Duh jangan marah2 begitu dong :-))
Kalo marah2 kita gak bisa berpikir dengan jernih.
Aa Gym bilang : mari cari solusinya .
Salah satunya adalah : menerima kenyataan.
Mau diapain lagi.
Ini kan baru permulaan, harga akan tetap naik, sampai mencapai minimal USD 1.0,
gitu katanya.
Jadi sapapun presidennya, sapapun menterinya harga BBM juga akan tetap naik.
Beginilah nasib bangsa indonesia yg dah 60 tahun umurnya.
-------------
Semakin besar kenaikan harga, semakin besar juga subsidi bisa dikurangi.
Dana u subsidi bisa di kasih ke orang miskin, gitu teorinya kata yth pemerintah
[ solusinya :pemerintah juga musti ngecek, agar subsisi itu nggak dimanipulasi]
Kalo harga BBM tinggi kemungkinan menyelundupkan BBM ke luar negeri
bisa di kurangi. Jadi oknum2 pertamina bisa jadi miskin lagi.
Solusinya : Mungkin mendorong orang2 yg punya kendaraan banyak mengurangi
jumlah kendaraannya.
Atau kalo mau beli mobil musti pake kartu keluarga, penelitian : kalo dah punya
mobil gak boleh lagi.
Kalo mau yg baru, yg lama harus di jual. :-))
Atau BBM nya di jatah pake kupon.
Ini mendorong orang2 untuk mengusahakan angkutan umum.
Seperti di kompleks saya, ada bis, KA komuter yg cukup nyaman, tiketnya masih
mahal, tapi kalo
banyak peminatnya tentu tiketnya juga bisa jadi murah.
------------------
Mendorong rakyat yg pake minyak tanah beralih ke briket batubara, misalnya.
Orang2 jadi lebih kreatif, kayak di Kuba.
Perijinan, administrasi, aturan nya musti jangan mengandung sogok, suap, yg
malahan bikin biaya produksi
tinggi, jadi kurang bersaing dengan produk cina misalnya.
Katanya indonesia tanah yg kaya raya, jamrud di katulistiwa.
Tapi bentar lagi semuanya kudu di impor. Ngabis2-in APBN saja :-(
Apakah APBN kita digunakan cuma untuk menyenang-nyenangkan orang kaya melulu.
Begitu maksudnya pemerintah.
------------------------
Bukan cuma yg miskin, yg kaya juga berkorban, gitu solusinya.
Di RW saya mau adakan bazar ramadhan. Bukan sembako yg di jual tapi minyak
tanah.
Harga 'pabrik'. Orang2 berada mau nyumbang biaya transport dll, sehingga harga
itu jauh lebih
rendah dari harga pengecer.
Supaya pengecer minyak tanah pada tahu, dah keadaan susah gini masih juga mau
korupsi.
Mark-up, harga eceran 2400 kok di jual 3000.
Masih tega memakan daging saudaranya sendiri :-(
Salam
l.meilany [ merasa susah juga BBM naik, tapi apa hendak di kata?]
----- Original Message -----
From: irwank
To: wanita-muslimah@yahoogroups.com
Sent: Friday, September 30, 2005 4:01 PM
Subject: Re: [wanita-muslimah] Kebijakan yang Keterlaluan
Pada tanggal 9/30/05, L.Meilany <[EMAIL PROTECTED]> menulis:
>
> Kemarin di jalan dalam kemacetan antrian di SPBU.
> Kami ngobrol2 dengan sesama penumpang angkot.
> Ada seorang Bapak yg sudah sepuh [tampaknya veteran pendukung SBY]
> bercerita masalah kenaikan BBM
> dengan cara yang sederhana yang bisa dimengerti seluruh penumpang angkot:
>
> "Kenaikan BBM itu adalah akibat warisan kebijaksanaan masa lalu
> [jaman ORBA]. Dulu harga BBM indonesia paling murah karena selalu di
> subsidi, di sumbang.
> Jamannya Soeharto semua orang dinina bobokan. Duit untuk subsidi itu
> pinjam
> IMF atau dari sumber pendapatan negara yg lain.
> Sekarang, dana subsidi itu di bagikan kepada orang miskin gak lagi untuk
> nalangin harga BBM"
Katanya (mau) ada perubahan? Kalo cuma bisa naikin harga BBM, apa bedanya
dengan
GD dan Mega? Lagian kan Presiden sekarang bukan orang baru. Termasuk jajaran
kabinet
2 Presiden sebelumnya juga.
Subsidi untuk publik belum resmi dicabut (baru isu/menghantui), eh Kadin
minta subsidi.
What the.. Sadarkah pihak" yang mendukung kenaikan harga BBM, apa artinya
itu?
Rakyat (termasuk yang miskin) dipencet sampai keluar maaf t*i-nya..,
Pengusaha malah
minta subsidi.. :-|
Bahkan bayi yang baru lahir belum kenal apa itu Bank, harus nanggung utang
rekap
perbankan (program penjaminan dana nasabah oleh Pemerintah) dan utang DN &
LN.
Pembayaran utang negara dan swasta mencapai 1/5 APBN RI. Info semacam ini
sampe
gak ke supir dan penumpang angkot? :-(
Ketika beliau turun, kami semua manggut2 mengerti. Ada anak SMP, ada Ibu
> jual jamu.
> Seorang laki2 mengatakan : Mustinya orang yg kayak bapak tadi kasih
> penerangan
> di TV, di radio. Kita semua mah ngerti......
> :-))
Ngerti apanya? Duit untuk subsidi itu boleh pinjam? Dan sekarang subsidi itu
mau dibagikan
ke orang miskin? Cuma itu bu? Saya khawatir gimana Indonesia bisa maju kalo
cara berpikirnya
terlampau sederhana seperti itu.. Sementara ini silakan baca tulisan dari
milis lain dulu deh..
Analisa saya juga tidak sehebat mereka di bawah ini.. Tapi setidaknya saya
tidak habis pikir
publik senantiasa dipaksa ikut apa maunya 'orang tua' (baca: Pemerintah)..
"..
Dari: *ANDREAS MIHARDJA <[EMAIL PROTECTED]>*
Tanggal: *Sep 30, 2005 6:10 AM*
Judul: *Re: [ppiindia] Kompensasi BBM buat Kadin
*
Siapa itu yg disebut Hidayat wakil Kadin - apakah dia pemerintah atau
pengusaha.
Kalau pengusaha rupanya ingin mendapat benefit - jikalau berbicara utk SBY
dia rupanya
buklan ahli ekonomie hanya ingin mendapat benefit keuntungan. Biasany Kadin
harus
didengar tetapi peraturan bukan hanya berdasarkan mereka tetapi berdasarkan
research
yg mendalam.
Jikalau pemerintah mendengarkan jeritan group ini yg memang berkapital -
policy negara
dijalankan ad hoc dan bukan longterm. Kalau pemerintah ingin pinjam duit
dari WB mereka
juga menanyakan feasibility study - nah didalam hal kenaikan BBM feasibility
study harus
dilakukan. Inilah salah satu alasan dimana subsidie EU atau US utk pertanian
tetap diberikan -
incl. utk tembako meskipunb rakyat sudah anti.
Feasibility study harus dilakukan dan hasilnya mungkin kita jalankan.
Indonesia kebalikan -
peraturan dijalankan rakyat harus menurut [ kan terjepit dan seolah2
dikidnap pemerintah]
Feasibilty studynja dilakukan kemudian ------- ] kalau dilakukan.] In the
meantime yg mati
kelaparan berapa juta -------- [ataukah pemerintah Indonesia ingin
menurunkan jumlah
penduduk??? kaya diChina one child per couple].
Economical impact study harus dilakukan - inflasi harus diperhitungkan harga
Rp dipasaran
dunia harus diestimate , kenaikan GNP harus diestimata. Biasanya data ini
harus selalu
berada didep. statistic negara dan bersama dgn dep. perdagangan, fkeuangan,
bank negara
dibawah coordinasi dep. planning harus dibicarakan. Rupanya dep. planning
negara tidak
bersuara atau tidak melakukan homeworknya - akibatnya keputusan emotionel
negara.
Sdr Gaban - kamu rupanya mempunyai pikiran logic dan kamu dpt info dari
sumber2
yg cukup dipercaya. Silahkan bikin feasibility study ini secara global -
macro ecomical.
My fears mungkin bisa kejadian. Your macro knowledge is good enogh to
analyse all this
and you will be rewarded. Biasanya untuk persoalan ini data tidak perlu
acurat 100%
kalau dapat diestimata saja global viewnya bakal keluar.
Saua kira kamu akan lihat % unemployment atau hunger death.{sorry saya kira
ini penting]
Andreas
---------
Farid Gaban <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Kompensasi BMM buat Kadin
Ketika menyatakan mendukung pencabutan subsidi bahan bakar minyak,
Kamar Dagang Indonesia semestinya memahami apa konsekuensinya. Tapi
rupanya tidak.
Pekan ini Kadin meminta kompensasi kenaikan harga minyak. Lalu, apa
bedanya dengan orang miskin yang kini memperoleh dana kompensasi atas
naiknya harga-harga?
Pada akhir Agustus lalu, menjelang keberangkatannya ke Beijing bersama
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat
menyatakan mendukung rencana pemerintah mencabut subsidi bahan bakar
minyak. Sepulang dari Beijing, Hidayat memperoleh kontrak proyek
energi bersama investor dari China.
Namun, pekan ini, Hidayat mengatakan "kalau boleh memilih kami para
pengusaha tak ingin ada kenaikan (harga minyak)". Dia menambahkan,
Kadin "tengah melakukan negosiasi agar pemerintah memberikan insentif
dan kompensasi kepada dunia usaha" agar tidak melakukan pemecatan
buruh selama tiga bulan mendatang.
Beberapa jenis insentif yang diajukan Kadin, antara lain, penghapusan
pajak pertambahan nilai komoditas primer, penghapusan pungutan
jembatan timbang, serta menurunkan dan menghapuskan tarif bongkar muat
di pelabuhan. Kadin juga mengusulkan agar pajak penghasilan usaha
boleh diangsur.
Dari sisi pemerintah, Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal
Bakrie, yang juga pernah menjabat Ketua Kadin, menyambut baik
permintaan itu dan berjanji 1 Oktober ini mengumumkan beragam insentif
buat dunia usaha. Baik Bakrie maupun Hidayat adalah politisi Partai
Golkar.
Bakrie mengatakan, kenaikan harga minyak akan memberi dampak yang
cukup signifikan kepada kalangan dunia usaha, khususnya industri.
"Karena itu pemerintah akan memberikan insentif," katanya. Salah satu
kompensasi yang mungkin akan diberikan, kata Bakrie, adalah
penghapusan pajak penjualan untuk komoditas pertanian primer.
Penghapusan pajak dan tarif pada dasarnya sama saja dengan subsidi.
Dalam APBN Revisi II 2005, ada pos pengeluaran subsidi non-BBM senilai
Rp 20,5 triliun (termasuk pengurangan pajak kalangan usaha).
Benarkah nilai totalnya sebesar itu? Di sini pemerintah perlu membuat
jelas berapa nilai kompensasi untuk dunia usaha itu, dan berapa
dibandingkan dengan kompensasi buat orang miskin yang hanya Rp 4,7
triliun dibagi rata kepada 15 juta keluarga.
Namun, di luar soal besarnya kompensasi buat para pengusaha, ada
kekhawatiran lain yang layak diajukan di sini.
Tidakkah kebijakan yang sangat penting dan kontroversial seperti
pencabutan subsidi bahan bakar telah menjadi bagian dari permainan
konflik kepentingan politisi, pengusaha dan pemerintah yang
masing-masing sudah tak terpisahkan dan pada dasarnya satu tubuh belaka?
.."
Salam
> l.meilany
> [ setiap hari selalu ada yg menarik dalam kehidupan ]
Wassalam,
Irwan.K
----- Original Message -----
> From: irwank
> To: wanita-muslimah@yahoogroups.com ; [EMAIL PROTECTED]
> Sent: Thursday, September 29, 2005 12:31 PM
> Subject: [wanita-muslimah] Kebijakan yang Keterlaluan
>
>
> Siapa bilang cuma subdidi BBM biang kerok defisit anggaran RI?
> Kenapa cuma subsidi BBM yang dihilangkan?
> Apakah Pak Riswandha Imawan akan dicap sebagai 'penghujat'
> dan stigma negatif lainnya?
>
> CMIIW..
>
> Wassalam,
>
> Irwan.K
>
> http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/29/opini/2087565.htm
>
>
> Kebijakan yang Keterlaluan
>
> Oleh: RISWANDHA IMAWAN
>
>
>
> Alasan utama pemerintah menaikkan harga BBM mulai 1 Oktober 2005 adalah
> untuk menyelamatkan APBN yang mengalami defisit Rp 143 triliun. Pemerintah
> menyatakan tidak ada jalan lain, dan itu semua demi kesejahteraan rakyat
> juga. Benarkah?
>
> Baiklah, kita percaya dengan defisit Rp 143 triliun. Untuk mengatasinya,
> apakah menaikkan harga BBM merupakan satu-satunya jalan? Rasanya tidak.
> Berdasarkan sebuah laporan yang dibuat pakar ekologi UGM, Bobi Setiawan,
> pada bulan Maret lalu, kerugian negara dari empat komoditas (pasir laut,
> BBM, kekayaan laut lain, satwa langka) mencapai sekitar 21 miliar dollar
> AS
> (kini setara Rp 220 triliun/tahun). Lha mbok itu saja yang diatasi,
> ketimbang menaikkan harga BBM!
>
> Tentu kita mengherankan, mengapa negara lain yang tidak memiliki sumber
> daya
> alam seperti kita bisa lebih makmur? Lebih mengherankan lagi bila
> dikaitkan
> kenyataan bahwa sumber daya alam yang kita miliki, justru menjadi penopang
> keuangan negara lain yang tidak memilikinya! Indonesia memiliki semua
> persyaratan untuk menjadi negara besar dan terhormat di dunia. Hanya saja
> kita salah memilih pemimpin untuk mengelolanya.
>
> Tak mampu buat terobosan
>
> Fakta di atas membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu menemukan terobosan
> (breakthrough) dalam mengelola negara. Padahal, terobosan dan transparansi
> menjadi ukuran kualitas suatu pemerintahan modern.
>
> Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato setelah
> dilantik
> 20 Oktober 2004, dia "akan mengembangkan ekonomi terbuka dalam rangka
> integrasi ke sistem ekonomi regional dan internasional". Bayangkan,
> Indonesia akan dibawa masuk ke sistem ekonomi internasional yang
> didominasi
> oleh faham neoliberalisme dengan mekanisme pasar bebas sebagai ruhnya,
> tanpa
> kemampuan yang memadai. Kita tidak bisa menentukan irama permainan dan
> akan
> digilas oleh kepentingan para kapitalis.
>
> Indikasinya sudah tampak. Fakta bahwa harga BBM di Indonesia hanya 40
> persen
> dari harga pasar dunia tampaknya menjadi alasan utama untuk menaikkan
> harga
> BBM kali ini. Berdasarkan data Agustus 2005, harga per liter premium dunia
> Rp 5.700, kita Rp 2.400. Solar dunia Rp 5450, kita Rp 2.100. Minyak tanah
> dunia Rp 5.550, kita Rp 700. Mudah diduga, pernyataan Wapres Jusuf Kalla
> bahwa kenaikan harga BBM bisa mencapai 80 persen bertujuan untuk menyamai
> harga pasar dunia.
>
> Pemerintah seakan menutup mata bahwa daya beli masyarakat kita jauh di
> bawah
> daya beli masyarakat dunia. Wajar bila kita bertanya, apakah kebijakan
> kenaikan BBM ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat?
>
> Kita dibuat bingung oleh data yang digunakan pemerintah. Berdasarkan
> pidato
> Yudhoyono 20 Oktober 2004, ada 16 persen penduduk miskin di Indonesia.
> Artinya, ada 35,2 juta orang miskin. Lha kok sekarang jadi 15,5 juta
> keluarga? Apakah ini berarti jumlah orang miskin sudah membengkak menjadi
> sekitar 70-an juta kalau setiap keluarga miskin beranggotakan 4-5 jiwa?
> Ini
> aneh.
>
> Apakah ini juga berarti pengakuan pemerintah bahwa selama setahun terakhir
> penduduk miskin di Indonesia bertambah dua kali lipat? Apakah kebijakan
> menyantuni rakyat Rp 100.000/bulan untuk 15,5 juta keluarga miskin bukan
> hanya "pemanis" belaka? Nanti dengan alasan dana masih kurang karena
> jumlah
> orang miskin bertambah, kenaikan harga BBM akan diajukan lagi. Padahal,
> kenaikan harga BBM 1 Maret lalu juga belum dikompensasi dan kita sudah
> melihat maraknya penderita busung lapar, mengulang peristiwa tahun
> 1998-1999. Pemerintah memecahkan masalah dengan cara menciptakan masalah
> baru.
>
> Simak saja. Seorang ekonom menghitung bahwa bila harga BBM dinaikkan 30
> persen akan mengakibatkan 20 juta orang lagi jatuh di bawah garis
> kemiskinan. Konkretnya, bila kenaikan harga BBM mencapai angka 30 persen
> (saja) akan hadir 39,7 juta orang miskin baru yang perlu disantuni.
> Solusinya? Naikkan lagi harga BBM sampai harga ideal pasar dunia tercapai.
>
> Pelanggaran etika
>
> Bila kaca mata politik digunakan untuk melihat fakta-fakta di atas, tak
> ayal
> lagi pemerintahan Yudhoyono telah melakukan pelanggaran etika dan prinsip
> moralitas kebijakan publik. Sebuah kebijakan publik adalah jawaban
> terhadap
> masalah yang dihadapi rakyat. Ia mengakhiri satu masalah, bukan menjadi
> awal
> dari masalah baru. Karena itu, satu kebijakan publik tidak boleh menambah
> derita pada masyarakat.
>
> Repotnya pemerintah bersikap mendua. Tidak mampu memakmurkan rakyat, namun
> menghalang-halangi rakyat untuk berusaha secara mandiri. Simak saja. Mau
> jadi pegawai negeri sipil (PNS), tidak ada kesempatan. Minta modal usaha
> tidak diberi, kecuali memberontak dulu seperti dalam kasus GAM. Berdagang
> kecil-kecilan, digusur walau sudah membayar retribusi. Mencuri, dihajar
> dan
> dipenjara. Lalu aktivitas apa yang boleh dilakukan rakyat Indonesia? Apa
> dosa mereka lahir di Indonesia ini?
>
> Sekarang mari kita simak. Kenaikan harga BBM mulai diwacanakan sebulan
> lalu
> dan rakyat terteror olehnya. Jelas tanggalnya, tetapi tidak jelas besaran
> kenaikannya. Spekulasi pun berkembang liar di kalangan masyarakat.
> Harga-harga kebutuhan pokok akibat rencana kenaikan harga BBM sudah
> merambat
> naik. Sesudah kenaikan lusa, kenaikan itu akan dipicu lebih cepat lagi.
> Lalu
> apa artinya santunan Rp 100.000 itu?
>
> Akan tetapi, rakyat tetap dibuat tidak berdaya. Suara rakyat "ditaklukkan"
> oleh logika sim-salabim pemerintah. Digariskan kebijakan tidak boleh
> membeli
> dengan jeriken, dibatasi 20 liter untuk premium dan dua liter untuk minyak
> tanah, tetap saja BBM-nya menghilang dari pasaran. Antrean bensin, solar,
> dan minyak tanah ada di mana-mana. Di Yogyakarta saya saksikan sendiri
> perkelahian orang berebut satu botol bensin eceran yang harganya sudah
> jadi
> Rp 5.000.
>
> Apa yang dituju? Psikologi massa dipermainkan, dibuat lelah, "disadarkan"
> bahwa bagaimanapun juga toh harus dibeli. Hingga pada titik kelelahan
> psikologi yang dahsyat, rakyat terpaksa tunduk terhadap harga yang
> ditetapkan oleh pemerintah "atas perintah" rezim internasional. Tidak
> peduli
> dengan kenyataan bahwa rakyat kini kembali makan gaplek dan tiwul yang
> menjadi simbol kemiskinan absolut di era tahun 1950-an. Jam kesejahteraan
> rakyat Indonesia mundur 50 tahun ke belakang.
>
> Betul-betul sebuah kebijakan yang sudah keterlaluan.
[Non-text portions of this message have been removed]
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED]
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
This mailing list has a special spell casted to reject any attachment ....
Yahoo! Groups Links
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/aYWolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED]
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
This mailing list has a special spell casted to reject any attachment ....
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
