Refleksi: Apakah masalah perbedaan waktu tidak bisa dicocokan? http://www.tribun-timur.com/view.php?id=95031&jenis=Makassar
Senin, 01-09-2008 | 23:21:11 Soal Beda Waktu Puasa, Pemerintah Mesti Jadi Penengah Laporan: kompas.com/ingki rinaldi. [EMAIL PROTECTED] Jombang, Tribun - Pemerintah diharapkan bisa menjembatani perbedaan dalam menentukan awal puasa dan Idul Fitri 1429 Hijriah. Perbedaan yang terjadi setiap tahun itu perlu didudukan untuk dicari persamaannya demi mencapai tujuan keberagamaan secara damai. KH Nasuha Anwar dan KH Mustaqim yang merupakan salah seorang pengurus kelompok tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di Dusun Kapas, Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Senin (1/9) menyebutkan persoalan keyakinan menjalankan ibadah agama sebetulnya bukan urusan pemerintah. Karena itulah, ia merasa tidak ada yang perlu dipersoalkan saat ada kelompok-kelompok yang memilih berbeda untuk menjalankan keyakinannya terhadap awal puasa dan Idul Fitri. Justru, yang perlu diperbaiki adalah pemahaman pikir sebagian besar masyarakat, termasuk pemerintah, soal dasar yang menjadi penentu tiap-tiap kelompok untuk menjalankan puasa dan Idul Fitri. Kata Nasuha, persoalan untuk menentukan hal tersebut sangat tergantung pada konteks ruang dan waktu. "Tidak bisa kita samakan, misalnya, waktu shalat antara di sini (Jombang, Indonesia), dengan di Arab," kata KH Mustaqim. Oleh karena itu, perbedaan di antara masing-masing kelompok yang berkaitan dengan konteks ruang dan waktu serta perbedaan menggunakan metode hisab dan rukyah perlu dijembatani pemerintah. Ini mesti dilakukan untuk meminimalisir gesekan di tingkat bawah atau pengikut-pengikut dari masing-masing kelompok tersebut.(*) [Non-text portions of this message have been removed]
