http://indopos.co.id/
[ Jum'at, 19 September 2008
]
Lima Tahun,
Parpol Kuras Rp 3 T
Dari APBN dan APBD
JAKARTA - Partai politik telah menelan anggaran
cukup besar dari APBN dan APBD selama lima tahun terakhir. Forum
Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, bantuan
untuk parpol telah menguras anggaran negara itu hampir Rp 3,1
triliun. Rinciannya, Rp 1,59 triliun dari APBN dan Rp 1,5 triliun
dari APBD.
"Ironisnya, anggaran yang sangat besar itu tak
sebanding dengan peran parpol di masyarakat," ujar Koordinator
Divisi Politik Fitra Arif Nur Alam dalam diskusi politik di Hotel
Millenium, Jakarta, kemarin (18/9). Menurut dia, anggaran tersebut
tidak membuat parpol lebih dekat kepada rakyat.
Parpol, kata
Arif, justru terkesan lebih dekat dengan departemen, menteri, ataupun
kelompok kepentingan. "Itu terbukti dari maraknya kasus korupsi
di parlemen," tambahnya.
Data yang dilansir Fitra
tersebut merupakan hasil penelitian selama Mei-Juni 2008. Didasarkan
pada perolehan kursi di DPR, setiap tahun APBN harus mengeluarkan
anggaran total sekitar Rp 57 miliar untuk semua parpol. Dengan
demikian, keseluruhan anggaran selama lima tahun mencapai sekitar Rp
1,59 triliun.
"Jumlah itu belum termasuk yang juga harus
dikeluarkan pemerintah daerah," lanjut Arif. Menurut dia,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 33 provinsi dan 434
kabupaten/kota setiap tahun harus dikeluarkan Rp 306 miliar. Dengan
demikian, dalam lima tahun, APBD telah tersedot Rp 1,5 triliun. Sama
dengan APBN, anggaran bantuan untuk parpol yang dikeluarkan dari APBD
itu juga didasarkan pada jumlah kursi mereka di DPRD.
Ke
depan, Arif memperkirakan, anggaran untuk parpol tersebut akan
semakin besar. Itu berkaitan dengan banyaknya pemekaran daerah yang
dilakukan selama lima tahun terakhir. Sebab, dari daerah baru itu
akan muncul daerah pemilihan baru. "Imbasnya, anggaran bagi
parpol pasti akan membengkak seiring dengan bertambahnya kursi
legislatif," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama,
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masuki
menambahkan, besarnya anggaran untuk parpol itu harus dibarengi
dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. "Ironisnya, hal
itu belum tampak menjadi komitmen satu pun parpol di Indonesia,"
tegasnya.
Indikasinya, kata Teten, belum ada laporan yang baik
dari parpol selama ini kepada negara atas penggunaan anggaran yang
telah mereka peroleh. "Kalaupun ada, laporannya asal-asalan
saja," ujarnya. (dyn/bay/tof)
___________________________________________________________________________
Dapatkan alamat Email baru Anda!
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan sebelum diambil orang lain!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/
[Non-text portions of this message have been removed]
