Etis gak ya ngebanding-bandingin? ;-)
Mudah"an aja fwd-an ini bisa diterima dengan lapang dada di milis..
Dan semoga publik/rakyat-lah yang pada akhirnya dimakmurkan..
Bukan cuma para pemilik modal saja.. seperti kesan yang bisa diambil
dari keputusan publik selama ini.
Dalam satu blog kurang lebih disebutkan bahwa argumen 'pemimpin' (atau
sebagian
pihak) yang berkata kepada publik (khususnya yang memberi kritik),
bagaimana kalau
sekiranya publik (dan kritikus) berada dalam posisi mereka malah
menunjukkan,
kualitas mereka yang sebenarnya. Yang namanya pemimpin itu harusnya memiliki
kelebihan (kualitas) daripada yang dipimpinnya.. Setoejoe, ora? 8-)
Karena yang namanya pemimpin mestinya sudah siap menerima segenap
konsekuensi
logis yang mungkin timbul dari kepemimpinan yang diraih/diterimanya -
termasuk
'pusing' atas banyaknya persoalan yang harus dihadapi, diselesaikan, dsb.
Apalagi kalau ada proses pengajuan diri dan kampanye (bukan penunjukkan)
sebelum
mendapat amanah tersebut.
Konon, manajemen kritik (yang baik) merupakan sebagian kecil dari bagaimana
manajemen krisis yang seharusnya dimiliki oleh para pemimpin dimanapun..
Kali ini saya sependapat dengan ucapan Mega/GD soal: Pemimpin jangan
tipis telinga.
Meskipun di jamannya, kita tahu sendirilah bagaimana sepak terjang mereka..
Tapi bukan berarti ucapannya sekarang pasti tidak ada benarnya kan.. :-)
Bukankah (kalau tidak salah) Ali bin Abi Thalib RA pernah bilang:
Jangan lihat siapa yangberbicara.. lihatlah apa yang dibicarakannya..
--------
Sebagian orang bilang (bahkan katanya orang atheis saat berbicara soal
Allah atau Tuhan -
dalam bahasa umum): Percayailah apa yang anda lihat..
Namun saya sendiri pernah (atau sering) bilang: Jangan cuma percaya mata
(fisik) anda -
Don't just believe your (physical) eyes only.. Karena ada yang namanya
pembiasan bahkan
fatamorgana..
Apa yang terlihat 'baik' di hadapan kita, masih harus dibuktikan lebih
lanjut ke-asli-annya..
Tulus (/*genuine*/)-kah itu atau sekedar mencari simpati (*/lip
service/*) dan 'pencitraan' saja..
Atau dalam bahasa saya, termasuk dalam bentuk 'Klaim dan seolah-olah'..
Terlalu percaya dalam banyak hal, pasti ada resikonya.. terlalu curiga
juga kesannya buruk..
Mungkin yang lebih baik adalah sikap waspada - sikap 'jalan tengah'..
Yang penting keputusan itu memiliki dasar/alasan yang (harusnya) dapat
diterima umum -
common sense.
CMIIW..
Wassalam,
Irwan.K
nb: sorry kalau kepanjangan.. soalnya biar gak dibilang cuma bisa fwd
doank.. :-P
tanpa bisa nulis pendapat/review sendiri.. :-)
-------- Original Message --------
Subject: [mediacare] Membandingkan Eva Morales dengan Pemerintahan
SBY-JK.
Date: Sat, 14 Jan 2006 14:22:50 +0100
From: Arif
** Morales dalam masa kampanye mengungkapkan janji-janji yang idealis sama
dengan SBY-JK. Bedanya, Morales melancarkan argumentasi alternatif terhadap
sistem kapitalisme dan ekonomi pasar. Sedangkan janji-janji SBY-JK tidak
dilandasi alternatif atas sistem ekonomi kapitalisme crony-birokrasi yang
telah mengakar semenjak Orde Baru.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sinar Harapan,
Kamis, 12,01.2006
Membandingkan Eva Morales dengan Pemerintahan SBY-JK.
Oleh : Ari Kristianawati *)
Eva Morales, mantan aktifis pembela hak-hak suku Indian dan komunitas
petani Koka, mengemukakan tekad akan memotong gajinya dan gaji para anggota
kongres serta aparatur birokrasi sampai 50%. Tekad itu jarang dijumpai di
kalangan pemimpin negara-negara dunia ketiga.
Pemotongan gaji ini didasari beberapa alasan. Pertama, untuk
mewujudkan kepedulian sosial terhadap penduduk Bolivia yang rata-rata
berpenghasilan rendah. Kedua, sebagai langkah penghematan anggaran negara
agar bisa surplus untuk membiayai program jaminan sosial. Ketiga, untuk
menunjukkan prinsip kepemimpinan yang equal dan populis.
Morales yang memenangkan lebih dari 52,4% suara, mengikuti tren
negara-negara Amerika Selatan seperti Brazilia, Argentina, Uruguay, yang
pemimpinnya kini berhaluan sosialis-demokrat, yang berpandangan
anti-globalisasi neo-liberal dan anti-dominasi Amerika Serikat. Dalam masa
kampanye ia mengumbar janji di antaranya melindungi eksistensi masyarakat
adat Indian dan petani Koka, yang menghasilkan kokain yang di Bolivia
menjadi sumber obat-obatan tradisional.
Ia pun akan menjadikan negara sebagai alat untuk memakmurkan seluruh
rakyat dan bukannya sebagai alat untuk melindungi kepentingan modal serta
sistem ekonomi kapitalisme.
Kemenangan Morales dalam pemilu Bolivia awal Desember 2005 identik
dengan kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono -Jusuf Kalla (SBY-JK) dalam
pemilu Presiden Indonesia pada September 2004, yakni keduanya memiliki
popularitas tinggi.
Namun bedanya, popularitas Eva Morales dibangun dari perjuangan
mengadvokasi penindasan komunitas adat dan masyarakat miskin di Bolivia,
sedangkan SBY-JK dari produk pembentukan citra media. Morales dalam masa
kampanye mengungkapkan janji-janji yang idealis sama dengan SBY-JK.
Bedanya, Morales melancarkan argumentasi alternatif terhadap sistem
kapitalisme dan ekonomi pasar. Sedangkan janji-janji SBY-JK tidak dilandasi
alternatif atas sistem ekonomi kapitalisme crony-birokrasi yang telah
mengakar semenjak Orde Baru.
Tidak Tulus
Menjelang kenaikan harga BBM per 1 Oktober 2005, SBY-JK dan para
menteri tak henti-hentinya mengimbau masyarakat untuk menghemat BBM karena
stoknya di Indonesia semakin menipis. Untuk awalnya, pemerintahan SBY-JK
dan para menteri memberi contoh dengan tidak lagi menggunakan jas dengan
asumsi akan mengurangi beroperasinya AC di Istana. Beberapa gubernur dan
bupati serta anggota DPRD naik kuda atau sepeda ke kantor.
Namun contoh-contoh itu hanya lips service karena di tengah beban
kenaikan BBM per 1 Oktober, mereka menaikkan anggaran kepresidenan dan
berbagai lembaga pemerintahan rata-rata 40%. Demikian pula para wakil
rakyat di DPR mengajukan kenaikan tunjangan Rp 10 juta per bulan.
Pemerintahan SBY-JK juga semakin melukai rasa ketidakadilan publik manakala
akhir Desember menyatakan akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS)
yang jumlahnya 3,5 juta rata-rata 15-30% dan tunjangan struktural pejabat
50%.
Kesemuanya itu akan menghabiskan anggaran Rp 17 triliun. Padahal
pemerintah SBY-JK berulang-ulang menyatakan akan menghemat dengan beragam
cara, termasuk memotong subsidi BBM secara bertahap sebesar Rp 20 triliun
per tahun hingga untuk beberapa tahun ke depan subsidi BBM di nol persen.
Sebaliknya, alokasi belanja pegawai negara dinaikkan terus menerus setiap
tahunnya, yang akhirnya akan menyedot anggaran negara baik di pusat maupun
daerah.
Apa yang bisa dipetik dari perbedaan di atas adalah: Morales memimpin
dengan contoh keteladanan penuh, sedangkan pemerintahan SBY-JK dengan
contoh keteladanan yang tidak tulus. Antara Eva Morales dan SBY-JK juga ada
perbedaan dalam memahami desain makro ekonomi nasional. Eva Morales tidak
mempercayai sistem ekonomi pasar (baca: neoliberalisme/kapitalisme),
sedangkan SBY-JK sangat mempercayai mazhab teori ekonomi pasar beserta
dalil-dalil dan turunan kebijakan mikro-ekonominya.
Ala Orde Baru
Tidak mengherankan Eva Morales merumuskan tiga program ekonomi
mendesak yangakan dilakukan pada 2 tahun pertama awal pemerintahannya,
yakni: Program penjaminan sosial bagi masyarakat miskin yang produktif di
bidang pendidikan-kesehatan, program nasionalisasi migas dan nasionalisasi
perusahaan asing untuk kemakmuran masyarakat, dan program penguatan hak-hak
sosial-ekonomi-budaya masyarakat.
Sedangkan pemerintahan SBY-JK, program-program ekonominya masih
sewatak dengan pemerintahan Orde Baru, Orde Transisi Habibie, dan Megawati
yang gemar melakukan privatisasi (baca: menjual) perusahaan negara ke
pemodal asing, program penghapusan subsidi masyarakat karena dianggap beban
bagi anggaran negara, serta program tetap pembayaran utang LN untuk meraih
kepercayaan asing. Serta pula program liberalisasi ekonomi (pasar) sehingga
terjadi proses pemiskinan struktural bagi petani dan buruh di Indonesia.
Apakah Indonesia akan semakin terpuruk oleh kemiskinan massal,
jeratan utang luar negeri, munculnya kesenjangan ekonomi yang dibumbuhi
korupsi yang merajalela? Ataukah Bolivia yang akan terpuruk dalam
kemiskinan dan keterbelakangan sosial? Masa 1 tahun pemerintahan SBY-JK
memang secara periodisasi politik tidak bisa dibandingkan dengan 1 bulan
pemerintahan Eva Morales.
Namun andaikata pemerintahan SBY-JK dibandingkan dengan pemerintahan
pemimpin berideologi kerakyatan di Argentina, Brazil, Uruguay yang berusia
lebih dari 3 tahun, jelas Indonesia bisa dikatakan "lebih buruk" dibanding
kinerja pemerintahan sosial-demokrat di Brazilia dan Argentina yang
negaranya tidak pernah masuk 10 besar negara terkorup di dunia.
*) Penulis adalah aktifis perhimpunan CITRA KASIH, Jawa Tengah.
[Non-text portions of this message have been removed]
Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
