Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 33/II/19-25 September 99 ------------------------------ CLEAN GOVERNMENT (LUGAS): Kali ini, bukan lagi gertak sambal. Entah sudah berapa kali lembaga-lembaga donor internasional menyerukan pada pemerintah Indonesia untuk membersihkan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) supaya dana pinjaman yang mereka berikan jangan terus-menerus digerogoti. Mengacu pada klausul perjanjian pinjaman dengan Indonesia, mereka bukan sekali dua kali mengancam akan menghentikan bantuan, bila pemerintah tak serius menindaklanjuti. Namun, hanya kekecewaan yang didapatkan. Kali ini lain. Skandal Bank Bali ternyata tak bisa lagi ditolerir. Meskipun berbagai data dan informasi telah mengarah pada aktor-aktor utama, pemerintah masih saja berkelit, berputar-putar. Tak ayal lagi, IMF segera memutuskan menunda pencairan pinjaman sebesar US$460 juta yang sedianya bakal cair Oktober mendatang. Bank Dunia pun enggan mencairkan sisa pinjaman sebesar US$1 milyar - US$1,5 milyar yang semestinya cair tahun anggaran 1999/2000 ini. Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia) juga mengumumkan penundaan pinjaman sebesar US$120 juta, yang semestinya cair bulan depan. Perekonomian kembali terpuruk. Harga saham di Bursa Efek Jakarta langsung bereaksi. Sampai Rabu (15/9) kemarin, Indeks jatuh 13,477 poin menjadi 548,612 dibandingkan sehari sebelumnya. Perdagangan menjadi sangat tipis. Sementara rupiah tak beranjak turun dari angka 8.000 per dolar AS -itu pun karena pelaku pasar bersikap menahan diri. IMF, Bank Dunia dan lembaga donor lainnya rupanya sudah patah arang. Bagaimana mereka bisa percaya pemerintahan Habibie bisa menuntaskan KKN, bila Habibie dan orang-orang dekatnya diindikasikan terlibat KKN. Harapan terletak pada pemerintahan baru nanti. Tentu saja, hanya pemerintahan yang komposisinya orang-orang 'bersih' saja yang bisa menjamin KKN dapat diberantas. Itu sebabnya, Megawati menjadi harapan banyak orang. Bukan karena dia figur paling terbaik. Tapi, setidaknya karena ia masih bersih, dan didukung rakyat. Hal ini bisa membawa harapan bagi terbentuknya sebuah clean government, yang tak lagi punya kendala psikologis dan keraguan memerangi KKN. Dalam konteks inilah, usulan untuk mempercepat pelaksanaan Sidang Umum MPR-RI perlu didukung. Sebab, dengan menunda lebih lama, berarti membiarkan perekonomian makin memburuk. Bahkan mungkin, IMF dan Bank Dunia menghentikan sama sekali bantuannya. Itu berarti mimpi buruk bagi kita. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
