----- Original Message -----
From: Harry fadil
To: [EMAIL PROTECTED]
Cc: gusdur mania
Sent: Monday, September 01, 2008 11:53 AM
Subject: [mediacare] Membaca Politik Islam Indonesia Kontemporer (
www.nu.or.id )
Membaca Politik Islam Indonesia Kontemporer
01/09/2008 (www.nu.or.id)
Judul: Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah,
Masyarakat Madani, dan Demokrasi
Penulis: Syarifuddin Jurdi
Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Cetakan: I Juli 2008
Tebal: xxi + 677 halaman (termasuk indeks)
Peresensi: Karuni Ayu Sawitri
Transisi demokrasi Indonesia pascareformasi mengubah wajah perpolitikan
Indonesia. Kondisi negara yang tidak karuan menuntut berbagai pihak merasa
perlu untuk mendesakkan demokrasi, kebebasan, transparansi, akutanbilitas
publik, atas persoalan-persoalan bangsa, berkaitan dengan seluruh tananan
masyarakat. Tak ayal pertentangan dan konflik sosial terus terjadi. Berbagai
kepentingan, baik yang mendasari atas nama bangsa dan kelompok tertentu, juga
ikut mewarnai.
Terbukanya katub-katub kebebasan dalam berpendapat, berkumpul, dan
berserikat menjadi salah satu pendorong menguatnya gerakan masyarakat sipil. Di
satu sisi, gerakan ini menjadi harapan karena mampu mendorong dan menjadi
stabilisator pemerintahan, namun di saat yang lain semakin mengancam. Kegetiran
masyarakat atas berbagai persoalan terutama dalam hal ekonomi, politik, dan
degradasi moral menjadikan masyarakat mencari alternatif baru.
Salah satunya adalah munculnya berbagai pemikiran politik Islam yang
kemudian melahirkan banyak gerakan. Konsolidasi di tingkatan negara terus
dilakukan, namun pada saat yang sama, terdapat konsolidasi internal di kalangan
umat Islam. Fenomena ini dapat dibaca dari munculnya gerakan politik Islam
dengan berbagai isu aktual. Penegakan syariat, negara Islam, khilafah
Islamiyah, masyarakat madani, dan gerakan-gerakan pelegal-formalan Islam dalam
kehidupan politik.
Selama Orde Baru (Orba), kekuatan politik Islam mengalami pasang surut.
Pada masa awal Orba, Islam mengalami peminggiran dari negara. Umat Islam merasa
kesulitan mengembangan gagasan-gagasan mengenai sosial-politik karena rezim
Orba yang represif. Islam sedikit memperoleh angin segar saat masuk masa
pertengahan akhir rezim Orba, namun kepentinganya juga masih banyak dikooptasi
negara. (halaman 18-20)
Pada era reformasi, menguat pemikiran politik Islam dan juga muncul
reaksi balik dari berbagai kelompok yang bersebrangaan. Kondisi ini memunculkan
tiga kubu dalam masyarakat. Pertama, menginginkan legalitas politik Islam dalam
sistem negara. Kelompok ini dikenal dengan kelompok simbolis, yakni berpegang
pada model legalitas simbol-simbol Islam. Kedua, kelompok yang menolak masuknya
sistem Islam dalam negara, namun merasa perlu memasukan etos atau spirit Islam
dalam mendasari sistem negara. Kalangan ini dikenal dengan kelompk
subtansialis. Ketiga, adalah kelompok yang membedakan antara kawasan pribadi
dan publik dalam kenegaraan. Agama adalah wilayah pribadi yang tidak dapat
dicampurkan dalam sistem publik, negara. Kelompok ini kemudian dikenal dengan
kelompok liberal.
Kelompok pertama menyakini bahwa kegagalan bangsa Indonesia membangun
negara yang kuat adalah karena sistem yang dianut adalah sistem negara sekuler.
Islam menjadi solusi atas segala krisis bangsa; kepemimpinan, ekonomi, relasi
sosial dalam masayarakat dan moralitas. Masyarakat Indonesia perlu mengambil
pedoman hidup dari inti sari nilai-nilai Islam dan praktik kenegaraan Islam
masa Rasulullah. Pemahanan ini sendiri melahirkan banyak model gerakan Islam di
Indonesia saat ini.
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front
Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad (LJ), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim
Indonesia (KAMMI) merupakan gerakan sosial-politik keagamaan Indonesia
kontemporer. Gerakan-gerakan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena
pada masa Orde Lama juga sudah muncul gerakan politik Islam serupa. Model
pemikiran gerakan Islam Indonesia memiliki kemiripan karekteristik, yakni
menuntut adanya legalisasi Islam dalam sistem sosial ataupun politik Indonesia.
Bahkan, HTI sangat getol untuk meng-goal-kan khilafah Islamiyah atau
pemeritahan Islam di Indonesia. Bagi HTI, pemerintahan Islam merupakan suatu
keharusan yang wajib ditegakkan. Model negara yang diimpikan HTI adalah
transnasional yang membatasi wilayah geografis atau melintasi batas-batas
negara yang sudah ada. Pemikiran negara HTI banyak terinspirasi pemikiran
tokohnya Taqiyuddin an-Nabanyy dari Palestina. Pemikiran politik HTI banyak
terispirasi model pemerintahan Rasulullah di Madinah dan kemudian berkembang
pada sistem khilafah Islamiyah. Sementara, khilafah Islamiyah sendiri runtuh
pada 1924, masa kepemipinan Turki Usmani dihancurkan kekuatan kapitalisme
Barat. (halaman 386).
Berbeda dengan HTI, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) memandang bahwa
pentingnya formalisasi agama dalam sistem sosial politik Indonesia. Sepintas,
MMI tidak memiliki ide pendirian negara agama, namun lebih mengedepankan
simbolisasi agama dalam negara. Inilah yang membedakan antara HTI dan MMI dalam
menegakkan Islam.
Bagi MMI, siapa pun yang menetang penegakan syariat harus ditentang dan
dilawan, sekalipun dengan kekerasan. Doktrin ini kemudian banyak menjadi pemicu
ketegangan di antara umat Islam, terutama kalangan moderat dan liberal. Tidak
jarang, perbedaan pemahanan ini menimbulakan gesekan dan konflik keagamaan di
Indonesia akhir-akhir ini.
Laskar Jihad, FPI, dan KAMMI memiliki orietasi yang kurang lebih sama
dengan MMI. Namun, masing-masing memiliki karakter yang berbeda dalam gerakan
keagamaannya. Gerakan-gerakan ini pun sering menimbulkan gesekan ketegangan di
antara umat Islam dewasa ini. Pertikaian antara FPI dengan Aliansi Kebangsaan
untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Lapangan Monas Jakarta (1/06/08)
merupakan fakta atas hal ini.
Syarifuddin Jurdi, penulis buku ini, dengan gamblang menjelaskan
fenomena menguatnya gerakan politik keagamaan yang tumbuh berkembang dewasa
ini. Penulis adalah Sosiolog yang mencoba melihat fenomena tersebut tidak
an-sich dari sudut pandang sosial, namun juga politik dan agama. Di sinilah
letak kekuatan buku ini, yang tidak sepihak memandang fenomena politik Islam
dan gerakan formalisasi agama. Pembaca akan merasa puas diajak berselancar
mengarungi politik Islam di Indonesia dewasa ini dalam buku setebal 677 halaman
ini. Dengan membaca buku ini, kita akan mampu memahami mengapa konflik
antarumat beragama hingga saat ini seolah tiada berujung.
Peresensi adalah Pustakawan Lintang Songo, Yogyakarta
------------------------------------------------------------------------------
Get your preferred Email name!
Now you can @ymail.com and @rocketmail.com.
