http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/04/opini/1599813.htm
Jumat, 04 Maret 2005
Soal Buruh Migran Tak Berdokumen
Oleh Wahyu Susilo
SEJAK 1 Maret 2005 Pemerintah Malaysia secara resmi memulai langkah
koersif dalam penegakan Akta Imigresen 1154A Tahun 2002 untuk mengusir ratusan
ribu buruh migran tak berdokumen yang masih ada di Malaysia.
Langkah koersif ini diimplementasikan dalam Ops Tegas dengan tahapan
operasi pemeriksaan (razia), penangkapan, dan penahanan untuk mereka yang
terbukti tidak memiliki kelengkapan dokumen.
Menurut catatan Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur, dari sekitar 1,1
juta buruh migran Indonesia tak berdokumen, sekitar 385.000 yang telah pulang
memanfaatkan masa amnesti. Artinya, mereka yang kini menjadi "warga buron"
sekitar 750.000 orang Indonesia yang menjadi buron RELA (ujung tombak Ops
Tegas). Kenyataan ini menunjukkan, masih banyak buruh migran Indonesia bersikap
bertahan di Malaysia karena problem upah yang belum dibayarkan. Bahkan, mereka
berani "pasang badan" untuk ditangkap RELA dengan tetap berdiam di
kongsi-kongsi. Hingga hari ketiga Ops Tegas berlangsung Pemerintah Malaysia
mengidentifikasi sekitar 200 point akumulasi buruh migran tak berdokumen,
mayoritas area adalah kampung- kampung orang Indonesia.
SEKADAR menengok ke belakang (sebulan lalu) dan membandingkan dengan
kenyataan yang terjadi, pendekatan bilateral (Indonesia-Malaysia) untuk
penyelesaian buruh migran mendekati titik "antiklimaks". Sebulan lalu ada
sedikit optimisme saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan "ada
persoalan serius buruh migran Indonesia di Malaysia, yaitu upah yang belum
dibayar dan majikan yang tak pernah mendapat sanksi hukum" (Kompas, 6/2).
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris pun mem-follow-up
pernyataan itu dengan mengupayakan legal action untuk penyelesaian masalah
buruh migran Indonesia di Damansara Damai yang gajinya belum dibayar. Langkah
konkretnya adalah menyewa 10 pengacara ternama di Malaysia. Sikap keras
Pemerintah Indonesia ini mendapat reaksi keras dari Pemerintah Malaysia.
Publik Indonesia amat berharap adanya solusi nyata saat pertemuan
bilateral 14 Februari 2005, di mana dirancang pertemuan tingkat tinggi antara
SBY dan Abdullah Badawi. Ternyata tidak ada hasil signifikan, bahkan meluruhkan
harapan adanya tekanan politik kepada Pemerintah Malaysia untuk bersikap tegas
dan nondiskriminasi dalam penerapan Akta Imigresen 1154/2002, di mana masih
didapati sejumlah perusahaan yang leluasa merekrut buruh migran tak berdokumen,
bahkan secara sengaja tidak membayarkan gajinya. Sikap SBY yang "menyerahkan
sepenuhnya" kepada Pemerintah Malaysia untuk penyelesaian masalah gaji yang
belum dibayarkan majikan kepada buruh migran mementahkan upaya yang sebenarnya
telah mampu membongkar kebobrokan sejumlah perusahaan Malaysia yang selama ini
terbukti mempekerjakan ribuan buruh migran tak berdokumen.
Tak terselesaikannya masalah ini menyebabkan ratusan ribu buruh migran
asal Indonesia tetap bertahan dengan risiko ditangkap, dipenjara, dicambuk, dan
dilarang masuk kembali ke Malaysia seumur hidup. Dari situasi ini, kita tidak
layak jika menyalahkan sepenuhnya pada buruh migran Indonesia tak berdokumen
yang kini masih tetap bertahan.
Masalah lain yang menambah ruwet deportasi massal buruh migran Indonesia
dari Malaysia adalah rencana pengiriman kembali para buruh yang ikut program
amnesti untuk bekerja secara resmi ke Malaysia. Pemerintah Indonesia berencana
mengirim kembali buruh migran deportan ke Malaysia dengan menerapkan sistem
pelayanan satu atap untuk memproses pengurusan dokumen. Yang berhak mengikuti
program ini adalah buruh migran yang pulang kembali ke Malaysia sebelum 1 Maret
2005. Pemerintah Malaysia pun bersedia memberi kuota 300.000 buruh migran.
Diharapkan dengan program satu atap sekitar 300.000 buruh migran dapat dikirim
lagi ke Malaysia.
Sepintas program ini menunjukkan "kebaikan hati" Pemerintah Malaysia yang
"mau menerima kembali" buruh migran Indonesia. Namun jika dikritisi, program
ini menunjukkan ketakutan Pemerintah Malaysia akan kosongnya tenaga kerja upah
murah di sektor perkebunan dan konstruksi dalam dua bulan ini. Dikhawatirkan
kekosongan akan memengaruhi perekonomian Malaysia.
Dari konstelasi itu, seharusnya Pemerintah Indonesia tidak serta-merta
manut dalam skema pemenuhan kebutuhan tenaga kerja Malaysia. Realitas itu
sebenarnya bisa menjadi point crucial untuk political bargain dalam diplomasi
ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia mestinya berani mengajukan opsi,
pengiriman kembali tenaga kerja ke Malaysia bisa dilakukan jika Malaysia benar
memenuhi komitmennya untuk menindak tegas berbagai perusahaan yang selama ini
ngemplang gaji dan secara sengaja mempekerjakan buruh migran tak berdokumen.
POIN lain yang juga menyisakan masalah adalah besaran biaya yang harus
dikeluarkan buruh migran yang akan ikut program penempatan kembali buruh migran
ke Malaysia. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
Luar Negeri Depnakertrans RI Nomor 79 Tahun 2005, 7 Februari 2005, biaya yang
harus dikeluarkan buruh migran minimal Rp 2.990.000, belum termasuk biaya
transportasi dan lain-lain. Jika dicermati, pos terbesar dalam struktur
pembiayaan yang ditetapkan adalah untuk jasa perusahaan sebesar Rp 1.500.000.
Sisanya untuk pengurusan paspor, medical test, visa kerja, asuransi, dan pos
pembiayaan lain yang belum jelas juntrungnya.
Format pembiayaan ini memperlihatkan, yang untung dari program ini adalah
perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja yang juga tidak jelas dasar
penunjukannya. Menurut para pelaku usaha penempatan tenaga kerja, mereka juga
memprotes ketidaktransparan penunjukan PJTKI yang ikut Konsorsium Penempatan
Kembali TKI Amnesti (KPA).
Bagi buruh migran, biaya ini juga memberatkan, apalagi mereka yang pulang
semasa amnesti adalah buruh migran bermasalah. Sebagian besar di antara mereka
juga mengalami masalah gaji yang dikemplang majikan dan perusahaan.
Sebenarnya masih ada peluang untuk memasalahkan buruh migran Indonesia
tak berdokumen di Malaysia, terutama untuk memastikan agar dalam Ops Tegas
berlangsung tanpa ada pelanggaran HAM.
Beberapa organisasi HAM internasional, seperti Amnesty International dan
Human Rights Watch, mengingatkan Pemerintah Malaysia untuk tidak menggunakan
kekerasan dalam proses deportasi buruh migran. Kekhawatiran ini didasarkan pada
penggunaan milisi RELA sebagai ujung tombak operasi koersif itu. Dalam kerangka
ini Pemerintah Indonesia harus menggunakan momentum Sidang Komisi HAM PBB yang
akan dimulai pertengahan Maret 2005.
Pemerintah Indonesia dalam forum internasional ini harus berani
menggalang kekuatan bersama Filipina, Banglades, Sri Lanka, dan India (sebagai
negara-negara asal buruh migran deportan) untuk mengajukan masalah deportasi
buruh migran di Malaysia sebagai agenda krusial HAM yang harus diperhatikan
Pemerintah Malaysia. Langkah ini akan bersinergi dengan agenda ornop-ornop
Indonesia, Asia Pasifik, dan internasional yang juga akan mempersoalkan
deportasi buruh migran di Malaysia sebagai aktivitas yang berpotensi terjadinya
pelanggaran HAM.
Wahyu Susilo Labor Policy Analyst di Migrant CARE (Perhimpunan Indonesia
untuk Buruh Migran Berdaulat)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give the gift of life to a sick child.
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
