CATATAN SEORANG KLAYABAN:
MENUNGGU UJUD SEBUAH JANJI Suciwati, istri almarhum Munir yang tewas karena racun mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus segera menyerahkan hasil otopsi lengkap kepada pihak keluarga Munir.Demikian Tempo Interaktif [12 November 2004].Tuntutan dari keluarga Munir yang kedua adalah digelarnya investigasi menyeluruh dan terpercaya dengan melibatkan pihak-pihak masyarakat sipil dan Komnas HAM. Keluarga juga menuntut pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan terhadap tim investigasi tersebut serta memiliki akses informasi untuk kepentingan pengusutan. Persoalan ini sudah disampaikan Widodo kepada Presiden Yudhoyono. SBY bilang, keadilan dan akuntanbilitas kebenaran harus ditegakkan, ujar Todung Mulya Lubis dari pengurus Kontras. Tuntutan kedua keluarga almarhum Munir kepada pemerintah agar "memberikan jaminan perlindungan terhadap tim investigasi" "serta memiliki akses informasi untuk kepentingan pengusutan" adalah tuntutan yang berkata banyak sekaligus melukiskan latarbelakang sejarah, terutama latar sejarah politik, dan apa yang dialami selama ini. Untuk menghentikan pengusutan pihak tertentu, terutama yang merasa kepentingan mereka terancam tidak segan-segan melakukan penghilangan paksa sampai kepada likwidasi fisik. Ketika masih berada di Palangka Raya, saya pernah diminta oleh Kontras untuk mencarikan saksi tentang konflik etnik di Kalimantan Tengah [Kalteng] untuk dihadirkan ke sidang pengadilan di Jakarta. Pada detik terakhir setelah tercapai beberapa kesepakatan, para saksi yang tadinya menyatakan kesediaan, kemudian menarik kembali kesediaan mereka untuk bersaksi karena khawatir akan keselamatan mereka setelah kembali ke Kalteng. Ketakutan memberi kesaksian ini juga terjadi Palangka Raya sendiri ketika masyarakat Dayak melakukan gugatan hukum terhadap penembakan oleh para snipers [penembak jitu] secara sewenang-wenang para pengunjuk rasa di Bundaran Besar. Ketakutan akan kematian menghalang tegaknya kebenaran dan keadilan. Masih adanya ketakutan begini menunjukkan bahwa sekalipun secara teori "pendekatan keamanan dan stabilitas nasional" dinyatakan sudah ditinggalkan pada era yang disebut reformasi, tapi ia masih tersisa dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi ini saya kira, tuntutan-tuntutan yang tegas dari keluarga Munir [cq.Suciwati] merupakan hal penting dalam melibas ketakutan. Dengan latar sejarah dan pengalaman begini maka tuntutan Suciwati agar "pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan terhadap tim investigasi tersebut" patut digarisbawahi. Sedangkan tuntutan Suciwati agar "memiliki akses informasi untuk kepentingan pengusutan" saya kira mempunyai arti kunci jika diingat betapa banyaknya selama ini rekayasa demi rekayasa telah dilakukan untuk menyelubungi keadilan dan kebenaran. Tidak adanya akses informasi untuk mendapatkan kebenaran, sama dengan kita ditempatkan dalam ruangan busuk kebohongan. Kebohongan dijadikan dasar pengambilan keputusan dan membentuk pendapat umum. Demokratisasi negeri, nilai-nilai republiken dan keindonesiaan kiranya tidak mungkin ditegakkan jika kebohongan dijadikan dasar utama pengambilan keputusan, terutama keputusan politik. Kebenaran dan keadilan agaknya sangat ditakuti di negeri ini. Kebenaran dan keadilan disekap dalam penjara ketakutan dan teror [fisik dan mental] dari berbagai jurusan dan berbagai tingkat. Dalam pemilihan bupati di kabupaten Katingan, Kalteng, misalnya, sebuah partai politik bahkan mengancam secara fisik para anggota DPRDnya yang membelot. Bukit Tangkiling antara Palangka Raya dan Kasongan, ibukota kabupaten Katingan, masih tegak menjadi saksi ancaman begini. Tentu saja contoh-contoh kongkret masih bisa kita deretkan menjadi rangkaian panjang. Keadaan beginilah yang kusebut dengan istilah "politik bandit yang dilakukan oleh politisi bandit mengangkangi negeri dan bangsa". Republik dan Indonesia tidak mungkin selamat dan diselamatkan jika politisi bandit dan banditisme politik masih berdominasi. Dalam konteks begini maka jawaban Presiden Yudhoyono menanggap tuntutan Suciwati yang mengatakan bahwa "keadilan dan akuntanbilitas kebenaran harus ditegakkan" menjadi penting dan merupakan sebuah janji yang ditunggu ujud nyatanya. Walaupun gantang penakar "keadilan dan akutantanbilitas kebenaran" bisa bermacam-macam. Gantang apa yang digunakan oleh Presiden Yudhoyono untuk menakar "keadilan dan kebenaran" akan dilihat dalam proses selanjutnya. Gantang penakar yang digunakannya jugalah yang akan menakar apa-siapa sebenarnya Presiden Yudhoyono sebagai orang pertama negara ini. Tetua kita menyimpulkan pengalaman berabad mereka dalam pepatah: "menepuk air di dulang memercik ke muka sendiri", "tangan mencencang bahu memikul" saya kira masih berlaku. "Yang menabur angin akan menuai badai", ujar orang Tiongkok. Dan orang Amerindian Chiapas Meksiko berkata "Basta!" [Cukup!] kepada penindasan. "Peda!" ujar orang Dayak Katingan Kalteng. Tidak cukupkah penindasan dan kebohongan kita alami?! Paris, November 2004. -------------------- JJ.KUSNI Lampiran: http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/11/12/brk,20041112-38,id.html Nasional Keluarga Munir Minta Investigasi Menyeluruh Jum'at, 12 November 2004 | 17:56 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Suciwati, istri almarhum Munir yang tewas karena racun mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus segera menyerahkan hasil otopsi lengkap kepada pihak keluarga Munir. Karena tata krama diplomatik internasional menyatakan tidak boleh menghilangkan hak tersebut. Pemerintah Belanda dan Indonesia tidak punya itikad baik menyerahkan hasil otopsi tersebut, kata Suciwati dengan mata berkaca-kaca. Pernyataan Suci ini disampaikan dalam jumpa pers yang diadakan Kontras di Jakarta, Jumat (12/11) siang. Selain Suci, ikut berbicara pengurus Kontras yaitu Todung Mulya Lubis, Rachland Nashidik dan Usman Hamid. Kontras menyesalkan informasi tentang hasil otopsi Munir yang meninggal dalam pesawat menuju Belanda Oktober lalu, diperoleh dari pemberitaan pers internasional. Kami sangat menyesal karena mendapat informasi ini bukan dari Deplu RI, ujar Rachland. Disinyalir hasil otopsi Munir berhasil diperoleh pers internasional dari Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Barat Deplu Indonesia Arizal Effendi. Dia menangkap kesan terjadi saling menyalahkan antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Rachland mengungkapkan dari pembicaraan Suciwati dengan Menko Polkam Widodo AS, pemerintah Indonesia justru menyalahkan pemerintah Belanda. Karena tidak langsung memberikan hasil otopsi pada keluarga Munir tanpa harus melalui Deplu RI. Sebaliknya, Deplu RI juga terkesan sangat aktif melobi pemerintah Belanda untuk mendapatkan hasil otopsi tersebut. Tuntutan dari keluarga Munir yang kedua adalah digelarnya investigasi menyeluruh dan terpercaya dengan melibatkan pihak-pihak masyarakat sipil dan Komnas HAM. Keluarga juga menuntut pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan terhadap tim investigasi tersebut serta memiliki akses informasi untuk kepentingan pengusutan. Persoalan ini sudah disampaikan Widodo kepada Presiden Yudhoyono. SBY bilang, keadilan dan akuntanbilitas kebenaran harus ditegakan, ujar Todung.*** -------------------------------------------------------------------------------- [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
