Makin miskin kita, makin besar prosentase kenaikan harga bahan bakar.
Makin ke pelosok kita hidup, makin berlipat lagi kenaikan itu.
Orang-orang desa menanggung beban kenaikan ini lebih berat ketimbang
orang kota.
Satu hal yang tidak dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian
Aburizal
Berpacu di Tarif Angkutan Umum
Tarif angkutan melonjak naik menyusul keputusan pemerintah menaikkan
harga bahan bakar. Beberapa daerah sudah memutuskan tarif baru, yang
rata-rata naik 40%. Namun, kenaikan itu masih akan dilawan oleh
tuntutan para supir dan operator angkutan yang meminta kenaikan
Mati di Lumbung Padi
Ironis. Badan-badan PBB bidang pertanian dan perburuhan mengingatkan
bahwa sekitar 450 juta buruh tani di berbagai negara di dunia terancam
kemiskinan dan kelaparan.
Petani? Kelaparan? Tapi, itulah realitas yang pahit.
Menurut laporan yang dibuat Badan PBB untuk Pertanian
]
salam,
Farid Gaban
Yahoo! Groups Sponsor ~--
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/GEEolB/TM
Lomba Kebodohan
Para menteri Kabinet Yudhoyono berlomba-lomba membuat pernyataan untuk
menjustifikasi pencabutan subsidi bahan bakar dramatis belakangan ini.
Tapi, jauh dari menyejukkan, banyak pernyataan itu menunjukkan sikap
tidak sensitif terhadap krisis yang dihadapi rakyat kebanyakan, bahkan
The Death of Daliyem and Other Stories
Nyonya Daliyem sedianya sudah meninggal pada Kamis siang pekan lalu.
Janda tua itu, warga Desa Bangunrejo, pinggiran Yogyakarta, nekad
terjun ke Sungai Pleret yang melintas di kampungnya. Tapi percobaan
bunuh diri digagalkan para tetangganya. Dia berhasil
Soyo Bubrah, Yo
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya tidak perlu risau tentang
kesiapan rakyat Indonesia menghadapi krisis ekonomi. Bagi banyak warga
miskin, krisis ekonomi sudah lama mereka alami. Meski yang belakangan
ini sangat menghunjam, pada akhirnya rakyat akan terbiasa lagi.
Bukan Negeri Miskin
Dana Moneter Internasional (IMF) pekan ini setuju menghapuskan 3,3
miliar dolar AS utang 19 negara miskin. Dan Indonesia tidak termasuk
dalam daftar. Haruskah kita bangga, karena Indonesia dikategorikan
negeri kaya, atau sedih, karena artinya rakyat Indonesia harus
membayar
Burung Unta
Orang asing bisa memiliki kepedulian besar pada kondisi bangsa ini
ketika para pejabat Indonesia justru merasa situasi normal belaka.
Beratnya beban utang luar negeri yang berakibat pada pemiskinan rakyat
telah lama menjadi perhatian lembaga di luar negeri. Namun, kita
ibarat burung
:
--- In ekonomi-nasional@yahoogroups.com, Farid Gaban
[EMAIL PROTECTED] wrote:
Saya teringat iklan Freedom Institute di Kompas ketika mereka mengutip
ekonometri LPEM Universitas Indonesia, menjustifikasi kenaikan harga
bahan bakar Maret 2005. Pengalihan subsidi BBM, kata lembaga itu
Muak Kasus Depok
Oleh Farid Gaban | Warga Depok
Jika demokrasi adalah kekuasaan dari, untuk dan oleh rakyat, maka
sengketa hukum yang panjang dalam kasus pemilihan walikota Depok, Jawa
Barat, telah benar-benar merupakan pengalaman buruk demokrasi. Atau
mungkin lebih tepatnya pengalaman buruk
kredit di sini.]
Terima kasih sebelumnya.
Farid Gaban
Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/
* To unsubscribe from this group, send an email
Message-ID: [EMAIL PROTECTED]
User-Agent: eGroups-EW/0.82
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Yahoo Groups Message Poster
X-Yahoo-Post-IP: 203.130.212.219
X-Yahoo-Newman-Property: groups-compose
Sender:
Gajah di Pelupuk Mata
Berbeda dengan janjinya memberantas korupsi, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono membuat pernyataan sangat lembek pekan ini tentang para
koruptor yang terlibat dalam skandal bantuan likuiditas BI (BLBI). Dia
mengimbau agar para koruptor BLBI yang ada di luar negeri pulang.
Buruh dan Politik
Kita tidak tahu persis sebenarnya apa yang ingin dikatakan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono ketika meminta semua pihak terkait dalam
demonstrasi buruh akhir-akhir ini untuk tidak menyeret masalah
kesejahteraan buruh dan karyawan ke arena politik.
Gubernur, Bupati, Walikota,
Yang gagal saya kira bukan komunikasinya, tapi substansi policy yang
diambilnya
fgaban
--- In ekonomi-nasional@yahoogroups.com, Ambon [EMAIL PROTECTED] wrote:
REPUBLIKA
Rabu, 25 Januari 2006
Gagalnya Komunikasi Politik SBY
Mohammad Yasin Kara Anggota Komisi XI DPR, dari Fraksi PAN
Kisah pelarian David Nusa Wijaya yang dituduh merugikan negara satu
triliun rupiah lebih dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI) tak hanya menunjukkan ruwetnya sistem hukum, tapi juga
absurdnya pranata ekonomi negeri kita.
Belum lama ini muncul sengketa antara Kejaksaan Agung dan
Menteri Pekerjaan Umum akhirnya mengumumkan penutupan sementara
sebagian jalur jalan tol Cipularang. Ini setelah untuk kesekian
kalinya, beberapa bagian jalan bebas hambatan Jakarta-Bandung itu
ambles dan mengancam keselamatan pengguna jalan.
Meski menteri mengatakan jalan tol Cipularang dibangun
Ratusan ribu nelayan di seluruh Indonesia, yang rata-rata hidupnya
sudah miskin, berhenti melaut, beralih profesi atau menerima hidup
lebih miskin setelah pencabutan subsidi bahan bakar drastis pada
Oktober tahun lalu. Dan lebih parah lagi, usaha nelayan dianggap
sebagai industri, sehingga harga
Apa yang tadinya dianggap sebagai prestasi, belakangan ternyata
blunder. Pekan ini, Andi Mallarangeng, jurubicara kepresidenan,
mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu bertemu
dengan para debitor (pengutang dalam jumlah besar) Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia.
Pernyataan itu,
Gagasan Gubernur DKI Sutiyoso untuk menyatukan Jakarta dan kota-kota
sekitarnya menjadi sebuah megapolitan perlu diperdebatkan secara lebih
terbuka dan melibatkan pandangan yang komprehensif dari berbagai disiplin.
Ide seperti ini sebenarnya tidak baru. Ali Sadikin, gubernur pada
1966-1977,
Sementara Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengusulkan konsep
megapolitan, para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah
Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengusulkan konsep desentralisasi.
Dan ini bisa menjadi bahan diskusi bermutu.
Ketimbang memperbesar terus Jakarta, para gubernur
Utang Swasta ke Utang Publik, Lagi?
Untuk kesekian kalinya nampak Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
tidak belajar dari kekeliruan masa lalu. Pemerintah berencana menjamin
obligasi swasta untuk pembangunan infrastuktur.
Obligasi adalah utang. Dan apakah pemerintah tidak sedang memerosokkan
Freedom Institute memperoleh penghargaan dari sebuah yayasan Amerika
yang bergerak dalam promosi kapitalisme pasar-bebas. (lihat berita The
Jakarta Post di bawah).
Yayasan Amerika pemberi penghargaan adalah Yayasan Atlas (Atlas
Economic Research Foundation) yang bertujuan menyebarluaskan teori
energi lebih mahal dari di Jawa.
Kita juga bisa melihat kondisi serupa di Papua, dengan Freeport dan
emasnya.
Jika situasi seperti ini terus berlangsung, saya tidak terlalu heran
kenapa orang berontak dan ingin meninggalkan Indonesia.
salam,
Farid Gaban
Ingin bergabung ke milis ekonomi
25 matches
Mail list logo