ngobrol dan Main Game; Total PNS di Pemkot 15 Ribu Orang; Pakar Pemerintahan Unhas Usulkan Rasionalisasi Pegawai di Pemkot * *Makassar, Tribun* - Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengungkapkan, sekitar 40 persen pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang menganggur. Mereka tetap masuk kantor tetapi tidak mengerjakan tugas. "Saya tidak tahu jumlah pastinya. Tapi Anda lihat sendiri kan. Masih jam kerja mereka sudah tidak mengerjakan apa-apa. Ada yang cuma ngobrol dan yang main game," kata Ilham di Balaikota Makassar, Senin (28/4). Dari pantauan Tribun di balaikota dan beberapa unit kerja lainnya, termasuk di beberapa kantor camat dan lurah, hampir sebagian besar pegawai santai di saat jam kerja. Dihubungi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar, Sittiara, mengatakan, kemungkinan PNS menganggur yang dimaksud wali kota adalah mereka yang bertugas di instansi teknis. Di lingkup Pemkot Makassar terdapat sekitar 15 ribu lebih PNS. Sekitar 8.000-an adalah tenaga pendidik atau guru dan 2.000 orang adalah tenaga kesehatan. Sedangkan sisanya sekitar 5.000 adalah PNS yang bertugas di instansi teknis, termasuk di balaikota. Artinya, sekitar 2.000 PNS yang tidak punya kerjaan yang jelas meski mereka tetap berada di kantor atau mereka yang memilih ngobrol di warung kopi pada jam kerja. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin, Dr Armin Arsyad MSi, menyarankan pemkot melakukan rasionalisasi bila memang sudah kelebihan pegawai. "Ini juga dilakukan di Amerika untuk instansi yang dianggap gemuk. Jadi, pemkot harus memberi banyak pekerjaan dan menyiapkan job yang jelas kepada para PNS itu," katanya. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) juga pernah melontarkan wacana rasionalisasi terhadap PNS yang dianggap terlalu besar. Sudah Lama Ilham mengakui, fenomena PNS menganggur sudah lama terjadi. Hanya tidak ada penyikapan pasti dari pimpinannya. "Saya sepakat dengan Pak Herry (Wawali Andi Herry Iskandar) untuk membuat aturan internal. Mereka yang sudah tidak bekerja, suruh pulang saja. Daripada di kantor mereka pake listrik, air, kopi. Buat anggaran membengkak," katanya. Bagi PNS yang dipulangkan cepat tentu bukan tanpa konsekuensi. Pemkot akan menerapkan tunjangan berdasarkan kinerja. Bagi mereka yang dipulangkan cepat, tentu tidak akan mendapatkan banyak tunjangan. Sistem tunjangan berbasis kinerja sudah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Ilham mengakui, dia mengambil contoh Gorontalo untuk menerapkan sistem serupa. "Jadi meskipun dia tukang sapu, kalau rajin, dia akan mendapat banyak (uang)," kata Ilham yang akan maju lagi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Makassar. Susah Dikeluarkan Sementara itu, Armin mengemukakan teori pemerintahan dalam enterpreneur governance seperti yang diterapkan di Amerika. Bila PNS terlalu banyak maka perlu dilakukan rasionalisasi dengan cara menempatkan mereka pada proyek-proyek besar yang dikerjasamakan oleh pemerintah daerah dengan instansi swasta. "Itu cara menempatkan pengangguran yang tak kentara di pemerintahan. Kalau mereka merasa dirugikan maka mereka mengundurkan diri, tapi kalau negara yang dirugikan maka mereka dirasionalisasi," ujar dosen FISIP Unhas ini. Menurut Armin, PNS di Indoensia gampang masuk tapi susah keluar atau dikeluarkan. Hal inilah yang menyebabkan membengkaknya jumlah PNS tanpa melihat kompetensi mereka. "Hemat saya, pemerintah kota memberikan mereka job yang jelas, berikan dia meja kerja dan pekerjaan yang tegas. Untuk apa PNS memberikan pelayanan kalau tak punya meja kerja. Itu juga yang menjadikan alasan dosen- dosen di Unhas menjadi liar, cepat pulang, karena tidak punya meja kerja," katanya. Selain itu, apabila departemen dalam negeri meminta formasi, pemerintah kota jangan asal kirim. Harus ada analisa job lebih jauh sesuai keahliannya. "Jangan hanya sekadar menampung pengangguran dan mengakomodasi honorer tanpa ada analisis job. Itu sama saja dengan balas jasa politik," tambahnya. Di Unhas Ilham menjadi dosen tamu kuliah umum yang digelar Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas di Gedung PKP, Kampus Unhas Tamalanrea, kemarin. Selain Ilham yang akrab Aco, dosen pembimbing mata kuliah analisis pemerintahan Dr Jayadi Nas juga menjadi nara sumber. Keduanya memberikan kuliah dengan tema Pemerintahan Kota Makassar: Kini dan ke depan. Antusiasme mahasiswa melebihi kapasitas tempat duduk yang disiapkan panitia. Puluhan mahasiswa yang terlambat datang terpaksa duduk melantai di dalam gedung berkapasitas 300 orang ini. Acara dibuka Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sospol Unhas, Dr Armin Arsyad. Dalam sambutannya, Armin menyebut kuliah tamu bagian dari upaya mendialogkkan gagasan politik praktis dengan teori-teori yang diperoleh mahasiswa di kampus. Tribun Timur, Selalu yang Pertama <http://www.tribun-timur.com/> Ada peristiwa menarik? SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233 -- Aldo Desatura (R) & (c) 62.0817.19.40.50 ======== Sibukkan diri kita dengan Dzikrullah dan sempatkan diri kita menghadiri majelis-majelis dakwah [Non-text portions of this message have been removed]