kasus lumpur lapindo adalah contoh dari politik dan hukum di indonesia yg belum
mencapai standard internasional. masih lokal yg feodal.
http://progind.net/
kolektif info coup d'etat 65: kebenaran untuk keadilan
http://herilatief.wordpress.com/
http://akarrumputliar.wordpress.com/
--- On Wed, 9/3/08, firdaus cahyadi <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Date: Wednesday, September 3, 2008, 2:52 PM
Korban Lapindo Akan
Kepung Istana
Kompas.Com/Selasa, 2 September 2008 | 02:31 WIB
Link:
http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/02/02312896/korban.lapindo.akan.kepung.istana
JAKARTA,
SENIN-Korban lumpur PT Lapindo Brantas berjanji akan mengepung Istana
Negara, tempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan rutinitasnya
sehari-hari setelah perayaan Idul Fitri nanti. Keinginan ini, diungkapkan pada
saat pertemuan para perwakilan korban lumpur dengan Fraksi PKB DPR, Senin
(1/9). Mereka mengaku belum berani pulang ke rumah dan masih menginap di Kantor
Komnas HAM, Jakarta .
Keinginan mengepung Istana ini diungkapkan oleh salah seorang perwakilan
korban lumpur PT Lapindo Brantas, Soemitro. Menurutnya, keinginan ini tak lain
untuk bertemu dengan Presiden SBY karena merasa yakin, laporan yang diterima
Presiden selama ini hanyalah laporan Asal Bapak Senang (ABS) saja.
"Untuk itulah, setelah Hari Raya Idul Fitri nanti, kami akan mengerahkan
ribuan massa
dari Sidoarjo untuk mendatangi Istana Negara. Kedatangan ribuan warga Sidoarjo
ini diharapkan bisa mengubah situasi dan Presiden diharapkan tahu masalah yang
sebenarnya. Kami berkeyakinan Presiden SBY hanya mendapatkan laporan yang salah,
Asal Bapak Senang (ABS) saja," kata Soemitro.
Niat itu kemudian mendapat dukungan dari Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa
Effendie Choirie (Gus Choi) yang berjanji akan ikut bersama-sama warga
melakukan aksi unjuk rasa ke Istana. Bahkan, kata Gus Choi, niat warga Sidoarjo
ini bisa dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri .
"Kami akan ikut jika masyarakat Sidoarjo melakukan aksi unjuk rasa di
depan istana. Tidak perlu menunggu habis Hari Raya. Kalau perlu, sekarang juga
dilakukan, tidak akan mengganggu puasa kita. Ini adalah bulan suci, dan
menuntut hak adalah bagian dari jihad," kata Gus Choi.
Gus Choi menjelaskan fraksinya akan berkirim surat kepada Presiden SBY dan
kepada Wakil
presiden Jusuf Kalla (JK), termasuk PT Lapindo untuk mempertegas soal masalah
ganti rugi. ia berharap, perjuangan warga Sidoarjo tidak berlangsung secara
anarkis. "Jangan sampai kita kehilangan kesabaran, dan terus berkordinasi,
"pintanya.
Perwakilan warga korban lumpur TP Lapindo lainnya yang juga penasihat hukum
warga Sidoarjo, Paring Waluyo Utomo mengungungkapkan warga korban lumpur saat
ini masih hidup dengan penuh kecemasan . Dijelaskan, sembilan desa di luar peta
terdampak yang belum mendapatkan ganti rugi apapun. "Kami juga menuntut
agar sembilan desa itu dimasukan ke peta daerah terdampak dengan mengeluarkan
Keppres baru," kata Paring Waluyo. (Persda Network/Rachmat Hidayat)
[Non-text portions of this message have been removed]
