http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=8869
Senin, 02 Juli 2007, BIN Salahkan Polri Soal Insiden Penyusupan Aktivis RMS di Depan SBY JAKARTA - Insiden penyusupan kelompok RMS (Republik Maluku Selatan) dalam acara yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Ambon Jumat lalu menggelinding menjadi "perang" pernyataan. Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengatakan bahwa insiden itu akibat kelemahan dan kelalaian aparat intelijen. Namun, kemarin pernyataan tersebut direaksi Badan Intelijen Negara (BIN). BIN tak mau disalahkan. Mereka justru menimpakan kesalahan itu kepada aparat kepolisian sebagai penanggung jawab ring ketiga. "Justru mereka (Polri, Red) yang harus dipertanyakan. Mengapa kok (para penyusup) tiba-tiba bisa masuk? Ini kesalahan besar," ujar Staf Khusus Kepala BIN Janzi Sofyan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Jakarta Selatan kemarin. Orang kepercayaan Kepala BIN Syamsir Siregar itu menegaskan, dalam prosedur keamanan kunjungan presiden, terdapat tiga lapis pengamanan. Ring kesatu menjadi tanggung jawab Paspampres, ring kedua menjadi tanggung jawab TNI, dan ring ketiga merupakan wilayah Polri. "Kok malah menilai intelijen lalai. Awalnya Bapak (Syamsir, Red) ingin diam saja. Tapi, setelah ada pernyataan panglima dan Kapolri kemarin (Sabtu), kami harus berbicara. Sebab, teman-teman di lapangan itu bekerja siang malam, jarang tidur," kata pria yang kemarin mengenakan kaus dan jaket kulit warna cokelat itu. Sabtu lalu kepada wartawan di Kantor Menko Polhukam, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengatakan bahwa kerja intelijen lalai. "Itu berarti ada underestimate. Mereka tidak memprediksi bahwa akan terjadi semacam itu," ujar Kapolri saat itu. BIN, kata Sofyan, membantah keras anggapan deteksi dini gagal dilakukan. Sebaliknya, komunitas telik sandi menilai, ada kesalahan sangat fatal pada aparat kepolisian yang berjaga di pintu masuk lapangan. Hal itu menunjukkan tidak ada koordinasi bagian keamanan dengan panitia acara. "Apa semua anak buah Pak Tanto (Kapolri Jenderal Pol Sutanto, Red) di Ambon itu Merah Putih? Itu juga harus dideteksi dan diselidiki," katanya. Intelijen juga sudah mengetahui rapat-rapat yang dihelat aktivis RMS. Tapi, mengapa tidak ditangkap? "Kewenangan kami apa? Kami hanya memberikan warning. Kami tidak bisa menangkap atau memanggil orang. Justru polisi yang punya kemampuan untuk meringkus dan dilindungi undang-undang," kata Sofyan. Sebelum RI 1 datang sudah diadakan rapat koordinasi akhir. Sayang, dia lupa tanggal pastinya. "Mensesneg hadir di sana. Rapat diikuti gubernur, Pangdam, Kapolda, dan kepala pos wilayah BIN Maluku," tuturnya. Saat itu agen BIN di lapangan menemukan indikasi tiga ancaman yang menghadang Presiden SBY. "Pertama, pengibaran bendera. Itu untuk menunjukkan eksistensi RMS. Lalu, masalah pengungsi konflik Ambon yang belum tuntas," ujarnya. Ancaman ketiga adalah kemungkinan dari aktivis lingkungan hidup radikal yang kecewa terhadap kebijakan ekologi pemerintah. Rapat tersebut, kata Sofyan, juga diikuti unsur intelijen dari kodam dan polda, yang masing-masing berpangkat kolonel dan komisaris besar polisi. "Pada level rapat yang dipimpin Menko Polhukam, kepala BIN juga telah memaparkan tiga informasi penting itu," katanya. Berarti siapa yang harus diganti? BIN, menurut Sofyan, tidak berkepentingan pada hal itu. "Yang jelas, ada juga keterlibatan aparat pemda, terutama menjelang pilkada. Ada unsur persaingan politik juga antara wakil gubernur dan gubernurnya," ujarnya. Apakah kepala pos BIN Maluku akan dievaluasi secara internal? "Tentu saja, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Bapak (Syamsir, Red) kepada presiden," katanya. Namun, Sofyan buru-buru menjelaskan bahwa kepala pos BIN Maluku juga berada di bawah koordinasi gubernur. "Itu sudah menjadi bagian sistem intelijen daerah. Koordinator forum intelijen dipimpin gubernur. Anggotanya melingkupi unsur TNI, kejaksaan, dan Polri," jelas Sofyan. Kepala BIN, kata dia, siap diganti kapan saja. "Sejak dulu Bapak siap, yang penting demi kepentingan negara," ujarnya. Syamsir, kata Sofyan, hanya menyayangkan pernyataan panglima di televisi. "Sangat tidak elok menyalahkan intelijen," katanya menirukan reaksi Syamsir saat menyaksikan pernyataan panglima itu. BIN menyebut Mensesneg Hatta Radjasa sudah tahu. Benarkah? Saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, menteri asal PAN itu tidak merespons. Uskup Ambon Bela Pangdam-Kapolda Uskup Diocesis Amboina Mgr P.C. Mandagi tak setuju Pangdam XVI Pattimura Mayjend Soedarmaidy Soebandi dan Kapolda Maluku Brigjen Pol Guntur Gatot Setiyawan dicopot akibat dampak penyusupan aktivis RMS pada Jumat lalu. Menurut dia, pencopotan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Dia menilai, kesalahan tidak dilakukan pucuk pimpinan TNI-Polri. "Kita harus melihat masalah itu dengan hati jernih," ujarnya. (rdl/fal/tom/cr7) [Non-text portions of this message have been removed]