Ada yang masih ingat 'modus' pelemparan isu di masa kampanye 2004/2009?? Itu lho yang soal istri Pak Susilo (beragama) kristiani, istri Pak Boediono kristen.. 'Bendera' ini sebenarnya dari kubu siapa sih? :-p
Polanya serupa ya?? Deja vu.. Apa mereka berasal dari satu kubu.. melempar 'hoax'.. dan membantahnya.. karena membantah hoax akan terlihat benar.. lah wong hoax itu bohong.. CMIIW.. -- Wassalam, Irwan.K "Better team works could lead us to better results" http://irwank.blogspot.com 2009/11/30 anantö/ アナント <ananto.em...@gmail.com> > kebenaran datanya, wallahu a'lam. > mudah2an berita ini ndak benar, karena kelihatannya sangat "mengerikan". > > hiks.... > > salam, > ananto > ===== > > > SKANDAL BANK CENTURY > > Bendera Beberkan Data Aliran Dana Century > > Senin, 30 November 2009, 13:13:07 WIB > > Laporan: Desy Wahyuni > > > > Jakarta, RMOL. Selain akan menggelar aksi di Gedung DPR, Selasa besok > (1/12), Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) memaparkan aliran dana Bank > Century ke Partai Demokrat dan Tim Sukses SBY-Boediono dalam Pilpres 2009. > > > “Ada sekitar 1,8 triliun yang mengalir. *Ke KPU Rp 200 miliar, LSI Rp 50 > miliar, Partai Demokrat 700 miliar, Edi Baskoro Yudhoyono 500 miliar, Hatta > Radjasa 10 miliar, Djoko Suyanto 10 miliar, Andi Mallarangeng, Rizal > Mallarangeng, Choel Mallarangeng, masing-masing Rp 10 miliar, Fox Indonesia > 200 miliar, dan Hartati Murdaya Rp 100 miliar.* Pemerintah yang berkuasa > saat ini, mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak benar dan dibiayai > oleh hasil penjarahan uang rakyat di Bank Century, Sehingga kehilangan > legitimasinya dan layak untuk dicabut mandatnya sebagai presiden," kata > Koordinator Bendera, Mustar Bona Fentura, kepada wartawan dalam jumpa pers > di Jalan Diponegoro 58, Jakarta (Senin, 30/11). > > > Bendera, kata Mustar, mendesak SBY-Boediono untuk bertanggungjawab secara > hukum, moral, dan politik. Sementara aktivis Bendera asal Bandung, Roy, > mengaku bahwa data yang diungkap bisa dipertanggungjawabkan. > > > “Silahkan kroscek ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaki Keuangan (PPATK). > Data bisa kami pertanggungjawabkan. Masalahnya PPATK nya sendiri minta > perlindungan hukum, padahal PPATK adalah lembaga resmi, ada apa ini," kata > Roy. [yan]
