Lah jangankan perbankan.. Indonesia saja sudah dimiliki asing toh..
Lihat saja berapa besar SUN (Surat Utang Negara), semacam obligasi yang
dikeluarkan negara.. siapa yang pegang tuh.. (%) lokal atau asing?
Belum lagi dari pertambangan kekayaan alam (yang besar)..
Ayo yang punya data detilnya bisa sharing? :-)
Wassalam,
Irwan.K
---------- Forwarded message ----------
From: Rudy Patirajawane < [EMAIL PROTECTED]>
Date: Jul 8, 2006 10:39 PM
Subject: Re: Konspirasi untuk Paksakan Privatisasi
"Kebijakan" biasa oleh tim ekonom neoliberal, turunan Berkeley Mafia asuhan
Prof Sumitro.
Harus kita lawan.
SUARA PEMBARUAN DAILY
------------------------------
Aturan Kepemilikan Tunggal Bank
Konspirasi untuk Paksakan Privatisasi [JAKARTA] Kalangan DPR menilai
kebijakan Bank Indonesia (BI) tentang kepemilikan tunggal atau yang dikenal
dengan s*ingle presence policy* (SPP) merupakan konspirasi kebijakan dengan
paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang tujuannya untuk memaksakan
privatisasi di bank-bank BUMN. Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanti dari
Fraksi Partai Demokrat, dan Rizal Djalil dari Fraksi Partai Amanat Nasional,
mengemukakan hal itu ketika diminta tanggapannya secara terpisah di Jakarta,
Jumat (7/7). Vera berpendapat, kebijakan itu meleset dari sasaran yang
disampaikan BI sebelumnya. Pada awalnya kepemilikan tunggal hanya ditujukan
untuk bank-bank milik swasta asing, kenyataannya, kebijakannya ditujukan
untuk semua bank umum. Selain itu, lanjutnya, dalam salah satu butir
kebijakan yakni kalau pemegang saham tidak ingin melakukan penggabungan dua
atau lebih banknya, mereka dimungkinkan membentuk perusahaan induk (*holding
*) di Indonesia. Di satu sisi, tuturnya, BI ingin mendorong pemilik saham
pengendali bank-bank asing menggabung usahanya, tetapi di sisi lain mereka
mengakomodasi dengan membuat perusahaan induk jika tak ingin merger. Kebijakan
tersebut, menurut dia, juga sangat erat kaitannya dengan paket keuangan yang
dikeluarkan pemerintah. Dalam paket itu, yang menjadi tanggung jawab Menneg
BUMN Sugiharto diusulkan untuk melaksanakan privatisasi BUMN. *Skenario
Terselubung* Secara terpisah Rizal Djalil berpendapat, kebijakan tersebut
merupakan skenario terselubung untuk memaksakan privatisasi guna mengejar
target setoran. DPR, tuturnya, akan merespons kebijakan ini serta meminta
pemerintah dan BI menjelaskan dalam waktu dekat. Sementara itu, Direktur
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Muliaman Hadad ketika
ditanya soal keterkaitan antara kebijakan SPP dan rencana kebijakan
privatisasi pemerintah membenarkan hal tersebut. "Pada dasarnya semangatnya
sama, yakni mengurangi kepemilikan mayoritas pemerintah," jelasnya. Sebelumnya
Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan
meningkatkan keefektifan pengawasan. Isi kebijakan tersebut, setiap pihak
hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali (PSP) pada satu bank umum.
Untuk PSP yang saat ini telah mengendalikan lebih dari satu bank di
Indonesia diberikan tiga opsi, yakni mengurangi kepemilikannya pada bank
lain sehingga hanya menjadi pengendali satu bank, melakukan merger atau
konsolidasi dari bank-bank yang dikendalikan atau membentuk perusahaan
induk. [B-15]
------------------------------
*Last modified: 7/7/06*
--
Wassalam,
Irwan.K
Jakarta, Indonesia
[Non-text portions of this message have been removed]
Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
