Assalamualaikum Wr. Wb., Jika Krisis Berlanjut, Bisa Jadi Beli BBM Dijatah Jakarta, Selasa
Pengamat perminyakan, Kurtubi, memperkirakan jika pemerintah tidak segera bertindak terhadap gejala menuju krisis bahan bakar minyak (BBM) maka masyarakat terancam dijatah dan menggunakan kupon untuk membeli BBM. "Jika pemerintah tidak beraksi nyata, pada dua pekan ke depan kondisinya akan makin parah dan satu bulan ke depan bisa-bisa rakyat dijatah beli BBM dan menggunakan kupon," kata Kurtubi saat berbicara saat diskusi tentang krisis BBM, Selasa (21/6). Menurut Kurtubi, hal itu bisa memancing kekacauan sosial yang memiliki dampak politik yang serius dan pernah terjadi di Venezuela, Nigeria, Mesir dan Turkmenistan. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga diminta lebih konkret menerapkan kebijakan diversifikasi energi dan memberikan dukungan penuh termasuk pengucuran dana seperti menindaklanjuti temuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terkait energi alternatif dari biodisel dan etanol agar harganya bisa kompetitif. "Kalau perlu diberikan keringanan pajak atau menghapuskannya sama sekali dan mengupayakan produksi biodisel dari minyak kelapa atau sawit serta etanol dalam jumlah yang besar," ujarnya. Selain itu, pemerintah juga diminta lebih tegas dalam penerapan peraturan penggunaan bahan bakar gas (BBG) bagi kendaraan transportasi publik agar mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Kurtubi juga meminta pemerintah mengimbau penggunaan briket batubara untuk kompor-kompor yang dinyalakan nonstop dan membantu distribusi serta promosinya agar masyarakat mudah mendapatkannya. "Tapi jangan seminar lagi, sudah harus konkret," kata Kurtubi. Lebih lanjut Kurtubi mengingatkan bahwa masalah BBM sudah merupakan penyakit kronis yang terjadi berulang dan solusinya hanya menekan pemerintah agar segera mencairkan dana kepada Pertamina untuk impor BBM. "Hal itu selalu berulang dan pemerintah selalu memiliki kesulitan menyiapkan dana tunai. Oleh karena itu Pertamina juga diminta lebih cerdas untuk menagih piutang mereka yang cukup besar dari PLN dan pihak lainnya," ungkapnya. Ia juga tidak menyarankan jika pada kondisi terpaksa, pemerintah mencari pinjaman uang dari konsorsium perbankan apalagi dengan bentuk pinjaman jangka pendek. "Kita jangan jadi bangsa kurang cerdas karena mencari pinjaman untuk membeli barang yang kemudian menjadi barang subsidi dengan utang serta bunga yang dibayar dalam jangka pendek," demikian Kurtubi. (Ant/Ima) _____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
