Precedence: bulk


PAN DESAK KOMNAS HAM BENTUK TPF SOAL KEKERASAN MILISI

        JAKARTA, (MateBEAN, 22/9/1999), Partai Amanat Nasional, Selasa
(21/9) kemarin mendatangi Komnas HAM dan mendesak lembaga HAM nasional itu
agar segera membentuk komisi independen pencari fakta soal pembataian etnis
Timtim yang diprakarsai oleh TNI itu.

        "Kami minta Komnas HAM membentuk komisi independen yang menyelidiki
segala tindakan kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada pasca jajak
pendapat. Itu ditujukan bukan hanya pada pelaku di lapangan, tapi
pihak-pihak yang terkait langsung dengan tindakan tersebut. Kepada yang
terbukti bersalah harus dibawa ke pengadilan," kata Bara Hasibuan, Kepala
Departemen Luar Negeri PAN.

        Selain Bara, hadir pula Sekjen Faisal Basri, Wasekjen Santoso dan
Barnabas, dan dari Litbang, Rahmat. Mereka diterima langsung Ketua Komnas
HAM Marzuki Darusman.

        "Komisi ini sebaiknya diisi oarang Komnas HAM, unsur masyarakat, parpol,
dan tokoh agama, serta LSM. Hal ini fundamental dilakukan karena kami tidak
ingin hanya masyarakat internasional yang peduli terhadap masalah
kemanusiaan. Tapi juga bangsa Indonesia sendiri yang peduli," sambung Bara.

        Marzuki Darusman sendiri menyambut positif usul PAN. "Saya mendukung
gagasan PAN karena ini adalah tindakan politik kepentingan umum yang
bertujuan memberi persepsi tepat bagi masyarakat," kata Marzuki. "Kami
hargai upaya PAN sebagai usaha untuk membentuk sesuatu yang kemudian bisa
lebih dipandang masyarakat bahwa cara inilah yang lebih bisa dipertimbangkan
sebagai cara pelaporan pelanggaran HAM di Timtim," papar Marzuki.

        Lebih lanjut dia mengatakan bahwa masyarakat memang harus diberikan
persepsi yang tepat mengenai masalah Timtim sesungguhnya. "Sehingga masalah
ini tidak dipandang berat sebelah dan menimbulkan hal-hal yang tidak perlu
di masyarakat dan politik kita umumnya," demikian Marzuki.

        Dalam kesempatan yang sama, Bara Hasibuan menyatakan bahwa persoalan
Timtim dan kedatangan pasukan PBB tidak ada kaitannya dengan nasionalisme
apalagi pelanggaran kedaulatan RI.

        "Kedatangan pasukan itu untuk melindungi HAM rakyat Timtim yang
telah dirampas oleh milisi bersenjata. Tidak sepantasnya kita mengkaitkan
nasionalisme dalam masalah Timtim. Apalagi memanasi masyarakat dengan
nasionalisme semu, sempit, dan picik dan cenderung ultranasionalis,"
pendapat Bara.

        "Nasionalisme Indonesia harus berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan
dan demokrasi. Yang memprihatinkan adalah sentimen nasionalisme menjadikan
kita seakan-akan menjadikan kita lupa pada substansi masalah Timtim yaitu
terjadinya tindak kejahatan dan kemanusiaan," demikian Bara. ***


----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke