http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=3767
Membaca Fenomena Pers Kita
By redaksi
Thursday, 25-November-2004, 08:31:54 11 clicks
Oleh: Uba Ingan Sigalingging S Sn
"Ingatlah, saudara-saudara yang tertjinta, bahwa besarlah pengaroehnya
journalistiek itoe bagi pergerakan oemoem. Akan tetapi hendaklah djoega kita
mengetahoei bila pengaroeh itoe ada jang memoeliakan, poen ada joega yang
membinasakan. Djika kita kaoem journalist koerang ati-ati, artinja koerang
berdasar iman atas perboeatan kita, maka moedahlah kita mendjatoehkan
kemadjoean kita bangsa Hindia. Akan tetapi djikalau kita berboeat soetji dengan
alasan yang sempoerna maka njatalah kita akan menang dalam perang kehidoepan
kita di doenia ini" (Suardy Suryaningrat, ' s-Gravenhage, Nederland-Belanda, 25
Juli 1914).
Surat yang merupakan dukugan moral, ditulis oleh Suardy Suryaningrat
(atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara) ditujukan untuk Marco
Kartodikromo, seorang wartawan, pemimpin majalah Doenia Bergerak (terbit tahun
1914 sampai 1915), dan pendiri Inlandse Journalisten Bond. Usianya sendiri
masih sangat mudah (23 tahun) ketika ia dibuang oleh pemerintah Belanda ke
Boven Digul. Ia meninggal di tempat pembuangan sebelum sempat melihat
kemerdekaan bangsa yang ikut diperjuangkannya (Soebagijo I.N,"Jagat Wartawan
Indonesia", 1981).
Membicarakan Pers adalah membicarakan masyarakat, keduanya memiliki
hubungan mutualisme-simbiosis. Pada prinsipnya, tidak akan ada pers yang
bermutu tanpa masyarakat yang cerdas, demikian sebaliknya, tak ada masyarakat
cerdas tanpa pers yang bermutu dan bermartabat. Peranan pers sangat menentukan
bagi masyarakat karena keberadaannya membantu kita untuk mengetahui beragam
informasi dan perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia (melalui berbagai macam
bentuk media). Tidak berlebihan jika pers ditempatkan secara terhormat di dalam
sistem atau tatanan masyarakat dunia, yaitu sebagai pilar ke empat demokrasi
(tiga lainnya adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif).
Setidaknya ada tiga tulisan tentang dunia kewartawanan di harian ini,
yang ditulis oleh pekerja pers. Pertama adalah tulisan Hasan Aspahani, "Pers
Perkakas Bangsa yang Demokratis" (Batam Pos,19 Oktober 2004); Kedua, tulisan
Erwan Buntaro, "Menuju Wartawan Profesional": Sebuah Tinjauan Perspektif (Batam
Pos, 30 dan 1 November 2004); Ketiga tulisan Socrates, "Wartawan Profesional:
Sebuah Harga Mati" (Batam Pos, 2 November 2004). Ketiga tulisan tersebut
membuka wacana dan cakrawala pemikiran kita tentang kehidupan dunia pers,
khususnya kewartawanan di Batam dan sekitarnya.
Tulisan Hasan Aspahani, berbicara mengenai eksistensi pers sebagai motor
penggerak nilai-nilai demokrasi.
Pers adalah salah satu pondasi yang sangat menentukan mati-hidupnya
demokrasi. Hasan Aspahani melihat bahwa peranan wartawan sangat menentukan
mati-hidupnya pers. Ia mengatakan, "Tanpa wartawan yang bermartabat, rasanya
tak akan mungkin diciptakan pers yang berkualitas". Penulis setuju saja dengan
pendapat di atas, karena wartawan memang harus bermartabat. Namun penulis ingin
menambahkan bahwa tanpa pemilik modal yang bermartabat, tak akan ada pers yang
bermutu. Memang benar, bahwa sikap pragmatis dan kompromistis yang berlebihan
dari seorang wartawan dapat merusak sistem kerja pers.
Namun menempatkan wartawan "seolah-olah" menjadi penentu mati-hidupnya
pers adalah naif; karena, sehebat apa pun kerja seorang wartawan, ia hanyalah
salah satu bagian dari sistem kerja pers secara keseluruhan. Menurut hemat
penulis, pemilik modal dan top menejer adalah bagian terpenting karena mereka
menentukan arah dan tujuan kebijakan pers tersebut. Mereka adalah penentu
apakah pers itu bermutu dan bermartabat, atau sebaliknya, hidup tanpa
kehormatan.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa kepentingan perusahaan pers menjadi
prioritas utama daripada mencari kebenaran dan keadilan. Idealisme jurnalistik
menjadi pertimbangan ke sekian di banding kepentingan bisnis persuahaan pers,
yang justru sering tidak berhubungan dengan tanggungjawab pers sebagai pilar ke
empat demokrasi. Wartawan hanya menjadi pelengkap, atau meminjam istilah Hasan
Aspahani- perkakas pers. Hanya beberapa perusahaan pers yang memperlakukan
pekerjanya secara profesional- dua diantaranya adalah Harian Kompas dan Berita
Mingguan Tempo.
Dalam perspektif ekonomi, siapa yang bertanggungjawab untuk mengarahkan
pemilik modal pers agar para wartawannya bermartabat? Undang-Undang Pers No.40
Tahun 1999 tentang Pers secara tegas berbicara mengenai kesejahteraan wartawan.
Lengkapnya terdapat pada Bab IV, Pasal 10, berbunyi: "Perusahaan pers
memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk
kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan
lainnya." Di bagian penjelasan tentang pasal 10 dikatakan: "Yang dimaksud
dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian
asuransi dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan
berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan
karyawan pers."
Namun prakteknya, hanya sedikit perusahaan pers yang menjalankan
ketentuan Undang-Undang tersebut sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara
tanggungjawab dan hak pekerja pers. Kondisi ini membuka peluang terjadinya
"perselingkuhan" dengan "sponsor gelap" dan berimplikasi atas hilangnya
kebebasan pers.
Ketidakberanian pers mengungkap kebenaran substantif menimbulkan kesan
bahwa sebagian besar pemilik modal dan pekerja pers memang mengadakan "hubungan
gelap atau perselingkuhan" dengan sumber-sumber pemberitaan, terutama dengan
aparat pemerintahan dan pengusaha yang bermental korup. Inilah yang membuat
Pers tidak berkembang dan akibatnya, masyarakat sangat dirugikan karena tidak
mendapatkan berita bermutu, baik yang informatif maupun investigatif. E.B.
White (penulis esai dan negarawan terkemuka dalam sastra Amerika) pernah
mengkritik majalah Esquire yang terkenal itu dengan mengatakan bahwa," Sponsor
(gelap, pen) di dalam pers adalah undangan untuk korupsi dan penyalahgunaan.
Godaannya sangat besar dan selalu ada oportunis di balik setiap belukar".
Tanggung jawab Profesional
Pada bagian lainnya, Erwan Buntaro secara tegas dan gamblang menyatakan
bahwa, "Wartawan profesional, adalah orang yang hidup dan matinya melakukan
tugas jurnalistik secara benar dan tepat. Lalu ia hidup dari hasil kerjanya
itu. Orang-orang macam ini, tak pernah menyerah, meski dihadapkan dengan
segepok uang. Mereka bekerja untuk panggilan jurnalistiknya. Dia mengemas
berita apa adanya".
Pendapat ini kembali dipertegas lagi oleh Socrates melalui tulisannya
yang berjudul:"Wartawan Profesional: Sebuah harga mati". Inti dari kedua
tulisan tersebut -sepanjang yang penulis pahami- mengatakan bahwa wartawan
profesional adalah mereka yang bertempur di garis kebenaran. Mereka adalah
wartawan yang memiliki independensi, integritas, idealisme , tanggung jawab
moral dengan kemampuan intelektualitas yang memadai. Kata kuncinya adalah
totalitas. Preferensi tersebut menjadi penting karena menyangkut tugas wartawan
mencari kebenaran.
Ini sejalan dengan salah satu dari empat belas Deklarasi Talloires yang
berbunyi: "Tanggungjawab Profesional pers adalah mencari kebenaran".
Sebagaimana kita ketahui bahwa, pada bulan Mei 1981, 62 anggota media swasta
dari 21 negara maju dan yang sedang berkembang yang bertemu di Talloires,
Prancis, untuk membicarkan arus informasi di seluruh dunia dan membuktikan
tekad mereka untuk menentang setiap campur-tangan terhadap kebebasan
jurnalistik. Persoalan bagi kita, khususnya yang menyangkut isu-isu lokal
adalah: Apa definisi kebenaran yang akan di usung pers ke tengah-tengah
masyarakat? Pertanyaan ini mengacu kepada realitas "jual beli kebenaran" yang
mewarnai kehidupan dan sekaligus mempengaruhi cara berfikir kita dewasa ini.
Istilah-istilah seperti : Maju tak gentar membela yang bayar, atau maju gentar
karena ada yang bayar, sangat sering kita dengar.
Paradox Pers Kita
"Sejak skandal Watergate, bisnis berita telah menuntut pengungkapan penuh
dari para pemimpin kita. Tak seorang pun boleh atau akan mencemarkan peran
penting yang dimainkan pers dalam mengungkapkan kebobrokan. Namun, sekarang
telah diciptakan ilusi bahwa kabut rahasia ditebarkan di atas setiap tindakan
pemeintah untuk menutupi alasan-alasan buruk" ( Walter B. Wriston, mantan ketua
Citibank, bank komersial terbesar kedua di AS).
Sering kita dengar ungkapan yang mengatakan, "wartawan boleh berbicara
tentang yang hal-hal yang benar tetapi jangan memberitakan kebenaran". Pers
cenderung bersikap setengah hati menjalankan fungsi kontrolnya, terutama jika
berhadapan dengan pusat kekuasaan. Pers hanya "bermain-main" di wilayah
kebenaran abstrak yang terlepas dari realitas sosial masyarakat.
Misalnya, berita yang mengatakan bahwa aparat Bea dan Cukai atau pun
aparat Kejaksaan Negeri tidak menggunakan seragam Pramuka. Berita ini tentunya
benar karena pada prinsipnya tak ada yang perlu dibuktikan dengan kebenaran
tersebut. Namun jika berhadapan dengan pertanyaan : Apakah aparat dari kedua
instansi tersebut benar menjalankan tugas profesionalnya? Maka jawabannya
adalah: Yaitu. Penulis yakin bahwa wartawan kita memiliki integritas di dalam
menjalan tugas jurnalistiknya, khususnya yang berkaitan dengan pencarian
substansi kebenaran. Namun, benturan yang melatarbelakangi kepentingan bisnis
pers sering menghambat tugas profesional wartawan di dalam mencari kebenaran.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa pers cenderung mengeliminir
berita-berita penyimpangan yang dilakukan oleh kalangan atas. Padahal
penyimpangan yang terjadi jelas bertentangan dengan kepentingan publik. Kita
lihat misalnya, kasus Mark-up pembangunan gedung DPRD Batam; pengalokasian
lahan Hutan Lindung Baloi Dam yang dilakukan oleh Badan Otorita Batam; masuknya
limbah B3 ke Pulau Galang melalui PT. APEL yang ditengarai melibatkan pejabat
Bea dan Cukai serta Pemkot Batam. Kasus ini berawal dengan fakta dan berakhir
dengan fiksi.
Masyarakat pembaca berharap bahwa pers melakukan investigasi untuk
mencari kebenaran di balik kasus-kasus tersebut. Peranan pers sangat strategis
untuk menyampaikan kebenaran yang ada dibalik peristiwa karena didukung oleh
Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999. Khusus untuk Pasal 6 (d) berbunyi:
melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang
berkaitan dengan kepentingan umum; (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Sebagai pilar ke empat demokrasi, sudah seharusnya pers kita memperbaiki
dan memperbaharui sikapnya. Keterbukaan di dalam melakukan dan menerima koreksi
adalah sebuah langkap positf dan cerdas. Ketiga tulisan dari kalangan pers yang
disebut diatas menunjukkan kepada masyarakat bahwa, pers memiliki komitmen
memperbaiki kekurangannya.***
*) Uba Ingan Sigalingging, S.Sn. Ketua Forum Kerja Budaya dan Anggota
Forum Kecil Batam
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
