Precedence: bulk


ISTIQLAL (12/11/99)# MENGGUNAKAN AGAMA SEBAGAI ALAT POLITIK, TELAH MEMUKUL
HAMZAH HAZ SENDIRI

Oleh: Sulangkang Suwalu

        Dr KH Said Aqiel Siradj, Wk Ketua Khatib Syuri'ah PBNU, mengemukakan
bahwa NU jelas tidak akan menggunakan agama sebagai alat politik. Sebab, NU
sudah belajar dari sejarah, kalau meletakkan agama untuk kepentingan
politik, akan terjadi over konstitusi, artinya, dengan gampangnya yang lain
akan dibabat. Demikian Aqiel menjawab pertanyaan pers, usai apel dan
sarasehan Banser dan gerakan Pemuda Ansor se DI Yogyakarta, di Alun-alun
Selatan dan gedung Sasono Hinggil Yogyakarta, Minggu (22/11/98).
        Menurut Aqiel, agama bukan untuk alat politik, melainkan untuk diamalkan,
ditabligkan atau dida'wahkan. Sebab, kalau dipolitikkan akan timbul violence
monopoly dan kekerasan horizontal.
        Menghadapi Pemilu 1999, kata Aqiel, maka resiko agama yang dipolitisir itu
sangat berbahaya, dan sangat mengerikan. Kalau agama dipolitikkan, maka
agama justru akan menjadi kekuatan yang lebih keras dan lebih sadis (Kompas,
23/11/98). Demikian Said Aqiel.
        Menjadi pertanyaan: apakah tidak mungkin pada suatu waktu pihak yang
menggunakan agama sebagai alat politik, akan memukul dirinya sendiri, karena
perkembangan politik yang tidak diduganya sebelumnya?
        Untuk mengetahui jawabannya, marilah kita ikuti perkembangannya seperti di
bawah ini.

MENGHADAPI PEMILU 1999
        Menghadapi Pemilu 1999 sementara Partai yang memakai bendera lslam telah
menggunakan agama sebagai alat politik. Mereka mengeluarkan fatwa bahwa umat
Islam dalam pemilu harus memilih partai yang memakai bendera Islam, jangan
memilih partai yang tidak mengibarkan bendera Islam.
        Partai Islam mana yang harus dipilih itu, tak disebutkan secara konkrit.
Maklumlah, partai yang memakai bendera Islam itu banyak. Himbauan untuk
memilih partai yang berbendera Islam itu, termasuk himbauan dari MUI, sangat
kabur, karena tidak ada satu Partai Islam yang programnya terang-terangan
yang hendak menjadikan kaum mustadhafin (yang tertindas dan miskin) menjadi
pemimpin di bumi, seperti yang dijanjikan Tuhan dalam surat Al Qashas ayat
5-6, atau yang terang-terangan membela kaum mustakbirin (para tiran, angkuh
dan kaya). Padahal dalam masyarakat terdapat dua kubu itu, yaitu mustadhafin
dan mustakbirin.
        Sejalan dengan itu mulai dilansir bahwa Islam tidak membenarkan perempuan
jadi pemimpin, menjadi presiden. Yang lurus menjadi pemimpin, ialah pria
Muslim. Mereka manipulasi surat An Nisa ayat 34 yang mengatakan di rumah
tangga yang jadi pemimpinnya ialah pria. Negara, mereka anggap itu adalah
rumah tangga yang besar. Padahal dalam surat At Taubah 71 dibuka
kemungkinan, juga bagi perempuan untuk jadi pemimpin. Masalahnya, masih
khilafiah.
        Memanipulasi surat An Nisa ayat 34 itu semakin meningkat, setelah di dalam
pemilu 7 Juni 1999, FDI-P yang dipimpin Megawati memperoleh suara yang
terbesar, dibandingkan dengan partai-partai lain. Berbagai upaya dilancarkan
olen partai yang berbendera Islam, agar Megawati, yang perempuan itu, jangan
sampai terpilih jadi presiden. Yang paling giat dan tekun menentang Megawati
jangan sampai jadi presiden itu, ialah Hamzah Haz, Ketua PPP, dengan dalih,
sebagai alasannya: fatwa ulama-ulama PPP yang tidak membolehkan perempuan
jadi pemimpin.

MENGHADAPI SU MPR 1999
        Menghadapi akan berlangsungnya SU MPR, di mana nanti akan dilakukan
pemilihan presiden dan wakil presiden, maka muncullah apa yang dinamakan
Poros Tengah. Yang paling dominan dalam Poros Tengah itu ialah PPP, yang
diketuai Hamzah Haz.
        Amien Rais, yang ambisinya menjadi presiden menjelang pemilu begitu besar,
sampai mengatakan tak mau jadi orang nomor dua di Republik ini, segera
"terdiam" sejenak, setelah mengetahui perolehan suara PAN hanya kecil,
menjadi partai yang kelima. Dengan demikian sirnalah harapannya untuk jadi
presiden dalam SU MPR 1999. Tetapi Amien Rais bukan orang bodoh. Ia cerdik.
Dia menghalalkan gegala cara demi tujuan. 
        Untuk mencapai tujuannya bisa berkuasa, maka dengan menggunakan nama Poros
Tengah dicalonkannya Gus Dur sebagai sebagai calon presiden. Meskipun Amien
Rais tahu benar, Gus Dur telah berulang kali mengatakan mendukung pencalonan
Megawati sebagai calon presiden. Ya, karena Amien Rais lebih tahu lagi, PPP
dan Golkar pasti lebih suka memilih Gus Dur ketimbang Megawati. Pencalonan
Gus Dur oleh Amien Rais, tujuan utamanya memang untuk menjegal Megawati.
        Dalam perhitungan Amien Rais, sekiranya Gus Dur menolak dicalonkan,
diperkirakannya, PPP akan lebih suka mencalonkan Amien Rais sebagai calon
presiden, ketimbang memilih Megawati. Dengan kata lain, bila Gus Dur menolak
dicalonkan, terbuka kembali bagi dirinya untuk jadi calon presiden.
        Tampaknya Gus Dur juga berambisi jadi presiden, hanya malu-malu kucing
untuk mengumumkannya, terutama karena faktor kesehatannya. Karena itu Gus
Dur menyambut dengan senang hati telah dicalonkan oleh Poros Tengah. Supaya
jangan kelihatan ambisinya ingin jadi presiden, maka Gus Dur mengatakannya:
dirinya dicalonkan. Bukan dirinya yang mencalonkan. Tentu tidak baik menolak
penghargaan yang diberikan pihak lain.
        Dengan dirinya telah dijadikan sebagai calon presiden, maka dengan
sendirinya dukungannya kepada Megawati menjadi tidak berarti apa-apa lagi.
Gus Dur tentu akan menolak bila ada yang mengatakan ia mencla-mencle, atau
tak menetapi janji yang telah diikrarkannya mendukung Megawati sebelumnya.
Orang bisa saja menilai Gus Dur sebagai munafik.
        Tampaknya Gus Dur yang telah merasa berhutang budi pada Amien Rais, yang
mencalonkan dirinya sebagai presiden, ingin membalas budinya Amien Rais tsb.
Karena itu didukungnya pencalonan Amien Rais menjadi Ketua MPR. Berkat
"dagang sapi" yang dilakukan Amien Rais dengan pihak Golkar, maka Amien Rais
dapat mengalahkan Matori Abdul Djalil dari PKB, sehingga Amien Rais yang
terpilih sebagai Ketua MPR. Sesudah ini, dengan dukungan Amien Rais, maka
terpilihlah Akbar Tanjung (dari Golkar) sebagai Ketua DPR.
        Melihat perkembangan situasi yang demikian, sudah bisa diperkirakan Poros
Tengah dan Golkar akan memberikan suaranya pada Gus Dur untuk menjadi
presiden. Megawati akan dikalahkan. Dan benar saja terjadi hal yang
demikian. Mengetahui idola mereka, Megawati, dikalahkan oleh Gus Dur dalam
pemilihan presiden dalam SU MRR, massa PDI-P di sementara daerah melancarkan
aksi yang keras. Balaikota Solo diratakan. Kerusakan lebih besar lagi di Bali.
        Mengetahui situasi yang demikian, jika Megawati tetap dijegal untuk masuk
dalam kekuasaan, situasi mungkin akan lebih parah lagi dan bisa tidak
terkendalikan. Agar situasi jangan lebih memburuk lagi, maka untuk menebus
dosanya yang telah meninggalkan Megawati pada saat-saat terakhir, maka PKB
mengajukan Megawati sebagai calon Wakil Presiden. Untuk menggolkan supaya
Megawati bisa jadi Wapres, maka Akbar Tanjung (Golkar) dan Wiranto (TNI)
mencabut diri mereka masing-masing sebasai calon Wapres. Yang tetap bertahan
sebagai calon Wapres, hanya Hamzah Haz (Ketua PPP), yang terus menerus
mengibarkan fatwa ulama PPP bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin.
Hamzah Haz tidak memperdulikan situasi apa yang akan terjadi, sekiranya
dirinya dapat pula mengalahkan Megawati.
        Hamzah Haz tampaknya nekat, dengan tidak memperhatikan perobahan sikap
Golkar dan TNI terhadap Megawati. Dan hasilnya tentu saja mengecewakan
Hamzah Haz. Ia dikalahkan Megawati dengan sangat meyakinkan. Megawati
terpilih sebagai Wakil Presiden.

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PARA MENTERI OLEH WAPRES MEGAWATI
        Pada tanggal 26 Oktober 1999, Gus Dur selaku Presiden mengumunkan susunan
pemerintahannya. Gus Dur tidak memberi nama pada kabinetnya. Namun umum ada
yang menyebutnya sebagai kabinet "persatuan nasional", kabinet "Pelangi",
kabinet "kompromistis" dsb. Yang istimewa dari susunan kabinet Gus Dur ini,
semua menteri bisa jadi menteri karena garansi 5 orang (Gus Dur, Megawati,
Amien Rais, Akbar Tanjung dan Wiranto). Jadi kabinet ini adalah bikinan 5
orang. Tentu saja yang mereka garansi itu adalah kroni-kroninya di bidang
politik. Dengan demikian kabinet ini bisa disebut "5 serangkai". Kabinet
hasil kompromi antara kelompok reformasi dengan status quo.
        Jadi, kelompok status quo melalui kabinet ini diperpanjang hak hidupnya.
Dengan kata lain kabinet "5 serangkai" ini adalah pencerminan kemenangan
status quo atas reformasi. Kemenangan status quo ini dimungkinkan, dengan
"pengkhianatan" Amien Rais atas gerakan reformasi, melalui "dagang sapi"
dengan status quo, asal Megawati bisa dijegal dan dirinya menduduki suatu
jabatan penting.
        Pada tanggal 29 Oktober 1999, pelantikan dan pengambilan sumpah para
menteri baru dilakukan, meskipun sebelumnya bertubi-tubi tuntutan agar Gus
Dur meninjau susunan kabinetnya. Gus Dur jalan terus. Tuntutan-tuntutan tsb
dianggapnya sebagai angin lalu, masuk di telinga kanan, keluar di telinga
kiri. Atau dengan ungkapan lain: biarkan anjing menggonggong, kafilah
berjalan terus.
        Gus Dur dalam kata pengantar untuk pelantikan dan pengambilan sumpah tsb
antara lain mengatakan, karena dirinya tidak bisa baca, dan karena kabinet
ini bikinan 5 orang, maka yang akan melantik dan mengambil sumpah para
menteri ialah Wapres Megawati. Sesuai dengan kedudukannya sebagai Wapres,
Megawati segera melakukan pengambilan sumpah tsb.

HAMZAH HAZ TAK MALU?
        Yang menarik, ialah Hamzah Haz, bersedia diambil sumpahnya oleh Megawati,
yang perempuan itu. Padahal sebelumnya ia selalu sesumbar: tolak perempuan
jadi pemimpin. Itu fatwa dari ulama PPP. Sekarang yang mengambil sumpahnya
itu, ialah perempuan, yang ditolaknya jadi pemimpin. Apakah Hamzah Haz tidak
malu, seakan menjilati kembali air ludah yang sudah jatuh ke tanah?
        Tampaknya, Hamzah Haz tidak menduga akan terjadi perkembangan politik yang
demikian. Dikiranya yang akan melantik dan mengambil sumpah itu akan
dilakukan sendiri oleh Gus Dur.
        Mungkin saja sebelum Megawati mengambil sumpahnya, timbul pergolakan dalam
dirinya. Bersedia atau tidak diambil sumpahnya oleh Megawati yang
sebelumnya, ditolaknya atas nama agama untuk jadi pemimpin. Jika tidak
bersedia, apa artinya dan jika menolak bagaimana pula akibatnya.
        Jika Hamzah Haz tidak bersedia diambil sumpahnya oleh Megawati, maka
statusnya sebagai menteri bisa tertunda dan itu akan merugikan dirinya
sendiri. Di samping itu, dirinya juga harus bertanggungjawab atas
perkembangan politik sehingga terbentuk suatu kabinet pelangi oleh 5 orang
tokoh, yang merupakan lima serangkai.
        Jika dirinya bersedia diambil sumpahnya oleh Wapres Megawati, tentu akan
bersilang telunjuk di hidungnya sebagai ejekan, orang yang tidak konsisten
dengan pendirian dan ucapannya. Di mulut mengatakan menolak perempuan jadi
presiden, dalam perbuatan menerima perempuan jadi presiden. Suatu sikap yang
munafik. Tudingan munafik tsb mungkin saja tidak diucapkan secara terbuka
kepada Hamzah Haz. Tetapi di belakang Hamzah Haz akan dicibirkannya.
        Tampaknya bagi Hamzah Haz kedudukannya sebagai menteri, lebih penting dari
kesetiaannya pada fatwa ulama PPP yang menolak perempuan jadi pemimpin, maka
diikutinyalah pengambilan sumpah oleh Wapres Megawati, yang perempuan itu.
Ya, agama bagi Hamzah Haz tampaknya hanya sebagai alat politik untuk mencari
kedudukan.
        Yang tidak satu kata dengan perbuatan itu, tampaknya tidak hanya Hamzah
Haz, tetapi termasuk juga sementara ulama yang telah mengeluarkan fatwa
harus ditolak perempuan jadi pemimpin. Sebab, ternyata setelah perempuan
yang mereka tolak jadi pemimpin, benar-benar jadi Wapres, mereka diam dalam
seribu bahasa. Mereka tidak menyatakan penolakannya. Apakah mereka telah
menyadari kekeliruannya mengeluarkan fatwa yang isinya menggunakan agama
sebagai alat politik, atau karena takut akan berhadapan dengan kekuasaannya
Gus Dur? Hal ini hanya menjatuhkan citra ulama sendiri dengan
fatwa-fatwanya, yang menggunakan agama sebagai alat politik.

KESIMPULAN
        Sekiranya Hamzah Haz menyadari, bahwa ia telah bersifat munafik dalam
menolak perempuan sebagai pemimpin, dan kemudian diterima dan diakuinya
kepemimpinan perempuan itu tatkala hendak diambil sumpahnya sebagai menteri,
mungkin ia akan membela diri, dengan mengatakan; hal itu terjadi, karena
presiden Gus Dur menyerahkan pelantikan dan pengambilan sumpah itu kepada
Wapres Megawati. Jadi, yang bertanggungjawab atas kemunafikan yang
dilakukannya, ialah Gus Dur.
        Tentu saja Gus Dur akan menolak tudingan yang demikian. Gus Dur dengan
mudah bisa mengatakan: sudah jelas mata saya kurang baik, tidak bisa
membaca, kok dicalonkan dan dipilih sebagai presiden. Jadi, yang salah ialah
yang mencalonkan dan yang memilihnya jadi presiden. Dengan kata lain Amien
Rais dan Hamzah Haz sendiri dari Poros Tengah, yang harus bertanggungjawab
atas kemunafikan yang dilakukan Hamzah Haz.
        Kemunafikan yang dilakukan Hamzah Haz dan sementara ulama yang menolak
perempuan jadi pemimpin, jadi presiden, tentu akan tercatat dalam sejarah
Indonesia. Ya, pintu taubat masih terbuka bagi mereka. ***


----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke