Tempat Ibadah Jangan Seperti PKL
Ardi Winangun
Wartawan dan Mantan Ketua HMI Denpasar 1998-1999
Saat-saat ini, dua dari lima agama resmi di Indonesia sedang melakukan gugatan
atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No
01/1969. Tim Pembela Kerukunan dan Kebebasan Umat Beragama di Indonesia melalui
pengacara seperti OC Kaligis, Humphrey R Djemat, YB Purwaning M Yanuar, dan
Fenny Febrianty, menuntut agar SKB itu diajukan permohonan uji materi karena
dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No 39/1999 tentang HAM.
Permasalahan ini muncul ketika beberapa tempat yang dijadikan tempat ibadah
umat Kristen maupun Katolik ditentang oleh masyarakat di sekitar lokasi itu.
Masalah ini muncul begitu kuat karena peristiwanya terjadi dalam rentang waktu
yang tidak lama. Sebenarnya, permasalah ini pernah terjadi di waktu-waktu lalu,
dan selesai begitu saja. Bagi umat Kristen dan Katolik, masalah ini merupakan
masalah yang berat dan menyakitkan, karena mereka tidak bisa melaksanakan
ibadahnya.
Karena masalah itu, Franz Magnis Suseno dan beberapa pendeta lainnya bertemu
Ketua Front Pembela Islam, Habib Rizieq. Tujuannya, agar umat Katolik dan
Kristen bisa melaksanakan ibadah dengan mendirikan gereja. Menurut Franz Magnis
Suseno, SKB 1969 tidak memadai, diberlakukan secara diskriminatif dan tidak
adil. Sebab syarat untuk membangun rumah ibadah memerlukan 40 keluarga. Karena
syarat itu, gereja, khususnya, memerlukan waktu 10 hingga 20 tahun untuk
dibangun, dan dirasakan sebagai hal yang mengada-ada.
Ketika Islam minoritas
Apakah SKB itu diskriminatif dan hanya mengenai agama Kristen dan Katolik saja?
Tentu tidak. Semua agama kena. Walaupun Islam merupakan agama mayoritas di
Indonesia, namun di beberapa daerah, Islam merupakan minoritas, seperti di Bali
dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Umat Islam pun terkena dengan peraturan ini.
Untuk membangun masjid di Bali, misalnya, susahnya bukan main. Berbagai
peraturan dibuat agar masjid tidak berdiri. Akibatnya, orang-orang di daerah
Bukit Jimbaran, Jimbaran, dan Kedonganan, untuk melakukan ibadah saja harus
naik angkutan umum ke daerah sekitar Desa Tuban, Kuta. Jarak yang ditempuh
sekitar lima sampai tujuh kilometer.
Selain itu, bila wisatawan dalam negeri berwisata ke Bali, ketika hendak
menunaikan ibadah sholat sangat susah. Misalnya, bagaimana saat Sholat Ashar
tiba, sementara wisatawan sedang berada di daerah Bali Timur yang hanya punya
satu masjid dan jauh dari lokasi wisata?
Pelarangan bagi umat Islam tidak hanya dalam masalah membangun masjid, tetapi
juga susah mendirikan pemakaman Islam. Dan soal ini pun, umat Islam sudah
mengadukan kepada Presiden Abdurrahman Wahid.
Demikian juga masalah pembangunan masjid di Kampus Universitas Udayana. Sampai
kapan di kampus itu bisa berdiri masjid kampus? Ini merupakan sebuah pertanyaan
yang susah dijawab. Berbagai keinginan dari mahasiswa dan beberapa tokoh Islam
di Bali agar di kampus negeri itu bisa berdiri masjid, selalu mentok. Bahkan,
di beberapa fakultas ada beberapa mata kuliah diselenggarakan saat Sholat
Jum'at. Dan saat opspek, untuk melaksanakan kewajiban sholat saja, mahasiswa
baru terkadang harus ribut dengan panitia opspek maupun resimen mahasiswa
(menwa).
Perdebatan antarmahasiswa agar masjid kampus berdiri di Universitas Udayana
sering terjadi. Rencana demo sampai upaya mengadukan pihak rektor ke menteri
pun pernah dilakukan. Seiring proses waktu, mungkin mahasiswa sadar bahwa umat
Islam di Bali merupakan umat yang minoritas dan harus tahu diri.
Walaupun demikian, bukan berarti pihak rektorat membuat harga mati. Pihak
rektorat masih toleran terhadap aktivitas mahasiswa Islam. Saat melaksanakan
sholat Idul Fitri, Idul Adha, maupun kegiataan hari besar agama, pihak rektorat
masih memberi tempat untuk pelaksanaan.
Mengapa susah mendirikan masjid di Bali? Ada dua hal. Pertama, bisa jadi
masyarakat dan pemerintah daerah menerapkan SKB 1969. Karena umat Islam
minoritas, maka untuk mencapai angka 40 keluarga sangat susah sehingga masjid
pun susah berdiri. Kedua, seperti umat Islam di Jawa Barat dan tempat lainnya
yang takut dengan Kristenisasi, umat Hindu di Bali juga takut Islamisasi. Ini
merupakan sikap yang wajar dan asasi.
Bagi umat Hindu, bukan hanya masalah agama, tetapi juga masalah budaya.
Bagaimana jadinya jika budaya dan adat Bali hilang karena Islamisasi? Tentu
sebutan Bali sebagai Pulau Dewata juga akan hilang identitas dirinya. Namun ada
catatan positif dari pemerintah daerah dan masyarakat Bali. Mereka
memperkenankan pembangunan masjid asal di daerah di mana komunitas umat
Islamnya dengan jumlah 40 kepala keluarga ke atas. Tak heran bila masjid-masjid
di Bali berdiri di tempat komunitas asal suku tertentu. Seperti di Kampung
Jawa, Kampung Bugis, Kampung Arab, Kampung Madura, dan di
perkampungan-perkampungan nelayan.
Pemerintah dan masyarakat Bali juga memperkenankan pembangunan masjid di
tempat-tempat instansi negara seperti di kompleks Korem Wirasatya, Markas Kodam
Udayana, kompleks Polda, kompleks Depkeu Bali, kompleks Hotel Bali Beach, dan
BTDC Nusa Dua. Memang, di tempat-tempat itu banyak tentara, polisi, dan
karyawan beragama Islam, selain menampung umat Islam di sekitarnya. Di
tempat-tempat itu masjid berdiri sangat megah. Bahkan dulu, saat-saat raja-raja
di Bali melakukan pertempuran dengan musuh dan dibantu oleh umat Islam, umat
Islam diberi hadiah berupa tanah untuk tempat ibadah (masjid).
Dari itu semua, masyarakat Islam di Bali tidak terlalu masalah dengan soal
pembangunan masjid. Biarpun di Gianyar, Tabanan, Bangli, atau Karangasem hanya
ada satu masjid, toh umat Islam di sana tetap masih bisa melaksanakan ibadah
dan hidup rukun.
SKB masih relevan
Lalu, apakah SKB ini perlu dicabut? Tentu tidak. SKB ini masih relevan dan
adil. Tidak hanya Kristen dan Katolik yang kena dengan peraturan ini. Semua
agama kena. SKB ini tidak melarang pembangunan tempat ibadah, namun
mengaturnya. Jika SKB ini dicabut, tentu masalahnya akan lebih parah.
Beberapa hal yang akan terjadi jika SKB ini dicabut, pertama, bisa jadi tempat
ibadah akan dibangun seenaknya sendiri sehingga seperti pedagang kali lima
(PKL) mendirikan tempat jualannya di mana saja. Akibatnya menggunakan hak orang
lain, mengganggu orang lain, kumuh, mengganggu pemandangan, dan kesan jorok
yang ditimbulkan.
Kedua, dengan adanya SKB ini, justru tempat ibadah akan dilindungi oleh UUD
1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM. Tentu, pelaku perusakan tempat ibadah akan
ditindak karena telah melanggar peraturan yang ada. Adanya penentangan oleh
umat terhadap pelarangan tempat ibadah (gereja) itu sah-sah saja karena umat
yang bersangkutan melanggar peraturan.
---------------------------------
Yahoo! for Good
Click here to donate to the Hurricane Katrina relief effort.
---------------------------------
Yahoo! for Good
Click here to donate to the Hurricane Katrina relief effort.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/aYWolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED]
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
This mailing list has a special spell casted to reject any attachment ....
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
