Tantangan yg menarik nigh bagi a dvokat yg litigasi...
http://jkt.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/12/tgl/07/time/17537/idnews/494105/idkanal/10
Advokat Ditantang Setor 10 Nama Polisi, Jaksa, Hakim Terburuk
Dianggap tahu A-Z kasus, advokat dianggap bisa menyetor 10 nama polisi,
Sungguh..sebuah keadilan yg tak terukur...pegawai Sanggar kebugaran Cintami dan
Minati atmanegara yg divonis bersalah telah menggelapkan uang kantor senilai
Rp97 juta telah divonis PN Jakarta 1 tahunprobosutejo..Rp 100 Milyar lebih
divonis 4 tahun...
Perlukah MA atau dibuat aturan yg
Korupsi Rp 1,248 trilyun dihukum hanya 4 tahun penjara
dan hanya disuruh mengganti Rp 300 juta.
Berarti dalam 1 tahun dia bisa dapat Rp 300 milyar
lebih. Jauh lebih besar daripada gaji presiden atau
Dirut perusahaan besar.
Kalau hanya disuruh mengganti Rp 300 juta(rp 0,3
milyar), lalu sisa uang
Hamdani Amin dan Probo sepertinya juga 4 tahun, ada yang aneh dengan standar
hukum kita?
-Original Message-
From: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
[mailto:[EMAIL PROTECTED] Behalf Of A Nizami
Sent: Wednesday, December 07, 2005 6:17 PM
To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com; lisi;
Mestinya ada penelitian dari para pakar ekonomi yang mendefinisikan
korelasi antara besaran tindak korupsi (dan kejahatan lain) di
Indonesia
dengan hukuman yang dapat diterima pelakunya.
Dari pengamatan sekilas, menurut saya (yang awam ini), relasi di atas
bisa didefinisikan sebagai fungsi 1/2
Mestinya ada penelitian dari para pakar ekonomi yang mendefinisikan
korelasi antara besaran tindak korupsi (dan kejahatan lain) di
Indonesia
dengan hukuman yang dapat diterima pelakunya.
Dari pengamatan sekilas, menurut saya (yang awam ini), relasi di atas
bisa didefinisikan sebagai fungsi 1/2
Dear all.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta tim menteri ekonomi dan kesejahteraan
rakyat yang baru memprioritaskan enam hal utama dalam mengelola program ekonomi
pasca perombakan kabinet. Silahkan simak di TEMPO:
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/12/07/brk,20051207-70283
Dear all;
Kalau mau benar-benar ekonomi kerakyatan, maka yang pertama adalah
pola struktunya dibalik: dari yang top-down menjadi dari bawah ke
atas.
Itu artinya, rakyat lokal (tingkat kabupaten, misalnya) berhak
menentukan kebijakan ekonomi di lokalnya itu. Jadi tidak diatur oleh
kebijakan
gilegile, ternyata ada orang yg moralnya lebih edan dari setan
-Original Message-
From: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
[mailto:[EMAIL PROTECTED] Behalf Of irwank
Sent: Wednesday, December 07, 2005 8:07 PM
To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com; A Nizami
Cc:
Coba pakai standar China, pasti banyak yang digantung di negeri ini ;-)
-Original Message-
From: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
[mailto:[EMAIL PROTECTED] Behalf Of irwank
Sent: Wednesday, December 07, 2005 8:07 PM
To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com; A Nizami
Cc:
PENAWARAN BUKU 8 Desember '05
Kepada Bpk/Ibu Yth,
Mohon maaf jika email ini dirasa mengganggu. Saya
bermaksud untuk menawarkan buku-buku yang mungkin
bermanfaat untuk menambah pengetahuan.
Berikut ini adalah daftar buku yang ada pada koleksi
kali ini:
Apabila berminat silahkan hubungi saya
Mungkin ini Terjemahan dari Sila Ke 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab
arief [EMAIL PROTECTED] wrote: Coba pakai standar China, pasti banyak yang
digantung di negeri ini ;-)
-Original Message-
From: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
[mailto:[EMAIL PROTECTED] Behalf Of irwank
Jadi Kalau Khaeriansyah terbukti korupsi 10 jt Rupiah,
maka beliau cukup diganjar hukuman 17.5 menit.
arief
Apalagi yang cuma nyolong ayam, di Carrefour harganya hari ini Rp9.650 per p
otong
-Original Message-
From: ekonomi-nasional@yahoogroups.com [mailto:[EMAIL PROTECTED]
s.com]On Behalf Of [EMAIL PROTECTED]
Sent: Thursday, December 08, 2005 11:50 AM
To:
Beberapa kasus korupsi itu bercampur dgn ketidakbecusan mengurus uang
negara. Jadi ada kemungkinan para koruptor itu sendiri ndak 'makan' seluruh
uang tsb, ttp sebagian besar hangus dlm putaran bisnisnya. Sebagian lagi
hangus karena sial, kena krisis moneter.
Lain halnya dgn kasus penilepan
Pengembang Dinyatakan Pailit
Warga Bukit Sentul Resah
BOGOR - Warga perumahan mewah Bukit Sentul di Kecamatan Babakanmadang,
Kabupaten Bogor kini resah dan memprotes adanya peraturan harus membayar
biaya kepailitan pengembangnya, PT Bukit Sentul, yang besarnya mencapai
ratusan juta rupiah. Bila
HARI gini baca buku Adam Smith, The Wealth of Nation ?, bentak Umar.
Itu diskursus abad ke-18, kini sudah abad ke-21 !.
Juga antitesisnya, Das Capital !, timpal Amir. Sejak tiga abad itu
dunia disadarkan, untuk membangun ekonomi sebuah negara perlu ideologi
sebagai bangunan dasar dan orientasi
Di Indonesia masalahnya kini menjadi jauh lebih berat karena pemerintah
yang dipilih secara demokratis didominasi kepentingan
pengusaha-pengusaha kuat, yang kepentingan ekonominya bertolak belakang
dengan kepentingan ekonomi rakyat.
***
Meskipun banyak orang dengan yakin menyatakan bahwa kondisi
18 matches
Mail list logo
