http://www.ambonekspres.com/index.php?act=news&newsid=25456
Jumat, 30 Jan 2009, | 2
Weldemina Tiwery
Perempuan dan Ruang Yang Berkeadilan
Saya menyambut baik kegiatan Kongres Perempuan 1 Maluku, meskipun saya
tidak termasuk peserta, tetapi saya berharap peserta kongres yang katanya
mewakili setiap Kabupaten kota di Maluku dapat menyelesaikan kegiatan ini
dengan agenda perubahan yang jelas sesuai Tema kongres" Perempuan, Kepemimpinan
dan Transformasi Sasial di Maluku".
Saya ingin memulai tulisan ini dengan pertanyaan, Adakah ruang yang
berkeadilan bagi perempuan di Malukiu?, bila segenap ruang yang ada
didekonstruksi, sedemikian rupa, sehingga tidak membebaskan, bahkan malah
mendukung? Hal ini muncul sebagai respons atas orasi Ina Ros Far-far pada malam
pembukaan kongres. Orasi Ina Ros Far-far sangat inspiratif, mengingat hukum di
Negara ini dan juga hukum adat di wilayah Maluku masih banyak yang belum peka
gender. Ruang (dan waktu) yang berkeadilan bagi perempuan itu dapat ditelusuri
dari ruang domestik, publik hingga republik. Kesemua itu, ternyata memiliki
watak dan kecenderungan yang hampir sama; menghambat gerak perempuan dari dulu
hingga sekarang. Hal ini membuat perempuan Maluku terbungkam, kehilangan
hak-haknya menyangkut kesetaraan, ekspresi diri, cita-cita dan kesempatan
Ada baiknya saya menguraikan apa yang dimaksud " ruang yang
berkeadilan"itu , ialah suatu pemaknaan simbolik atas tatanan
(sosial-kultural-politik) yang dalam kenyataannya memiliki garis hirarkisnya
sendiri yang menempatkan perempuan di pinggiran. Ada tiga contoh ruang atau
wilayah simbolik yang cukup sahih mewakili situasi itu yakni ruang domestik
yang berbasis pada keluarga, tempat perempuan tak jarang terkungkung
nilai-nilai yang ditawarkan; ruang lingkup yang berbasiskan pada kehidupan
masyarakat yang cenderung phobi menghadapi peran serta perempuan; dan wilayah
republik yang berbasis pada kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana
perempuan belum ditempatkan secara adil secara politik, setara secara sosial
dan bebas secara budaya. Keberadaan ketiga ruang tersebut- dengan segala tata
nilainya sebenarnya tidak hanya memperlihatkan pergulatan-pergulatan intern
yang khas dan spesifik, seperti pergulatan ibu dengan tugas "keibuannya". Akan
tetapi lebih dari itu adalah lebih membuktikan betapa berlapisnya ruang sosial
yang mesti ditembus seorang perempuan untuk mendapatkan hak-haknya secara luas
dan universal, seperti berpartisipasi dalam kehidupan di luar rumah (publik)
atau bangsanya (republik)
Saya tak ingin menyinggung soal kiprah perempuan di kancah terdepan
Negara ini. Saya ingin merujuk pada "perempuan papalele" yang menghidupkan
aktivitas pasar tradisional di tanah air, peran dan aktivitas "perempuan
papalele" ini tidak bisa diabaikan yang justru menunjukkan betapa perempuan
punya cukup alasan untuk berurusan dengan ruang publik seperti pasar. Kita bisa
mendapatkan kenyataan ini dipasar-pasar seperti pasar Batumeja yang sudah
tergusur atas nama keindahan kota, pasar Batugantung, Pasar Mardika, Pasar
Passo atau pasar Gemba (Kairatu), tempat aktivitas perempuan terlihat sangat
signifikan.
Mereka tidak hanya terlibat dalam proses tawar menawar (jual-beli), namun
sekaligus membangun jembatan komunikasi dalam kehidupan sosial, menopang
ekonomi keluarga, bahkan mendenyutkan urat nadi bangsa. mereka
"perempuan-perempuan perkasa", yakni mereka yang keku jualan di pagi buta, dari
bukit-bukit desa sebelum para sopir angkotan umum terjaga dan hari bermula
dalam pesta kerja. Mereka adalah ibu-ibu berhati baja; cinta kasih yang
menghidupi desa demi desa, kampong-demi kampong dan bahkan kota!
Sekarang, dalam era pasar-mall ingat, di kota kecil Ambon saja sudah ada
beberapa mall meskipun belum sebesar di Jawa atau provinsi lain namun
setidaknya telah menimbulkan banyak pergeseran. Pasar dalam artian luas telah
menempatkan perempuan sebagai sosok "yang belum selesai diciptakan". Dalam
persaingan pasar tenaga kerja misalnya, perempuan yang menerjuni sektor
pasar-mall modern, harus siap menjadi pajangan dan objek pencitraan- yang
otomatis menyingkirkan keberadaan dan eksistensi mama-mama papalele.
Di sini penjual bukan pihak yang independen karena berada di bawah
kekuasaan pemiliki modal; sebagaimana juga pembeli yang pada akhirnya juga
tidak independen karena kehilangan ruang tawar menawar. Wacana kapitalisme
memjadi acuan di sini, di mana konsumen (konon kebanyakan adalah perempaun)
merayakannya tanpa daya kritis.
Pemerintah merasa klop, betapa dengan proyek 'pasar modern" semacam itu
investasi tumbuh subur,kalau perlu menggusur pasar tradisional, tempat
sekrup-sekrup kecil bernama "perempuan papalele dilenyapkan".
Sementara itu, dalam melihat keberadaan, perempuan dari ruang publik ke
republik, bisa dipinjam kisah dari India. Salonari Narang, seorang perempuan
pengarang Uttar Pradesh, menulis sebuah cerita yang berjudul "Uma" dalam buku
gelang warna warni (YOI.1990) diceritakan, Tokoh Uma merupakan seorang sosok
Ibu Rumah Tangga biasa yang bahkan cacat, namun berkat dorongan suaminya
Ranjit, Uma berhasil masuk ke ruang publik, yakni sebagai pekerja sosial yang
menangani anak-anak terlantar. Keberhasilannya di ruang publik ini membuat nama
Uma dikenal luas di India sehingga oleh suaminya ataupun pendukungnya, Uma
didaulat untuk maju mencalonkan diri menjadi anggota dewan dalam pemilihan. Uma
telah bergerak memasuki wilayah publik yang lebih luas, yaitu republik. Tidak
gampang bagi Uma untuk masuk kesana. Pertama ia lebih dipaksa ambisi suaminya.
Kedua, ia sendiri sebenarnya lebih senang mengabdikan diri pada suami dan
anak-anaknya. Rajiv yang kelak lantaran kesibukan Uma jadi membenci ibunya.
Ketiga sistim politik dan pemilu di India cenderung curang apalagi terhadap
perempuan. Apa Urgensinya dengan Maluku? Di sinipun perempuan menghadapi
persoalan yang pelik. Pertama, penghargaan terhadap sosok dan peran perempuan
masih rendah. Sehingga sejarah kepahlawanan Maluku, misalnya didominasi
Pattimura yang notabenenya laki-laki. Simak perayaan Hari Pattimura dan Hari
Martha Christina Tihahau? Perbedaannya sangat mencolok. Hari Pattimura
luarbiasa meriah, belum lagi soal penamaan mereka terkait dengan icon-icon
daerah yang handal. Ambil missal: Kodam Maluku dinamakan Kodam Pattimura,
Universitas terbesar di Maluku bernama
Universitas Pattimura, Jalan utama di kota Ambon bernama Jalan Raya
Pattimura, sementara Martha Christhina Tihahau hanya menjadi actor silent.
Kedua, sistim politik di Maluku masih kurang terbuka terhadap keberadaan
perempuan, lihat saja kondisi parlemen yang perempuannya bisa dihitung dengan
jari. Meskipun Menurut Sambutan Gubernur Maluku bahwa Wakil Bupati SBT dan
Wakil Walikota Ambon telah menginterupsi ranah yang umum disebut sebagai ranah
laki-laki. Jangan lupa naiknya kedua wakil walikota dan wakil Bupati ini tidak
lain setelah menempuh jalan terjal berliku. Ketiga. Rumah Tangga sehingga tugas
dan kesempatan lain baru disisihkan. Keempat kaum perempuan Maluku juga kerap
menjadi ujung tombak obsesi kaum bapak sebagaimana dapat diperiksa kembali
dalam kasus " Dharma Wanita" Orde baru. Kelima, Perempuan Maluku pada saat
konflik sebenarnya adalah aktor-aktor rekonsiliasi.
*) Pemerhati Masalah Perempuan
[Non-text portions of this message have been removed]
