RIAU POS
Negeri CPO Langka Minyak
30 Juni 2007 Pukul 09:35
Beberapa bulan ini kita diramaikan dengan berita langkanya minyak goreng
sawit. Akibat kelangkaan minyak goreng yang terbuat dari sawit ini, membuat
harga minyak goreng bertengger sebesar Rp8.000 per liter yang semula Rp6.000.
Bahkan di Mataram NTB harga minyak goreng Rp10.000 per kg. Ironisnya, Indonesia
merupakan produksi minyak sawit mentah terbesar kedua setelah malaysia yaitu
sebanyak 16 juta ton per tahun, dengan areal perkebunan sawit sebesar 6,07 juta
hektar.
Banyak pihak yang menyesalkan terjadinya kenaikan harga yang mendadak
ini. Mentan menyesalkan, dengan kondisi produksi Crude Palm Oil (CPO) dalam
negeri yang cukup besar, seharusnya tidak akan terjadi kenaikan harga minyak
goreng yang sangat tinggi. Namun Mentan mengakui, peningkatan permintaan CPO
untuk biodisel di beberapa negara -Termasuk eropa- ikut berdampak terhadap
kenaikan harga CPO di dalam negeri. Akibatnya harga minyak goreng juga
terangkat naik.
Kemudian Menteri Perindustrian Fahmi Idris juga angkat bicara. Dia
menduga ada aksi spekulan besar dan kecil sehingga mendorong gejolak harga di
dalam negeri. Untuk Spekulan besar, Fahmi mensinyalir praktik mencari
keuntungan dilakukan antara lain dengan membeli minyak goreng dalam jumlah
besar, misalnya 1.000 ton. Komoditas itu kemudian tidak segera disalurkan,
tetapi didiamkan dulu di pabrik dan setelah harga naik baru diambil. Sedangkan
spekulan kecil, dilakukan pedagang intrainsuler. Mereka membeli minyak goreng
dari Pulau Jawa dengan delivery order (DO) dalam negeri.
Kurangkah Produksi?
Dirjen Perkebunan, Depertemen Pertanian, Achmad Mangga Barani sendiri
membantah kenaikan harga minyak goreng disebabkan Indonesia kekurangan CPO.
Berdasarkan data produksi CPO dalam negeri yang mencapai 16 juta ton per tahun,
sulit rasanya alasan pabrik kekurangan bahan baku. Namun karena harga di luar
negeri lebih baik, maka industri lebih suka mengekspor CPO daripada memenuhi
untuk industri dalam negeri. Imbasnya jelas, pasokan untuk pabrik dalam negeri
menjadi berkurang.
Produksi CPO sebanyak 16 juta ton itu dihasilkan dari areal tanaman
kelapa sawit 6,07 juta hektare, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 2,63 juta
hektare, perkebunan besar milik negara 679.000 hektare dan perkebunan besar
swasta 2,742 juta hektare. Dirjen Pengolahan dan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Departemen Pertanian, Djoko Said Damardjati mengatakan, dengan produksi CPO
sebanyak 16 juta ton, sekitar 12 juta ton dieskpor dan untuk konsumsi dalam
negeri hanya 3,8 juta ton. Dari 3,8 juta ton, sebanyak 3,3 juta ton dikonsumsi
langsung, sedangkan 0,5 juta ton untuk industri. Dengan demikian, rata-rata
kebutuhan untuk dalam negeri hanya 250.000 ton/bulan, dimana 100.000 ton untuk
industri minyak goreng.
Harga Ekspor dan Subsidi
Berdasarkan informasi, harga pasar CPO di tingkat dunia yang tinggi
hingga 700 dolar AS per ton dan harga lelang CPO di Jakarta mencapai Rp6.900
per kg. Djoko menganggap produsen seperti mendapat durian runtuh dengan ekspor
CPO. Padahal, rata-rata harga CPO di pasar Internasional sampai Maret lalu
hanya 420 dolar AS/ton dan harga tandan buah segar hanya Rp600/kg. Sebenarnya
dengan memberikan subsidi terhadap harga minyak goreng, mereka tidak akan rugi,
karena yang diekspor jauh lebih banyak.
Dengan harga subsidi, produsen bisa menjual CPO ke pabrik refinery
Rp5100/kg untuk diolah sebagai bahan baku minyak goreng yang dijual ke industri
minyak goreng Rp5.700/kg. Mereka masih mendapatkan selisih kos pengolahan Rp600
per kg. Harga minyak goreng selanjutnya bisa dijual ke pengecer sebesar Rp6.100
per kg, sehingga sampai di tingkat konsumen nantinya hanya Rp6.500 per kg.
Operasi Pasar
Menteri Perdagangan, Marie Elka Pangestu, mengatakan kebijakan yang kita
ambil bukan mengendalikan ekspor atau pajak eskpor, melainkan diusahakan dalam
bentuk operasi pasar. Padahal sebenarnya kebijakan Operasi Pasar (OP) kerap
kali diterapkan pada kebutuhan pokok lainnya seperti beras, namun hasilnya
tidak mampu meredam harga pasar.
Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Derom
Bangun mengaku pengusaha telah sepakat menambah volume CPO untuk operasi pasar
menjadi 150.000 ton. Ketua Asosiasi Industri Minyak Makan (AIMMI) Adiwisoko
Kasman juga mengambil langkah-langkah stabilisasi harga, yaitu memperbanyak
jumlah penyalur. Sayangnya pada saat tulisan ini dibuat harga minyak goreng
masih tinggi. Ini membuktikan bahwa dengan langkah-langkah yang telah dilakukan
baik oleh pemerintah maupun oleh swasta ternyata tidak berhasil.
Untuk menurunkan harga minyak goreng pemerintah menerapkan tiga langkah.
Langkah pertama program stabilisasi harga (PSH) dengan meminta produsen
melakukan operasi pasar. Caranya, pengusaha wajib memasok CPO dengan harga yang
murah minimal 100 ribu ton. Langkah kedua adalah dengan menerapkan kuota bagi
produksi CPO atau DMO per tahun menjadi 4,5-5 juta ton dari sebelumnya 16 juta
ton. Kalau itu juga tidak berhasil menurunkan harga minyak goreng baru
diterapkan pengenaan pajak ekspor.
Pelarangan Penimbunan Barang
Apabila terjadi lonjakan harga dengan tiba-tiba, perlu diwaspadai adanya
aksi penimbunan. Syariah Islam telah melarang umatnya untuk melakukan
penimbunan.
Dalam sistem ekonomi kapitalis yang terjadi kini, aksi timbun-menimbun
bukan hanya terhadap keperluan pokok tetapi juga di luar keperluan pokok.
Apalagi saat ini pemerintah juga tidak mempunyai instrumen untuk mengontrol
pergerakan, termasuk harga minyak goreng kecuali membuat ancaman menaikkan
pajak ekspor.
Pemerintah juga sangat menggantungkan operasi pasar dari swasta. Semua
ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai kemampuan menambah pasokan minyak
goreng.
Indonesia yang merupakan produsen CPO terbesar setelah Malaysia, tidak
seharusnya mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini membuktikan bahwa penerapan
sistem ekonomi kapitalis selama ini telah membuat rakyat sengsara. Masihkah
negeri CPO ini terpeleset?
Zulhelmy,
dosen Tetap UIR Pekanbaru dan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia
(HTI) Riau
[Non-text portions of this message have been removed]
