http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=8869

Senin, 02 Juli 2007,


BIN Salahkan Polri 


Soal Insiden Penyusupan Aktivis RMS di Depan SBY 
JAKARTA - Insiden penyusupan kelompok RMS (Republik Maluku Selatan) dalam acara 
yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Ambon Jumat lalu 
menggelinding menjadi "perang" pernyataan. Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal 
Djoko Suyanto dan Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengatakan bahwa insiden itu 
akibat kelemahan dan kelalaian aparat intelijen. Namun, kemarin pernyataan 
tersebut direaksi Badan Intelijen Negara (BIN). 

BIN tak mau disalahkan. Mereka justru menimpakan kesalahan itu kepada aparat 
kepolisian sebagai penanggung jawab ring ketiga. "Justru mereka (Polri, Red) 
yang harus dipertanyakan. Mengapa kok (para penyusup) tiba-tiba bisa masuk? Ini 
kesalahan besar," ujar Staf Khusus Kepala BIN Janzi Sofyan kepada wartawan di 
sebuah restoran kawasan Jakarta Selatan kemarin. 

Orang kepercayaan Kepala BIN Syamsir Siregar itu menegaskan, dalam prosedur 
keamanan kunjungan presiden, terdapat tiga lapis pengamanan. Ring kesatu 
menjadi tanggung jawab Paspampres, ring kedua menjadi tanggung jawab TNI, dan 
ring ketiga merupakan wilayah Polri.

"Kok malah menilai intelijen lalai. Awalnya Bapak (Syamsir, Red) ingin diam 
saja. Tapi, setelah ada pernyataan panglima dan Kapolri kemarin (Sabtu), kami 
harus berbicara. Sebab, teman-teman di lapangan itu bekerja siang malam, jarang 
tidur," kata pria yang kemarin mengenakan kaus dan jaket kulit warna cokelat 
itu. 

Sabtu lalu kepada wartawan di Kantor Menko Polhukam, Panglima TNI Marsekal 
Djoko Suyanto dan Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengatakan bahwa kerja intelijen 
lalai. "Itu berarti ada underestimate. Mereka tidak memprediksi bahwa akan 
terjadi semacam itu," ujar Kapolri saat itu. 

BIN, kata Sofyan, membantah keras anggapan deteksi dini gagal dilakukan. 
Sebaliknya, komunitas telik sandi menilai, ada kesalahan sangat fatal pada 
aparat kepolisian yang berjaga di pintu masuk lapangan. Hal itu menunjukkan 
tidak ada koordinasi bagian keamanan dengan panitia acara. "Apa semua anak buah 
Pak Tanto (Kapolri Jenderal Pol Sutanto, Red) di Ambon itu Merah Putih? Itu 
juga harus dideteksi dan diselidiki," katanya.

Intelijen juga sudah mengetahui rapat-rapat yang dihelat aktivis RMS. Tapi, 
mengapa tidak ditangkap? "Kewenangan kami apa? Kami hanya memberikan warning. 
Kami tidak bisa menangkap atau memanggil orang. Justru polisi yang punya 
kemampuan untuk meringkus dan dilindungi undang-undang," kata Sofyan. 

Sebelum RI 1 datang sudah diadakan rapat koordinasi akhir. Sayang, dia lupa 
tanggal pastinya. "Mensesneg hadir di sana. Rapat diikuti gubernur, Pangdam, 
Kapolda, dan kepala pos wilayah BIN Maluku," tuturnya. 

Saat itu agen BIN di lapangan menemukan indikasi tiga ancaman yang menghadang 
Presiden SBY. "Pertama, pengibaran bendera. Itu untuk menunjukkan eksistensi 
RMS. Lalu, masalah pengungsi konflik Ambon yang belum tuntas," ujarnya. Ancaman 
ketiga adalah kemungkinan dari aktivis lingkungan hidup radikal yang kecewa 
terhadap kebijakan ekologi pemerintah. 

Rapat tersebut, kata Sofyan, juga diikuti unsur intelijen dari kodam dan polda, 
yang masing-masing berpangkat kolonel dan komisaris besar polisi. "Pada level 
rapat yang dipimpin Menko Polhukam, kepala BIN juga telah memaparkan tiga 
informasi penting itu," katanya.

Berarti siapa yang harus diganti? BIN, menurut Sofyan, tidak berkepentingan 
pada hal itu. "Yang jelas, ada juga keterlibatan aparat pemda, terutama 
menjelang pilkada. Ada unsur persaingan politik juga antara wakil gubernur dan 
gubernurnya," ujarnya. 

Apakah kepala pos BIN Maluku akan dievaluasi secara internal? "Tentu saja, itu 
sebagai bentuk pertanggungjawaban Bapak (Syamsir, Red) kepada presiden," 
katanya. Namun, Sofyan buru-buru menjelaskan bahwa kepala pos BIN Maluku juga 
berada di bawah koordinasi gubernur. "Itu sudah menjadi bagian sistem intelijen 
daerah. Koordinator forum intelijen dipimpin gubernur. Anggotanya melingkupi 
unsur TNI, kejaksaan, dan Polri," jelas Sofyan.

Kepala BIN, kata dia, siap diganti kapan saja. "Sejak dulu Bapak siap, yang 
penting demi kepentingan negara," ujarnya. Syamsir, kata Sofyan, hanya 
menyayangkan pernyataan panglima di televisi. "Sangat tidak elok menyalahkan 
intelijen," katanya menirukan reaksi Syamsir saat menyaksikan pernyataan 
panglima itu.

BIN menyebut Mensesneg Hatta Radjasa sudah tahu. Benarkah? Saat dikonfirmasi 
melalui telepon genggamnya, menteri asal PAN itu tidak merespons. 

Uskup Ambon Bela Pangdam-Kapolda

Uskup Diocesis Amboina Mgr P.C. Mandagi tak setuju Pangdam XVI Pattimura 
Mayjend Soedarmaidy Soebandi dan Kapolda Maluku Brigjen Pol Guntur Gatot 
Setiyawan dicopot akibat dampak penyusupan aktivis RMS pada Jumat lalu. Menurut 
dia, pencopotan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.

Dia menilai, kesalahan tidak dilakukan pucuk pimpinan TNI-Polri. "Kita harus 
melihat masalah itu dengan hati jernih," ujarnya. (rdl/fal/tom/cr7)



[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke