-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mo ndaftar : [EMAIL PROTECTED]
Arsip lengkap Berita-berita Lingkungan Hidup di Indonesia, silahkan klik:
http://www.egroups.com/group/berita-lingkungan/messages
-----------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0012/07/DAERAH/pena19.htm
>Kamis, 7 Desember 2000
Penambangan Pasir Ancam Nasib Bendungan Bili-bili
Makassar, Kompas
Penambangan pasir secara tidak terkontrol yang berlangsung sejak
lama di Sungai Jeneberang mengancam keselamatan Bendungan
Bili-bili di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Penambangan itu
menyebabkan terjadinya erosi sekitar kaki bendungan yang
gilirannya dapat merapuhkan tanggul bendungan.
"Kalau semula umur bendungan diprediksikan bisa 30-50 tahun,
tetapi dengan penambangan ini bisa cuma 10-20 tahun saja," kata
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Sulsel, Djamaluddin
Mandung, di Makassar, Rabu (6/12).
http://www.indomedia.com/bpost/122000/7/index.htm
Lahan Pertambangan Jadi Danau
Amuntai, BPost
Pertambangan batu bara di Kecamatan Awayan HSU yang dikelola PT Bentala Coal Mining
(BCM), hingga saat ini belum melakukan reklamasi. Bekas lahan pertambangan batu bara
berubah menjadi danau.
Menurut sumber, Rabu (6/11), PT BCM belum menutupi lubang bekas tambang, sehingga
lokasi
eks pertambangan menjadi kubangan besar membentuk danau besar.
http://www.indomedia.com/bpost/122000/7/index.htm
Ratusan Hektare Sawah Terancam Puso
Barabai, BPost
Diperkirakan ratusan hektare sawah petani terancam puso karena terendam air, akibat
banjir
yang melanda sejumlah kecamatan di Hulu Sungai Tengah (HST).
Tanaman padi yang paling rawan terancam puso di Kecamatan Barabai, sebab hingga kini
sekitar
104 hektare sawah yang ditanami masih tergenang air, kata Kepala Dinas Pertanian
Tanaman
Pangan HST Ir H Kamruni didampingi Kasi Perlindungan Tanaman Ir Brenesnev.
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0012/07/EKONOMI/nela14.htm
>Kamis, 7 Desember 2000
Nelayan Tak Tersentuh Permodalan
Jakarta, Kompas
Ketua Umum DDPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI),
Sumyaryo Sumiskun, mengatakan, sejak puluhan tahun lalu nelayan
tidak tersentuh bantuan permodalan dari pemerintah, baik berupa
kredit investasi untuk meningkatkan kemampuan usahanya maupun
modal kerja untuk operasional seperti yang disediakan bagi petani
dalam bentuk kredit murah dan mudah berupa Kredit Usaha Tani
(KUT).
Sumiskun mengatakan hal itu kepada wartawan setelah bersama
pengurus DPP HNSI lainnya bertemu Presiden Abdurrahman Wahid,
di Istana Merdeka, Rabu (6/12). DPP HNSI, ujar Sumiskun,
mengharapkan pemerintah bisa memberikan kredit bagi para nelayan
tradisional. Sebab, sebagai warga negara pelaku usaha, nelayan
berhak atas dukungan sosial ekonomi dari pemerintah.
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0012/07/EKONOMI/penc14.htm
>Kamis, 7 Desember 2000
Pencurian Kayu Dilakukan Pemain Lama
Jakarta, Kompas
Pelaku pencurian kayu (illegal logging) adalah pemain-pemain lama
dalam bisnis perkayuan, punya pengaruh dan punya jaringan yang
sangat kuat di daerah. "Mereka adalah orang-orang yang lama ada di
daerah itu, serta biasa 'bermain' di daerah," ungkap Menteri
Kehutanan Nur Mahmudi Ismail kepada wartawan di Jakarta, Rabu
(6/12).
Dijelaskan, para pelaku pencurian kayu tersebut juga memiliki
jaringan yang kuat, cengkeramannya di daerah sudah sangat dalam,
sehingga sulit bagi aparat kehutanan untuk menguaknya. Apalagi,
persepsi masyarakat bahwa mencuri kayu sebagai perbuatan yang
melanggar hukum, belum merata.
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0012/07/EKONOMI/samb15.htm
>Kamis, 7 Desember 2000
Sambutlah Otonomi, tetapi Jangan Lupa Risiko
TAHUN depan era otonomi daerah dimulai. Bandul sistem
pemerintahan yang selama 30 tahun lebih berada pada ekstrem
sentralistik telah bergerak menuju ekstrem yang lain, desentralistik.
Peran dan fungsi pemerintah daerah, baik dari segi administrasi dan
politik, maupun secara keuangan, akan meningkat drastis. Wajar jika
era ini sangat dinanti-nantikan oleh daerah. Selama lebih dari satu
generasi mereka harus "manut" terus kepada pemerintah pusat.
Dengan diterapkannya otonomi daerah, mereka bisa mengatur
urusannya sendiri sesuai prioritas dan prakarsa sendiri pula. Dalam
suasana eforia berdemokrasi sekarang, hal demikian diyakini akan
mengembalikan dignity daerah yang selama ini konon tidak pernah
diperhatikan.
http://www.indomedia.com/bpost/122000/7/index.htm
Rusaknya Ekosistem Sebabkan Banjir
Banjarmasin, BPost
Meluapnya air sungai hingga menyebabkan banjir melanda delapan kecamatan dari dua
kabupaten --Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Banjar-- terjadi akibat ekosistem
yang
ada di hulu sungai tersebut telah rusak.
"Akibat terjadinya kerusakan hutan, air yang ada di hulu sungai tidak dapat ditampung
dan
mengalir ke muara sungai sambil membawa sedimen hingga menyebabkan pendangkalan pada
dasar sungai," ucap Kawamil XIV Pemprop Kalsel Drs Sofyan Amir, Rabu (7/12).
http://kompas.com/kompas-cetak/0012/07/IPTEK/peng10.htm
>Kamis, 7 Desember 2000
Pengembangan PLTS Terkendala Peraturan
Jakarta, Kompas
Indonesia dalam waktu 18 tahun lagi akan kehabisan sumber bahan
bakar fosil. Sumber alternatif yang potensial dikembangkan saat ini
untuk mengantisipasi kelangkaan energi di antaranya adalah batu
bara dan energi surya. Dalam hal ini, pembangkit listrik tenaga surya
(PLTS) lebih baik dikembangkan karena termasuk energi yang bersih
lingkungan.
Bagi Indonesia yang berada di wilayah tropis dan mendapat paparan
sinar matahari sepanjang tahun, serta wilayahnya yang terdiri dari
pulau-pulau sehingga sulit dijangkau oleh jaringan listrik, Perusahaan
Listrik Ne-gara (PLN) dan Perusahaan Listrik Tenaga Surya
seharusnya dikembangkan lebih lanjut. Namun, disayangkan
pengembangan tenaga surya di Indonesia sebagai pembangkit listrik
di perumahan terbentur banyak ken-dala, antara lain soal permodalan
dan peraturan.
http://kompas.com/kompas-cetak/0012/07/IPTEK/peta10.htm
>Kamis, 7 Desember 2000
Petani Butuh Bukti soal Bahaya Kapas Transgenik
Makassar, Kompas
Pemerintah pusat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) diminta
menunjukkan bukti-bukti yang cukup kuat mengenai dampak negatif
dari penanaman kapas transgenik. Petani ingin melihat langsung apa
yang sesungguhnya dinilai pemerintah dan LSM itu dapat
"merugikan" masyarakat akibat penanaman kapas transgenik
tersebut.
Selama dugaan-dugaan akan kemungkinan dampak negatif dari
penanaman kapas dimaksud belum terlihat, akan sulit membendung
keinginan petani untuk terus mengembangkan tanaman rekayasa
genetika itu. "Kami bukannya tidak sependapat dengan pemerintah
pusat atau kalangan LSM tentang kemungkinan dampak negatif
tanaman ini," kata Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, Azikin S
kepada wartawan di Makassar, Selasa (5/12).
http://kompas.com/kompas-cetak/0012/07/IPTEK/kayu10.htm
>Kamis, 7 Desember 2000
Kayu Komersial Tropis Berkurang, Kayu Dilindungi Menghilang
Banjarmasin, Kompas
Degradasi (kemerosotan) kawasan hutan alam akibat maraknya
penebangan liar, perambahan kawasan, dan kebakaran hutan
ternyata bukan satu-satunya ancaman kelestarian kualitas hutan
tropis. Hutan bekas tebangan yang dalam beberapa tahun kemudian
kembali tumbuh ternyata juga terancam degradasi yang sangat
mengkhawatirkan.Data inventarisasi lapangan Balai Inventarisasi dan
Perpetaan Hutan (BIPH) Wilayah V Kalimantan Selatan/Kalimantan
Tengah (Kalsel/Kalteng) baru-baru ini memperlihatkan bukti telah
terjadi perubahan struktur dan dominasi tegakan hutan alam tropis di
bekas tebangan (hutan sekunder). Dari data tersebut, terlihat
semakin merosotnya kayu komersial hutan tropis seperti meranti,
bangkirai, tengkawang, kapur, mersawa, ulin, dan berbagai jenis
kayu mewah lainnya. Sementa-ra kayu yang harus dilindungi seperti
petai hutan, pulai, dan bungur, malah mengalami kepunahan.
"Jumlah berbagai jenis kayu komersial yang masih tersisa itu kini
terus merosot-tertekan oleh dominasi kayu rimba, seperti agatis,
binuang, jelutung, biwan, dan lainnya yang mendominasi struktur
tegakan hutan sekunder. Keadaan ini tak bisa dibiarkan begitu saja,
karena hutan yang rusak terbukti mengakibatkan banjir dan tanah
longsor," kata Kepala BIPH Wilayah V Transtoto Handa-dhari yang
ditemui hari Rabu (6/12) di Banjarmasin.
http://kompas.com/kompas-cetak/0012/07/UTAMA/prog01.htm
>Kamis, 7 Desember 2000
Program Transmigrasi Jadi Korban Politik
* PIR Trans Sebaiknya Diteruskan
Jakarta, Kompas
Mantan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan
Siswono Yudohusodo mengakui, program transmigrasi memiliki
sejumlah kelemahan di masa lalu akibat pemerintah yang represif.
Meskipun demikian, tidak benar bila dikatakan terjadinya kekacauan
dan disintegrasi di daerah adalah akibat transmigrasi.
Program ini dinilai telah menjadi pelampiasan kekesalan politik,
sehingga masalah yang sebenarnya terletak pada keamanan dan
keadilan sosial ditumpahkan pada program transmigrasi.
"Transmigrasi telah menjadi korban politik dan menjadi alat
pelampiasan kekesalan politik meski penyebabnya bukan
transmigrasi itu sendiri. Masalah sebenarnya adalah keamanan dan
ketidakadilan di daerah itu," ujar Siswono kepada wartawan di
Jakarta, Rabu (6/12).
---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/envorum@ypb.or.id
