[ekonomi-nasional] Recklessness in Indonesia (Freeport-McMoRan)
NYT Editorial Recklessness in Indonesia Published: January 9, 2006 Freeport-McMoRan, an American company that operates a giant open-pit copper and gold mine in Papua, is a major contributor to Indonesias economy. The company is also one of Indonesias most reckless polluters and a source of hard cash - cash the company concedes is protection money - for the Indonesian military, which has one of the worst human rights records anywhere. A recent report in The Times by Jane Perlez and Raymond Bonner described Freeports activities in great detail. The report was part of a series of articles over the past year detailing environmental and other abuses by American mining companies at home and abroad. Several of these companies are being sued by local governments that argue that these companies environmental practices would never be tolerated in America and that local citizens are seeing too few of minings benefits while paying too heavy a price. Newmont Mining, based in Denver, has been sued by the Indonesian government for dumping poisoned wastes in local waters, and Placer Dome, based in Canada, has been sued by a Philippine province for similar infractions. Freeports activities are particularly disheartening. Over the past decade, the company has built what amounts to an industrial city in Indonesias easternmost province. On the plus side, the company provides jobs for 18,000 people and, according to company estimates, has provided Indonesia with $33 billion in direct and indirect benefits from 1992 to 2004, almost 2 percent of the countrys gross domestic product. The environmental damage, however, has been breathtaking. So far, the company has produced about one billion tons of waste, with five billion more tons to come before the operation shuts down. Some of this waste has been dumped into the mountains surrounding the mine, and some into a system of rivers that descend steeply into the islands low-lying wetlands and coastal estuaries. The damage has been enough to render the rivers, wetlands and parts of the estuaries - all critical to the food chain - unsuitable for aquatic life. Meanwhile, records show that between 1998 and 2004, Freeport gave officers in the police and military nearly $20 million in direct payments in addition to tens of millions more for military infrastructure like barracks and roads. The company told The Times that the payments were necessary to provide a secure working environment for its employees, and that there is no alternative to our reliance on the Indonesian military and police. Papua has long been home to a low-level, separatist insurgency against the central government, which made the company nervous. Yet what is missing from the companys response is any recognition that its environmental practices contributed to the unrest and allowed the military to establish a strong presence in a region where it had barely a toehold before Freeport arrived. Freeports environmental record and its support for the Indonesian military have caused rumbles in Washington, particularly among human rights advocates like Patrick Leahy, a Democratic senator from Vermont. Citing human rights abuses, Congress in 1992 restricted arms sales and most American training for Indonesian officers, and it enacted new prohibitions in 1999 after a rampage by army-backed militia in what was then East Timor Province. Mr. Leahy sharply criticized Secretary of State Condoleezza Rices decision to resume aid last year, which the administration described as a reward for Indonesias improved human rights record and its cooperation with the post-Sept. 11 counterterrorism campaign. Indonesias critics say that the present government is an improvement over the authoritarian rule of President Suharto, who ran the country for three decades ending in 1998. Yet the military continues its abusive practices. Setting aside for the moment Freeports environmental horror show, the company is not doing Indonesias civilian authorities any favors by underwriting the generals. Freeport describes its payments as an essential cost of doing business. But it appears not to have measured the costs to democracy. © Copyright 2006The New York Times Company http://www.nytimes.com/2006/01/09/opinion/09mon2.html - Yahoo! Photos Got holiday prints? See all the ways to get quality prints in your hands ASAP. [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ekonomi-nasional] ALFAMART MELINDAS PESANTREN?
Dear all; Ada tiga tulisan saya turunkan di bawah ini dari mailing list tetangga kita. Tiga tulisan ini saling berhubungan, dan berawal dari yang (1) lalu ditanggapi oleh yang (2) dan akhirnya muncul tanggapan Muslimin Nasution sebagai yang (3). Karenanya, silahkan dibaca berurutan selengkapnya jika ingin menangkap keseluruhan masalahnya. Nanti kalau ada tanggapan baru dari yang lain, akan saya kirimkan sebagai yang (4), mungkin juga disusul dengan (5) dst. Ikra.- == (1) Tulisan laporan Alfamart dari saudara Eko AP [EMAIL PROTECTED] wrote: Alfamart akan Menyerbu Pesantren Jombang, NU Online Alfamart didukung oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan mengembangkan sayap ke pesantren-pesantren. Hal itu terungkap dalam acara Silaturrahim Ulama dan Pengurus Koperasi Pesantren (Kopontren) se-Jawadengan Menteri Negara Kooperasi dan UKM RI Surya Dharma Ali di Pesantren Tambak Beras, Jombang, 11/12. Silaturrahim itu merupakan salah satu dari rangkaian acara haul ke-34 perintis dan penggerak NU KH. Abdul Wahab Chasbullah. Meneg Koperasi dan UKM hadir didampingi beberapa orang pembantunya dan delegasi dari Alfamart. Sementara ulama dan utusan Kopontren yang hadir antara lain dari Semarang, Wonosobo, Purworwjo, Magelang, Sleman, Lasem, Jepara, Jombang, Lumajang, Malang, Blitar, Bawean, Sumenep, dan Jakarta Selatan. Sebelumnya Meneg Koperasi dan UKM menyatakan, koperasi pesantren akan dapat berkembang dengan baik jika dikelola dengan manajemen yang profesional. Menurutnya Koperasi pesantren jangan sampai dipimpin oleh kiai atau para putranya. Nanti tidak ada yang berani mengkritik. Makanya, lebih baik kiai atau gus yang memantau saja. Kalau ada yang tidak benar tinggal ditegur. Lebih baik ditangani orang luar. Ini saya bawa dari Alfamart dengan tujuan untuk membantu membangun koperasi pesantren, kata Menteri. Kontan beberapa orang aktifis kopontren langsung menyambut tawaran menteri dengan suka cita. Beberapa utusan kopontren langsung menanyakan mekanisme dan prosedur pendirian Alfamart di Pesantren. Sahkan salah seorang langsung menawarkan tanahnya di dalam lingkungan pesantren untuk ditempati Alfamart. Minimal santri itu kan butuh sabun, odol, sikat gigi, sabun cuci dan yang lainnya. Itu harus ditangani oleh pesantren sendiri. Nanti dari Alfamart akan membantu. Tapi untuk pesantren yang sudah ada Indomartnya jangan, kata menteri. Menteri menegaskan, pesantren harus mengambil peran dalam pengembangan ekonomi. Menurutnya, selama ini pesantren hanya menyumbangkan lulusan yang cerdas san berakhlak, namun dengan tingkat kesejahteraan rendah. Ini harus kita antisipasi. Kemiskinan adalah penyebab kekufuran, dosa yang paling besar. Harus ada perubahan. Pemerintah menyediakan fasilitas untuk perubahan itu, katanya. (nam) (2) From: cepy alhakim To: Muslimin Nasution Cc: [EMAIL PROTECTED] ; Mila Anggraini ; Sri Harimurni ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] Sent: Monday, January 09, 2006 10:27 AM Membaca tulisan berita yang disampaikan oleh sahabat Eko, saya berpendapat bahwasannya pondok pesantren sudah mulai terjebak oleh jaring-jaring yang dipasang oleh kapitalis global melalui Menteri kita sendiri. Sesungguhnya pondok pesantren tidak perlu memasukkan Alfamart ke dalam lingkungannya yang notabene pemegang sahamnya adalah asing. Dan itu tidak sesuai dengan semangat pondok pesantren yang selama ini selalu menjaga tradisi. Khususnya pondok- pondok pesantren NU yang terkenal dengan Ketradisionalannya. Karena yang pasti efeknya bisa meluas sampai pada lingkungan disekitar pondok pesantren. Pengalaman saya disaat mondok di salah suatu pondok pesantren di garut, keperluan santri itu tidak muluk-muluk. Sabun mandi, sabun cuci, odol, sikat gigi yang pasti adalah kebutuhan primer. Dan itu semuanya sudah disediakan oleh koperasi pondok. Kita perlu melihat fenomena sekarang dimana banyak usaha-usaha semacam alfamart, indomeret, dan yang sejenisnya telah banyak bermunculan dimana-dimana. Bukan hanya di ibukota propinsi maupun kota/kabupaten. Namun telah merambah sampai ke kecamatan-kecamatan. Dan itu telah membunuh pedagang- pedagang kecil yang notabene juga adalah pedagang pasar tradisional secara perlahan- lahan. Dengan melihat peran pondok pesantren selama ini, disamping sebagai pusat sumber ilmu juga sebagai legislative. Seandainya Alfamart masuk ke pondok pesantren, apa tidak sama dengan membuat orang lain yang ada disekitar lingkungannya jatuh dalam kemiskinan? Apa Pondok Pesantren dan Santri itu sendiri mau dikatakan sebagai pembunuh pedagang kecil alias rakyat kecil, jelas tidak bukan?? (3) From: Muslimin Nasution [EMAIL PROTECTED] Date: Mon Jan 9, 2006 12:14 am Subject: Pembvunuhan terhadap ekonomi rakyat di pedesaan, penjajahan ekonomi melalui sitem retail. [EMAIL PROTECTED] Send Email Ytc. para sahabat pencinta ekonomi kerakyatan Kelihatannya banyak sekali hal2 yang menuntut kepedulian kita. Konon ceritannya
Re: [ekonomi-nasional] ALFAMART MELINDAS PESANTREN?
Mas, Numpang nanya; wujud intervensi Alfamart dalam bentuk apa: permodalan, asistensi manajemen, atau kongsi? Zaky --- Ikranagara [EMAIL PROTECTED] wrote: Dear all; Ada tiga tulisan saya turunkan di bawah ini dari mailing list tetangga kita. Tiga tulisan ini saling berhubungan, dan berawal dari yang (1) lalu ditanggapi oleh yang (2) dan akhirnya muncul tanggapan Muslimin Nasution sebagai yang (3). Karenanya, silahkan dibaca berurutan selengkapnya jika ingin menangkap keseluruhan masalahnya. Nanti kalau ada tanggapan baru dari yang lain, akan saya kirimkan sebagai yang (4), mungkin juga disusul dengan (5) dst. Ikra.- == (1) Tulisan laporan Alfamart dari saudara Eko AP [EMAIL PROTECTED] wrote: Alfamart akan Menyerbu Pesantren Jombang, NU Online Alfamart didukung oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan mengembangkan sayap ke pesantren-pesantren. Hal itu terungkap dalam acara Silaturrahim Ulama dan Pengurus Koperasi Pesantren (Kopontren) se-Jawadengan Menteri Negara Kooperasi dan UKM RI Surya Dharma Ali di Pesantren Tambak Beras, Jombang, 11/12. Silaturrahim itu merupakan salah satu dari rangkaian acara haul ke-34 perintis dan penggerak NU KH. Abdul Wahab Chasbullah. Meneg Koperasi dan UKM hadir didampingi beberapa orang pembantunya dan delegasi dari Alfamart. Sementara ulama dan utusan Kopontren yang hadir antara lain dari Semarang, Wonosobo, Purworwjo, Magelang, Sleman, Lasem, Jepara, Jombang, Lumajang, Malang, Blitar, Bawean, Sumenep, dan Jakarta Selatan. Sebelumnya Meneg Koperasi dan UKM menyatakan, koperasi pesantren akan dapat berkembang dengan baik jika dikelola dengan manajemen yang profesional. Menurutnya Koperasi pesantren jangan sampai dipimpin oleh kiai atau para putranya. Nanti tidak ada yang berani mengkritik. Makanya, lebih baik kiai atau gus yang memantau saja. Kalau ada yang tidak benar tinggal ditegur. Lebih baik ditangani orang luar. Ini saya bawa dari Alfamart dengan tujuan untuk membantu membangun koperasi pesantren, kata Menteri. Kontan beberapa orang aktifis kopontren langsung menyambut tawaran menteri dengan suka cita. Beberapa utusan kopontren langsung menanyakan mekanisme dan prosedur pendirian Alfamart di Pesantren. Sahkan salah seorang langsung menawarkan tanahnya di dalam lingkungan pesantren untuk ditempati Alfamart. Minimal santri itu kan butuh sabun, odol, sikat gigi, sabun cuci dan yang lainnya. Itu harus ditangani oleh pesantren sendiri. Nanti dari Alfamart akan membantu. Tapi untuk pesantren yang sudah ada Indomartnya jangan, kata menteri. Menteri menegaskan, pesantren harus mengambil peran dalam pengembangan ekonomi. Menurutnya, selama ini pesantren hanya menyumbangkan lulusan yang cerdas san berakhlak, namun dengan tingkat kesejahteraan rendah. Ini harus kita antisipasi. Kemiskinan adalah penyebab kekufuran, dosa yang paling besar. Harus ada perubahan. Pemerintah menyediakan fasilitas untuk perubahan itu, katanya. (nam) (2) From: cepy alhakim To: Muslimin Nasution Cc: [EMAIL PROTECTED] ; Mila Anggraini ; Sri Harimurni ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] Sent: Monday, January 09, 2006 10:27 AM Membaca tulisan berita yang disampaikan oleh sahabat Eko, saya berpendapat bahwasannya pondok pesantren sudah mulai terjebak oleh jaring-jaring yang dipasang oleh kapitalis global melalui Menteri kita sendiri. Sesungguhnya pondok pesantren tidak perlu memasukkan Alfamart ke dalam lingkungannya yang notabene pemegang sahamnya adalah asing. Dan itu tidak sesuai dengan semangat pondok pesantren yang selama ini selalu menjaga tradisi. Khususnya pondok- pondok pesantren NU yang terkenal dengan Ketradisionalannya. Karena yang pasti efeknya bisa meluas sampai pada lingkungan disekitar pondok pesantren. Pengalaman saya disaat mondok di salah suatu pondok pesantren di garut, keperluan santri itu tidak muluk-muluk. Sabun mandi, sabun cuci, odol, sikat gigi yang pasti adalah kebutuhan primer. Dan itu semuanya sudah disediakan oleh koperasi pondok. Kita perlu melihat fenomena sekarang dimana banyak usaha-usaha semacam alfamart, indomeret, dan yang sejenisnya telah banyak bermunculan dimana-dimana. Bukan hanya di ibukota propinsi maupun kota/kabupaten. Namun telah merambah sampai ke kecamatan-kecamatan. Dan itu telah membunuh pedagang- pedagang kecil yang notabene juga adalah pedagang pasar tradisional secara perlahan- lahan. Dengan melihat peran pondok pesantren selama ini, disamping sebagai pusat sumber ilmu juga sebagai legislative. Seandainya Alfamart masuk ke pondok pesantren, apa tidak sama dengan membuat orang lain yang ada disekitar lingkungannya jatuh dalam kemiskinan? Apa Pondok Pesantren dan Santri itu sendiri mau dikatakan sebagai pembunuh pedagang kecil alias rakyat kecil, jelas
[ekonomi-nasional] ANALISA EKONOMI
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/09/utama/2353514.htm ANALISA EKONOMI Faisal Basri Ibarat kesebelasan sepak bola, perombakan tim ekonomi menghasilkan barisan belakang dan lini tengah yang lebih tangguh. Dalam tempo kurang dari satu bulan, sejumlah indikator ekonomi jangka pendek menunjukkan perbaikan berarti. Nilai tukar rupiah menguat cukup tajam, menembus Rp 9.500-an per dollar AS pada akhir pekan lalu, padahal sebulan lalu masih di atas Rp 10.000 per dollar AS. Sementara itu, minggu lalu indeks harga saham gabungan (IHSG) mengukir dua kali rekor baru dan ditutup pada 1.222. Yang juga membaik secara konsisten ialah cadangan devisa. Dalam sebulan terakhir cadangan devisa bertambah lebih dari satu miliar dollar AS, dari 33,4 miliar dollar AS menjadi 34,7 miliar dollar AS pada akhir Desember 2005. Yang cukup menggembirakan pula ialah terjadi penurunan tingkat harga-harga umum walau hanya 0,04 persen. Deflasi yang terjadi pada bulan Desember ini membuat inflasi selama tahun 2005 lebih rendah daripada perkiraan, yaitu hanya 17,11 persen. Bandingkan dengan inflasi tahun-ke-tahun bulan November yang 18,38 persen. Perlu pula dicatat bahwa suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor satu bulan pada lelang terakhir 4 Januari 2006 turun walau hanya satu basis poin menjadi 12,74 persen. Perbaikan indikator-indikator ekonomi di atas, sebagaimana diakui Gubernur Bank Indonesia, lebih didorong derasnya arus dana jangka pendek yang masuk ke Indonesia (Kompas, 7 Januari 2005, halaman 17). Jika kecenderungan perbaikan bisa terus berlangsung secara konsisten untuk beberapa bulan ke depan, diharapkan paling tidak kita dapat lebih cepat kembali ke sekitar posisi makroekonomi di awal tahun 2005. Kala itu nilai tukar Rp 9.305 per dollar AS, suku bunga SBI bertenor sebulan 8,24 persen, inflasi 7,32 persen, dan cadangan devisa 36 miliar dollar AS. Pertajam barisan penyerang Barisan belakang dan lini tengah yang kuat membuat lawan sulit membobolkan gawang, tetapi tak cukup untuk membuat suatu kesebelasan memenangi pertandingan. Dibutuhkan lapisan penyerang tangguh. Para penyerang terdiri dari menteri-menteri sektoral: pertanian, perindustrian, kehutanan, kelautan, energi dan sumber daya mineral. Menteri Perdagangan bisa dipandang sebagai penyerang tengah (striker) dalam menembus pasar internasional dan melawan produk impor di pasar domestik. Mereka inilah yang menjadi ujung tombak menciptakan goals (tujuan pembangunan), yakni kemakmuran dan kesejahteraan lewat penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan produktivitas. Barisan penyerang akan lebih produktif menciptakan gol jika lini tengah dan barisan belakang secara efektif menopang lewat umpan-umpan tajam dengan presisi tinggi. Sudah barang tentu penyelesaian akhir sangat bergantung pada kerja sama di antara penyerang. Serangan mudah dipatahkan jika penyerang bermanuver sendiri-sendiri. Jika kita menggunakan analogi kesebelasan sepak bola di atas untuk menganalisis peran para menteri sektoral, maka sangat mudah menemukan kelemahan. Sejauh ini kita menyaksikan belum banyak yang diperbuat untuk menata sektor riil. Masalah-masalah struktural belum banyak tersentuh. Perbaikan di sektor riil yang dicapai seperti penurunan terminal handling charge (THC) dari 150 dollar AS menjadi 95 dollar AS per kontainer masih jauh dari memadai untuk meringankan beban dunia usaha dari berbagai penjuru. Sementara itu, muncul masalah baru yang membuat perbaikan yang telah dicapai seakan tak berbekas. Penanganan pemerintah atas berbagai masalah tampaknya masih jauh dari padu. Saling tuding di antara sesama pejabat masih terjadi sebagaimana terlihat dari kasus formalin dan impor beras. Jangan sering off-side Tak ada gunanya bersuara lantang, tetapi kosong makna, apalagi kontroversial dan destruktif. Contoh yang paling anyar ialah pernyataan Menteri Perindustrian yang mengecam pengusaha yang memindahkan produksinya ke negara lain. Kasus yang ia kedepankan ialah Garudafood yang memproduksi ting-ting di pabriknya di China. Produk ini sepenuhnya dipasarkan di Indonesia (Kompas, 7 Januari 2005, halaman 18). Sepatutnya Menteri Perindustrian mawas diri dan berkaca pada realitas yang dihadapi dunia usaha di Tanah Air. Mereka sudah barang tentu tak akan mengalihkan fasilitas produksinya ke luar negeri untuk produk-produk yang sepenuhnya dipasarkan di dalam negeri seandainya iklim berusaha di Indonesia cukup kondusif dan kompetitif. Bagaimana mungkin mereka bisa menghasilkan produk-produk makanan berkadar gula tinggi jika bea masuk untuk bahan baku utamanya sangat tinggi. Belum lagi biaya-biaya lain yang tak perlu, yang besarnya di luar kewajaran karena pemerintah membiarkan penyedia jasanya leluasa melakukan monopoli. Bukankah kesalahan sepenuhnya ada pada pihak pemerintah sendiri karena mengenakan bea masuk jauh lebih tinggi atas bahan baku ketimbang barang jadinya. Bukankah pemerintah sendiri yang
[ekonomi-nasional] Ketika BUMN Menjadi Beban
http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/09/nas07.htm Ketika BUMN Menjadi Beban Didik J Rachbini POSISI BUMN secara ekonomis sangat strategis karena jumlah aset dan ragam kegiatannya sangat luas, baik pertanian dalam arti luas seluruhnya, pertambangan, industri, perdagangan, infrastuktur, maupun jasa lainnya. Pendek kata, BUMN berada pada hampir seluruh sektor kegiatan ekonomi. Bahkan tidak berlebihan jika ekonomi BUMN ini disebut sebagai separo dari sistem perekonomian nasional. Jika pertumbuhan produksi BUMN baik maka baik pulalah perekoniam nasionalnya. Namun hal itu tidak terjadi karena kenyataannya BUMN banyak yang bermasalah, merugi, bahkan menjadi beban anggaran negara dan perekonomian nasional. Karena itu, gagasan dan kebijakan pemerintah diarahkan untuk mengefisienkan BUMN dengan cara merampingkan, melakukan konsolidasi holding, merger, dan mengurangi jumlah BUMN dengan menutup yang mengalami kerugian. Apakah jumlah BUMN akan menyusut? Jawabannya sudah pasti karena tanpa kebijakan apa pun sudah banyak yang bangkrut akibat didera inefisiensi dan kerugian secara terus-menerus. Menteri Negara BUMN sudah selayaknya membersihkan BUMN yang merugi ini. Akan tetapi, rencana strategis BUMN yang masih asal-asalan sudah mengelompokkan BUMN ke dalam berbagai kelompok berdasarkan jenis kegiatan. Kemudian secara massal akan diterapi dengan alternatif cara holding, merger, atau dibiarkan berjalan sendiri sebagai perusahaan yang mandiri. Langkah-langkah itu tidak strategis dilihat dari kondisi faktual di lapangan karena setiap BUMN mempunyai masalah sendiri- sendiri. Jadi, tidak seharusnya semua BUMN dimasukkan ke dalam proses konsolidasi umum seperti itu. Banyak BUMN yang tidak memerlukan terapi apa pun karena sudah mempunyai kinerja yang baik. Strategi konsolidasi seperti itu hanya dilakukan jika ada masalah di dalam BUMN tersebut atau ada kebutuhan yang faktual dari bawah karena berbagai alasan strategis pengembangan perusahaan. Seperti konsolidasi pemasaran, kebutuhan kolektif pengadaan bahan baku, ekspor bersama, dan alasan lainnya. Jadi, strategi umum mengevaluasi seluruh BUMN untuk dikonsolidasikan melalui holding atau merger tidak tepat karena akan banyak masalah tambahan jika dilakukan dari atas melalui perintah secara otoritatif. Menurut saya, langkah seperti itu saya anggap kurang berhati-hati. Sebab, melakukan langkah-langkah merger seperti ini bisa menimbulkan implikasi bila tidak dilakukan secara hati-hati dan tidak cermat. Begitu juga dengan kebijakan holding untuk BUMN sejenis akan bisa bermasalah kalau bukan karena ada kebutuhan yang sama. Kebijakan tersebut tidak ada gunanya dan bisa menghabiskan sumber daya dan biaya yang besar. Jadi yang harus kita cermati bahwa langkah-langkah seperti itu tidak bisa dilakukan secara sembrono sehingga menimbulkan implikasi-implikasi yang merugikan. Kemudian harus dipertimbangkan juga bahwa BUMN itu diintegrasikan dalam sistem ekonomi nasional dengan langkah-langkah alternatif yang harus segera dipikirkan. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan efisiensinya sehingga kontributif secara optimal terhadap perekonomian nasional. Jika BUMN efisien dan untung maka kesinambungan perusahaan dan produksinya akan mantap. Yang pertama, apabila BUMN itu untung, bagus, profitable, kemudian likuiditas dan kinerjanya bagus, maka BUMN tersebut tidak diintervensi dengan kebijakan apa pun. Yang diperlukan adalah keleluasaan manajemen untuk mengembangkan kinerjanya secara labih baik lagi. BUMN tersebut yaitu tidak perlu dimerger, tidak perlu di-roll up, dan tidak perlu dikonsolidasikan dengan holding. Yang terpenting dan menjadi pegangan pemerintah adalah kendali manajemen dengan kontrak manajemen. Jika posisi eksternalitasnya strategis untuk publik maka tidak perlu diprivatisasi. Negara memerlukan kehadirannya untuk keberpihakan tertentu yang terkait dengan kepentingan publik secara lebih luas. Yang kedua, apabila BUMN itu untung, kemudian bersaing dengan banyak sekali usaha swasta itu berarti BUMN tersebut tidak memiliki posisi eksternalitas yang strategis. Posisi tersebut hanya merupakan bagian dari pasar yang sudah berkembang luas. Contohnya adalah hotel yang dimiliki oleh pemerintah. Industri perhotelan sudah besar dan sudah banyak swasta yang terlibat di dalamnya. Kelompok BUMN yang baik kinerjanya tetapi tidak memiliki posisi eksternalitas yang strategis tidak perlu dipertahankan. Artinya, jika pemerintah hendak melakukan privatisasi maka hal tersebut tidak perlu diributkan kecuali hendak mencegah penyimpangan dalam penjualan. Jika pemerintah hendak mempertahankannya harus ada alasan yang kuat karena sudah sukses dalam mencapai kinerja yang baik. Yang ketiga, kalau ada BUMN rugi dan kurang bagus kinerjanya, tetapi posisi eksternalitasnya sangat strategis (seperti PLN) maka harus dikorporasikan agar kinerjanya lebih baik sehingga tidak membebani anggaran. Ada usaha
[ekonomi-nasional] 'Utang Indonesia Bisa Dihapus Total'
Berita yang menggembirakan tentang utang indonesia.. wassalam taruna Taruna Ikrar, MD Founder CFIS (Center For Interregional Study) Address: Departement of Cardiology Faculty of Medicine, Niigata University, Asahimachi 1-754, Niigata 51-8510, JAPAN Phone: +81-(25)-227-2183, Fax: +81-(25)-227-0774 Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
