Refleksi: Isteri terima, tetapi pak menteri tidak terima berarti haram menjadi
halal dan tidak dapat dituntut?
RIAU POS
Istri Menteri Mengaku Terima "Uang Haram"
07 Juni 2007 Pukul 08:49
Laporan JPNN, Jakarta
Senyum tersungging di bibir Pigoselpi Anas ketika memasuki ruang
persidangan, Rabu (6/6). Istri Rokhmin Dahuri itu tampak siap menjadi saksi
atas kasus dugaan korupsi "uang haram" Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)
yang menjerat suaminya. Padahal ketika masih berada di ruang terdakwa, ibu
empat anak itu nampak tegang sambil membolak-balik majalah di tangannya.
Meski Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
memintanya hadir sebagai saksi dan dia berhak untuk menolaknya, perempuan
kelahiran Payakumbuh itu tetap bersedia diminta keterangannya dalam
persidangan. ''Saya bersedia menjadi saksi. Saya minta disumpah agar keterangan
saya lebih bermakna,'' ujarnya kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi.
Menurut JPU Tumpak Panggabean, pemanggilan istri Rokhmin sebagai saksi
relevan. ''Saksi akan dimintai keterangan soal dua hal yakni kepemilikan
sertifikat tambak di Lampung dan uang sebesar Rp200 juta yang masuk ke rekening
saksi,'' ujar Tumpak.
Pigoselpi mengakui ada transfer uang Rp200 juta dari staf Rokhmin, Didi
Sadili. Namun, tambahnya, itu adalah uangnya yang dipinjam untuk keperluan DKP.
''Beliau (Rokhmin, red) minta saya menalangi dana untuk keperluan menteri
sampai terakumulasi sampai Rp 200 juta,'' ujar Pigoselpi dalam sidang yang
dimulai pukul 13.00 WIB itu, terlihat emosi.
Pigoselpi mengungkapkan alasan meminjamkan uang karena saat itu dana
untuk keperluan menteri belum tersedia dalam APBN, sedangkan sebagai menteri
yang baru menjabat, banyak kegiatan yang harus dijalankan Rokhmin.
Ditambahkannya, hal itu memang tak diungkapkannya pada saat diperiksa, dia
sendiri baru ingat soal peminjaman itu setelah pulang dari pemeriksaan di
Gedung KPK Veteran.
Transfer uang itu, tambahnya, adalah bentuk pengembalian dari uang yang
dipinjamkannya kepada Rokhmin. Meski demikian, tambahnya, baik peminjaman
maupun pengembalian uang tak disertai tanda terima selain bukti transfer ke
rekeningnya. ''Setelah sampai Rp200 juta, saya tidak mau minjami lagi,''
ujarnya.
Tak hanya meminjamkan uang sebesar Rp200 juta ke Rokhmin, Pigoselpi
diketahui mengeluarkan uang sebesar Rp500 juta untuk membeli tanah untuk tambak.
Darimana uang sebesar itu? Menurut perempuan yang saat itu memakai stelan
baju muslim serba ungu, sebelum menjadi menteri Rokhmin bekerja sebagai Guru
Besar IPB dan konsultan beberapa perusahaan termasuk Freeport. ''Itu uang
simpanan. Beliau dibayar dengan dolar. Saya selalu bertanya pada suami saya,
kapan selesai jadi menteri,'' ujarnya lantas menjelaskan dia lebih senang
suaminya tak jadi menteri, salah satu alasannya adalah masalah pemasukan yang
tak sebanyak ketika jadi konsultan.
Namun, jawaban yakin Pigoselpi tak bertahan lama. Anggota majelis hakim,
I Made Hendra Kusuma menyerangnya dengan pertanyaan tajam dan menjebak.
''Talangan Rp200 juta itu Saudara berikan ketika terdakwa jadi menteri atau
jadi Dirjen,'' tanya hakim ad hoc itu. Dengan tak yakin, Pigoselpi mengaku
lupa. Dia bahkan tak ingat kapan suaminya menjadi Dirjen Pelayaran Tangkap dan
Pesisir DKP.
Ketika ditanya soal penyerahan uang Rp500 juta untuk pembelian tanah
tambak, Pigoselpi mengaku itu bukan pinjaman kepada DKP melainkan murni untuk
membeli tanah. Ditambahkannya, Rokhmin yang menyuruhnya menyerahkan uang
tersebut ke Didi Sadili. Pembelian tanah itu, ujarnya, juga atas perintah
Rokhmin dengan alasan akan dijadikan tambak percontohan mahasiswa IPB. Namun,
ketika ditanya apakah dia menerima tanda terima dan menandatangani surat tanda
jual beli tanah, Pigoselpi tampak gugup sebelum mengiyakan jawaban itu.
''Saya kesal. Padahal saya sudah minjemin (ke DKP, red) saya malah
dijadikan saksi,'' ujarnya dengan nada tinggi, lalu ditenangkan Rokhmin dengan
cara menepuk bahunya. Pigoselpi mengaku yakin suaminya bukan koruptor karena
sejauh pengetahuannya, pengeluaran dana non bujeter DKP selalu ditujukan untuk
kepentingan nelayan. ''Kalau suami saya korupsi, saya yang akan menjebloskannya
ke penjara,'' ujarnya.
Fakta Baru
Fakta baru juga terungkap di persidangan kasus dugaan korupsi dengan
terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri di pengadilan,
Rabu (6/6). Akademisi IPB, Enang Haris, saat menjadi saksi membeberkan
fakta-fakta baru itu.
Kesaksiannya, khusus soal tambak IPB yang diduga dibiayai oleh Dana DKP.
Disebutkan, keberadaan tambak yang diklaim untuk percontohan mahasiswa IPB itu,
ternyata mengaitkan mantan Menteri Koperasi dan UKM Alimarwan Hanan dan
Mensesneg Hatta Rajasa dalam kasus yang menjerat Rokhmin. Keduanya diduga ikut
'kecipratan' dana non bujeter DKP yang bermasalah itu.
Menurut Enang, tambak di Lampung itu memang dimiliki oleh istri Hatta
Rajasa, istri Rokhmin dan istri Alimarwan. Riciannya, tanah seluas 46.315 ribu
hektar dimiliki Albaniawati Ali Marwan, tanah seluas 45.955 dimiliki istri
Hatta Oktiniwati Ulfa Dariah, dan tanah seluas 45.775 atas nama Pigoselpi.
''Menurut Pak Rokhmin kalau bisa pembagian tanah dengan luas sama untuk ketiga
orang itu,'' ujarnya.
Meski berdalih bahwa tambak itu adalah tambak percontohan yang punya misi
membuktikan bahwa bertani udang menguntungkan, Rokhmin tetap saja menuai
keuntungan dari itu. Menurut Enang yang berkacamata, Rokhmin pernah minta uang
dari hasil tambak itu. ''Empat kali meminta transfer yang jumlah keseluruhannya
mencapai Rp205 juta,'' tambah pria paro baya itu.
Menanggapi kesaksian Enang, Rokhmin mengaku ide dibuatnya tambak berasal
dari Hatta Rajasa ketika mereka bertemu dalam sebuah rapat kabinet. Ide itu
akhirnya dibicarakan lebih lanjut ketika mereka sama-sama menunaikan ibadah
haji pada tahun 2003 lalu dan akhirnya diwujudkan.(ein/jpnn)
[Non-text portions of this message have been removed]
